Ditemukan 66 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pembagian pemberian pembaruan pembelian pencarian pembataan pembalian pembirian
Pengadilan PN STABAT Perdata
Register : 20-09-2017 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PN STABAT Nomor 35/Pdt.G/2017/PN STB
Tanggal 10 Juli 2018 — Penggugat:
1.Ir. Suramuli Sembiring
2.Tony Sofyan S
Tergugat:
1.Direksi PT. BANK NIAGARA INDONESIA Cq PT. BANK NIAGARA INDONESIA REGIONAL REMEDIAL DAN RECOVERY MEDAN
2.Yusnawati, SH.
3.Direktur CV. MELIALA GROUP
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANGKAT
67 — 19
  • prosedur menurut ketentuan yang berlaku ( UndangUndangHak Tanggungan No.4 Tahun 1996 ).e Adapun dalam poin 2 hal 2, sebagaimana sekitar bulan Maret 2017,para penggugat sangat terkejut tatkala Tergugat melalui pemberitahuanakan melelang rumah peniggalan tersebut, para penggugat mencari tahulatar belakangnya dan diperoleh data Tergugat II telah menjadikan tanah/rumah peninggalan kedua orang tua Para Penggugat tersebut telahdijadikan jaminan pembayaran hutang Tergugat III kepada Tergugat yangakte Pembarian
Pengadilan PA BANTAENG Perdata Agama
Register : 01-12-2020 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PA BANTAENG Nomor 404/Pdt.G/2020/PA.Batg
Tanggal 6 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
121 — 34
  • Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Suami) mendapatbagian 1/4 bagian dari harta warisan;De Anak Almarhumah (anak kandung) mendapat bagian % bagiandari harta warisan;Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah pembagian tersebut di atasapabila dijumlahkan masih terdapat sisa harta yang belum terbagikan, padahaltidak perdapat ahli waris lainnya, sehingga harta warisan tersebut dihitungsecara rad sesuai dengan ketentuan pasal 193 Kompilasi Hukum Islam bahwa:Apabila dalam pembarian harta warisan di antara
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 24-04-2019 — Putus : 24-06-2019 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 195/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 24 Juni 2019 — Pembanding/Tergugat XI : BARHUM
Pembanding/Tergugat VII : H.GUNAWAN
Pembanding/Tergugat V : H.SOAM SAPUTRA
Pembanding/Tergugat III : S.SOEDIBYO ADHI NUGROHO
Pembanding/Tergugat XVIII : AGUS BIN AJAM
Pembanding/Tergugat I : Ir.MAHPUD JABIR
Pembanding/Tergugat XVI : AMIR BIN JAFAR
Pembanding/Tergugat XIV : IYOS.S
Pembanding/Tergugat XII : H.UJANG BIN SANUSI
Pembanding/Tergugat VIII : H.SALAM
Pembanding/Tergugat VI : DAYAT KURNIA
Pembanding/Tergugat IV : JAMES MAAHENGKE
Pembanding/Tergugat XIX : PENDI
Pembanding/Tergugat XVII : ROHIM
Pembanding/Tergugat XV : UKAR SUKARA
Terbanding/Penggugat : INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat IX : GUGUN GUNAWAN
Turut Terbanding/Tergugat X : SURIANATA SUHADA
Turut Terbanding/Tergugat II : MAURITS PANJAITAN
Turut Terbanding/Tergugat XIII : IVAN SAHAT H PANJAITAN
65 — 391
  • dariSurat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor: 593 / SK. 489BPN / 1991 tanggal 4 Maret 1991 danSK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi JawaBarat Nomor: 654/HGB/BPN/1991, tanggal 5 Agustus 1991(vide Bukti P6, P 7); Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor :593 / SK. 489BPN / 1991tanggal 4 Maret 1991 dan SK Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa BaratNomor: 654/HGB/BPN/1991, tanggal 5 Agustus 1991adalahmerupakan bukti pembarian
Pengadilan PA PAYAKUMBUH Perdata Agama
Register : 12-01-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 28-05-2019
Putusan PA PAYAKUMBUH Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA.Pyk
Tanggal 5 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
74 — 46
  • Dan Allan Maha Mengetahui segalasesuatu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan Pasal 182Kompilasi Hukum Islam maka bagian PENGGUGAT sebagai saudaraperempuan kandung adalah % bagian atau 2/4 bagian dari sebidang tanahberukuran 283,4 Myaitu 141,7 M*Menimbang, bahwa oleh karena harta pewaris masih bersisa % bagianyaitu 70,85 M* maka berdasarkan ketentuan pasal 193 Kompilasi Hukum IslamApabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furudmenunjukkan bahwa angka pembilang
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-01-2014 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN PALU Nomor 38/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL
Tanggal 28 Januari 2014 — LENTY ELS MOLIN, SPd.
47 — 31
  • Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 133 / U /2003 Tanggal 27 Agustus 2003 tentang Pemberian BantuanBlock Grant serta Panduan Pelaksanaan Tekhnis ProgramBlock Grant Pembangunan USB Lanjutan Tahun 2012 yangpada pokoknya mengatur mengenai pembarian bantuan /hibah block grant dalam pelaksanaan pembangunan USBtersebut dilakukan secara Swakelola dengan mengacu padaketentuan yang berlaku;Bahwa kemudian, pada sekitar bulan juli tahun 2012, setelahterdakwa mengikuti Workshop Unit Sekolah Baru (USB
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2014 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN AMBON Nomor 41 /PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb
Tanggal 28 April 2015 — Yoseph Uli Rahail
110 — 57
  • PolisAsuransi hanya jamian Asuransi itu bunyinya,; Bahwa Anggota DPRD adalah penyelenggara Pemerintahan Daerahbersama dengan Pemerintah Daerah itu sendiri; Hal 41 dari 87 Hal (Putusan No 40/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb)Anggota DPRD diberi hak yang namanya keuangan dan administrasi,hak keuangan ini harus dicantumkan dalam APBD dalam bentuk perda ,kalau sudah masuk dalam perda maka sifatnya mengikat demi hukumseluruh Anggota DPRD;Hak administrasi dan keuangan tersebut dikerjakan oleh Eksekutif ;Bahwa pembarian
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-11-2014 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN AMBON Nomor 38 /PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb
Tanggal 29 April 2015 — ADAM RAHAYAAN, S.Ag
141 — 77
  • dilarang diberi tunai dan tidak juga dinyatakan dalam bentuk PolisAsuransi hanya jamian Asuransi itu bunyinya,;Bahwa Anggota DPRD adalah penyelenggara Pemerintahan Daerahbersama dengan Pemerintah Daerah itu sendiri;Anggota DPRD diberi hak yang namanya keuangan dan administrasi,hak keuangan ini harus dicantumkan dalam APBD dalam bentuk perda ,kalau sudah masuk dalam perda maka sifatnya mengikat demi hukumseluruh Anggota DPRD;Hak administrasi dan keuangan tersebut dikerjakan oleh Eksekutif ;Bahwa pembarian
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 16-10-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PN BATAM Nomor 247/Pdt.G/2019/PN Btm
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
PT.METALINDO USAHA BERSAMA
Tergugat:
1.PT. FEDERAL INVESTINDO
2.Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam BP. BATAM
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam
138 — 69
  • Februari 2012 sementara Penggugat dalam melakukanpembayaran UWTO adalah pada tanggal 6 Juli 2015 dan tanggal 13Agustus 2015, artinya alokasi tanah kepada Penggugat adalah tidak sahdan cacat secara hukum karena diberikan diatas alokasi tanah yangsebelumnya telah diberikan kepada Tergugat I, oleh karena itu secarahukum sangat jelas bahwa hak Tergugat atas tanah seluas 20.000 M2yang terletak di di Wilayah Pengembangan Batam Centre, Sub WilayahPengembangan Batam Centre adalah sah dan beralasan hukum;Bahwa pembarian
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-11-2012 — Putus : 03-11-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN AMBON Nomor 55/Pid.SUS/2012/PN.AB
Tanggal 3 Nopember 2014 — DJAILUDIN KAISUPY, SE
98 — 47
  • SBB pembarian dana dari Bagian Keuangan Pemda Kab.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-12-2014 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN AMBON Nomor 37 /PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb
Tanggal 29 April 2015 — DRS. Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER
124 — 71
  • PolisAsuransi hanya jamian Asuransi itu bunyinya,; Hal 42 dari 111 Hal (Putusan No 37/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb)Bahwa Anggota DPRD adalah penyelenggara Pemerintahan Daerahbersama dengan Pemerintah Daerah itu sendiri;Anggota DPRD diberi hak yang namanya keuangan dan administrasi,hak keuangan ini harus dicantumkan dalam APBD dalam bentuk perda ,kalau sudah masuk dalam perda maka sifatnya mengikat demi hukumseluruh Anggota DPRD;Hak administrasi dan keuangan tersebut dikerjakan oleh Eksekutif ;Bahwa pembarian
Pengadilan PN TANJUNG KARANG
Register : 12-12-2011 — Putus : 19-10-2011 — Upload : 20-12-2011
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 434 /Pid.Sus/2011 /PN.TK.
Tanggal 19 Oktober 2011 —
117 — 22
  • karenanya dihubungkan dengan tempos delictydakwaan sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum antarabulan Februari tahun 2008 sampai dengan bulan Juni tahun2008 , maka maka harus dikonstituir unsure PenyelenggaraNegara telah terpenuhi oleh Terdakwa193Menerima pemberian atau janjiMenimbang bahwa pemberian~ atau janjidalam hal tindakan pegawai negeri atau. penyelenggara negarayang menerima suatu pemberian= atau janji adalah = selaluberhubungan dengan jabatan dan kedudukannya tersebut.Menimbang tentang pembarian
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 1 Juni 2015 — Drs.TOMMY,MM Bin ABDULLAH ISKHAK(Alm)
64 — 24
  • Menerima Pembarian atau janji;3. Berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya, atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengankewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;4. Secara Bersamasama;Ad. 1.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 1 Juni 2015 — RONY S.RAMBANG Bin SATAK RAMBANG
47 — 13
  • Menerima Pembarian atau janji;3. Berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangandengan kewajibannya, atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangandengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;4. Secara Bersamasama;Ad. 1.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2015 — Putus : 04-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 4 Juni 2015 — ZAINAL MAKMUR Bin KURNAIN AMIR (Alm)
58 — 13
  • Menerima Pembarian atau janji;3. Berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya, atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengankewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;4. Secara Bersamasama;Ad. 1.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 02-08-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 32/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
453 — 250
  • Dalil PENGGUGAT angka VI.12:Bahwa berdasarkan Ketentuan Psal 2 ayat (1) PERMEN ATR/KepalaBPN a quo, Penggugat telah memperoleh Izin Lokasi sesuai KeputusanBupati Sorong Nomor: 198C tahun 2008 tentang Pembarian Izin lokasiuntuk keperluan Pembangunan Areal Perkebunan Kelapa Sawitterletak di Distrik Segun Kabupaten Sorong dan Perpanjangan IzinLokasi berdasarkan Keputusab Bupati Sorong Nomor: 41/185 Tahun2013 tentang Perpannjangan Pemberian Izin Lokasi untuk keperluanusaha Perkebunan kelpa sawit PAPUA
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2015 — Putus : 04-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 4 Juni 2015 — EDY FAHRIANSYAH Bin HINDUAN (Alm)
62 — 22
  • Menerima Pembarian atau janji;3. Berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya, atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengankewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;4. Adanya Pernyertaan;Ad. 1.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 1 Juni 2015 — EPOK BAHARUDIN Bin IDIS MATING
89 — 39
  • Menerima Pembarian atau janji;3. Berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya, atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengankewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;4. Adanya Pernyertaan;Ad. 1.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 1 Juni 2015 — TIMOTIUS MAHAR, SE Bin MAHAR (Alm)
51 — 21
  • Menerima Pembarian atau janji;3. Berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangandengan kewajibannya, atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangandengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;4. Secara Bersamasama;Ad. 1.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 1 Juni 2015 — H. MAHMUD IIP SYAFRUDIN, S.IP, MA, Bin H. SAIFULLAH (Alm)
74 — 11
  • Menerima Pembarian atau janji;3. Berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangandengan kewajibannya, atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangandengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;4. Secara Bersamasama;Ad. 1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Pemalsuan
Register : 05-05-2021 — Putus : 19-04-2022 — Upload : 15-06-2022
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 343/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 April 2022 — Penuntut Umum: 1.SUSYATI, SH. 2.TAMALIA ROSA, SH 3.SRI BUDIANI, SH. 4.LUSIANA, SH 5.TEGUH WIBOWO, SH 6.SULASTRI 7.PRIYO WICAKSONO., SH. 8.YULI L.ANNIARY HRP, SH. 9.ANDRI S., SH. 10.SUDARNO, SH. Terdakwa: 1.Andi Pawelloi S.PI.,MM bin Andi Manire 2.RUDI ASNAWI
200 — 45
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Surat Keterangan Terdaftar S-1166KT/WPJ.04/KP.1103/2015 tgl.19 Nopember 2015, dari Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu RI an.PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, dan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No.TDP 09.05.1.64.70736 tgl.24 Oktober 2012 an.Sunprima Nusantara Pembiayaan, PT.berlaku sampai dengan 7 Oktober 2017, dan Keputusan Menteri Keuangan RI No.181/KMK.06/2002 tentang Pembarian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan Kepada PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan