Ditemukan 49 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
perceraian
pemberatan
pembebasan
pemberesan
percerasian
perbatasan
perbarakan
perkerasan
pemberasan
perberatan
Putus : 04-09-2013 — Upload : 22-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg Tanggal 4 September 2013 — Dra. Hj. NYIMAS SUKAESIH
82 — 123
82 — 123
NYIMAS SUKAESIH dengan cara sebagaiberikut:Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor : 3 Tahun 2007, tentangKebijakan Perberasan, Menteri dan Kepala Lembaga pemerintah Non Departementertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia diintrusksikan untukmelakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembanganekomoni perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional, sedangkan untuk Perum BULOGsecara khusus diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidibagi
NYIMAS SUKAESIH selaku Koordinatorbidang keuangan dan pelaporan pada Tim Raskin Perum Bulog Sub Divisi RegionalBandung antara lain : menerima, menyimpan dan mengeluarkan seluruh biayadistribusi maupun pendukungBahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor : 3 Tahun 2007, tentangKebijakan Perberasan, Menteri dan Kepala Lembaga pemerintah Non Departementertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia diintrusksikan untukmelakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembanganekomoni
Putus : 10-07-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 60/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby Tanggal 10 Juli 2015 — MOHTAR ANGGRAITO bin H. UMAR SALIM
31 — 4
31 — 4
kota adalah Bupati/walikota, di kecamatan adalah Camat dan didesa/kelurahan adalah Kepala Desa / Lurah.Untuk pelaksanaan distribusi Raskin diwilayahnya, Kepala Desa / Lurah dapat memilihdan menetapkan Pelaksana DistribusiRaskin; Bahwa pelaksana distribusi raskin di desa Ngujoadalah para perangkatdesa; Bahwa ketentuan dalam pelaksanaan distribusiraskin adalah Peraturan Presiden RI No. 15Tahun 2000 tentang percepatan penanggulangankemiskinan dan Instruksi Presiden nomor 7Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan
Putus : 19-06-2014 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 35/Pid.Sus/2013/PN.Smg Tanggal 19 Juni 2014 — H. MUHSININ, SE Bin SUMARLI
62 — 11
62 — 11
Apabila terdapat Raskin yang tidak sesuai dengankualitas yang ditetapkan dalam Inpres Perberasan,maka Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atauPelaksana Distribusi atau Penerima Manfaat harusmenolak dan mengembalikannya kepada SatkerRaskin untuk diganti dengan kualitas yang sesuai;g. Pelaksana Distribusi Raskin menyerahkanRaskin kepada RTSPM sebanyak 15 kilogram/RTS/bulan dan dicatat dalam formulir DPM2.Selanjutnya DPM2 dilaporkan kepada Tim RaskinKecamatan;h.
Register : 12-11-2015 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Tanggal 1 Maret 2016 — ELIGIUS SUNDU dan MARTINA BIDA
67 — 44
67 — 44
desa telahmembayar/ menebus beras raskin adalah adanya tandaterima pembayaran beras raskin/ slip setoran.Bahwa harga beli raskin per kg dari Perum BULOG Sub.DivreEnde oleh masyarakat dengan harga Rp.1.600,, sedangkanharga beli beli permerintah dari petani sebesar Rp.4.600,selisihnya di subsidi Pemerintah sebagai berikut : HargaPembelian Pemerintah terhadap beras RASKIN yangdidistribusikan ke KK penerima beras RASKIN sebagai berikut :Tahun 2008 = Rp. 4.600, (Inpres No. 8 Tahun 2008Tentang Kebijakan Perberasan
);Tahun 2009 s/d 2011 = Rp. 5.060, (Inpres No.7 Tahun2009 Tentang Kebijakan Perberasan)Tahun 2012 s/d 2014 = Rp.6.600, (Inpres No.3 Tahun2012 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah dan Beras);Bahwa harga beli dari masyarakat sebesar Rp.1.600, tersebutmerupakan harga bersih, dengan harga tersebut masyarakatmenerima raskin di Kantor Desa setempat.Bahwa siapa yang menentukan penerima raskin yangdisalurkan oleh Perum BULOG Sub.Divre Ende, saksi tidak tahukarena kami hanya mendistribusikan raskin sampai di
Putus : 03-05-2012 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 20/Pid.TPK/2011/PN.TK Tanggal 3 Mei 2012 — AHMAD SAIKHU Bin WAHYA SUHARMA
108 — 38
108 — 38
melawanhukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan manadilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa salah satu program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)Tahun 2008 adalah peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan melaluipembangunan dan penyempurnaan sistem perlindungan sosial bagi masyarakatmiskin, dan untuk itu sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentangKebiyakan perberasan
kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan mana dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut :Bahwa salah satu program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)Tahun 2008 adalah peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan melaluipembangunan dan penyempurnaan sistem perlindungan sosial bagi masyarakatmiskin, dan untuk itu sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentangKebiyakan perberasan
Register : 20-03-2012 — Putus : 11-07-2012 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 17/PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG Tanggal 11 Juli 2012 — 0P0M ADAM
75 — 14
75 — 14
Instruksi Presiden No.7 tahun 2009 tentang kebijakan perberasan. Peraturan presiden No.7 tahun 2003 ten tang Pendirian Perum Bulog. Surat Menteri Keuangan Nomor : $.373/MK.02/2010 tertanggal 29 Juli2010.166 Surat Perum Bulog Divre Jabar No. B211/I/DK.201/08/2010 tertanggal03 Agustus 2010 perihal harga pembelian beras oleh pemerintah kepalaperum Bulog tahun 2010. Berita Acara Rekonsiliasi persediaan barang bulan pebruari 2010 sampaidengan bulan maret 2011.
Putus : 28-10-2014 — Upload : 28-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 102/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby Tanggal 28 Oktober 2014 — PUPUH SWASTOMO al. PUPU SWASTOMO Bin SUPARI ;
KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN
94 — 15
94 — 15
DWI SUHARTO, Kediri HARI SWASONO,Banyuwangi KARTIKO SWARGONO, Kepala Cabang Produksi Benih Wil Jatimsaksi BAROKAH Kepala SBU (Sentra Bisnis Singit) Perberasan BUDI DJATMIKO 3 22a nnn nnn nnn nnn nn ne ncn ncn ncn cnn ccsBahwa saksi tidak pernah merekomendasikan mengenai koppindo pada saatpelaksanaan rapat koordinasi tersebut baik secara lisan maupun tertulis sehubungandengan pelaksanaan program GP3K ;Bahwa Saksi tidak pernah menyinggung tentang koordinator kelompok tani. dan yangsaksi sampaikan saat
Register : 12-11-2015 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 24-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Tanggal 1 Maret 2016 — Damasus Deo
59 — 28
59 — 28
beras raskin/ slip setoran.Bahwa harga beli raskin per kg dari Perum BULOG Sub.Divre Ende olehmasyarakat Rp.1.600,, sedangkan harga beli beli permerintah dari petani sebesarRp.4.600, selisihnya di subsidi Pemerintah sebagai berikut : Harga PembelianPemerintah terhadap beras RASKIN yang didistribusikan ke KK penerima berasRASKIN sebagai berikut :Tahun 2008 = Rp. 4.600, (Inpres No. 8 Tahun 2008 Tentang KebijakanPerberasan);Tahun 2009 s/d 2011 = Rp. 5.060, (inpres No.7 Tahun 2009 TentangKebijakan Perberasan
Register : 16-02-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Tanggal 5 Mei 2021 — Penuntut Umum:
Mohamad Nur Azis
Terdakwa:
Harry van Sidabukke
1811 — 1722
Mohamad Nur Azis
Terdakwa:
Harry van Sidabukke
1811 — 1722
BATUBARA tidak mempunyaiperusahaan yang bergerak di bidang perberasan;Bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa tidak memberikan keberatanatau pun tanggapan.ACHMAD GAMALUDIN MOEKSINDibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPKyang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan SaksiHalaman 204 dari 374 halaman.Pututusan