Wijanarko dantelah dibebankan dengan Hak tanggungan sebagaimana dimaksuddalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 01003/ 2011 dan AktaPemberian Hak tanggungan (APHT) No. 035/ Laweyan/ 2011 tanggal28032011 selanjutnya disebut objek sengketa;Bahwa Penggugat kemudian tidak membayar kewajiban pelunasanhutangnya sesuai pernanjian Kredit Pemilkan Rumah No.06126PKA000029 tanggal 04012011.

Diakui secara tegas dalam posita gugatannya bahwa Penggugat adalah debitur yang telahmenerma fasiltas Kredit Pemilkan Rumah Extra Pinjaman Angsuran (KPR EXTRAPA) dariTergugat I yang diikuti dengan perjanjian Jaminan.. Bahwa fasilitas kredit yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat tersebut dikat dalamAkta Perjanjian Kredit No.06 tanggal 27 Oktober 2014 dibuat oleh dan dihadapan Ny.

PancoranBarat VII C Rt.003/Rw06 Kav.No.7 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, JakartaSelatan sebagamana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milk No.788/Pancoran, yang diperolehPenggugat dari fasilitas Kredit Pemilkan Rumah tersebut..

Fasilitas Kredit Pemilkan Rumah (KPR) sebesar Rp. 1.400.000.000,00(Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) dengan Jangka Waktu Pengembalianselama 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 29September 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2022 dan Suku BungaPinjaman sebesar 9,5 % (Sembilan Koma Lima Persen);Bahwa Jaminan Fasilitas Pinjaman yaitu berupa Perjanjian Jaminan Kreditsebagaimana dalam Pasal 9 Perjanjian Kredit No. 114 dengan membebankan HakTanggungan peringkat satu

ISMAIL dalampersidangan mengakui dan membenarkan bahwa tanda tangan yangada dalam surat keterangan penguasaan dan pemilkan bangunandan tanaman diatas Tanah Negara Nomor 593/267/KL.GT/V/2004tanggal 18 Mei 2004 adalah saksi (DRS. A. ISMAIL) selaku CamatGunung Tabur.b. Bukti T3: Berupa Surat Pernyataan SUMIATI, Bukti T4: BerupaSurat Pernyataan SURAIYAH dan Bukti T6: Berupa SuratPernyataan H.A.

Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 September 1988 No.118/Pdt.G/1987/PN.Dps, yang diberi tanda ( bukti T.110) ;11.F.C Akta perdamaian tanggal 20 April 2017 # atas perkaraNo.914/Pdt.G/2016/PN.Dps, yang diberi tanda ( bukti 1.1.11) ;12.F.C Surat Gugatan perkara No.98/Pdt.G/2007/PN.Dps, yang diberi tanda13.F.C Surat Gugatan perkara No.99/Pdt.G/2007/PN.Dps, yang diberi tanda14.F.C informasi data pembayaran SPPT tanah seluas 150 M2 tahun 2007, yangdiberi tanda ( bukti T.114) ;15.F.C Surat gugatan penegasan pemilkan

sebagaimana tertera padabukti surat tersebut; Bahwa ada Data yang di Peta Persil dan Data Kependudukan itu segel dari PetaDesa, jadi dapat diketahui buktinya dari Kohir dan Persil, yang disengketakandalam perkara ini Kohir No: 715; Berkenaan dengan Peta sebagaimana dalam perkara ini harus dilapangan barusaksi dapat menunjukkan; Bahwa persil yang dimaksud dalam perkara ini yaitu: Persil: S.8 s/d 8 I, PersilS.10, saksi bisa menunjukkan, harus dibawa kelapangan tempat objek tersebut; Bahwa masalah pemilkan

No. 2000 K/Pdt/201110Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Sri Indrapura,diuraikan dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian sebagai berikut :1 Surat Keterangan Riwayat Pemilkan/Penguasaan Tanah Nomor : 563/SKRPT/2001/99 tertanggal 2 Maret 1999 atas nama AZWAR HARAHAPdengan batasbatas sempadan sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan 100 meter;e Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan 100 meter;e Sebelah Barat berbatas dengan tanah 200 meter;e Sebelah Timur berbatas

SOEBAGIYO pernahmeminta bantuan pihak kelurahan untuk meminta terdakwa keluar denganmenawarkan kompensasi, namun terdakwa tetap bertahan dan tidak mau keluar ;Bahwa benar saat kami bersama lurah melihat lokasi tanah tersebut, ketika itubelum ada dokumen pemilkan atas tanah tersebut melainkan hanya terdapatsurat setoran tanda bukti pembayaran PBB tanah tersebut atas nama Drs.Halaman 12 dari 47 Putusan No:286/Pid.B/2015/PN.BauSOEBAGITYO, dimana surat PBB tersebut saksi peroleh dari MANSYUR, danyang

SOEBAGIYO pernahmeminta bantuan pihak kelurahan untuk meminta terdakwa keluar denganmenawarkan kompensasi, namun terdakwa tetap bertahan dan tidak mau keluar ;Bahwa benar saat kami bersama lurah melihat lokasi tanah tersebut, ketika itubelum ada dokumen pemilkan atas tanah tersebut melainkan hanya terdapatsurat setoran tanda bukti pembayaran PBB tanah tersebut atas nama Drs.Halaman 12 dari 47 Putusan No:286/Pid.B/2015/PN.BauSOEBAGITYO, dimana surat PBB tersebut saksi peroleh dari MANSYUR, danyang

(lima belas juta rupiah) bertanggal 19Agustus 1982 dari Edison yang diterima oleh Samidi untuk pelunasan beli tanah Samididi RT.3 RK 2 Teluk Kenidai Kec.Tambang ukuran 100 X 200 M, diberi tanda T:3 ;Foto Copy Surat Keterangan Pemilkan Tanah Nomor : 14 / SK / VII / 1982 atas namaEdison yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Kenidai bertanggal 11 Mei 1982 yangdiketahui oleh Camat Kampar, diberi tanda T.4 ;Foto Copy Scert Kaart Gambar situasi sebidang tanah atas nama Edison yangdikeluarkan oleh Rasul

Irwan Berutu menyerahkan 3 buah bukti pemilkan kendaraanbermotor (BPKB) pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 kepada Saksi;Halaman 27 dari 75 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN SkIBahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi;Bahwa menurut Saksi perbuatan sdr. Irwan Berutu salah dengan melakukanvideo call sex dengan seorang perempuan;Bahwa ekspresi wajah Sdr. Irwan Berutu saat menyerahkan uang biasa saja;Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge) sebagai berikut:1.

Irfan Efendi; Bahwa Terdakwa ada mengirimkan video asusila Saksi Inwan Berutu kepadaSaksi Irfan Efendi; Bahwa Terdakwa mengirimkan video asusila tersebut pada tanggal 5 Mel2020; Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan perempuan tersebut, namun namanya diakun facebook adalah Dian Puspitasari; Bahwa Terdakwa hanya meminta sertifikat tanah, sedangkan 3 buah buktipemilikan kendaraan bermotor (BPKB) adalah inisatif dari Saksi Irwan Berutuuntuk menyerahkannya; Bahwa Saksi Iran Berutu menyerahkan 3 buah bukti pemilkan

Penggugat yang bernama La Guna alias SamuelGuna, yang memperolehnya berdasarkan pembagian Pemerintah Buton sebagaimasyarakat yang dipindahkan dari wilayah Desa Uncume, dimana hal tersebutmerupakan beban wajib bukti bagi Para Penggugat;Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembuktian dalil tersebut, ParaPenggugat tidak pernah mengajukan bukti surat yang dapat menjelaskan tentangadanya pemberian/pembagian tanah a quo oleh Pemerintah Kabupaten Buton,sebagai dasar pemilikan atau alas hak (rechts title) adanya pemilkan

usaha PT.BATU MARUPAINDAH, Terdakwa sebagai pemilik baru membangun dan memasarkanproperty berupa rumah Type 45, yang lebih dikenal dengan perumahanBTN Meddy Brata Indah II, untuk dijual kepada masyarakat yangberminat ;Bahwa setiap unit rumah dijual dengan harga Rp.50.000.000, termasukbiaya balik nama kesertifkat atas nama pembeli, biaya PPN, biayapenerbitan IMB, dan biaya sambungan listrik dan sambungan air bersih(PDAM) ;Bahwa para konsumen membeli rumah tersebut sebahagian melaluifasilitas kredit pemilkan

dan fakta yang sudah diserahkan ParaPenggugat, sebagaimana permohonan peralihan hak tertanggal 22April 2015 No. 09/KHPP/IV/22.IV/2015 tersebut, serta permohonanmediasi tanggal 18 Juni 2015, dan Tergugat hanya melihat dariaspek formalitas belaka, yaitu sekedar dari arti kuat sebagaimanaketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tersebut, padahal kuat tidak berarti mutlak, melainkan lebihsekedar dari yang lemah, hingga pendaftaran berarti lebin sekedarmenguatkan pembuktian pemilkan

Penggugat tersebutMenimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakimberpendapat bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas yaitu bahwa Obyeksengeketa merupakan tanah milik masyarakat yang diperoleh secara turun temurun yangkemudian Tergugat I peroleh dengan cara mengganti rugi hak atas tanah tersebut, yangmana hal tersebut dikuatkan dengan buktibukti surat yang diajukan oleh Tergugat Iyaitu dalam bentuk Surat Keterangan Ganti Rugi (bukti T.I1 s/d bukti T.I25), SuratKeterangan Pemilkan

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1357 K/Sip/1984tanggal 27 Pebruari 1986 menyatekan "Gugatan harus dilandasikepentingan hukum";Bahwa Akta PJB nyapun Tidak Ada Legal Standing untuk digunakan menggugatdengan dasar Hukum sebagai berikut :a Bahwa sesuat pasal 19 ayat 2 UndangUndang Pokok AgrariaNomor 5 tahun 1960 juncto pasal 1.20 Peraturan Pemerintah NomorHal 15 Putusan No.283/PDT/2017/PT.DKI24 tahun 1997 bahwa "Surat Tanda Bukii Hak atau Sertipikat adalah alatbukti yang kuat* Akta PJB, BUKAN BUKTI PEMILKAN

hukum, untuk itusudah sepatutnya dalil gugatan Penggugat harus ditolak ;Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 6,yang menyatakan sebagai berukut :Angka 6 :Bahwa terhadap penerbitan suratsurat tanan hak yang dikuasai oleh TurutTergugat tersebut telah dibuat menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal1; Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3); dan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Gubemur KalimantanTimur No. 31 tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan danPenguasaan dan Pemilkan

Namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkanalatalat bukti yang diajukan para Tergugat sejauhmana dapat dijadikan buktilawan yang dapat mematahkan alatalat bukti surat dan Saksisaksi yangdiajukan para Penggugat diatas ;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil jawabannya, paraTergugat (Tergugat dan Ill) menolak secara tegas dalil pemilkan paraPenggugat atas tanah obyek sengketa, bahkan membantahnya denganmendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan milik La Rajayang dibeli oleh La

Sawit berumur + 2 (dua) bulan;2 (dua) Batang Tanaman Nenas; 2 (dua) batang sawit berumur + 4 (empat) bulan;1 (satu) batang Pohon Kelapa;1 (satu) batang Tanaman Nanas;2 (dua) Polibet Bibit Terong;2 (dua) batang sawit berumur + 3 (tiga) bulan;2 (dua) batang Tanaman Nenas;1 (satu) unit Alat Berat Excavator warna kuning hitam merk CAT RVJ.029320D dalam keadaan bekas terbakar;1 (satu) unit Alat Berat Excavator warna kuning hitam CAT RVJ. 320 dalamkeadaan rusak; === 1 (satu) rangkap ash Surat Keterangan Pemilkan

Bahwa guna merealisasikan kesepakatan tersebut diatasmaka Tergugat dan Tergugat IV menunjuk Tergugat IIIuntuk membuat surat surat yang diperlukan sebagaipersyaratan Kredit Pemilkan Rumah (KPR) tersebut ;. Bahwa oleh karena akan dibuat Akad Jual Beli sebagaipersyaratan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) denganTergugat IV maka pada tanggal 31 Maret 2005 Penggugattelah menyerahkan ke 5 (lima) sertifikat hak miliknyakepada Tergugat Ill yaitu.