DWIWAHYUNINGSIH Binti SUYANTO (penuntutan terpisah) selaku Admin Piutang, untukmemisahkan Bilyet Giro yang penagihannya menggunakan Nota Fiktif; sedangkansisanya terdakwa bersamasama dengan Sdri.

NamunTerdakwa sebelumnya telah menyepakati bersamasama dengan saksi DWIWAHYUNINGSIH Binti SUYANTO selaku Admin Piutang, untuk memisahkan BG /Bilyet Giro yang penagihannya menggunakan Nota Fiktif; sedangkan sisanyaTerdakwa bersamasama dengan saksi DWI WAHYUNINGSIH Binti SUYANTOselaku Admin Piutang, hanya menyetorkan pembayaran ke bagian Kasir sesuaidengan Nota Aslinya;Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan hari Selasa13 Oktober 2015 pihak Manajemen PT.

Namunterdakwa sebelumnya telah menyepakati bersamasama dengan saksi DWIWAHYUNINGSIH Binti SUYANTO (selaku Admin Piutang, untuk memisahkan BilyetGiro yang penagihannya menggunakan Nota Fiktif, sedangkan sisanya Terdakwabersamasama dengan saksi DWI WAHYUNINGSIH Binti SUYANTO selaku AdminPiutang, hanya menyetorkan pembayaran ke bagian Kasir sesuai dengan NotaAslinya;Menimbang, bahwa terhadap uang hasil penjualan barang berupa spare partmilik PT.

NamunTerdakwa sebelumnya telah menyepakati bersamasama dengan saksi DWIWAHYUNINGSIH Binti SUYANTO selaku Admin Piutang, untuk memisahkan BilyetGiro yang penagihannya menggunakan Nota Fiktif; sedangkan sisanya Terdakwa43bersamasama dengan saksi DWI WAHYUNINGSIH Binti SUYANTO selaku AdminPiutang, hanya menyetorkan pembayaran ke bagian Kasir sesuai dengan NotaAslinya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis hakimberpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki kesadaran untuk mengambil

AhirnyaPenggugat yang menjadi sasaran penagihannya. Ketika Penggugat memintapenjelasan, bukannya Tergugat bisa menerima akan tetapi percekcokkandan perselisihan pun, lagilagi kembali harus terjadi.KDRT. Bahwa sudah dalam 10 (Sepuluh) tahun terahir ini, Penggugatmemendam tekanan psikologis yang luar biasa. Ketika ada perselisihan,Him 2 dari 14 hlm, Putusan.No.

AhirnyaPenggugat yang menjadi sasaran penagihannya. Ketika Penggugat memintapenjelasan, bukannya Tergugat bisa menerima akan tetapi percekcokkandan perselisihan pun, lagilagi kembali harus terjadi.b. KDRT. Bahwa sudah dalam 10 (Sepuluh) tahun terahir ini, Penggugatmemendam tekanan psikologis yang luar biasa. Ketika ada perselisihan,Tergugat yang suka melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga(KDRT) itu Sukanya memukul, menendang dengan beragam omongan yangkasar dan tak pantas.

Ahirnya Penggugat yang menjadi sasaran penagihannya. KetikaPenggugat meminta penjelasan, bukannya Tergugat bisa menerima akan tetapipercekcokkan dan perselisihan pun, lagilagi Kembali harus terjadi.b. KDRT. Bahwa sudah dalam 10 (sepuluh) tahun terahir ini,Penggugat memendam tekanan psikologis yang luar biasa. Ketika adaperselisinan, Tergugat yang suka melakukan tindak kekerasan dalam rumahtangga (KDRT) itu sukanya memukul, menendang dengan beragam omonganyang kasar dan tak pantas.

Menurut PemohonBanding, imbalan atas transaksi tersebut bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal23, karena transaksi tersebut adalah transaksi reimbursement murni, dimana tidak adatambahan keuntungan dalam penagihannya kepada Pemohon Banding. Dalampenagihannya, pihak vendor melampirkan buktibukti pendukung seperti invoice.

Ladju sebesar Rp.5.022.280,00 menyampaikan bahwa transaksi tersebutmerupakan biaya reimbursement atas tol dan parkir dari kendaraan yang disewa dari CV.Ladju karena transaksi tersebut adalah transaksi reimbursement murni, sehingga tidak adatambahan keuntungan dalam penagihannya kepada Pemohon Banding, sehingga bukanMenurutTerbandingMenurut Pemohon :BandingMenurut Majelismerupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23;bahwa bukti yang disampaikan Pemohon Banding pada saat uji bukti berupa rekap biayadan

Bahwa tergugat orangnya tidak bertanggung jawab kepadapenggugat dalam masalah ekonomi kelgnya , dimana tergugat semenjakmenikah jarang dan hampir tidak pernah memberi nafkah kepada penggugatselaku istrinya, apalagi pada kenyataannya tergugat banyak hutangnyadiluaran, sehingga karena hal tersebut penggugat terkadang juga ikutmelunasi hutang2 tergugat, ironisnya penagihan atas hutang tergugat,penagihannya sampai kekantor penggugat kerja, sehingga penggugatmerasa terganggu dan tidak nyaman dalam bekerja

Juni 2021, antara Penggugatdengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkanBahwa Tergugat orangnya tidak bertanggung jawab kepada penggugat dalammasalah ekonomi kelgnya , dimana tergugat semenjak menikah jarang danhampir tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat selaku istrinya, apalagipada kenyataannya tergugat banyak hutangnya diluaran, sehingga karena haltersebut penggugat terkadang juga ikut melunasi hutang2 tergugat, ironisnyapenagihan atas hutang tergugat, penagihannya

setiap harinya yaitu Senin s/d Jumat sekitar pukul 14.00 Wibpada hari Sabtu sampai jam 12.00 Wib;Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2009 sekitar jam 08.00 Wib,terdakwa menelpon saksi Putut Budi Darmo yang melaporkan bahwaterdakwa baru mendapat musibah/tas milik terdakwa dirampas olehorang berikut uang sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) danlaporan keuangan BPR di jalan Tentara Pelajar dekat Makam Pahlawansehingga dengan kejadian tersebut terdakwa tidak dapat menyetorkanuang hasil penagihannya

bertempat di jalan Tentara Pelajar(depan Makam Pahlawan) oleh saksi Fuad Inayah, SH;Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Fuad Inayah,SH terhadap terdakwa ternyata diketahui bahwa laporan terdakwatersebut adalah tidak benar atau palsu, yang benar adalah bahwaterdakwa diwajibkan oleh atasannya untuk melaporkan uanghasilpenagihannya dari para nasabah PT BPR Gunung Merapi pada hari itusekitar jam 14.00 Wib, tetapi terdakwa tidak dapat memberikan laporandimaksud dikarenakan uang hasil penagihannya

dari para nasabah PTBPR Gunung Merapi tersebut dipakai oleh terdakwa untuk kepentinganpribadinya tanpa seijin dan sepengetuhan dari atasan;e Bahwa terdakwa telah menerima uang hasil penagihannya dari paranasabah PT BPR sebanyak Rp. 14.907.000 (Empat belas juta sembilanratus tujuh ribu rupiah) dari uang sebesar Rp. 14.907.000 (Empat belasjuta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) tersebut telah dipergunakan olehtedakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan membayarkridit kepada Saudari Oktifa

Sari di Magelang sebesar Rp. 2.000.000(dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar 2.700.000 (dua juta tujuhratus ribu rupiah) masih tetap disimpan oleh terdakwa;e Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melaporkan ke Polres Kebumenbahwa tas berikut uang dan suratsurat berharga lainnya telah hilangdiambil orang dengan cara dipaksa tersebut adalah supaya terdakwamasih ada kesempatan untuk membuat laporan dan menyetorkan uanghasil penagihannya dari pada nasabah BPR Gunung Merapi kepadaatasannya dilakukan

selaku Direktur perusahaan melalui nomor rekening Saksi,apabila ada toko yang membayar nyicil, maka sales menulis di dalamrekap dan Invoice sesuai dengan tanggal dan nomina; Bahwa dana yang telah di gunakan oleh Terdakwa yaitu berasal dariuang penagihan barang dari wilayah Sotek sampai dengan Sepaku; Bahwa toko yang harus di lakukan penagihan oleh Terdakwa dari Soteksampai dengan Sepaku kurang lebih 60 Toko;Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj Bahwa kurang lebih ada 28 toko yang penagihannya

semuakepada perusahaan melalui nomor rekening Saksi TONY GUNAWAN,apabila ada toko yang membayar nyicil, maka sales menulis di dalamrekap dan Invoice sesuai dengan tanggal dan nominal; Bahwa dana yang telah di gunakan oleh Terdakwa yaitu berasal dariuang penagihan barang dari wilayah Sotek sampai dengan Sepaku;Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj Bahwa toko yang harus di lakukan penagihan oleh Terdakwa dari Soteksampai dengan Sepaku kurang lebih 60 Toko; Bahwa kurang lebih ada 28 toko yang penagihannya

PUTRA PERKASA melalui nomor rekening SaksiTONY GUNAWAN, apabila ada toko yang membayar nyicil, maka salesmenulis di dalam rekap dan Invoice sesuai dengan tanggal dan nominal; Bahwa dana yang telah di gunakan oleh Terdakwa yaitu berasal dariuang penagihan barang dari wilayah Sotek sampai dengan Sepaku; Bahwa toko yang harus di lakukan penagihan oleh Terdakwa dari Soteksampai dengan Sepaku kurang lebih 60 Toko;Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj Bahwa kurang lebih ada 28 toko yang penagihannya

MINTONO dari Soteksampai dengan Sepaku kurang lebih 60 Toko; Bahwa kurang lebih ada 28 toko yang penagihannya tidak disetor olehTerdakwa MOHAMAD DODDY HERWANTO ROHADI Bin M. MINTONOkepada kantor CV. SURYA PUTRA PERKASA; Bahwa dari tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18Nopember 2018 sesuai dengan hasil rekap faktur / invoice yangseharusnya di setorkan kepada CV.

telah membuat piutang yang nyatanyata tidak dapatditagin dan sudah Pemohon Banding lampirkan di dalam SPT PPh Badan2007 pada saat Pelaporan Pajak, namun Pemohon Banding mengakui diFormulir Induk SPT Badan 2007 tidak diberikantanda contreng (V);b) Disisi lain, iktikad Pemohon Banding/semangat Pemohon Banding sudahmerujuk ke peraturan yang berlaku yaitu Pemohon Banding sudahmelakukan beberapa syarat:e telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial,dan;e telah diserahkan perkara penagihannya

Di sisi lain, Pemohon Banding juga telah memenuhi beberapa syaratlainnya sehubungan dengan penghapusan piutang yang nyatanyatatidak dapat ditagih yang antara lain sebagai berikut:e telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial,dan;e telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeriatau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), atau adanyaperjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang(perjanjian restrukturisasi utang usaha) antara kreditur dan

Putusan Nomor 1713/B/PK/PJK/2016dapat ditagih, dengan syarat:1) telah dibebankan sebagal biaya dalam laporan laba rugikomersial,2) telah diserahkan perkara penagihannya kepada PengadilanNegeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara(BUPLN) atau) adanya perjanjian tertulis mengenaipenghapusan piutang/pembebasan utang antara krediturdan debitur yang bersangkutan,3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus,dan4) Wajyib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidakdapat ditagih

KeputusanDirektur Jenderal Pajak;Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP238/PJ./2001 tentang Penghapusan Piutang yangNyataNyata Tidak Dapat Ditagih (selanjutnya disebut denganKEP238/PJ./2001), menyebutkan beberapa hal sebagai berikut:Pasal 1Dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak, WajibPajak dapat membebankan penghapusan piutang yangnyatanyata tidak dapat ditagih sebagai biaya dengan syarat:a. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugikomersial, dan,b. telah diserahkan perkara penagihannya

Telah diserahkan perkara penagihannya kepada PengadilanCc.Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN),atau. adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusanpiutang/pembebasan utang (perjanjian 1 restrukturisasi utangusaha) antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; dan1) Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telahmemenuhi syarat ini.2) Bahwa atas syarat ini Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) telah menyerahkan bukti

MenurutPemohon Banding, konsep "hapus tagih" tidak disyaratkan dalam Pasal 6 ayat(1) huruf (h) UU PPh;Bahwa adapun Pasal 6 Ayat (1) huruf (h) tersebut di atas menyatakan bahwa:Piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagih dapat dikurangkan daripenghasilan bruto apabila memenuhi persyaratan:1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;2) Wajid Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagihkepada Direktorat Jenderal Pajak; dan3) Telah diserahkan perkara penagihannya

Telah diserahkan upaya penagihannya kepada Pengadilan Negeri atauInstansi Pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanyaperjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau telahdipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanyapengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlahutang tertentu;Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor 1556/B/PK/PJK/20174.

Piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagih tersebut telahdiserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri daninstansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau terdapatperjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasanutang antara kreditur dan debitur atas piutang yang nyatanyatatidak dapat ditagin tersebut, atau telah dipublikasikan dalampenerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debiturbahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;Pasal 3 ayat (

tidak melebihi Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah);Pasal 4 ayat (1):Daftar piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagih yang diserahkankepada Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat(1) huruf b harus mencantumkan identitas debitur berupa nama,Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat dan jumlah piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagih;Pasal 4 ayat (2):Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) hurufc dilakukan dengan cara melampirkan :a. fotokopi bukti penyerahan perkara penagihannya

Wajid Pajak harus menyerahkan daftar piutang yangtidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak;dan3. telah diserahkan perkara penagihannya kepadaPengadilan Negeri atau instansi pemerintah yangmenangani piutang negara; atau adanya perjanjiantertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasanutang antara krediturdan debitur yang bersangkutan;atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum ataukhusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwautangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;4

Sengketa Objek Pajak PPN DN B KP & JKP;Menurut SPT/WP : Rp1.574.739.200,00;Menurut Pemeriksa : Rp2.147.981.210,00;Selisih >Rp 573.242.010,00;Bahwa selisih sebesar Rp573.242.010,00 adalah DPP rekening listrik R3 ABRIyang penagihannya dan pemungutan PPN secara terpusat dilaksanakanPT.

alasankeberatannya sebagaimana yang terdapat dalam PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.37882/PP/M.XV/16/2012 tanggal 30April 2012 Halaman 5 alinea ke1 adalah sebagai berikut:Sengketa Objek Pajak PPN DN BKP & JKP;Dasar koreksi pemeriksaan:Menurut SPT/WP Rp17.495.783.250,00Menurut Pemeriksa Rp18.069.025.260,00Selisih Rp 573.242.010,00Dengan alasan keberatan dan jumlah menurut TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah:Bahwa selisin sebesar Rp573.242.010,00 adalah DPP PPN R3rekening ABRI yang penagihannya

27.515.616,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 84.839.817,00 0,00 84.839.817,00 6.4.6.5,Bahwa atas keputusan keberatan tersebut, Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) mengajukan banding denganSurat Nomor 171/547/APJSMG/2011 tanggal 21 Maret 2011dengan alasan bandingnya sebagaimana yang terdapat dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37882/PP/M.XV/16/2012tanggal 30 April 2012 Halaman 6 Alinea ke1 adalah sebagaiberikut:Bahwa selisin sebesar Rp573.242.010,00 adalah DPP RekeningListrik R3 ABRI yang penagihannya

No. 531 K/Pid/2011untuk Kabupaten Sibolga senilai Rp 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh jutarupiah) dan untuk Kabupaten Deli Serdang senilai Rp 1.890.000.000,00 (satumilyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) ;Sapti Manalu bersama dengan Edikson Ginting mendistribusikanpesanan tersebut ke sekolahsekolah dan untuk penagihannya saksi korbanSaidin Yusuf Y. Puroba, SH memberikan kuasa kepada kepada Andi Tambunan,ST, Agus Nita Helvi Munar, Makdin Manalu dan M. Ben Z. Asmara.

No. 531 K/Pid/2011Sapti Manalu bersama dengan Edikson Ginting mendistribusikanpesanan tersebut ke sekolahsekolah dan untuk penagihannya saksi korbanSaidin Yusuf Y. Puroba, SH memberikan kuasa kepada kepada Andi Tambunan,ST, Agus Nita Helvi Munar, Makdin Manalu dan M. Ben Z. Asmara. Ternyata ke4 (empat) orang tersebut melaporkan kepada saksi korban bahwa semuakepala sekolah mengatakan bahwa semua tagihan harus masuk ke rekeningatas nama Sapti Manalu No.

Bank Bumi Daya CabangSurabaya Tanjung Perak, dengan alasan hukum sebagai berikut :Bahwa pertimbangan Judex Factie yang menyatakan perlawananyang diajukan Pelawan/Pemohon Kasasi adalah merupakan perlawanan pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud Pasal 195 (6)dan (7) HIR adalah tidak benar, oleh karena perlawanan yangdiajukan oleh Pelawan/Pemohon Kasasi adalah merupakan pihakyang berdasarkan UndangUndang No. 49 Prp Tahun 1960 mengurus hutang penagihannya oleh PT.

Bank Bumi Daya (Persero) Cabang SurabayaTanjung Perak (selaku Kreditur), yang berdasarkan UndangUndangNo. 49 Prp Tahun 1960 berikut Peraturan Pelaksanaannya telahdiserahkan pengurusan dengan penagihannya kepada Negara dalamhal ini Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan; Bahwa pelelangan tanggal 14 Agustus 1997 sebagai tindak lanjutpelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18Desember 1995 No. 450/Pdt.G/1995/PN.SBY dalam perkara antaraKoperasi Bank Niaga Rakyat selaku Penggugat dengan 1.

:1.XXXX, Umur 25 tahun2.XXXX, umur 23 tahun;3.XXXX, Umur 13 tahun;Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatansaling mengunjungi atau rukun kembali;Bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut karena di antara Penggugat danTergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena,Tergugat memiliki 3 isteri simpanan, Tergugat beberapa kali terlibat tindakpidana, Tergugat mempunyai utang dimana mana yang tidak diketahui olehPenggugat untuk apa dan penagihannya

.XXXX, Umur 25 tahun2.XXXX, umur 23 tahun;3.XXXX, Umur 13 tahun;Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatansaling mengunjungi atau rukun kembali;5 Bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut karena di antara Penggugat danTergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena,Tergugat memiliki 3 isteri simpanan, Tergugat beberapa kali terlibat tindakpidana, Tergugat mempunyai utang dimana mana yang tidak diketahui olehPenggugat untuk apa dan penagihannya

Dalam penagihannya, pihak vendor melampirkan buktibpendukung seperti invoice.

tidak menagihkan Pajak Pertambahan Ntransaksi ini kepada Pemohon Banding;: bahwa koreksi atas transaksi reimbursement dengan CNOOC sebesar Rp.1.298.566.494,00 dilakukTerbanding karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa atas penggantian tersebut tedipotong Pajak Penghasilan Pasal 23;bahwa menurut Pemohon Banding, imbalan atas transaksi tersebut bukan merupakan ObjelPenghasilan Pasal 23, karena transaksi tersebut adalah transaksi reimbursement murni, dimana titambahan keuntungan dalam penagihannya

dan merupakan penyerahan jasa dari CNOOC kepada Pemohon Ba3. bahwa atas jasa yang diserahkan oleh CNOOC merupakan Objek Pajak Penghasilan Pyang dalam hal ini Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti pemotongan dan pePajak Penghasilan Pasal 23 terutang;bahwa Pemohon Banding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi dengan CNOOCRp.1.298.566.494,00 menyampaikan sebagai berikut:bahwa seluruh transaksi tersebut adalah transaksi reimbursement murni, di mana tidak terdapat takeuntungan dalam penagihannya

Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa izin dan tanpasepengetahuan Pemohon dan penagihannya melalui Pemohon;4.3.

Termohon sering meminjam uang kepada oranglain tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan penagihannya melaluiPemohon; dan c.

Bahwa oleh karena usaha perhotelan "HOTEL MUTIARA" yang dikelola dandimiliki Penggugat menderita kerugian terus menerus disebabkan kesulitanmanajemen, Penggugat belum dapat untuk membayar hutangnya kepada Tergugat III, halmana berakibat Tergugat II menyerahkan pengurusan penagihannya kepada Tergugat I ; 4.

Belum dibuatkan dan ditanda tangani Surat Pernyataan Bersama berkepalaAtas Nama Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa, yang memuatantara laine pengakuan dari penanggung hutang akan adanya dan besarnya hutang ; e kesanggupan penangguag hutang untuk melunasinya di dalam jangka waktu yangditetapkan ; e adanya hak untuk melakukan penagihannya dengan surat paksa apabila penanggunghutang tidak memenuhi kewajiban pelunasannya atau bila penanggung hutang tidakmengindahkan peringatan yang dikeluarkan

/XXC/1987 tanggal 9 Nopember 1987 masingmasing terhadap Debitur MacetNegara atas nama Hotel Mutiara dan atas nama Moersabat Idris, telah menyerahkanpengurusan dan penagihan Piutang Negara tersebut kepada Panitia Urusan PiutangNegara Cabang Sulawesi Tengah di Palu, dengan demikian sejak penyerahan iniPiutang Negara tersebut adalah menjadi tagihan Piutang Negara ; Bahwa Bank Pembangunan Daerah Cabang Sulawesi Tengah di Palu selaku BadanPemerintah diwajibkan diharuskan untuk menyerahkan pengurusan/penagihannya

Sesuai permintaan Kepala Satuan Tugas Badan UrusanPiutang Negara (BUPN) Wilayah Sulawesi Tengah (tergugat I)berdasarkan penyerahan Bank25Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah tergugat III), sebab berpendapat bahwa kreditkreditpenggugat menurut ketentuan sudah macet, Sehingga dapat diserahkan penagihannya keBUPN,maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sewajarnyalah jika para tergugat diwajibkanmembuktikan dalil dalilnya ; Menimbang, bahwa untuk itu alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I (satu) yaituPeraturan

Oleh sebab itu menurut hemat Majelis Hakim, tergugat III (tiga)belum berhak menyerahkan penagihannya kreditkredit tersebut kepada tergugat I (satu) sebelunkreditkredit tersebut jatuh tempo ; Menimbang, bahwa dengan sendirinya tergugat I (satu) juga belum berhak mengadakanpenagihan atas dasar penyerahan tergugat III tersebut, Iebihlebih meminta tergugat II (dua)untuk melakukan lelang mengenai kekayaan penggugat yang menjadi jaminan dari pada kredit kredit tersebut ; Menimbang, bahwa dengan demikian

Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersil;Telah menyerahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri/oadanurusan piutang dan lelang negara;Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum; dand.

:h. piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan labarugi komersial;2) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negenatau Badan Usaha Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)alau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapatditagih

Jenderal Pajak;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP238/PJ./2001 tanggal 28 Maret 2001 tentangPenghapusan Piutang Yang NyataNyata Tidak Dapat Ditagih,menyebutkan sebagai berikut:Pasal 1Dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak, Wajib Pajakdapat membebankan penghapusan piutang yang nyatanyata tidak dapatditagih sebagai biaya dengan syarat:a. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;danb. telah diserahkan perkara penagihannya

Dengan demikian, SPT Wajib Pajak yang bersangkutan telahmerupakan ketetapan yang tetap dan tidak akan diubah (rampung).Ayat (7)Dalam hal Wajib Pajak, dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakanmengenai pajak yang penagihannya telah lewat waktu, berdasarkan putusan Pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak masih dibenarkanuntuk diterbitkan, meskipun jangka waktu lima tahun sebagaimana ditentukan dalam ayat(1) telah dilampaui.

Dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap tersebut, terungkap adanya data fiskal yang selama itu sengaja tidakdilaporkan oleh Wajib Pajak.Pasal 1435Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Surat Tagihan Pajak menurut ayat ini dipersamakan kekuatan hukumnya dengan SuratKetetapan Pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan SuratPaksa.Pasal 15Ayat (1)Untuk menampung kemungkinan terjadinya suatu Surat Ketetapan Pajak yang ternyatatelah ditetapkan lebih rendah

Dalam hal masih ditemukan lagi data yang belum terungkap pada saatditerbitkannya Surat Ketetapan Pajak Tambahan, atau baru diketahui kemudian olehDirektur Jenderal Pajak, Surat Ketetapan Pajak Tambahan masih dapat diterbitkan lagi.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Dalam hal Wajib Pajak di pidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakanmengenai pajak yang penagihannya telah lewat waktu berdasarkan putusan Pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan

Dalam hal tagihan pajak tersebut tidak dibayar pada tanggal jatuh tempoyang telah ditetapkan, penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa.37Ayat (2)Untuk tertibnya dan keseragaman tindakan dalam melaksanakan penagihan pajak, MenteriKeuangan akan mengatur tata caranya termasuk aspek administrasi baik mengenaitindakan penagihan itu sendiri maupun aspek pelaksanaan pembayaran atas tagihan pajak.Pasal 19Ayat (1)Ayat ini mengatur pengenaan bunga atas pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayarpada

Bunga terhutang dihitung satu bulan= 1x 2% x Rp.100.000, = Rp.2.000,Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3) 38 Cukup jelas.Pasal 20Dalam hal terjadinya suatu peristiwa atau keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini,maka untuk menjaga kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan mengakibatkan pajak yangterhutang tidak dapat ditagih, tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran dalam Surat TagihanPajak, Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Tambahan, penagihannya dapatdilakukan seketika dan sekaligus.Pasal

Bahwa adanya kewajiban yang belum dibayarkan, berupa utang Termohonterhadap Pemohon sebagaimana Poin Angka 2 tersebut di atas, telah diupayakan penagihannya olehPemohon terhadap Termohon melalui kuasa hukum Pemohon sebagaimana Surat YMS Law OfficeNo. ; VI/12/ YMS / 2015 tanggal 04 Juni 2015 54.

Bahwa adanya kewajiban yang belum dibayarkan, berupa utang Termohonterhadap Pemohon II sebagaimana Poin angka 7 tersebut di atas, telah diupayakan penagihannya olehPemohon II terhadap Termohon melalui kuasa hukum Pemohon II sebagaimana Surat YMS Law OfficeNo. : VI /10 / YMS / 2015 tanggal 03 Juni 2015;9.

karena perjanjian atau Undang Undangdan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada Kreditor untukpemenuhannya dari harta kekayaan Debitor;Menimbang, bahwa mengenai pengertian utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih menurutPenjelasan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baikkarena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya

Termohon adalahsuatu perseroan yang bergerak di bidang usaha galangan kapal/shipyard, guna perbaikan dan pembuatan kapal, yang dalam hal inimerupakan pihak yang memesan dan sekaligus membeli bahanbahan atau material sebagaimana tersebut di atas, yang selanjutnyajuga disebut sebagai PEMBELI sejak tahun 2012 yang lalu;Bahwa dalam melakukan pembelian atas bahanbahan materialtersebut hingga pengiriman dan penagihannya dilakukan dengan alursebagai berikut: Purchase Order / Delivery Order/ CommercialOrder

Oleh karenanya, adalah hal yang sewajarnya menuruthukum apabila Pemohon melakukan penagihannya ataspengirimanpengiriman tersebut yang kesemuanya telah diterimaoleh Termohon dengan baik.

Telah menyerahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan NegeriJakarta Selatan pada hari Senin tangga; 19 Februari 2007 dengan nomorRegister 06/PEND/HKM/PH PN JAKSEL,c. Telah diumumkan dalam penerbitan umum/khusus. Dalam hal ini telahdiumumkan dalam bulletin APPI (Asosiasi Perusahaan PembiayaanIndonesia) Nomor : 082NMDBT/APPI/SSUDF1/1 11/07,d.

Telah menyerahkan daftar piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagihkepada Ditjen Pajak ketika menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun2006;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh, maka syaratyang dimaksud hanya menyerahkan perkara penagihannya ke PengadilanNegeri, bukan mengajukan gugatan.

"piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagih, dengan syarat1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugikomersial;2) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada PengadilanNegeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)atau. adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusanpiutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yangbersangkutan;3) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapatditagin kepada

Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeriatau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), atauadanya perjanjian tertulis mengenai penghapusanpiutang/pembebasan utang (perjanjian restrukturisasi utang usaha)antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; danc. Telah diumumkan dalam penerbitan umum atau khusus; dand. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyatanyatatidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.

,dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karenaTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belummemenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1)huruf h UU PPh, yaitu menyerahkan perkara penagihannya kePengadilan Negeri;Bahwa koreksi beban rugi penjualan atas kendaraan yang diambilalin sebesar Rp1.101.852.491,00 dilakukan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) karena Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan buktipendukung