dengan tujuan untukpenambahan modal serta biaya pendidikan anaknya ;Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti Suratsurat buktiyang diajukan oleh Pemohon dan kemudian dihubungkan dengan keteranganpara saksi maka ditemukan faktafakta yuridis sebagai berikut :e Bahwa hubungan para Pemohon sebagai suami isteri yang sah telahmelaksanakan pernikahan pada tanggaql 9 Agustus 2009 di KUA KecamatanBuduran,Kabupaten Sidoarjo (Bukti P3) ;Halaman 6 dari 8 Penetapan No. 131/Pdt.P/2019/PN.Sdae Bmahwa dalam perklawinan

izin Pemohon,usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun gagalbahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediaman;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

Suratsuratbukti yang diajukan oleh Pemohon dan kemudian dihubungkan denganketerangan para saksi maka ditemukan faktafakta yuridis sebagaiberikut : Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Tas Blok G3/07, Rt.001,Rw.001, Kelurahan Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin,Kabupaten Sidoarjo ( Bukti P1 dan Bukti P2) ; Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang peempuan yangbernama AUGUSTIN SIVANA NITALESSY pada tanggal 10 Pebruari1996 di GPIB PNIEL SURABAYA dihadapan R.S.P HUTABARAT,Sth (Bukti P4) ; Bahwa dalam perklawinan

damai terhadapPemohon dan Termohon telah dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohondengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari Ssusunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

Sehingga menurutMajelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti,sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkaraini.Menimbang. bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2, maka harusdintakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yangtelah terikat oleh perklawinan yang sah, sehingga masingmasing dapat menjadipihak dalam perkara perceraian ini.Menimbang, bahwa dari dalildalil gugatan Penggugat dapat diketahuialasan cerai

usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan namungagal bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempatkediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

Nomor /Pdt.G/2015/PA.BdwBondowoso, dan Termohon tidak membantah telah pergi meninggalkan tempatkediaman bersama tanpa ijin Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telahsesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, maka harus dinyatakanterbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah terikatoleh perklawinan yang sah, sehingga masingmasing dapat menjadi pihakdalam perkara perceraian ini.Menimbang, bahwa dari

usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun gagalbahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediamanhingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

usaha damai terhadap Pemohondan Termohon telah dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon denganTermohon sudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

usaha damai terhadap Pemohon danTermohon telah dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohonsudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

usaha damai terhadap Pemohondan Termohon telah dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon denganTermohon sudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun gagalbahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediamanhingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

usaha damaiterhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun gagal bahkan antaraPemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediaman hinggasekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

anataraPenggugat dan Tergugat berpisah ranjangBahwa oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudahtidak mungkin lagi untuk dipertahankan dikarenakan selalu terjadiperselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat danTergugat sehingga tidak ada lagi harapan untuk membentuk keluargasakinah mawadah dan warahmah;Bahwa dikarenakan anak ang masih belum dewasa maka sudahsepatutnyalah hak asuh diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung;Bahwa berdasarkan ketentuan undangundang perklawinan

berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Pemohonmempunyai identitas yang jelas, beragama Islam, dan bertempat tinggaldiwilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso,yang wilayahnya meliputitempat kediaman Termohon, sehingga permohonan Pemohon telah sesuaidengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 67 huruf (a) UU No. 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telahterbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konmvensi adalah suami istriyang telah terikat olen perklawinan

usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon telahdilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidupberpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan namungagal bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempatkediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

usaha damai terhadap Pemohon danTermohon telah dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohonsudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

usaha damaiterhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun gagal bahkan antaraPemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediaman hinggasekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

Putusan no.0762/Pdt.G/2017/PA.BdwMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telahterbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konmvensi adalah suami istriyang telah terikat oleh perklawinan yang sah, sehingga masingmasing dapatmenjadi pihak dalam perkara perceraian ini.Menimbang, bahwa dari dalildalil permohonan Pemohon Konvensi dapatdiketahui alasan cerai yang diajukan pada pokoknya didasarkan padaketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, yaitu antara suami istri terusmenerus