Ditemukan 3999 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 20-08-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 282 K/TUN/2013
Tanggal 20 Agustus 2013 — LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT vs. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
6941 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BNN) Nomor 3 Tahun 2011tentang Teknik Penyidikan Penyerahan dibawah Pengawasan;Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka. BNN) Nomor 4 Tahun 2011tentang Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung;Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka.
    UU Narkotikatidak mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai kedua teknik tersebut.Adapun, penjabaran lebih detil sepertinya diatur didalam ketiga Perka BNNin casu. Namun, ketiga Perka BNN tersebut belum dapat dibukasepenuhnya. Sehingga informasi mengenai bagaimana standarstandar tekniktersebut dilakukan masih tertutup.
    Pada akhirnya, keterbukaan informasi publikuntuk ketiga Perka BNN tersebut justru akan memperkuat legitimasipenyidikan yang dilakukan oleh penyidik;Standar Prosedur Administrasi Penyidikan Tindak Pidana Narkotika,Teknik Pembelian Terselubung, dan Teknik Penyerahan DibawahHalaman 13 dari 22 halaman.
    Putusan Nomor 282 K/TUN/20131414Pengawasan Tidak Dapat Diklasifikan Sebagai Informasi Yang DapatMenghambat Proses Penegakan HukumPemohon berpandangan bahwa dalam hal ketiga Perka BNN in casuyang menyebutkan ketentuan yang sangat teknis dan detil terkait penyidikantindak pidana narkotika, pembelian terselubung, dan penyerahan dibawahpengawasan, memang sebaiknya dikecualikan.
    Dengan demikian, kedudukan hukum (legal standing)Pemohon dalam sengketa ini sudah tepat;Dikesampingkannya Hasil Penelitian LBH Masyarakat oleh PengadilanTata Usaha Negara JakartaPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa:Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan hasil survei yang telahdilaksanakan untuk memohon publikasi ketiga Peraturan Kepala BadanNarkotika Nasional (Perka.
Register : 21-07-2020 — Putus : 03-08-2020 — Upload : 03-08-2020
Putusan PA CIBADAK Nomor 1300/Pdt.G/2020/PA.Cbd
Tanggal 3 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
5921
  • Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perka sejumlah Rp, 736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah );

    Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perka sejumlahRp, 736.000, (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah );Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanAgama Cibadak pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 Masehi bertepatandengan tanggal 13 Zulhijjan 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.Hsebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Drs. H.
Register : 16-03-2016 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PN PADANG Nomor 186/Pid.Sus/2016/PN Pdg
Tanggal 26 April 2016 — Terdakwa I HARRY SUMARSONO PGL. HARRY BIN LEGIMUN dan Terdakwa II RAHMAT ILLAHI PGL. RAHMAT BIN AWALUDDIN
234
  • Penetapan Penahanan :e Penyidik tanggal 11 Nopember 2016 No.Pol:SP.Han/167/X1/2016/sejak tanggal 11 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30Nopember 2016 ;e Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Padang tanggal 30Nopember 2016 No.B3017/N.3.10/Euh.1/11/2016, sejak tanggal 1Desember 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016;e Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 7Januari 2016 No.09/Pen.Pid/2016, sejak tanggal 10 Januari 2016SaMmapaai dengan tanggal 8 Pebruari 2016;hal 1 dari 21 Put Perka
    RAHMAT BINAWALUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Telah Melakukan Pemufakatan JahatTanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual,Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam JualBeli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan Bukanhal 3 dari 21 Put Perka No.186/Pid.Sus/2016 PN PdgTanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DakwaanPrimair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
    Tanga hak dan melawan hukum.hal 19 dari 21 Put Perka No.186/Pid.Sus/2016 PN Pdg3.
    Melakukan Pemufakatan JahatMenimbang, bahwa "pemufakatan jahat adalah perbuatan duaorang atau lebih yan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan,melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatuorganisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindakhal 25 dari 21 Put Perka No.186/Pid.Sus/2016 PN Pdgpidana Narkotika.
    Menetapkan barang bukti berupa:e 1 (satu) paket besar terbungkus plastik klip bening berisikan butirankristal bening diduga Narkotika Jenis shabu shabu dengan berat 3,4gram.e 1 (satu) unit Hp merk Blackberry warna putihe 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna putihDirampas untuk dimusnahkanhal 29 dari 21 Put Perka No.186/Pid.Sus/2016 PN Pdg8.
Register : 27-04-2016 — Putus : 26-07-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN PELAIHARI Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Pli
Tanggal 26 Juli 2016 — Amelia Rosana - Hendra
6520
  • Menyatakan pemikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Pebruari 2009 di Pelaihari (Tanah Laut) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 2 Maret 2009 dengan Nomor 06/PERKA/CATPIL/2009 yang dilaksanakan menurut agama Kristen putus karena perceraian;4.
    ,yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Register Perkara No.19/Pdt.G/2016/PN.Pli. tanggal 27 April 2016, telah menggugat Tergugat dengan dalil sebagaiberikut :Adapun alasanalasan dan keadaan hukum yang menjadi dasar pengajuan gugatan perceraianini adalah sebagai berikut:1Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Pebruari 2009 diPelaihari (Tanah Laut) dan telah dicatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinanpada tanggal 2 Maret 2009 dengan No.06/PERKA
    Menyatakan pemikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15Pebruari 2009 di Pelaihari (Tanah Laut) sebagaimana tercatat dalam KutipanAkta Perkawinan pada tanggal 2 Maret 2009 dengan Nomor 06/PERKA/CATPIL/2009 yang dilaksanakan menurut agama Kristen putus karenaperceraian;4 Menyatakan sah menurut hukum Anakanak Penggugat dan Tergugat yangbemama:e JACINTA AURELLIA GUNAWAN EFFENDY lahir di Banjarmasin padatanggal 20 juni 2010, jenis kelamin Perempuan;e JUANITA AURORA GUNAWAN EFFENDY, lahir di
    Yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebutdiberi tanda P5 ;Fotocopy bermaterai cukup Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan Barang (kutipanakta perkawinan) dari kepolisian resort banjar, AnHENDRA dengan AMELIAROSANA, Yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P6 ;e Fotocopy bermaterai cukup Kutipan Surat Persetujuan Perceraian An.HENDRA danAMELIA ROSANA, Yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P7 ;e Fotocopy bermaterai cukup Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 06/PERKA
    HENDRA dengan AMELIA ROSANA,Yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P8 ;e Fotocopy bermaterai cukup Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 06/PERKA/CATPIL/2009, Tertanggal 2 Maret 2009, An.
    yang kalah oleh karenanya harus dihukum membayar biaya perkara ;ini ;11Mengingat bunyi dari pasalpasal undangundang yang bersangkutan dengan perkaraMENGADILIMenyatakan Tergugat tidak datang menghadap meskipun ia telah dipanggil secarapatut ;Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek.Menyatakan pemikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Pebruari2009 di Pelaihari (Tanah Laut) sebagaimana tercatat dalam Kutipan AktaPerkawinan pada tanggal 2 Maret 2009 dengan Nomor 06/PERKA
Register : 15-05-2017 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 272 K/TUN/2017
Tanggal 18 Juli 2017 — CV. MITRA SAKINAH CONSULTANT VS KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BUKITTINGGI;
10236 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa menurut Pasal 7 ayat (5) Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014Tentang Daftar Hitam PPK/Kelompok Kerja ULP/PejabatPengadaan menyampaikan usulan penetapan sanksi pencantumandalam Daftar Hitam kepada PA/KPA paling lambat 3 (tiga) harisetelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani;.
    Bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Perka LKPP Nomor 18Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam, ayat (1) PPK/Kelompok KerjaULP/Pejabat Pengadaan menyampaikan tembusan surat usulanpenetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepadaPenyedia Barang/Jasa dan ayat (2) Penyampaian tembusan suratHalaman 10 dari 21 halaman.
    Bahwa karena Penggugat tidak pernah diberikan tembusan suratsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 12 ayat(1) Perka LKPP tersebut, sehingga hal ini jelas menurut hukumperbuatan Tergugat telah melanggar kententuan Pasal 8 ayat (1) danPasal 12 ayat (1) Perka LKPP Nomor 18 tahun 2014 Tentang DaftarHitam;9.
    Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapatmengajukan keberatan terhadap pencantuman dalam Daftar Hitamsebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Perka LKPP Nomor18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam;Il. Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan Dengan AzasAzas UmumPemerintahan Yang Baik;1.
    Bahwa perbuatan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusanmemasukan Penggugat dalam daftar hitam nasional tanpa melaluiprosedur sebagaimana yang telah diatur dalam Perka LKPP Nomor18 tahun 2014 Tentang Daftar Hitam, bertentangan dengan azasazas umum pemerintahan yang baik yakni azas kepastian hukum,azas kecermatan formal/kehatihatian dan azas larangan bertindaksewenangwenang;3.
Register : 03-12-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PA PRAYA Nomor 1353/Pdt.G/2020/PA.Pra
Tanggal 22 Desember 2020 — RAMLAH binti AMAQ LATIF HERMAN JAYADI BIN MUKSIN
9253
  • Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (HERMAN JAYADI BIN MUKSIN) kepada Penggugat (RAMLAH binti AMAQ LATIF); Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perka ini sejumlah Rp. 441.000,00 ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah ).
    Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perka inisejumlah Rp. 441.000,00 ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah ).Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanAgama Praya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatandengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sysebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah S.H.I. dan Muhammad Jalaluddin, S.Ag., masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan padahari itu juga dalam sidang
Register : 24-11-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 10-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 33/PID.TPK/2015/PT BDG
Tanggal 16 Desember 2015 — Pembanding/Penuntut Umum : NUSIRWAN SAHRUL
Terbanding/Terdakwa : Prof. Dr. MAKSUM, MA
9355
  • PelaksanaanBerdasarkan Pasal 49 Perpres No. 71/20012 Jo Pasal 1 Perka BPNNo. 5/2012 yang melaksanakan adalah Kepala KantorHalaman 5 dari 85 halaman Perkara Tipikor Nomor : 33/TIPIKOR/2015/PT.BDGWilayah BPN selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah,dan sesuai ketentuan Pasal 50 Perpres No. 71/2012 Jo Pasal 1ayat (3) Perka BPN No. 5/2012 bisa didelegasikan kepadaKepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.d.
    ALI HADIYANTO,M.Si selaku Kepala Biro/PPSPM pada saat akan mengajukanpencairan uang adalah dokumen yang direkayasa danbertentangan dengan Perka BPN No. 5/2012, yaitu : a. Berita Acara Negosiasi & Kesepakatan Harga Nomor :In.14/PPTTNH/2751/2013 Tanggal 18 Desember 2014.Dokumen ini terdapat kejanggalan yaitu :Format surat maupun isi tidak berpedoman kepadaLampiran XIV Perka BPN No. 5/2012). Yang bertanda tangan bukan pejabat' yangberwenang sebagaimana sudah ditentukan dalam PerkaBPN No. 5/2012).
    Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 1n.14/KU.00.2/PPK1/PT/2758/2013 tanggal 19 Desember 2013.Dokumen ini terdapat kejanggalan yaitu : Format surat maupun isi tidak berpedoman kepadaLampiran XVIII Perka BPN No. 5/2012.
    PelaksanaanBerdasarkan Pasal 49 Perpres No. 71/20012 Jo Pasal 1 Perka BPNNo. 5/2012 yang melaksanakan adalah Kepala KantorWilayah BPN selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah,dan sesuai ketentuan Pasal 50 Perpres No. 71/2012 Jo Pasal 1ayat (3) Perka BPN No. 5/2012 bisa didelegasikan kepadaKepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.d.
    ALI HADIYANTO,M.Si selaku Kepala Biro/PPSPM pada saat akan mengajukanpencairan uang adalah dokumen yang direkayasa danbertentangan dengan Perka BPN No. 5/2012, yaitu : a. Berita Acara Negosiasi & Kesepakatan Harga Nomor :In.14/PPTTNH/2751/2013 Tanggal 18 Desember 2014.Halaman 44 dari 85 halaman Perkara Tipikor Nomor : 33/TIPIKOR/2015/PT.BDGDokumen ini terdapat kejanggalan yaitu :Format surat maupun isi tidak berpedoman kepadaLampiran XIV Perka BPN No. 5/2012).
Putus : 18-12-2017 — Upload : 19-01-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3452 K/Pdt/2017
Tanggal 18 Desember 2017 — KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI PROPINSI JAWA BARAT, dk vs WONG HARIS selaku DIREKTUR PT MULTIKARYA HASILPRIMA
12176 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa yang dimaksud dengan Bentuk Ganti Kerugian secara tegasdan limitatif telah dijelaskan dalam Pasal 25 ayat 3 PERKA BPNNomor 5 Tahun 2012 yang menyebutkan:(3) Bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dapat berupa:a. uang;b. tanah pengganti;Halaman 12 dari 35 hal. Put. Nomor 3452 K/Pdt2017c. pemukiman kembali;d. kepemilikan saham; ataue. bentuk lain yang disetujui oleh kKedua belah pihak.f.
    Nomor 3452 K/Pdt2017menurut pengadilan adalah tidak sesuai dengan prosedur oleh karenatidak memenuhi ketentuan Pasal .................. ; Bahwa kesalahan utama Hakim pemeriksa perkara a quo adalah salahdalam menerapkan atau melanggar hukum peraturan Pasal 65 ayat 1dan Pasal 66 PERPRES Nomor 71 Tahun 2012 juncto Pasal 23 danPasal 24 PERKA BPN Nomor 5 Tahun 2012, dimana dalam ketentuantersebut jelas menyatakan:a.
    ;Bahwa berdasar Pasal 65 PERPRES Nomor 71 Tahun 2012 juncto Pasal23 PERKA BPN Nomor 5 Tahun 2012 secara tegas menyebutkan:Pasal 65 PERPRES Nomor 71 Tahun 20 berbunyi:(1) Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya Ganti Kerugianbidang per bidang tanah, meliputi: a......Pasal 23 PERKA BPN Nomor 5 Tahun 2012berbunyi:(1) Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya ganti kerugianbidang per bidang tanah, meliputi: a. ...... sBahwa Amar Putusan a quo jelas telah salah dan melanggar Pasal 65PERPRES
    Bahwa kesalahan utama Hakim pemeriksa perkara a quo adalah salahdalam menerapkan atau melanggar hukum peraturanPasal 64 ayat (4),Pasal 65 ayat 1 dan Pasal 66 PERPRES Nomor 71 Tahun 2012 junctoPasal 23 dan Pasal 24 PERKA BPN Nomor 5 Tahun 2012, dimana dalamketentuan tersebut jelas menyatakan:a.
    ;Bahwa berdasar Pasal 65 PERPRES Nomor 71 Tahun 2012 juncto Pasal23 PERKA BPN Nomor 5 Tahun 2012 secara tegas menyebutkan:Pasal 65 PERPRES Nomor 71 Tahun 20 berbunyi:(1) Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya Ganti Kerugianbidang per bidang tanah, meliputi: a......Pasal 23 PERKA BPN Nomor 5 Tahun 2012 berbunyi:(1) Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya ganti kerugianbidang per bidang tanah, meliputi: a. ......
Register : 19-04-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN BATULICIN Nomor 63/Pdt.P/2018/PN Bln
Tanggal 25 April 2018 — Pemohon:
NI KETUT MARIANI
2110
  • MENETAPKAN:

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan sah menurut hukum nama Pemohon yang semula tercatat bernama Marini sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 194/IST/PERKA/CATPIL-TB/III/2010 tertanggal 10 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, diperbaiki menjadi Ni Ketut Mariani;<
    Bahwa kemudian di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor194/IST/PERKA/CATPILTB/III/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala KantorCatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 10 Maret 2010, tercatatnama Pemohon adalah MARINI;3. Bahwa nama Pemohon MARINI sebagaimana tercatat di dalam AktaPerkawinan tersebut berbeda dengan yang tercantum dalam Kartu TandaPenduduk, Kartu Keluarga yakni NI KETUT MARIANI;4.
    Menyatakan menurut hukum, bahwa perbaikan nama Pemohon darisemula bernama MARINI, yang tercatat di dalam Kutipan Akta PerkawinanNomor 194/IST/PERKA/CATPILTB/III/2010 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 10 Maret 2010berganti menjadi NI KETUT MARIANI adalah sah;3.
    nomor 63/Pdt.P/2018/PN Bin.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wayan Sulandra, yang telahdibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya dlpersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P2;Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6310031103080076 dengan KepalaKeluarga Wayan Sulandra, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dandisesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai denganaslinya, selanjutnya diberi tanda P3;Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 194/IST/PERKA
    permohonan Pemohon;Halaman 4 dari 8 penetapan perdata nomor 63/Pdt.P/2018/PN Bin.Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 padapokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan, makapetitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelahmempertimbangkan petitum lainnya;Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2berbunyi: Menyatakan menurut hukum, bahwa perbaikan nama Pemohon darisemula bernama MARINI, yang tercatat di dalam Kutipan Akta PerkawinanNomor 194/IST/PERKA
    Menyatakan sah menurut hukum nama Pemohon yang semula tercatatbernama Marini sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor194/IST/PERKA/CATPILTB/III/2010 tertanggal 10 Maret 2010 yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil KabupatenTanah Bumbu, diperbaiki menjadi Ni Ketut Mariani;3.
Register : 17-11-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 19-02-2018
Putusan PTUN PADANG Nomor 23-G-2017-PTUN.PDG
Tanggal 25 Januari 2018 — PT. MULTI SINDO INTERNATIONAL LAWAN DIREKTUR RSUD PARIAMAN (PENGGUNA ANGGARAN)
434246
  • Hitam diterima (pengirimantembusan surat usulan inilah yang tidak dilakukan oleh Tergugat),sehingga melanggar Pasal 9 PERKA LKPP No.18 Tahun 2014);.
    Pasal 11 PERKA LKPP No 18 Tahun 2014 tentang Daftar HitamPengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Ayat (1) APIP menindaklanjuti usulan penetapan dan/atau keberatansebagaimana maksud pasal dengan cara melakukan pemeriksaan danklarifikasi kepada PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, penyediabaranng/jasa dan/atau pihak lain yang dianggap perlu paling lambat 10sepuluh) hari sejak surat usulan penetapan sangsi pencantuman dalamDatar Hitam dan/atau keberatan diterima; Ayat (2) Dalam hal hasil pemeriksaan
    dan klarifikasi sebagaimana yangdimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa Penyedia Barang/jasamelakukan perbuatan sebagaimana dalam pasal ayat (2) maka APIPmenampaikan rekomendasi kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasadikenakan sanksi pencantuman dalam Datar Hitam, Tergugat tidakmemanggil untuk mengklarifikasi kepada penyedia jasa (Penggugat)sehingga bertentangan dengan Pasal 11 PERKA LKPP No.18 Tahun.
    Bahwa selanjutnya padaangka 6.6 surat gugatan Penggugat menyatakanobjek perkara BERTENTANGAN dengan Pasal 11 Perka LKPP No. 18 Tahun2014, dengan alasan Tergugat tidak memanggil Penggugat untukmengklarifikasi kepada penyedia barang/jasa ( Penggugat ).
    Bahwa kemudian pada angka 6.c dalam surat gugatan Penggugatmenyatakan bahwa APIP TIDAK MENANGGAPI SURAT PERMOHONANKEBERATAN DARI PENYEDIA BARANG/MJASA = (PENGGUGAT)Halaman 20 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.10.SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 12 PERKA LKPP NO. 18TAHUN 2014 tentang Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Pasal 12 ayat ( 1 ) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014, berbunyi : PA/KPAmenerbitkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam DaftarHitam atau Penolakan atas usulan penetapan
Register : 31-10-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 04-02-2020
Putusan PA PRAYA Nomor 1201/Pdt.G/2019/PA.Pra
Tanggal 28 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
202
  • Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perka sebesar Rp. 267.000,- ( dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah),-

Register : 08-04-2015 — Putus : 23-06-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan PN MARTAPURA Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Mtp
Tanggal 23 Juni 2015 — LITA CHRISTIANA TENGGARA ; RONISEN ;
9910
  • Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai akta perkawinan No.11/PERKA/CATPIL/2002 tanggal 5 Agustus 2002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar guna didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;5.
    Setelah mendengar keterangan para saksi;Setelah mendengar keterangan Penggugat;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 April2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 8April 2015 dengan Register No.05/Pdt.G/2015/PN.Mtp, telah mengajukan halhalsebagai berikut :1 Pada tanggal 4 Agustus 2002 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanperkawinan dan tercatat di Kantor Pencatatan Sipil dengan Akta Perkawinan dengannomor 11/PERKA
    Rumah tangga yang dibina selama ini jugatidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anakanak Penggugat/Tergugat;Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini untuk memutuskan :1 Menerima gugatan Penggugat;2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;3 Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugatsebagaimana dalam Akta Perkawinan No. (11/PERKA/CATPIL/2002) yangtercatat di Kantor Pencatatan Sipil (5 Agustus 2002);4 Menyatakan
    /CATPIL/2002 (untuk isteri)tanggal 5 Agustus 2002, selanjutnya diberi tanda P4.5 FotoKopi Kutipan Akta Perkawinan No. 11/PERKA/CATPIL/2002 (untuksuami) tanggal 5 Agustus 2002, selanjutnya diberi tanda PS.6 FotoKopi Surat Keterangan Perkawinan Agama Budha No. 007/VBS/II/2002,selanjutnya diberi tanda P6.7 FotoKopi Kutipan Akta Kelahiran.
    /Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN MtpMenimbang, bahwa Majelis telah mengusahakan perdamaian kepada keduabelah pihak, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa yang menjadi Gugatan pokok Penggugat adalah agarperkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 4Agustus 2002 yang terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan No.11/PERKA/CATPIL/2002, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten TanahLaut tertanggal 5 Agustus 2002, dinyatakan putus karena
    P3 maupun saksisaksi tersebut,telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat surat maupunketerangan saksisaksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka MajelisHakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat danTergugat itu sah atau tidak menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, P5 dan P6 berupa Kutipan AktaPerkawinan Nomor No.11/PERKA/CATPIL/2002 tertanggal 5 Agustus
Putus : 21-03-2011 — Upload : 08-05-2012
Putusan PN PELAIHARI Nomor 1/ Pdt.G /2011 / PN.Plh
Tanggal 21 Maret 2011 — PENGGUGAT; TERGUGAT
6021
  • Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinanmenurut aturan agama Kristen Protestan pada tanggal 14Desember 2003, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan PegawaiLuar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Tanah Laut No. 17/PERKA/CATPIL/2003 tanggal 15 Desember 2003;. Bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat tersebuttelan sudah terjadi suatu ikatan hukum sebagai suami isteri yangsah..
    Menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugatmenurut aturan Agama Kristen dan telah dicatat oleh Pegawai LuarBiasa Pencatat Sipil Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan KutipanAkte Perkawinan Pegawai luar Biasa Pencatat Sipil KabupatenTanah Laut No. 17/PERKA/CATPIL/2003 tanggal 15 Desember2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.
    Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuksuami No. 17/PERKA/CATPIL/2003, tertanggal15 Desember 2003 (Bukti P4); 5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk istriNo. 17/PERKA/CATPIL/2003 tertanggal 15Desember 2003 (Bukti P5); 6. Fotocopy Akta Kelahiran anak ke2 dariPenggugat dan Tergugat yaitu ANAK 2 No.538/UM/CATPIL/2008 tertanggal 2 April 2008(Bukti P6);7.
    Sari dan saksi DewiSepprisa; e Bahwa percekcokan yang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahuntersebut membuat Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untukberceral (bukti P1);Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum di atas, Majelis Hakimberkesimpulan Penggugat berhasil membuktikan dalildalil gugatannya; Menimbang, berdasarkan faktafakta hukum bahwa Penggugatdengan Tergugat telah menikah dan tercatat sebagaimana Kutipan AktaPerkawinan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Tanah LautNomor 17/PERKA
    pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundangundanganlainnya yang bersangkutan; MENGADILI:e Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;e Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGGUGATdan Tergugat TERGUGAT sebagaimana tercatat dalamKutipan Akta Perkawinan Pegawai Luar Biasa Pencatat SipilKabupaten Tanah Laut Nomor 17/PERKA
Register : 12-12-2014 — Putus : 20-05-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan PN MARTAPURA Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Mtp
Tanggal 20 Mei 2015 — NOOR FARIDAH binti M. TAHIR KHOLIL JONO
686
  • Setelah mendengar keterangan para saksi;Setelah mendengar keterangan Penggugat;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 April2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 8April 2015 dengan Register No.05/Pdt.G/2015/PN.Mtp, telah mengajukan halhalsebagai berikut :1 Pada tanggal 4 Agustus 2002 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanperkawinan dan tercatat di Kantor Pencatatan Sipil dengan Akta Perkawinan dengannomor 11/PERKA
    Rumah tangga yang dibina selama ini jugatidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anakanak Penggugat/Tergugat;Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini untuk memutuskan :1 Menerima gugatan Penggugat;2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;3 Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugatsebagaimana dalam Akta Perkawinan No. (11/PERKA/CATPIL/2002) yangtercatat di Kantor Pencatatan Sipil (5S Agustus 2002);4 Menyatakan
    /CATPIL/2002 (untuk isteri)tanggal 5 Agustus 2002, selanjutnya diberi tanda P4.5 FotoKopi Kutipan Akta Perkawinan No. 11/PERKA/CATPIL/2002 (untuksuami) tanggal 5 Agustus 2002, selanjutnya diberi tanda PS.6 FotoKopi Surat Keterangan Perkawinan Agama Budha No. 007/VBS/II/2002,selanjutnya diberi tanda P6.7 FotoKopi Kutipan Akta Kelahiran.
    /Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN MtpMenimbang, bahwa Majelis telah mengusahakan perdamaian kepada keduabelah pihak, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa yang menjadi Gugatan pokok Penggugat adalah agarperkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 4Agustus 2002 yang terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan No.11/PERKA/CATPIL/2002, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten TanahLaut tertanggal 5 Agustus 2002, dinyatakan putus karena
    P3 maupun saksisaksi tersebut,telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat surat maupunketerangan saksisaksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka MajelisHakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat danTergugat itu sah atau tidak menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, P5 dan P6 berupa Kutipan AktaPerkawinan Nomor No.11/PERKA/CATPIL/2002 tertanggal 5 Agustus
Register : 21-03-2018 — Putus : 21-03-2018 — Upload : 28-03-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 5/Pid.C/2018/PN Bgl
Tanggal 21 Maret 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ANGGIAT A. DALIMUNTHE
Terdakwa:
MUHAMAD YUSUF Bin ABDULLAH SANI
146
  • ongkos perka sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah)
  • Pidana Kurungan selama 3 (tiga) Hari Subsidair Kurungan atau denda Rp. 50.000, (lima PuluhRibu Rupiah)Barang bukti 1 (satu) Bungkus Minuman Tuak dalam plastik warna Putih yang sudah diminum 2 (dua) tablet Samcodinuntuk dimusnahkan.ongkos perka sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah)
    Register : 24-01-2017 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 24-05-2017
    Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 07/G/2017/PTUN-PLG
    Tanggal 2 Mei 2017 — PT. ANDI SYAM PUTRA PERKASA vs KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PRABUMULIH
    5732
    • Hal ini jelasjelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7ayat (6) Perka LKPP karena surat usulan penetapan sanksi pencantumandalam daftar hitam yang disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) in casu Tergugat substansinya harus sesuai dan mengikutisebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (6) Perka LKPP dan penyampaian suratusulan tersebut pun kepada Tergugat hanya sekali saja dan tidak boleh adasurat usulan susulan berikutnya untuk yang kedua kalinya (surat lanjutan)walaupun itu hanya untuk melengkapi
      Hal ini jelasjelas telah bertentangan denganketentuan Pasal 12 ayat (1) Perka LKPP karena tata cara pengenaan sanksipencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1)Perka LKPP jelasjelas menghendaki surat keputusan penetapan sanksipencantuman dalam daftar hitam tersebut in casu Obyek Sengketa harusdisampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa in casu Penggugat pada hari yangsama pada saat Obyek Sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat.10.
      Bahwa Obyek Sengketa in litis jelasjelas dan nyata tidak mengikuti Ketentuan11.dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam yangdiharuskan dan diwajibkan sebagaimana ketentuan dalam Perka LKPPNo.18/2014 sehingga dengan demikian secara nyata Obyek Sengketa telahbertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku yaitu, Pasal 7ayat (6) dan Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) Perka LKPP.
      Perka LKPPNo.18/2014 khususnya pada bagian tata cara pengenaan sanksi pencantumandalam daftar hitam (Tahapan Pengusulan, Pemberitahuan dan Penetapan) akanterus terjadi dan terulang kembali di masa waktu yang akan datang.
      Bahwa Obyek Sengketa in litis jelasjelas dan nyata tidak mengikutiKetentuan dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Pencantuman DalamDaftar Hitam yang diharuskan dan diwajibkan sebagaimana ketentuandalam Perka LKPP No. 18/2014 sehingga dengan demikian secara nyataHalaman 61 dari 119 halaman Putusan Perkara No. 07/G/2017/PTUNPLGobjek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu, pasal 7 ayat(6) dan pasal 8 ayat (2) danpasal 12 ayat (1) perka LKPP. selanjutnya halaman 15
    Register : 22-10-2013 — Putus : 24-12-2013 — Upload : 23-11-2018
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 P/HUM/2013
    Tanggal 24 Desember 2013 — GABUNGAN PERUSAHAAN ALAT-ALAT KESEHATAN DAN LABORATORIUM INDONESIA (GAKESLAB INDONESIA), TINGKAT PROV. DKI JAKARTA diwakili oleh IR. Y. TOMAN L. TOBING., DKK VS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKKP);
    14765 Berkekuatan Hukum Tetap
    • Pengadaan secaraelektronik diatur secara khusus dengan Perka LKPP Nomor 17/2012.Pemohon berpendapat Perka LKPP Nomor 17/2012 bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berada di atasnya yaitu terhadapPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang danJasa Pemerintah, selanjutnya disebut Perpres Nomor 70/2012; PerpresNomor 106/2007 dan Kitab UndangUndang Hukum Perdata, selanjutnyadisebut KUH Perdata;KEWENANGAN
      Peraturan Perundangundangan sebagaimana dimaksud padaayat (1) diakui kKeberadaannya dan mempunyai kekuatan hukummengikat sepanjang diperintahkan oleh PeraturanPerundangundangan yang lebih tinggi atau dibentukberdasarkan kewenangan;Bahwa berdasarkan butir 3 di atas, Kedudukan Perka LKPP Nomor17/2012 diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 8 ayat (2)UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PeraturanPembentukan Perundangundangan, dimana Perka LKPP Nomor17/2012 dibentuk oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaanbarang
      BATU UJI DAN LATAR BELAKANG PERMOHONAN:1.Bahwa Pemohon dan para anggotanya selama ini telah mengikuti berbagailelang yang diselenggarakan oleh KLDI (Kementerian/Lembaga/SatuanKerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya) dan banyak anggota Pemohonyang telah memperoleh pekerjaan untuk memasok dan menjalin kerja samadengan KLDI sebelum diterbitkannya Perka LKPP Nomor 17/2012:Bahwa selama ini, sebelum diterbitkannya Perka LKPP Nomor 17/2012oleh Termohon, ketika Pemohon dan anggotanya mengikuti lelangpengadaan
      sosial yang adilantara pihak terkait:Bahwa menurut Pemohon, Perka LKPP no 17/2012 yang diterbitkan olehTermohon bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga yangmenjadi batu uji dalam permohonan keberatan ini yaitu:a.
      Dengan demikianpelaksanan Template Kontrak Payung menurut Perka LKPP Nomor17/2012 untuk mengenakan denda hingga 500% terhadap Rekanan,bertentangan dengan maksud Pasal 53 ayat (3) PERPRES 70/2012,huruf (a).
    Register : 19-03-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 27-03-2019
    Putusan PN BATULICIN Nomor 58/Pdt.P/2019/PN Bln
    Tanggal 26 Maret 2019 — Pemohon:
    Budi Ariadi
    117
    • Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Istri Pemohonbernama Ni Kadek Suriani, pada tanggal 15 Desember 2011, yang telahdilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernamaPINANDITA WAYAN MUSTIKA, pada tanggal 25 Februari 2009 di KarangHalaman 1 dari 4 penetapan perdata nomor 58/Pdt.P/2019/PN Bin.Bintang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.176/IST/PERKA/CATPILTB/XII/2011 yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 15Desember 2011
      ;Bahwa nama Pemohon di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor .176/IST/PERKA/CATPILTB/XII/2011 tercatat BUDI ARYA;Bahwa atas ketidaktelitian dan ketidaksepahaman Pemohon atas namaPemohon yang tercantum di Kutipan Akta perkawinan Pemohon tersebut,sehingga pemohon merasa perlu untuk memperbaiki nama pemohontersebut, untuk Penyeragaman dokumen administrasi Pemohon lainnya;Bahwa nama Pemohon yang benar adalah BUDI ARIADI sesuai yangtercatat di Kartu Tanda Penduduk NIK. 6302061011820011, Kutipan AktaKelahiran
      Menyatakan menurut hukum, pergantian nama Pemohon dari semulabernama BUDI ARYA sebagaimana tercatat dalam Kutipan AktaPerkawinan Nomor. 176/IST/PERKA/CATPILTB/XII/2011 yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenTanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 15 Desember2011 berganti menjadi BUDI ARIADI adalah sah;3.
    Register : 20-02-2008 — Putus : 10-06-2008 — Upload : 18-10-2011
    Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 9/G.TUN/2008/PTUN.Mks
    Tanggal 10 Juni 2008 — IR. ARIFUDDIN NURDIN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA
    9336
    • Dalam Pokok Perka r a : - Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; ------------- Menghukum Pengguga t untuk membayar biaya yang timbul ----- dalam perkara ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) ; -------------------------------------------------------------
    Register : 05-10-2015 — Putus : 23-12-2015 — Upload : 23-08-2016
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 547 K/TUN/2015
    Tanggal 23 Desember 2015 — EXECUTIVE VICE PRESIDENT LOGISTIK PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) VS PT. MADACO WIJAYA;
    16073 Berkekuatan Hukum Tetap
    • , Perka Nomor 7 Tahun 2011tersebut berlaku bagi BUMN in casu PT.
      Putusan Nomor 547 K/TUN/2015b Peraturan Kepala (Perka) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 7 Tahun 2011;Bahwa Pasal 2 huruf b Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011 secara limitatifhanya berlaku terhadap BUMN/BUMD yang pembiayaannya sebagianatau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.Pasal 2 Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011 berbunyi:Ruang lingkup Peraturan Kepala ini meliputi Penyedia Barang/Jasadan/atau Penerbit Jaminan yang terlibat dalam:a.
      KAI harus mengacu kepada Perka LKPP Nomor 7 Tahun2011 dalam hal blacklist PT. Madaco sebagai rekanan PT.
      Madaco Wijaya selaku rekanan PT.KAI seharusnya tidak merujuk pada Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011;. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN PASAL 3 AYAT (1) JO.PASAL 4 AYAT (6), PASAL 9 DAN 10 PERKA LKPP NOMOR 7 TAHUN2011 DALAM PERKARA A QUO.Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungyang diambil alih Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta,halaman 60 alinea 3 menyatakan:Halaman 39 dari 43 halaman.
      Pasal 4 ayat (6) Peraturan Kepala (Perka)Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional DaftarHitam;2) Tindakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Cacat Proseduralkarena melanggar ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Perka LKPPNomor 7 Tahun 2011;Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan ketentuan hukum PerkaLKPP Nomor 7 Tahun 2011.