Bahwa dari dalil dan bukti bukti yang dikemukakan Penggugat ternyatatidak ada satu alat buktipbun yangdapat mendukung kebenaran dalilgugatan yang mempunyai niiai bukti sempurna ;Oleh karena itu tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR ;13.Bahwa dari uraian uraian tersebut diatas terbukti secara sahPenggugat mengajukan gugatannya dengan beritikad buruk , makaPenggugat menurut hukum adalah Penggugat yang tidak baik dan tidaklayak mendapatkan perundungan hukum ;Oleh karena itu. permohonan agar putusan

berikut:Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 45/Pdt.SusPHI/2019/PN Jap15.16.17.Bahwa pembebasan tugas terhadap Tergugat dari tanggung jawabanyasebagai pekerja di lingukungan kerja dan skorsing oleh Penggugat adalahtindakan yang berlebihan;Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil gugatan Penggugatdalam posita gugatannya pada angka 12 dan 13, dan untuk itu Tergugattanggapi sebagai berikut: Bahwa upaya penyelelesaian perselisihansehubungan dengan pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Tergugatdengan perundungan

berdasarkan halhal yang memberatkan dan meringankanpidana tersebut, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadapterdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan olehterdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (moraljustice), kKeadilan hukum (/egal justice) dan keadilan masyarakat (social justice);Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP serta peraturan perundungan

berdasarkan halhal yang memberatkan dan meringankanpidana tersebut, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadapterdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan olehterdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (moraljustice), kKeadilan hukum (/egal justice) dan keadilan masyarakat (social justice);Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP serta peraturan perundungan

berdasarkan halhal yang memberatkan dan meringankanpidana tersebut, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadapterdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan olehterdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (moraljustice), kKeadilan hukum (/egal justice) dan keadilan masyarakat (social justice);Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP serta peraturan perundungan

berdasarkan halhal yang memberatkan dan meringankanpidana tersebut, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadapterdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan olehterdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (moraljustice), kKeadilan hukum (/egal justice) dan keadilan masyarakat (social justice);Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP serta peraturan perundungan

Penegasan KaidahKaidah Hukum Yurisprudensi:Di Negara Hukum RI yang berwenang mendptakan hukum hanya LegislativePower atau DPRRI, Hakim yang menduduki fungsi peradilan hanya mengadilimenurut Kitab Hukun Perundangundangan, mereka tidak boleh melakukan penafsirandan mencari asas dan dasardasar hukum lain dlluar aturan Perundangundangan yangada, oleh karena iti Hakim dalam menjalankan fungsi Kekuasaan Kehakiman tidakberhak dan tidal berwenang untuk menafsirkan undangundang;Tentang Tuntutan Hak Memperoleh Perundungan

putusan PengadilanHubungan Industrial yang memiliki kekuatan hukum tetap;Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugatkepada Para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;Memerintahkan Tergugat uirtuk mempekerjakan kembali Para Penggugatditempat dan posisi semula tanpa mengurangi hakhaknya, dan statusmenjadi pekerja tetap (PKWTT);Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu meski adaupaya verzet, banding, kasasi, perlawanan atau peninjauan kembali;Demi adanya perundungan

menghapuskanHalaman 16 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara palinglama sembilan tahun;Dimana ancaman itu) dapat berupa pemerasan serta telahmenimbulkan gangguan dan/atau kerugian yang nyata bagi orang lainserta keluarganya maupun berupa kekhawatiran akan keselamatan jiwadan harta benda;Penjelasan Pasal 45B UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang PerubahanAtas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE :"Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan

Sisa sperma tidak dijumpa.Perdarahan tidak dijumpai.Kesimpulan : Selaput dara robek diduga akibat masuknya bendatumpul atau sejenisnya.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 81 (1) UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PerUndungan Anak Jo.pasal 1 (1), (2) UURI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.18Atau :KetigaBahwa ia terdakwa HARDIANTO SIAGIAN ALIAS ARDAN pada hariMinggu tanggal 23 Oktober 2011 sekira pukul 02.00 wib. atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam

sehingga anak Penggugatyang nyatanya mengikuti dan lulus seleksi Tahap I menjadi kehilangankesempatan sebagai Calon Paskibraka Kota Manado 2021;Halaman 11 dari 50 Halaman Putusan Nomor : 21/G/202 1/PTUN.Mdo10.11.Bahwa dikarenakan hilangnya kesempatan anak Penggugat untuk menjadiseorang pengibar bendera pusaka di Kota Manado dapat mempengaruhiterwujudnya citacita anak Penggugat ke depannya;Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian materil sebagai selama mengikutiseleksi;Bahwa anak Penggugat mendapat perundungan

Penggugat mengalami perlakuan bullying/perundungan ditempat kerja yang dilakukan oleh Tergugat secara sistematis. Tergugatmencabut wewenang, tanggung jawab, memutus informasi dan komunikasi antarPenggugat dengan pekerja lainnya, mengucilkan dan mengeluarkan Penggugatdari sistem organisasi. Kebijakan tersebut diberlakukan oleh Tergugat tanpaadanya pemberitahuan atau keterangan, baik lisan maupun tulisan. Tergugattidak pernah menerbitkan dokumen Surat Peringatan (SP) , SP Il maupun SP Ill..

yang menjadikekhawatiran dari Pengggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi karenadengan diberikannya hak asuh kepada ibunya semakin jelas membuatHalaman 24 dari 45Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sbrhubungan ayah dengan anak = semakin jauh bahkan bisaterputus(Pelanggaran pasal 1 ayat 2 a pasal 14 Undangundang No.35tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang No.23 tahun 2002tentang Perlindungan Anak), ditambah adanya perilaku ayah tiri yangpernah melakukan penyerangan/penganiayaan dan perundungan

yang menjadikekhawatiran dari Pengggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi karenadengan diberikannya hak asuh kepada ibunya semakin jelas membuatHalaman 24 dari 45Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sbrhubungan ayah dengan anak = semakin jauh bahkan bisaterputus(Pelanggaran pasal 1 ayat 2 a pasal 14 Undangundang No.35tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang No.23 tahun 2002tentang Perlindungan Anak), ditambah adanya perilaku ayah tiri yangpernah melakukan penyerangan/penganiayaan dan perundungan

nasib tenaga kerja yang lain lebih penting dari padamempertahankan PARA TERMOHON KASASI yang nyatanyata telahmelakukan pelanggaran dan merugikan PEMOHON KASASI.Bahwa perihal tersebut PEMOHON KASASI berhak mengamankan hartabenda miliknya sendiri sebagaimana amanat UndangUndang DasarTahun 1945 Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) jo UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat(1), sebagai berikut:e Pasal 28G ayat (1) UndangUndang Dasar 1945"setiap orang berhak atas perundungan

Bahwa bipartit yang disampiakan oleh penggugat dalam gugatan aquoadalah berdasarkan permintaan dari Dinaskersos Pemerintah kabupatenkapuas sebagaimana dapat dibuktikan melalui surat dari dinas nakersoskapuas tanggal 15 november 2016 peruhal mohon perundungan bipartit .b. Dalam surat permohonan tersebut penggugat telah terlebih dahulumengajukan kepada Dinaskersos Kapuas.c.

Sebaliknya, tergugat rekonpensi yang lebih seringmendapatkan perundungan (bully) secara psikis dari penggugatrekonpensi. Berupa diantaranya: melalui HP/ pesan whatsApp/ WA;sikap, ketaatan dan penghormatan seorang istri dalam kesehariannya.( bukti foto copy komunikasi WA ) P.9.Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonpensi Pemohon Termohontelah mengajukan duplik dan Replik Rekonpensi tertanggal 09 September2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:DALAM KONPENSI :1.

Otoritas Jasa Keuangan, serta PeraturanOtoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 yang diuraikantersebut di atas sudah secara jelas dan nyata bahwa defenisi ataupengertian serta hubungan hukum antara Terbantah dahulu Konsumendengan Pembantah dahulu Pelaku Usaha menurut peraturanperundangundangan tersebut di atas tidak sama dan sungguh sangatberbeda dengan defenisi atau pengertian serta hubungan hukum antaraKonsumen dan Pelaku Usaha menurut Pasal 1 angka 3 UndangUndangNomor 8 Tahun 1999 tentang Perundungan

Sikap Penggugat yang jika ditanya oleh ibu Penggugatselalu mengindar dan tidak pernah mau merespon dengan pantasjuga telah sangat merendahkan harga diri orang tua Penggugat.Penggugat juga mengalami bullying (perundungan) ketika setelahakses Penggugat ke kotak penyimpanan diputus, Penggugatdiberikan kunci Safe Deposit Box untuk datang ke Bank Mandiritetapi tidak diberitahu nomor kode kotak penyimpanan.

., di Kantor Camat Kuala Indragiri dan berunding mengenai pekerjaan Pembangunan Kantor LurahSapat tersebut yang dalam perundungan tersebut akhirnya saksi SYAHBUDI, S.Sos., menyetujui bahwa saksi LISNA OKTAVIA yang akan mengerjakannya kegiatan Stimulasi Pembangunan = Kelurahan PekerjaanPembangunan Kantor Lurah Sapat dengan kesepakatan fee sebesar 10%untuk setiap tahap pembangunan, kemudian saksi LISNA OKTAVIAmeminta kepada saksi SYOFRIADI AIDIL BESTARI untuk membuat gambar, RAB dan menghitung biaya