Bahwa dari perkaiwnan antara Penggugat dengan Tergugat sampai padasaat gugatan ini diajukan belum dikaruniai anak ;. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya terjalinbahagian dengan adanya saling menyayangi satu sama lainnya dankeduanya hidup dalam satu rumah ;.

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam pasal 38, pasal39, pasal 40 UndangUndang Perkawinan Jo Pasal 19f Peraturan PemerintahNo. 9 tahun 1975 Perkaiwnan antara Pengguat dan Tergugat dapat putuskarena perceraian dengan segala akibathukumnya ;13.Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon ke hadapan apak ketua PengadilanNegeri Jakarta Barat berkenan untuk menyatakan bahwa Perkawinan yangdilakukan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan AktaPerkawinan No. 857/JP/2008 tanggal 10 Oktober 2008

Pasal 1 huruf (bo) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang bahwa dalam pasal 124 Het Herziene IndonesischReglement (HIR) terdapat abstrak

Bahwa dari perkaiwnan antara Penggugat dengan Tergugat sampai padasaat gugatan ini diajukan belum dikaruniai anak ;. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya terjalinbahagian dengan adanya saling menyayangi satu sama lainnya dankeduanya hidup dalam satu rumah ;.

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam pasal 38, pasal39, pasal 40 UndangUndang Perkawinan Jo Pasal 19f Peraturan PemerintahNo. 9 tahun 1975 Perkaiwnan antara Pengguat dan Tergugat dapat putuskarena perceraian dengan segala akibathukumnya ;13.Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon ke hadapan apak ketua PengadilanNegeri Jakarta Barat berkenan untuk menyatakan bahwa Perkawinan yangdilakukan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan AktaPerkawinan No. 857/JP/2008 tanggal 10 Oktober 2008

Pasal 1 huruf (bo) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pati, maka perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Pati;Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa kemenakan Pemohon hendak menikah namun belum cukup

Pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa Pemohon menyatakan mohon agar diperkenankanmencabut perkaranya tersebut;Menimbang bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalamberita acara persidangan tanggal 27 Oktober 2020 ternyata Pemohon dalamhalaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1809/Pdt.P/2020/PA.Kab

dibahwa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan padatanggal 28 Juni 2012 ;Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan bertempatdi Singaraja dirumah Tergugat ;Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkanpada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2orang anak yaitu bernama Gede Agastya Satya Wiguna dan Made JyotiSatya Wulandari ;Bahwa Perkaiwnan

Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan padatanggal 28 Juni 2012 ;Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan bertempatdi Singaraja dirumah Tergugat ;Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkanpada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PN DpsBahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2orang anak yaitu bernama Gede Agastya Satya Wiguna dan Made JyotiSatya Wulandari ; Bahwa Perkaiwnan

No.0125/Pdt.G/2017/PTA.BdgUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan dan pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga Pembanding danTerbanding yang demikian itu adalah suatu hal yang siasia karena hanya akanmenimbulkan halhal yang negatif atau kKemudharatan yang berkepanjanganbagi keduanya sehingga Pengadilan berpendapat bahwa jalan yang terbaikadalah dibukakan pintu perceraian, apa lagi baik Pembanding maupunTerbanding sudah samasama ingin bercerai.

Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan,karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili sertamemutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung, maka

Pasal 1 huruf (6) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inmerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon adalah seorang ayah yang

Pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon adalah seorang ayah yang

dipersidangan ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Pemohon dipersidangan;Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 19 Nopember 2012yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal yang sama denganregister Nomor : 1991/Pdt.P/2012/PN.Sda telah mengajukan permohonan sebagai berikut;e Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yangbernama SRI RETNOWATI, pada tanggal 02081998, sebagaimana kutipan aktaNikah No.189/06/X111/1998;e Bahwa dalam perkaiwnan

Ayahnyabernama XXXX, sedang ibunya bernama XXXX. e Bahwa, dari perkawinan keduanya telah dikaruniai anak bernama Karti, yaituPemohon. e Bahwa, Pemohon adalah anak satusatunya dan tidak ada anak lainnya dari perkaiwnan XXXX dan XX XX.e Bahwa, ayah Pemohon (XXXX) sudah lama meninggal dunia, saksi lupatahunnya, sedang ibu Pemohon (XX XX) meninggal dunia pada tahun 1994.e Bahwa, keduanya meninggal dunia karena sakit. e Bahwa, kedua orangtua dari ayah dan ibu Pemohon telah meninggal dunialebih dulu.

Bahwa dengan demikian pemohon' menganggap termohonadalah seorang istri dan seorang ibu yang tidak baik,tidak pengertian dan tidak bertanggung jawab, olehsebab itu) pemohon ingin mengakhiri perkaiwnan denganperceraian;Bahwa oleh karena itu, pemohon memohonkepada Pengadilan Agama Tulungagung agar memeriksa perkaraini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaiberikutPRIMER :1. Mengabulkan permohonan pemohon;Halaman 2 dari 8 : Putusan nomor: 1148/Pdt.G/2009/PA.TA2.

Bahwa selama perkaiwnan berlangsung, Pengguat dan Tergugat telahdikaruniai 3 (tiga) anak4. Bahwa sekarang ini keharmonisan rumah tangga Penggugat denganTergugat sudah tidak dapat diwujudkan lagi karena antara Penggugatdengan Tergugat ;5.

diuraikan di atas;Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yangmenyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctoPasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danterakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 1 huruf(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan

Saksi FITRIANTO AGUNG PRASETYO: Bahwa saksi adalah merupakan adik akndung dari Pemohon SridadiPuteri Hapsari ; Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada bulanJuli 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari KotaSurakarta, mereka sudah mempunyai Akte Perkaiwnan ; Bahwa benar dari perkawinan Para pemohon telah dilahirkan seoranganak perempuan yang diberi nama ALIFIA ARETA PUTRI, yag lahir diSurakarta pada tanggal 06 September 2010 ; Bahhhwa saksi mengetahui nama Pemohon, kakak saksi

diuraikan di atas;Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yangmenyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctoPasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danterakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 1 huruf(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan

Foto copy Atka Perkaiwnan an. Dominikus Suri Bere, yang mana bunyinyaseperti yang terdapat pada surat Aslinya dan telah diberi Materai secukupnyadan diberi tanda P4 ;5. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian, an Dominikus Suri Bere,yang mana bunyinya seperti yang terdapat pada surat Aslinya dan telah diberiMaterai secukupnya dan diberi tanda P5 ;6. foto copy Piagam Tanda Kehormatan, an.

segalaHalaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 72/Padt.P/2019/PA.Pnjapa yang termuat dalam materi pengakuan Pemohon Il harus dinyatakanterbukti;Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Pemohon pula masih terikatdengan perkawinan dengan pasangan sebelumnya lalu Pemohon menikahdengan Pemohon II di Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam, KabupatenPenajam Paser Utara pada tanggal 22 Agustus 2015, maka pernikahan yangdilakukan oleh Pemohon dan Pemohon II dikategorikan sebagai perkawinanpoligami karena Pemohon masih terikat perkaiwnan

bersesuaian, sehingga Majelisberpendapat bahwasannya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan danpertengkaran yang sedemikian rupa sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi HukumIslam;Menimbang bahwa berdasarkan pada buktibukti dipersidangan Majelis telahdapat menemukan fakta hukum yaitu:e Berdasar bukti (P.1) Pemohon dan Termohon terikat dalam perkaiwnan