Ditemukan 228 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-01-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 28-03-2019
Putusan PA SERANG Nomor 185/Pdt.G/2017/PA.Srg
Tanggal 15 Juni 2017 — Penggugat melawan Tergugat
50
  • dengan menasehatiPenggugat telah dilakukan, dan tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut Majelis Hakimberpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecahdan sudah tidak ada harapan akan hidup dalam satu rumah tangga, karenasudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah,warahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, yang sejiwa dengan makna firman Allah SWT. dalam Surat ArRuum: 21:LSS ES ISLA SS Ss hee 523aa =PASSING
Register : 30-04-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 13/G/2021/PTUN.PLK
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
1.NAOMI KRISTIANINGSIH
2.EKA RAHMAWATI SURYANI
Tergugat:
KEPALA DESA LAGAN
16584
  • LakiLaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Pekerjaan : Pegawai Negeri SipilAlamat : Patianom, RT/RW 003/000,Kelurahan/Desa Tamiang Layang,Kecamatan Barito Timur, KabupatenBarito Timur, Provinsi KalimantanHalaman 38 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLKTengah;Bahwa, pada pokoknya saksi Pernando pada persidangan memberikanketerangan sebagai berikut : Bahwa saksi merupakan Camat di Karusen Janang; Bahwa Para Penggugat mengikuti proses seleksi perangkat desa, danhasilnya mereka tidak lulus CAT karena passing
    Hakimberpendapat Para Penggugat wajib mengikuti penjaringan dan penyaringanberdasarkan Perbup Barito Timur 20 Tahun 2019 (vide bukti T3);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwamulai tahun 2019 hingga tahun 2020 telah dilaksanakan seleksi PerangkatDesa di Kabupaten Barito Timur, yang dimana Para Penggugat sebagaiPerangkat Desa Lagan mengikuti proses seleksi tersebut, akan tetapiberdasarkan pengumuman hasil seleksi calon perangkat desa, ParaPenggugat dinyatakan tidak lulus passing
    hukumdipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang mengatur tentangpelaksana tugas Perangkat Desa sebagaimana diuraikan di atas, Majelishakim menilai bahwa dasar atau alasan Tergugat untuk mengangkatpelaksana tugas Perangkat Desa telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku baik dari segi prosedur dan substansi penerbitan;Menimbang, bahwa terkait dengan beberapa jabatan Perangkat DesaLagan yang pada saat ini belum terisi secara definitif dikarenakan tidakadanya calon peserta yang lulus passing
Register : 09-06-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 24-05-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 9/PID.TPK/2016/PT KDI
Tanggal 23 Juni 2016 — Pembanding/Terdakwa : Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si Diwakili Oleh : PARULIAN NAPITUPULU, SH. MH
Terbanding/Penuntut Umum : HENDRA BUSRIAN, SH
7418
  • Kompetitif, dalam arti semua pelamar bersaing secara sehat danpenentuan hasil seleksi didasarkan pada nilai ambang batas tertentu(passing grade) dan atau nilai terbaik dari seluruh peserta.4. Akuntabel, dalam arti seluruh proses pengadaan PNS dapatdipertanggungjawabkan kepada stakeholder maupun masyarakat.5. Bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dalam arti seluruh prosespengadaan PNS harus terhindar dari unsur KKN.6.
    Kompetitif, dalam arti semua pelamar bersaing secara sehat danpenentuan hasil seleksi didasarkan pada nilai ambang batas tertentu(passing grade) dan atau nilai terbaik dari seluruh peserta.4. Akuntabel, dalam arti seluruh proses pengadaan PNS dapatdipertanggungjawabkan kepada stakeholder maupun masyarakat.Halaman 10 dari 25 halaman Putusan No. 9/PID.SUS/TPK/2016/PT.KDI. Bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dalam arti seluruh prosespengadaan PNS harus terhindar dari unsur KKN..
Putus : 30-12-2013 — Upload : 27-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 502 K/Pdt.Sus-HKI/2013
Tanggal 30 Desember 2013 — ANDI JOHAN VS EDDY TEDJAKUSUMA
252151 Berkekuatan Hukum Tetap
  • badfaith);Bahwa secara de facto maupun de jure, pendaftaran Merek Dagang INXDaftar No.IDM000220449 atas nama Tergugat yang memilikipersamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan MerekMerek Dagang INK terdaftar milik Penggugat, terobukti memiliki tujuanyang tidak jujur (dishonesty purpose) dengan cara menjiplak/mendompleng keberadaan Merek Dagang INK Penggugat yang telahlebih dahulu terdaftar di Indonesia, sehingga tanpa harus bersusahpayah Tergugat dapat mengeruk keuntungan dengan jalan pintas(passing
Register : 04-03-2015 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 15/PDT.SUS-MEREK/2015/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 9 Juni 2015 — PIERRE CARDIN >< 1. ALEXANDER SATRYO WIBOWO ; 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. Departeman Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek
1054763
  • IDMOOOI99948 Kelas 03 secara tidak layak dan tidak jujur dengan niat untuk membonceng, meniru ataumenjiplak maupun Merek Dagang kata PIERRE CARDIN dan Merek Dagang LOGO PIERRE CARDIN milikPenggugat yang telah terkenal dan nama Penggugat (Pierre Cardin), demi kepentingan usaha Tergugat I secara jalanpintas passing off) yang berakibat kerugian pada pihak Penggugat atau menimbulkan kondisi persaingan curang,ceroboh atau menyesatkan konsumen. Padahal dalam putusan MA.
Register : 01-08-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 08-02-2018
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 125-K / PM.II-09 / AD /VIII / 2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — Serma Darlinson Purba
20583
  • Bahwa Nilai Passing (ambang batas minimal) Item yang Saksipertanggungjawabkan yaitu untuk kategori satu 43 dinyatakan lulussedangkan untuk kategori 10 nilainya 30 kebawah dinyatakan lulusbatas minimalnya.5. Bahwa Saksi tidak mempunyai kewenangan untuk menambahnilai maupun merubah nilai Garjas dalam seleksi Secapa RegTA.2011 Panda II Kostrad.6.
    Bahwa Nilai Passing Grade (ambang batas minimal) Item yangTerdakwa pertangggung jawabkan yaitu untuk kategori satu 43dinyatakan lulus, sedangkan untuk kategori 4 nilainya 30 kebawahdinyatakan lulus batas minimalnya.6.
Putus : 19-12-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1734/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. RIMBA HUTAN LESTARI
8655 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak angka6 halaman 39 #Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.45798/PP/M.1/13/2013 tanggal 24 Juni 2013 dinyatakan sebagai berikut :Adanya Penghasilan Bunga dan Beban Bunga yang sama besarnyadalam laporan rugilaba tidak dengan sendirinya berarti penghasilanbunga tersebut hanya passing through". Laporan rugilaba adalahlaporan kinerja perusahaan untuk suatu periode tertentu dan bukanuntuk satu transaksi saja.
    Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat melihatbuktibukti, datadata dan faktafakta dari peristiwa dan transaksikeuangan dalam laporan keuangan serta akta pendirian DupoerFinance BV secara keseluruhan (comprehensive) baik dalam neracamaupun laporan laba rugi tidak secara sebagian (parsial) saja,dimana pada faktanya transkasi passing through dari penghasilanbunga (interest loans receivable) dan beban bunga (interest on issuednotes payable) yang sama besarnya (USD 3.799.408) dalam laporanlaba
    rugi disebabkan karena terdapat passing through dari Hutangjangka Panjang (Long Terms Liabilities) dan Piutang Pinjaman (LoansReceivables) yang juga sama besarnya (USD 830.870.000) dalamNeraca Dupoer Finance BV;6.2.
    Bahwa terdapat bukti dan fakta dalam laporan keuangan yangmenguatkan dari transaksi passing throught tersebut di atas bahwaDupoer Finance B.V. menetapkan syarat dan tingkat bunga kepada para debiturnya yang sama dengan syarat dan tingkat bunga yangditetapkan GA.Global Limited menunjukkan bahwa Dupoer FinanceB.V. sama sekali tidak memiliki resiko kredit atau resiko bunga;6.4.
Register : 26-10-2010 — Putus : 24-11-2011 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 1711/PID.B/2010/PN.TNG
Tanggal 24 Nopember 2011 — PURWANTO, SH., MH.
16640
  • pertanyaanpertanyaan ;Nilai yang ada didalam berkas penyidik, adalah benar nilai yang saksi berikankepada Terdakwa sewaktu ujian, dan setelah selesai ujian, saksi langsungmengumpulkan nilai peserta disekretariat Panitia ; Nilai yang saksi berikan kepada Terdakwa dan diserahkan ke sekretariat,bukanlah nilai akhir, Karena masih ada nilai dari penguji yang lain, dan masihharus dikalikan dengan nilai bobot masingmasing yang telah ditentukan ;Benar untuk menentukan lulus, telah disepakati oleh Panitia Passing
    FF Benar, terdakwa tidakmengetahui cara penilaian sewaktu ujian, dan tidakmengetahui passing grade/ nilai minimal untuk lulus ; Benar, peserta ujian penyesuaian ijazah yang dari S.1, terdakwa tidakmengetahui berapa jumlahnya, akan tetapi banyak, dan yang tidak luluspeserta dari S.1 antara lain terdakwa dan yang lainnya, tidak diketahui berapaorang; Benar, karena dinyatakan tidak lulus, terdakwa mengirimkan surat kepadaPresiden R.Il, DPR RI, dan para menteri yang berwenang, dengan tujuanmemohon adalah
    juga,pernah menyalam Terdakwa danmengucapkan selamat, bukan menyatakan Tertdakwa lulus, maksud ucapanSaksi selaku peserta adalah selamat samasama berjuang semoga samasamaberhasil ;Benar, untuk dinyatakan lulus,maka nilai peserta, setelah dikumpulkan dari 3(tiga) orang Penguji, masingmasing koponen yang dinilai dikalikan dengan bobotmasingmasing, baru di jumlah kemudian dibagi3 (tiga) ;Benar, total nilai akhir dari Terdakwa adalah 69,87, sedangkan sesuai denganpersyaratan yang telah ditentukan, passing
Register : 01-08-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 05-12-2013
Putusan PT BENGKULU Nomor 17/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL
Tanggal 11 September 2013 — NAZARMAN LIATIEN BIN SARMIN
9648
  • Fakta lain yang terungkap di persidangan berdasarkanketerangan ahli Suaman dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu dalampenilaian sebagai pemenang nilai 93 syarat passing grade nilai 90, dansetelah diteliti ulang nilai yang ada pada CV. Taburan Intan tidak lulus passinggrade seharusnya CV.
    Taburan Intan tidak lulus passing grade;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa perbuatanpara Terdakwa telah bertentangan dengan Perpres RI nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 19 ayat (4) : Penyedia31Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingandilarang menjadi Penyedia barang/Jasa;Menimbang, bahwa Panitia Pengadaan/Lelang telah menetapkan CV.Taburan Intan menjadi pemenang pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda daneletrikal
    Taburan Intan memasukkanpenawaran dengan Bill of Quantity (BoQ) yang ada maka harga penawarannyadiatas Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (EE), dan apabilapemenang ditentukan passing grade 90, maka untuk memenangkan lelangnilainya harus 93 sedangkan nilai evaluasi teknis terhadap pemenang lelang CV.Taburan Intan untuk paket (1) setelah diklarifikasi adalah nilai 75,60 (tujuh puluhlima koma enam puluh), berarti tidak lulus passing grade;Menimbang, bahwa panitia pengadaan berdasarkan BAHP
Register : 18-12-2020 — Putus : 08-02-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 234/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 8 Februari 2021 — Penggugat:
ANDHIKA RIZKIKA
Tergugat:
Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia
232118
  • Pengumuman Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,Nomor 1909/KOMINFO/SJ.2/KP.03.01/11/2020 Tentang PengumumanTambahan Mengeai Representasi Nilai Ambang Batas (Passing Grade)Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Seleksi Calon Pegwai Negeri Sipil(CPNS) di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Formasi Tahun 2019;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaanpersiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 UndangUndang Republik IndonesiaHalaman 15 dari 19
Putus : 21-03-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 K/PID.SUS/2016
Tanggal 21 Maret 2016 — dr. R. Venny Iriani Amaliah, M.M., M.Kes
6840 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Honorer K2dapat lulus ujian seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2013 dan dapat diangkatmenjadi PNS, bertentangan dengan: Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang PengangkatanTenaga Honorer menjadi CPNS;Bahwa penentuan Kelulusan Tenaga Honorer K2 dan dapat diangkatmenjadi CPNS ditentukan oleh kebutuhan dan kemampuan keuanganNegara berdasarkan formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014 danberdasarkan nilai ambang batas kelulusan (passing
    No. 26 K/Pid.Sus/2016ditetapkan berdasarkan nilai ambang batas kelulusan (passing grade)yang ditetapbkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pendidikan dengan memperhatikan pendapatdari konsorsium Perguruan tinggi Negeri; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, antara lain: Pasal 3 angka 6, yang menentukan:Setiao PNS wajib: menjunjung tinggi kehormatan Negara,Pemerintah, dan martabat PNS; Pasal 4 angka 1, yang menentukan:Setiap PNS dilarang: menyalahgunakan wewenang
    Kabupaten Lebak supaya Terdakwa mengupayakan paraHonorer K2 agar lulus ujian seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2013,bertentangan dengan:Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Keduaatas PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorermenjadi CPNS;Bahwa penentuan Kelulusan Tenaga Honorer K2 dan dapat diangkatmenjadi CPNS ditentukan oleh kebutuhan dan kemampuan keuanganNegara berdasarkan formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014 danberdasarkan nilai ambang batas kelulusan (passing
    No. 26 K/Pid.Sus/2016kebutuhan dan kemampuan keuangan Negara berdasarkan formasisampai dengan Tahun Anggaran 2014;Pasal 1 angka 5 Pasal 6 A ayat (5):Penentuan kelulusan bagi tenaga honorer yang mengikuti seleksiujian tertulis Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan berdasarkan nilai ambang batas kelulusan (passing grade)yang ditetaopkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pendidikan dengan memperhatikan pendapatdari konsorsium Perguruan tinggi Negeri
Putus : 03-06-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1221 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 3 Juni 2015 — Pemohon Kasasi I: PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT ; Pemohon Kasasi II: TERDAKWA/SUHENDA
8147 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gita Persada S 10.33 16.25 50.00 76.59 III Padahal Terdakwa Suhenda mengetahui bahwa dalam KAK, Pasal 16Tatacara Evaluasi Dokumen Penawaran, angka 2 Kriteria Evaluasi,angka 2.2 Evaluasi Teknis, angka 2.2.4 menegaskan Dengan nilaiambang batas kelulusan (passing grade) minimal 80.
    Gita Persada MSs 10.33 16.25 50.00 76.59 Illdahal Terdakwa Suhenda mengetahui bahwa dalam KAK, Pasal 16 TatacaraEvaluasi Dokumen Penawaran, angka 2 Kriteria Evaluasi, angka 2.2Evaluasi Teknis, angka 2.2.4 menegaskan Dengan nilai ambang bataskelulusan (passing grade) minimal 80.
    Put.No. 1221 K/Pid.Sus/2015Nomor12548/G4/PSP/2010 tanggal 03 November 2010, yangmenetapkan peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknisdengan passing grade 69,41%;Atas Surat Penetapan Terdakwa Suhenda tersebut, PanitiaPengadaan menerbitkan Pengumuman Peringkat Teknis Nomor12549/G4/PSP/2010 tanggal 03 November 2010 (tanpa tandatangan Panitia Pengadaan) dengan menggunakan passing grade69,41 sehingga peserta yang dapat melanjutkan ke pembukaanpenawaran biaya adalah 3 (tiga) perusahaan.
    Padahal TerdakwaSuhenda mengetahui bahwa dalam KAK, Pasal 16 Tata caraEvaluasi Dokumen Penawaran, angka 2 Kriteria Evaluasi, angka 2.2Evaluasi Teknis, angka 2.2.4 menegaskan "Dengan nilai ambangbatas kelulusan (passing grade) minimal 80.
    Sucofindo, yang berisi antara lain : Masalah passing grade bahwa dalam RKS dinyatakan nilaipassing grade untuk evaluasi teknis adalah 80 tetapi dalamkenyataannya menggunakan angka kelulusan 69, 41, sehinggakarena penurunan passing grade tersebut maka peserta lulusmenjadi 3 perusahaan. Oleh karena itu tender tidak perludiulang padahal apabila menggunakan nilai 80 maka yang lulushanya dua peserta oleh karenanya tender harus diulang; PT.
Register : 10-08-2015 — Putus : 17-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 18/G/2015/PTUN.DPS
Tanggal 17 Nopember 2015 — PENGGUGAT:
- REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
TERGUGAT:
- GEDE KAMAJAYA

15462
  • Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Nilai AmbangBatas Tes Kompetensi Dasar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014(sesuai dengan foto copynya);Foto copy Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2014 tentang TambahanAlokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014(sesuai dengan foto copynya) ;Foto copy Panduan Pengisian Standar Nilai Ambang Batas (Passing
Register : 02-08-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 12-06-2019
Putusan PT BENGKULU Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2013/PT BGL
Tanggal 11 September 2013 — Pembanding/Terdakwa : NAZARMAN LIATIEN
Terbanding/Jaksa Penuntut : HENDRI DJUNAIDI, SH
6620
  • Fakta lain yang terungkap di persidangan berdasarkanketerangan ahli Suaman dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu dalampenilaian sebagai pemenang nilai 93 syarat passing grade nilai 90, dansetelah diteliti ulang nilai yang ada pada CV. Taburan Intan tidak lulus passinggrade seharusnya CV.
    Taburan Intan tidak lulus passing grade;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa perbuatanpara Terdakwa telah bertentangan dengan Perpres RI nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 19 ayat (4) : PenyediaBarang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingandilarang menjadi Penyedia barang/Jasa;Menimbang, bahwa Panitia Pengadaan/Lelang telah menetapkan CV.Taburan Intan menjadi pemenang pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda daneletrikal (paket
    Taburan Intan memasukkanpenawaran dengan Bill of Quantity (BoQ) yang ada maka harga penawarannyadiatas Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (EE), dan apabilapemenang ditentukan passing grade 90, maka untuk memenangkan lelangnilainya harus 93 sedangkan nilai evaluasi teknis terhadap pemenang lelang CV.Taburan Intan untuk paket (1) setelah diklarifikasi adalah nilai 75,60 (tujuh puluhlima koma enam puluh), berarti tidak lulus passing grade;Menimbang, bahwa panitia pengadaan berdasarkan BAHP
Putus : 24-05-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 24 Mei 2017 — Drs. H. Ade Nurhikmat bin H. Karnawisastra
5324 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terakhir kepadaHonorer K2 yang mengikuti ujian seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2013tersebut, bertentangan dengan :" Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentangPengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS.Bahwa penentuan Kelulusan Tenaga Honorer K2 dan dapat diangkatmenjadi CPNS ditentukan oleh kebutuhan dan kemampuan keuanganNegara berdasarkan formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014 danberdasarkan nilai ambang batas kelulusan (passing
    No. 39 PK/PID.SUS/2017 Pasal 1 angka 5, Pasal 6 A ayat (5) :Penentuan kelulusan bagi tenaga honorer yang mengikutiseleksi ujian tertulis kompetensi dasar sebagaimana dimaksudpada ayat (2) ditetapkan berdasarkan nilai ambang bataskelulusan (passing grade) yang ditetapkan oleh menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikandengan memperhatikan pendapat dari konsorsium PerguruanTinggi Negeri.7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, antara lain : Pasal 3 angka 6, yang menentukan
    supaya Terdakwa mengupayakan paraHonorer K2 agar lulus ujian seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2013,bertentangan dengan :7 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang PerubahanKeduaatas Peraturan PemerintahNomor 48 Tahun 2005 tentangPengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS.Bahwa penentuan Kelulusan Tenaga Honorer K2 dan dapat diangkatmenjadi CPNS ditentukan oleh kebutuhan dan kemampuan keuanganNegara berdasarkan formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014 danberdasarkan nilai ambang batas kelulusan (passing
    pemerintah danpenghasilannya tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan danBelanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipilsesual dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Negaraberdasarkan formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014; Pasal 1 angka 5 Pasal 6 A ayat (5) :Penentuan kelulusan bagi tenaga honorer yang mengikutiseleksi ujian tertulis kompetensi dasar sebagaimana dimaksudpada ayat (2) ditetapkan berdasarkan nilai ambang bataskelulusan (passing
Putus : 15-01-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1179 K/Pdt/ 2009
Tanggal 15 Januari 2010 — H. MASDULHAQ Kr. BULU alias DOLOHA bin PAGORA, vs PEMERINTAH DESA TOMPOBULU Cq. KEPALA DESA TOMPOBULU.dkk
2214 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (tiga) Orang saksi yangmemberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangandi mana ketiga orang saksi tersebut adalah : 1.Saksi JUMANAI Bin PASSING, 2. Saksi H. SAPATTAH BinNABA, 3. Saksi MAARIF SEWANG Bin LOJI Kr.
Putus : 21-09-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2707 K/PDT/2015
Tanggal 21 September 2016 — PT BHAKTI WIRA HUSADA VS PT BHINEKA USADA RAYA
7035 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dimana karenadukungan dari Tergugat Rekonvensi terlambat diberikan kepada PenggugatRekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi tidak maksimal mendapatkannilai merit point sesuai passing grade. Meskipun demikian PenggugatRekonvensi berhasil lolos sebagai calon pemenang tender, dikarenakanHalaman 6 dari 13 hal. Put.
Register : 19-11-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 12-06-2024
Putusan PN SUKABUMI Nomor 258/Pid.B/2018/PN SKB
Tanggal 31 Januari 2019 — Penuntut Umum:
Epha Lina E, SH
Terdakwa:
1.ANDRIS MANDUH DARUSALAM ALS FAJAR BIN DEDEN
2.NOVA WARAPUTRA ALS MIMIN BIN WAHYUDIN
3.RIVI RIZKI KOMARA ALS RIVI BIN WAHYUDIN
712
    • 1 (satu) lembar akta cerai Nomor : 06/AC/2009/PA SMI ;
    • 1 (satu) passing plat nomor sepeda motor dengan Nopol : F-5088-TV.

    Digunakan dalam perkara lain An. JAENUDIN Als. ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN dengan Noreg. Perkara : PDM- 101/SKBMI/11/2018.

Register : 14-05-2014 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 52/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Oktober 2014 — Pidana Korupsi - EFFENDY HUTAGALUNG
12125
  • Sucofindo, yangberisi antara lain:e Masalah passing grade bahwa dalam RKS dinyatakan nilai passing gradeuntuk evaluasi teknis adalah 80 tetapi dalam kenyataannya menggunakanangka kelulusan 69, 41, sehingga karena penurunan passing grade tersebutmaka peserta lulus menjadi 3 perusahaan. Oleh karena itu tender tidak perludiulang padahal apabila menggunakan nila 80 maka yang lulus hanya duapeserta oleh karenannya tender harus diulang.PT.
    Sucofindo, yang berisi antara lain :Masalah passing grade bahwa dalam RKS dinyatakan nilai passing gradeuntuk evaluasi teknis adalah 80 tetapi dalam kenyataannya menggunakanangka kelulusan 69, 41, sehingga karena penurunan passing grade tersebutmaka peserta lulus menjadi 3 perusahaan. Oleh karena itu tender tidak perludiulang padahal apabila menggunakan nilal 80 maka yang lulus hanya duapeserta oleh karenannya tender harus diulang.PT.
    Sucofindo, yang berisi antara lain:Masalah passing grade bahwa dalam RKS dinyatakan nilai passing gradeuntuk evaluasi teknis adalah 80 tetapi dalam kenyataannya menggunakanangka kelulusan 69, 41, sehingga karena penurunan passing grade tersebutmaka peserta lulus menjadi 3 perusahaan. Oleh karena itu tender tidak perludiulang padahal apabila menggunakan nila 80 maka yang lulus hanya duapeserta oleh karenannya tender harus diulang.PT.
    Passing grade ini diturunkankarena dengan passing grade 80 hanya diperoleh2 (dua) pemenang yaitu PT. Surveyor Indonesiadan PT.
Register : 19-11-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 12-06-2024
Putusan PN SUKABUMI Nomor 259/Pid.B/2018/PN SKB
Tanggal 7 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Epha Lina E, SH
Terdakwa:
JAENUDIN ALS ENTOG BIN A MAHPUDIN ALM
137
  • pidana penadahan sebagaimana dakwaan alternative kedua;
  • Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan ;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  • Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) lembar akta cerai Nomor : 06/AC/2009/PA SMI ;
    • 1 (satu) passing