Ditemukan 665 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 21-01-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PN SORONG Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Son
Tanggal 3 Maret 2021 — ABD. JALAL KAMAFANLOL/BAHALLE, dkk sebagai Para Pembanding semula Para Pelawan ; Melawan: AHMAD WIHEL, dkk sebagai Para Terbanding semula Para Terlawan ; Dan 1. H. ABDUL JALIL BAHALLE, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I; 2. PT. Misool Eco Resort, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II; 3. Yoseph Pieter Ipsan Ie, S.H., sebagai Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III;
7038
  • Bahwa ke 12 (dua belas) pulau tersebut di atas, adalah sahmerupakan warisan secara turun temurun sebagai Petuanan Adatdari Marga/Keret KAMAFANLOL/BAHALLE.Yang terdiri dari kakakberadik yang sampai saat ini masih hidup terdapat 13 (tiga belasorang), dari 15 (lima belas) orang keturunan dari KAMAFANLOL /BAHALE, dimana 2 (dua) orang telah almarhum.7.
    Dan sangat jelas Para Terlawan hanyaselaku ahli waris dari keturunan seorang JOJAU dari GAMTAsuku ME atau MATMAT yakni BANGKAHULU WIHEL yangberkuasa pada petuanan adat JOJAU GAMTA.
    Dengan demikian Para Terlawan harusmembuktikan baik secara adat maupun menurut hukum positiftentang pengakuan Keret/Marga dari 18 (delapan belas) margaHalaman 37 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pat.Plw/2020/PN Son14.itu untuk tunduk di dalam Petuanan Adat JOJAU GAMTA, dansejak kapan Bangkahulu Wihel ini berkuasa pada PetuananAdat Jojau Gamta.
    Selanjutnya Para Terlawan menyatakan didalam perkara iniselaku Keret/Marga tertinggi dalam Petuanan adat JOJAUGAMTA mewakili 18 (delapan belas) Keret/Marga untukmemperjuangkan Hak Ulayat/Petuanan Adat ..... dari dalil iniperlu dipertanyakan sejak kapan dan dimana 18 (delapanbelas) marga ini pernah duduk bersama atau menggelar acaraadat untuk mengangkat Para Terlawan sebagai Keret/Margatertinggi dalam Petuanan adat JOJAU GAMTA mewakiliKere/Marga untuk memperjuangkan Hak Ulayat/PetuananAdat, terhadap
    kapasitas mewakili 18 (delapan belas)Keret/Marga untuk memperjuangkan hak Ulayat/Petuanan Adatberdasarkan kuasa dan dukungan penuh dari seluruh Keret/Margayang ada dalam Petuanan adat JOJAU GAMTA di PengadilanNegeri Sorong.Bahwa hal ini Turut Tergugat menolaknya karena kedudukan ataukapasitas (legal standing) Para Terlawan sangat bertentangandengan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku Il Edisi 2007hal 5354, dimana Para Pelawan hanya mewakili Keret
Register : 31-10-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 21-01-2020
Putusan PN AMBON Nomor 458/Pid.B/2019/PN Amb
Tanggal 20 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.LILIA HELUTH, SH
2.FITRIA TUAHUNS, S.H
Terdakwa:
MARTIN SOPLANIT alias ATENG
2925
  • Negri Ambon,yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima,mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya ataumempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,menyembunyikan, mempergunakan atau = mengeluarkan dariIndonesia sesuatu senjata api. perbuatan mana dilakukan terdakwadengan caracara dan keadaan sebagai berikut :Bahwa awalnya saksi/korban berjalan menuju ke hutan Halong yangterletak di belakang Kampung Wara dan merupakan petuanan
    atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negri Ambon,secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidakmelakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan,atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itusendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa denganCaracara dan keadaan sebagai berikut :Bahwa awalnya saksi/korban berjalan menuju ke hutan Halong yangterletak di belakang Kampung Wara dan merupakan petuanan
    Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus2019 sekitar jam 09.00 wit pagi hari , bertempat di hutan Petuanan NegeriSoya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon tepatnya di kebun kami ; Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan tindakan tersebut karenamarah dan tidak terima ada orang yang menebang pohon di sekitar hutanmiliki Petuanan Negeri Soya tersebut karena selesai itu terdakwa sempatmengatakan kalau ia maran karena pemotongan kayu di hutan sudahberulang kali bahkan ada juga pohon
    pengancaman kepadasaksi korban dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenispistol yang saat itu terdakwa pegang dengan tangan kanan kemudianterdakwa arahkan ke wajah saksi korban sambil mengatakan kalaukamong macammacam, beta tembak kamong ; Bahwa terdakwa melakukan pengancaman tersebut denganmaksud hanya untuk menakutnakuti saksi korban karena karenaterdakwa merasa sakit hati tanamantanaman umur panjang sering ditebang ; Bahwa awalnya terdakwa sementara berada di hutan Halongyang adalah Petuanan
    saksi korban Hasan UlupaluaLIAS Hasan dengan menggunakan sepucuk senjata api jenis Pistol namuntidak ada pelurunya atau dalam keadaan kosong yang saat itu terdakwamemegang dengan menggunakan tangan kanannya yang diarahkan ke arahsaksi korban sambil mengatakan kalau kamong macammacam, beta tembakkamong kemudian terdakwa dan terdakwa melakukan pengancaman tersebutkarena saksi korban saat itu melakukan penebangan pohon durian milikterdakwa yang berada di hutan Petuanan Desa Soya dengan menggunakanSengso
Register : 27-11-2012 — Putus : 10-03-2014 — Upload : 04-06-2014
Putusan PN AMBON Nomor 158/Pdt.G/2012/PN.AB
Tanggal 10 Maret 2014 — 1. AGUSTINUS LESNUSSA, 2. JAN ANDRIAS LESNUSSA. 3. JOHN LESNUSSA. 4. OKTOVIANUS LESNUSSA. 5. GEOREGE LESNUSSA. 6. DOMINGGUS LESNUSSA, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Hi.ZAINAL ABDUL RAHMAN RUMALEAN, SH.MH. dan JERRY SOLISSA, SH. Advokat pada kantor Advokat Hi. ZAR RUMALEAN, SH.MH. beralamat di Jln. Kebun Cengkih Nomor, 38 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, betrdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/ADV.ZARR/SK/PDT/IV/2012, tanggal 12 Nopember 2012, Selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT ; M E L A W A N 1. Ny. MARITJE LESNUSSA/SELEKY, umur 74 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Wamkana Kecamatan Namrole Buru Utara Timur , Selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT I; 2. Ir. J. SAHERTIAN, Ketua Koperasi Wailo Wanalestari, beralamat di Jln. Sisingamangaraja RT 017/RW 04 Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon Propinsi Maluku, selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT II ; 3. FERRY TANAYA, Pimpinan PT Wailo Wanalestari, beralamat di Jln Sisingamangaraja RT.017/RW 04 Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon Propinsi Maluku, selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT III ; 4. THEOPILUS LESNUSSA, umur 48 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Wamkana Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan Propinsi Maluku, selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT IV ; 5. MAGDALENA LESNUSSA, umur 49 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinnggal di Kudamati Farmasi RT.004/RW 07 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Propinsi Maluku, selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT V; 6. JOHN LESNUSSA, umur 48 tahun , Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Leksula Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan Propinsi Maluku, selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT VI ;
7336
  • Bahwa Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Moyang/Kakek THOBIASLESNUSSA, yang memiliki dan menguasai tanah hak adat (petuanan) Wamkanadi Desa Wamkana (dahulu Kampung Wamkana), dimana Tanah Hak Adattersebut batasbatas keseluruhannya :e sebelah Timur dengan Soa Lesnussa dan Kali Wamkana;e sebelah Barat dengan Soa/Nuru Sikmarlatu;e sebelah Utara dengan Soa Teslatu, Soa Leksona dan SoaHukunala;e sebelah Selatan dengan Air Laut;didalamnya ada dusun antara lain Waepata, Batu Tulis, Waesulat, Waelion
    Apalagi surat tersebut tertulis yang terletak dilokasi Made Lahin Petuanan Desa Wamkana Kecamatan NamroleKabupaten Buru. Sangat keliru.
    Apalagi surat tersebut tertulis ... yang terletakdilokasi Made Lahin Petuanan Desa Wamkana Kecamatan Namrole KabupatenBuru. Sangat keliru.
    hukum tanah adat petuanan wamkana (dusunwaesulat) menjadi hak dari Tergugat VI; JHONLESNUSSA sebagai ahliwaris dari.
    lain termasuk dengan Tergugat II atau dengan TergugatIl adalah sah menurut hukum.Bahwa oleh karena tanah adat petuanan Wamkana (Dusun Waesulat) telahdiperusah oleh DAUD LESNUSSA berpuluhpuluh tahun dengan menanamtanaman umur panjang, dan setelah DAUD LESNUSSA meninggal dunia,maka dengan sendirinya secara hukum tanah adat petuanan wamkana (DusunWaesulat) menjadi hak dari Tergugat VI: JHON LESNUSSA sebagai ahliwaris dari DAUD LESNUSSA.Bahwa menjadi fakta hukum kalau tanahtanah adat di Pulau Buru tidakdibuat
Putus : 19-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 501 PK/Pdt/2017
Tanggal 19 September 2017 — EDMUNDUS MATURBONGS, DKK VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA Cq. PANGLIMA TNI Cq. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KOMANDAN PANGKALAN ANGKATAN UDARA DUMATUBUN LANGGUR di LANGGUR, DKK
113189 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namun demikian, padaTahun 1983 Marga Para Penggugat yakni Marga MaturanMaturbongsmengajukan gugatan terhadap Adrianus Rejaan dan kawan dalam perkaraperdata Nomor 05/Perdt.G/PNTL/1983, dengan objek sengketa adalah seluruhtanah petuanan di Desa Kolser (termasuk sebagian dari tanah LanudDumatubun Langgur) di mana Marga MaturanMaturbongs akhirnyaditetapkan sebagai pemilik sah dari seluruh tanah petuanan di Desa Kolsertersebut.
    Bahwa Kepala Marga dan Kepala Petuanan menurut hukum adat diOhoi/Desa Kolser berkuasa untuk mengatur,mengelola kekayaankeluarga termasuk tanah warisan keluarga untuk kepentingan keluarga4.
    Halitu berarti Penggugat Intervensi II (Hironimus Maturbongs) telah ikutmemproses dan menyetujui pengangkatan Blasius Maturbongs sebagaiKepala Petuanan Marga MaturanMaturbongs pada tanggal 28Februari2010 serta ikut menandatangani surat tentang pengangkatan BlasiusMaturbongs sebagai Kepala Petuanan Marga MaturanMaturbongs diOhoi/Desa Kolser. Mengapa saat ini Hironimus Maturbongs malahmenyatakan dirinya sebagai Kepala Petuanan Marga MaturanMaturbongs?
    Menyatakan Penggugat Intervensi dan II adalah pihak yang memilikikedudukan hukum/memiliki Legal Standing sebagai Kepala Marga/Famdan Kepala Petuanan Marga MaturanMaturbongs di Ohoi/Desa Kolser,Halaman 36 dari 86 Hal. Put.
    Tidakada kejelasan yang pasti mengenai luas tanah dan tanah mana yangdisengketakan, dari pihak Penggugatl/Pembanding/Pemohon Kasasi/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali , yang telah mengklaim bahwatanah petuanan MaturanMatrubongs yang masuk ke tanah TNIAU seluas570.000 m 2 Sedangkan dari pihak Penggugat Intervensi/Terbanding/Pemohon Kasasi/sekarang Termohon Peninjauan Kembali mengklaimbahwa tanah petuanan MaturanMatrubongs yang masuk ke tanah TNIAUseluas 640.000 m?
Putus : 28-08-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2993 K/Pdt/2014
Tanggal 28 Agustus 2015 — MARSELUS RENYAAN, DKK VS AHLI WARIS MOHAMAD AMIR TAMHER (almarhum) a) MOHAMAD BIN MOHAMAD AMIR TAMHER; b) SITI NURBAYA Binti MOHAMAD AMIR TAMHER; c) DJAMAL Binti MOHAMAD AMIR TAMHER; d) DJAFAR Bin MUHAMAD AMIR TAMHER, DKK
9246 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selanjutnyadari Philipbus Renyaan turun kepada Johanis Renyaan;Bahwa berkaitan dengan tanahtanah dalam Petuanan Desa Taar, setelahHilukluv, Saither, dan 2 (dua) orang anak lakilaki dari Sin yang bernamaBatan dan Wik dewasa, Tanah Petuanan Desa Taar yang terdiri dari tigabidang tersebut dibagikan kepada anak cucunya sebagai warisan turuntemurun masingmasing sebagai berikut;1.1.
    Kartini sampai di Kali Mati Hoar Kemisalit sampaidengan Pantai/Laut Namngil Wowo (TimurBarat);e AlasanAlasan Gugatan Para Penggugat:1.Bahwa moyang Para Penggugat yang bernama Toloy Rumlus/RumlusRenyaan adalah pemilik Tanah Sather yang merupakan warisan dariayahnya yang bernama Saither yang terletak dalam Petuanan Desa TaarKecamatan Dullah Selatan Kota Tual, dengan letak batasbatas sebagaiberikut: Utara : Berbatas dengan Petuanan Dullah dan Fiditan yaitu dariHangar Ngil ke Wakat Ko, terus ke Temar
    Rahanluan; Selatan : Dengan tanah Petuanan Rahan Ifak Taar danRahan Korbib Tual; Timur : Dengan tanah Petuanan Rahan Ifak Taar danRahan Korbib Tual; Barat : Dengan tanah Petuanan Rahan Ifak Taar danRahan Korbib Tual;Dan kemudian dalam perkara perdata Nomor 02/PDT.G/1995/PN.TL. saudara Lodivikus Renyaan muncul lagi, sebagaiPenggugat dan bertindak atas nama diri sendiri dan atas namaAhli Waris Toloy Renyaan/Renyaan Rumlus.
    (empat puluh ribu meter persegi)dimana letak dan batasbatasnya seperti disebut dalam suratgugatan serta tanah Petuanan yang oleh Penggugat disebutdengan nama tanah Sather, dengan batasbatas seperti dalamHal. 15 dari 25 hal. Put.
    (1 Ha) kepada Penggugat dan bersediamembuat berita acara pelepasan hak atas bidang tanahtersebut yang terletak dalam Petuanan hak adat Tergugat sampai dengan Tergugat VII tersebut dengan batasbatassebagai berikut: Utara: Dengan tanah yang dimiliki N. Rahanluan; Selatan : Dengan tanah Petuanan Rahan lIfak Taar danRahan Korbib Tual; Timur :Dengan tanah Petuanan Rahan lIfak Taar danRahan Korbib Tual;Hal. 16 dari 25 hal. Put.
Register : 18-08-2016 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 03-04-2018
Putusan PN AMBON Nomor 171/Pdt.G/2016/PN Amb
Tanggal 4 Desember 2017 — Penggugat:
DONALD ALEXANDER SAPTENNO
Tergugat:
1.ACHMAD HATALA
2.H. LATIF HATALA
3.ABDULAH HATALA
4.AMIR HATALA
5.KEPALA DESA BATU MERAH RAJA BATU MERAH
Turut Tergugat:
1.DAENG IRIS
2.ABD. ASIS BASTIAN
3.RUSDAN LATORA
4.DJAWALI LAITUPA
5.ANSWAR
6.HARUN SOWAKIL
7.UMAR
8.AHMADE OHORELA
9.MAT SUAT
10.M. AKBAR LOILATU
11.ARIANTO
12.HUSEN SYUKUR
13.Hi. ABD SAMAL
14.IBRAHIM SOWAKIL
15.RINI
16.Hi. ABD. WAHAB SAMAL
17.SUKRIN
13066
  • Bahwa tidak beralasan menurut hukum, Penggugat menarik Pemerintah NegeriBatu merah dalam perkara ini berdasar pada alasan sebagai dimaksud padaposita 7,8,14, karena Tergugat 5 tidak pemah memberikan izin kepada siapun,masuk dan menguasai dan mengelola datiWeynala, karenadati Weynala tidakpernah ada dalam petuanan Negeri Batu Merah dan tidak masuk di logika sehat,dati Weynala tidak ada di dalam petuanan Negeri Betu Merah.
    Bahwa Para tergugat, 1,2,3, 4 menolak dengan keras seluruh posita danpetutum gugatan karena di dalam Petuanan Negeri Batu Merah tidak adapetuanan petunan Soya, dan mustahil di dalam petunan Negeri Batu Merahterdapat terdpat petuanan soya di dalamnya dimana dusun dati WEYNALAitu ada didalamnya. Apalagi dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskandimana letak dan batas petuanan Soya itu.2.
    NegeriSoya kemudian menunjuk sengketa antara Ahmad Hatala melawan AhmadHal 16 dari 52 Hal Pts No 171/Pdt.G/2016/PN.Amb. ( Masawoi sebgai obyek perkara bernama Weynala, sedangkan secara defaktoobyek sengkta berada dalam administrasi petuanan Negeri Batu Merah bukanSoya.Bahwa oleh karena itu benar tidaknya posita 4 dan 1 ini, terlebih duluPenggugat Wajib membuktikan secara kadatsteral autentik di keluarkanNegara tentang, di mana letak tapal batas petuanan Negeri Soya itu yangbenar.
    Bahwa dengan demikian, cukup beralasan hukum kleim masyarakat NegeriBatu Merah bahwa, hutannya orang Batu Merah bernama Soya, atau dengansebutan lain, yang disebut Negeri Soya masuk petuanan Negeri Batu Merahbahkan layak disebut Desa bukan Negeri tetapi Desa.
    Saksi: LUKAS TAMTALAHITU ; Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Para Terqugat bersengketa tentangtanah dati Waynala di petuanan Negeri Soya ; Bahwa, saksi tahu hal itu karena salah satu tanah dati milik saksiberbatasan dengan tanah dati Waynala milik Penggugat yang masukdalam petuanan negeri Soya ; Bahwa, sekarang tanah dati saksi tinggal 15 potong, dan tanah dati miliksaksi tersebut ada dalam Registerya dati Negeri Soya ; Bahwa, tanah dati Waynala yang menjadi obyek sengketa dalm perkaraint tidak pernah
Putus : 23-07-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1385 K/Pdt/2012
Tanggal 23 Juli 2013 — JOSEPHUS NICODEMUS WAAS, dkk >< JOHANES TISERA alias BUKE, dk
147116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 3168/K/Pdt/1990, yang merupakan bagian daripertuanan (hak ulayat) Negeri Amahusu adalah sebagai berikut:e Utara dengan sebagian tanah petuanan (hak Ulayat) Negeri Amahusudan sebagian batas Kota Ambon sesuai Besluit Van G.Gtanggal 16Mei 1888 No. 6 Stbld. 1888 No. 91;e Timur dengan tanah petuanan Negeri Urimessing mulai dari batas KotaAmbon sesuai Besluit van G.G No. 91 terus ke karang Eung sampai ketanah yang diusahakan oleh Kel.
    Alfons;e Selatan dengan sebagian tanah petuanan Negeri Amahusu yangdiserahkan kepada Kel. Alfons;e Barat dengan tanah petuanan Negeri Amahusu;5 Bahwa tanpa adanya izin terlebih dahulu dari Penggugat Intervensi sebagaipemilik yang sah atas areal tanah reboisasi seluas 263 ha, serta tanpa alas hakyang sah (rechts title) dan/atau secara sewenangwenang Tergugat IntervensiII telah mempergunakan sebagian dari areal tanah reboisasi tersebut, yaituseluas 43.880 m* untuk membangun Rumah Sakit Umum Dr.
    Haulussy Ambon berikut41fasilitas bangunan yang lain, adalah diperoleh dari adat petuanan negeriAmahusu pada tahun 19491950 yang berarti tanah objek sengketa harusdibayarkan ganti ruginya kepada Saniri Negeri Amahusu (PenggugatIntervensi I) semula Pembanding HI Pemohon Kasasi sehubungan tanahdimaksud adalah merupakan tanah adat petuanan milik Negeri Amahususebagaimana ditetapkan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3168K/Pdt/1990 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2133 K/Pdt/1999yang telah
    negeri, maka adalah patut kalau terlebih dahulu JudexFacti mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan bagian daripetuanan negeri Urimessing atau petuanan negeri Amahusu ?
    Pasal18 B ayat (2) sebagaimana dikutip : "Negara mengakui dan menghormatikesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionalnyasepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. ...dst";Bahwa benar Majelis hakim tingkat pertama telah melakukan pemeriksaansetempat sebagai kewajiban formil, namun fakta persidangan setempat tidakditemukan substansi kepemilikan wilayah petuanan, apakah objek sengketayang merupakan tanah petuanan negeri Urimessing ataukah negeriAmahusu ??
Register : 19-01-2009 — Putus : 08-04-2009 — Upload : 08-10-2012
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 02/PID.B/2009/PN.SML
Tanggal 8 April 2009 — MELKI SEDEK NANARYAIN alias SEDEK, DKK
11148
  • ONGGObaik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukanpada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2008 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaktidaknya padasuatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2008 bertempat di Pantai Petuanan Desa LumasebuKecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaktidaknya di suatutempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, Telah dengansengaja di muka umum secara lisan atau tulisan menghasut masyarakat Desa
    DesaLumasebu;e Bahwa sebelumnya saksi sedang berada di rumahnya, dan ketika saksi melihatsekumpulan orangorang dari desanya yaitu Desa Kilmasa berkumpul hendak menyerangDesa Lumasebu, saksi pun ikut bergabung;e Bahwa penyerangan dilakukan di pantai depan Desa Lumasebu Kecamatan KormomolinKabupaten Maluku Tenggara Barat;e Bahwa penyerangan disebabkan karena sehari sebelum penyerangan, masyarakat DesaLumasebu dalam mencari hasil laut berupa Lola (siput) dan teripang telah memasuki bataslaut kawasan petuanan
    Desa Kilmasa;Bahwa menurut saksi, masyarakat Lumasebu tidak melewati batas laut, melainkan masihdi dalam laut petuanan Desa Lumasebu;Bahwa dari koordinasi tersebut disepakati bahwa masalah tersebut nanti akandimusyawarahkan kembali pada tanggal 14 Januari 2008, namun pada tanggal 12 Januari2008 Masyarakat Desa Kilmasa telah menyerang Desa Lumasebu;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa IV menanggapi bahwatidak benar terdakwa IV ikut dalam penyerangan;4.
    Desa Kilmasa pergi menegur beberapa orang masyarakatLumasebu yang menyelam di laut dengan menggunakan ketinting/perahu;Bahwa saat perahu Pejabat kepala desa Kilmasa sampai di tempat penyelaman, perahuperahu dari masyarakat Lumasebu mengerumuni perahu Pejabat Kepala Desa Kilmasasehingga masyarakat Desa Kilmasa mengira bahwa Pejabat Kepala Desa akan dikeroyok;Bahwa secara serentak masyarakat Desa Kilmasa melakukan penyerangan ke DesaLumasebu;Bahwa penyerangan terjadi pada pukul 10.00 WIT di pantai petuanan
    Desa Lumasebu Kecamatan Kormomolin KabupatenMaluku Tenggara Barat, terdakwaterdakwa bersama warga Desa Kilmasa lainnya melakukanpenyerangan terhadap warga Desa Lumasebu yang disebabkan karena masalah bataspengambilan hasil laut antara petuanan kedua Desa;Menimbang, bahwa perkelahian yang diawali penyerangan masyarakat DesaKilmasa tersebut melibatkan banyak orang baik dari dari Kilmasa sendiri maupun darimasyarakat Desa Lumasebu yang melakukan perlawanan;Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan
Putus : 11-02-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1759 K/Pdt./2014
Tanggal 11 Februari 2015 — 1. ABINADAB TITIOKA, 2. ANTHONI MEYASA, vs 1. MATHEUS RATALEMAN, 2. ABRAMPI RATALEMAN, 3. JONAS F.G. WUARLIMA, 4. FIRAT KANIKIR, 5. MOSES KANIKIR, 6. HEIN KANIKIR.
7941 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Para Penggugat memiliki bidang tanah petuanan sejak turuntemurun dengan luas bidang tanah 2.000 x 1.500 m atau 3.000.000 meterHalaman 1 dari 20 hal. Put.
    aflaun;Sebelah Barat pada bagian utara berbatasan dengan petuanan milikkeluarga Raatlebit Lakmetan Kulwina;Sebelah Timur pada bagian utara berbatasan dengan petuanan milikSabon Leblaman menyusuri hutan bakau ke arah selatan;Bahwa kepemilikan dan penguasaan terhadap bidang tanah tersebutterhitung sejak abad XVI atau sekitar tahun 1600 hingga saat ini darigenerasi pertama sampai generasi sekarang sebagai berikut:Generasi Pertama: Moyang Tokka, Moyang Metalowi, Moyang Tuatmasadan Moyang Lumut;Generasi
    Josinta dan Jhon Sutaner;Bahwa untuk memberikan kepastian kepemilikan atas petuanan tersebutpada tahun 2007, Tetua adat marga Meyasa yaitu Yonuas Titioka, MelkiorMeyasa dan Lukas Laisila atas persetujuan marga Titioka, Meyasa danLaisila meminta kepada pihak desa untuk menerbitkan keterangankepemilikan atas bidang tanah petuanan tersebut sehingga oleh KepalaDesa dikeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 141/67/KDR/IV/2007, 27 April 2007;Bahwa Tergugat dan Tergugat II telah menguasai sebagian
    telah meletakandasar yang baik tentang kepemilikan tanah petuanan Marga di Tanimbaryaitu kepemilikan Marga Mudi Atas yaitu Keluarga Fabumase dan Rangkolidengan luasan 350 Hektar atau 3.500.000,00 meter persegi (vide PutusanPengadilan Negeri Saumlaki Nomor 02/Pdt.G/2008/PN Sml., Jo.
    Hak milik adalah hak atas tanahyang didalamnya meliputi hak untuk mewariskan, atau hak untuk dapatmemperjualbelikan, memindahtangankan hak atau wilayah petuanan dengancara menyewa atau bahkan memperjualnya kepada pihak luar. Sedangkanhak makan atau hak untuk pemanfaatan adalah hak untuk memanfaatkan ataumemetik hasilnya dari lahan wilayah suatu petuanan. Hak milik diperoleh dariwarisan keturunan dan pembelian atau pertukaran secara adat.
Register : 13-08-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 1/Pid.S/2020/PN Amb
Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
J.W.PATTIASINA,SH.,MH
Terdakwa:
SUSANA A.ELISABETH MAHUSE,SE.MS.I
4120
  • Beta(saksi korban) depan rumah ini tempat sampahkah danpada saat itu saksi korban melihat mulut saudari Vilda Latumetten bergerakdan ada mengeluarkan suara tapi tidak terdengar jelas sambil saudari VildaLatumetten berjalan / melangkah pergi;Bahwa setelah saudari Vilda Latumetten pergi meninggalkan saksi korban,tidak lama kemudian sekitar 5 (lima) menit tibatiba datang Terdakwa danlangsung menghampiri saksi korban sambil Terdakwa mengatakan kepadasaksi korban se (Saksi korban) pung petuanan ini dan
    Beta (saksi korban) depan rumah ini tempat sampahkah danpada saat itu saksi korban melihat mulut saudari Vilda Latumetten bergerakdan ada mengeluarkan suara tapi tidak terdengar jelas sambil saudari VildaLatumetten berjalan / melangkah pergi;Bahwa setelah saudari Vilda Latumetten pergi meninggalkan saksi korban,tidak lama kemudian sekitar 5 (lima) menit tibatiba datang Terdakwa danlangsung menghampiri saksi korban sambil Terdakwa mengatakan kepadasaksi korban se (Saksi korban) pung petuanan ini dan
    dan Vilda menjawab dengan mengeluarkankatakata yang tidak jelas sambil pergi;Bahwa 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi danmengatakan se pung petuanan ini?
    Korban pada Kompleks Tupa Desalatuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;Bahwa saat kejadian, Saksi sementara berada di Salon milik Saksi Korban,duduk diteras dengan Saksi Korban kemudian Saksi melihat Vilda membuangsampah didepan rumah Saksi Korban dan Saksi mendengar Saksi Korbanmengatakan Vilda beta muka rumah ni tempat sampah kah;Bahwa berselang 5 (lima) menit kKemudian Terdakwa datang kearah rumahSaksi Korban dan Saksi mendengar Terdakwa mengatakan Vilda sapayang larang buang sampah di katong petuanan
    Sambil memandang Saksi Korban dan SaksiKorban menjawab barang se sapa, se galojo;Bahwa mendengar perkataan Saksi Korban, Terdakwa menuju ke tempatSaksi Korban sambil berhadapan Terdakwa mengatakan barang sapa yanggalojo, ini beta laki punya petuanan;Bahwa kalimat Terdakwa kemudian dibalas oleh Saksi Korban denganmengatakan Galojo, pelakor, lonte dan sebagainya dan selanjutnya Saksimelihat Terdakwa memegang wajah/muka Saksi Korban dan tibatiba SaksiKorban terjatuh;Bahwa Saksi tidak sempat melihat
Putus : 03-10-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3012 K/Pdt/2010
Tanggal 3 Oktober 2011 — ISAIAS NUSMESE, dkk vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR MALUKU CQ. BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT, dkk
7564 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di Kepulauan Kei dan Tanimbar tidak ada Tanah Dati tetapi yang adadi Kepulauan Kei dan Tanimbar adalah petuanan desa dan petuanan marga.Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 3012 K/Pdt/2010Keseluruhan tanah wilayah desa merupakan petuanan umum di dalampetuanan umum desa tersebut terdapat petuananpetuanan marga ;J.P.
    Setiapmarga dalam satu desa/kampung memiliki petuanannya masingmasing ;e Dalam petuanan marga tersebut, barulah terdapat petuanan keluarga pati,yakni lahan yang dimiliki secara tetap oleh suatu rumah tangga anggotamarga yang bersangkutan, umumnya hanya terbatas untuk keperluanperumahan dalam kampung dan kebun dalam kampung, sementarakawasan kebun luar/tepi kampung dan ladang daur ulang tetaplahmerupakan petuanan marga ;Uraian yang dikemukakan oleh J.P.
    Masingmasing marga tersebut memiliki petuanan sendiri.Begitu pula di Desa Tumbur terdapat 5 (lima) marga yakni marga Twal,marga Manunwembun, marga Lurtuttuan, marga Mudi dan marga Luri AruiDalam. Kelima marga tersebut semuanya memiliki petuanan sendiri ;Dengan demikian, maka status pemilikan tanah adat (tanah petuanan) diDesa Lorulun adalah tanah petuanan marga (soa), bukan tanah petuananmata rumah. Mudi Atas dan Fabumase bukan marga (soa) tetapi bagian darimarga (soa) Mudi Rumyaru.
    Surat Penjernihan Nomor 593/02/SA/DA/91 tanggal 3 Juni 1991, tentangTanah Petuanan Mudi dan Rumyaru (P/TR.2) ;Hal. 25 dari 34 hal. Put.
    Urbanus Titirloloby, Kepala Marga Mandesy Hurlatu ;Keempat orang saksi tersebut telah menerangkan dengan baik mengenaistatus pemilikan tanah adat di Desa Lorulun dan Desa Tumbur, yaknibahwa seluruh tanah wilayah desa merupakan petuanan umum desa dandi dalam tanah desa tersebut terdapat tanahtanah petuanan milikmasingmasing marga (soa); bahwa hak milik atas tanah petuanan adapada marga (soa) dan tidak ada pada mata rumah atau keluarga; bahwamarga Mudi Rumyaru memiliki tanah petuanan yang dikenal denganTanah
Register : 04-06-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PT JAYAPURA Nomor 37/PDT/2021/PT JAP
Tanggal 5 Agustus 2021 — Pembanding/Penggugat I : ABD. JALAL KAMAFANLOL BAHALLE Diwakili Oleh : CHRISTOFFEL TUTUARIMA, SH.
Pembanding/Penggugat II : MUHAMMAD KAMAFANLOL BAHALLE Diwakili Oleh : CHRISTOFFEL TUTUARIMA, SH.
Pembanding/Penggugat III : FATAHA KAMAFANLOL BAHALLE Diwakili Oleh : CHRISTOFFEL TUTUARIMA, SH.
Pembanding/Penggugat IV : ISLAH KAMAFANLOL BAHALLE Diwakili Oleh : CHRISTOFFEL TUTUARIMA, SH.
Pembanding/Penggugat V : ABDUL MUTALIB KAMAFANLOL BAHALLE Diwakili Oleh : CHRISTOFFEL TUTUARIMA, SH.
Pembanding/Penggugat VI : AHMAD KAMAFANLOL BAHALLE Diwakili Oleh : CHRISTOFFEL TUTUARIMA, SH.
Pembanding/Penggugat VII : KARIM KAMAFANLOL BAHALLE Diwakili Oleh : CHRISTOFFEL TUTUARIMA, SH.
Pembanding/Penggugat VIII : JAINUDDIN KAMAFANLOL BAHALLE Diwakili Oleh : CHRISTOFFEL TUTUARIMA, SH.
Pembanding/Penggugat IX : KADER KAMAFANLOL BAHALLE Diwakili Oleh : CHRISTOFFEL TUTUARIMA, SH.
Pembanding/Penggugat X : MUHAMMAD KAMAFANLOL BAHALLE Diwakili Oleh : CHRISTOFFEL TUTUARIMA, SH.
Pembanding/Penggugat XI : SAHAKA KAMAFANLOL BAHALLE Diwakili Oleh : CHRISTOFFEL TUTUARIMA, SH.
Pembanding/Penggugat XII : MUHIDIN KAMAFANLOL BAHALLE Diwakili Oleh : CHRISTOFFEL TUTUARIMA, SH.
Terbanding/Tergugat I : AHMAD WIHEL
Terbanding/Tergugat II : ISMAIL WIHEL
Terbanding/Tergugat III : MOH. SALEH WIHEL
Terbanding/Turut Tergugat I : H. ABDUL JALIL BAHALLE
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. MISOOL ECO RESORT
Terbanding/Turut Tergugat III : YOSEPH PIETER IPSAN IE, SH
7522
  • Dengan demikian kalau yang digugat oleh Para Penggugat dalamperkara awal hanya Abdul Jalil Kamafanlol/Bahalle sendiri adalah sangatkeliru, karena kepemilikan hak dari Petuanan Kamafanlol/Bahalle terhadap ke12 pulau tersebut belum pernah dibagi diantara para ahli waris:5.
    Para Terbanding/Para Terlawan hanyalah mewakili 18 (delapanbelas) Keret/Marga untuk memperjuangkan hak Ulayat/Petuanan Adatberdasarkan kuasa dan dukungan penuh dari seluruh Keret/Marga yang katanya ada dalam Petuanan adat JOJAU GAMTA;b.
    Margamarga yang memberikan surat kuasa kepada Para Terlawanuntuk menggugat Turut Terlawan , adalah rekayasa dari ParaTerbanding/Para Terlawan, karena Para Terbanding/Para Terlawan tidakmempunyai tanah adat di dalam Petuanan adat Marga KamafanlolBahalle;b.
    Bahwa MargaMarga yang memberikan Surat Kuasa kepada ParaTerbanding/Para Terlawan juga tidak mempunyai tanah adat di dalamwilayah atau Petuanan adat Marga Kamafanlol Bahalle, namun merekahanya bermukim atau tinggal di kampung Tomalol, Folley, Limalas,Audam, Atkari, Salafen, Aduwey, Kapatcol dan Magei, yang sama sekalikampungkampung itu berada di luar petuanan adat Marga KamafanlolBahalle;c.
    Bahwa saksi menyatakan Para Terlawan tidak mempunyai tanahadat didalam wilayah petuanan adat Marga/Keret Kamafanlol Bahalle;c. Bahwa saksi menyatakan marga/Keret mereka tidak pernah adahubungan adat maupun tunduk atau berada di dalam petuanan JojauGamta;d. Bahwa saksi semuanya menyatakan mencabut surat kuasa yangdiberikan oleh pribadipribadi yang mengatasnamakan margamargatersebut;e.
Register : 19-05-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Sml
Tanggal 23 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.PRASETYO PURBO, S.H.
2.ANDI ABDURROZZAK RIFAN ADHA, S.H.
Terdakwa:
GOTLIF LUTURMAS Alias OTIS
5418
  • Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapanPenuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATUBahwa ia terdakwa Gotlif Luturmas alias Otis pada hari Minggutanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIT atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2020, bertempat di jalan TransYamdena tepatnya di Petuanan
    Melanton Luturmas Alias Tomi dibawah janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 bertempat dijalanTrans Yamdena di petuanan desa Arma Kecamatan NirunmasKabupaten Kepulauan Tanimbar telah terjadi kecelakaan lalu lintas; Bahwa kecelakaan yang terjadi tersebut merupakan kecelakaantunggal yang dialami oleh mobil pick up milik Badan Usaha Milik DesaWaturu dengan nomor Polisi B 9403 PAK berwarna hitam yangdikemudikan oleh terdakwa Gotlif Luturmas Alias Otis
    Namun saat itu Saksi sampaikankepada Terdakwa agar kembali setelah selesai ibadah dan Terdakwakembali sekitar pukul 12.00 WIT untuk berangkat ke desa Manglusi.Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIT Saksi dihubungi oleh SekretarisDesa Waturu yang mengabarkan bahwa mobil milik Saksi mengalamikecelakaan dijalan Trans Yamdena di petuanan desa Arma KecamatanNirunmas Kabupaten Kepulauan Tanimbar; Bahwa setelan Saksi pergi ke lokasi kecelakaan Saksi mendapatimobil dalam posisi terbalik dengan sisi sebelah
    Elia Yanubi alias Eli yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 14.00WIT bertempat dijalan Trans Yamdena tepatnya di Petuanan DesaArma, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar telahterjadi kecelakaan; Bahwa kecelakaan yang terjadi saat itu adalah kecelakaan tunggalmobil pick up yang Saksi tumpangi bersama dengan korban ThomasBatkunda dan dikemudikan oleh terdakwa Gotlif Luturmas; Bahwa pada awalnya pada hari itu
    Sekitar pukul13.30 WIT pada saat perjalanan pulang dari Larat di Petuanan desa Armatibatiba mobil yang Terdakwa kemudikan hilang kendali lalu tergulingsebanyak 2 (dua) kali hingga keluar dari jalan dan menabrak walang milikwarga sekitar hingga mobil dalam posisi miring dengan bagian kananberada pada tanah; Bahwa Terdakwa terlempar dari mobil dan sempat pingsan namunsetelan sadar Terdakwa langsung menolong saksi Elia Yanubi alias Eliuntuk mengeluarkan Thomas Batkunda dari mobil dan sekitar 30 (tigapuluh
Register : 21-01-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PN SORONG Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Son
Tanggal 3 Maret 2021 — ABD. JALAL KAMAFANLOL/BAHALLE, dkk sebagai Para Pembanding semula Para Pelawan ; Melawan: AHMAD WIHEL, dkk sebagai Para Terbanding semula Para Terlawan ; Dan 1. H. ABDUL JALIL BAHALLE sebagai Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I; 2. PT. YELLU MUTIARA, sebagai Turut Terbanding II sebagai Turut Terlawan II;
9447
  • Dan sangat jelas Para Terlawan hanyaselaku ahli waris dari keturunan seorang JOJAU dari GAMTA sukuME atau MATMAT yakni BANGKAHULU WIHEL yang berkuasapada petuanan adat JOJAU GAMTA.
    Dengan demikian Para Terlawan harusmembuktikan baik secara adat maupun menurut hukum positiftentang pengakuan Keret/Marga dari 18 (delapan belas) margaitu untuk tunduk di dalam Petuanan Adat JOJAU GAMTA, dansejak kapan Bangkahulu Wihel ini berkuasa pada PetuananAdat Jojau Gamta.
    Selanjutnya Para Terlawan menyatakan didalam perkara iniselaku Keret/Marga tertinggi dalam Petuanan adat JOJAUGAMTA mewakili 18 (delapan belas) Keret/Marga untukmemperjuangkan Hak Ulayat/Petuanan Adat ..... dari dalil iniperlu dipertanyakan sejak kapan dan dimana 18 (delapan belas)marga ini pernah duduk bersama atau menggelar acara adatuntuk mengangkat Para Terlawan sebagai Keret/Marga tertinggidalam Petuanan adat JOJAU GAMTA mewakili Keret/MargaHalaman 35 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08
    /Padt.Plw/2020/PN Son14.untuk memperjuangkan Hak Ulayat/Petuanan Adat, terhadaphal ini haruslah dibuktikan kebenarannya secara hukum baiksecara adat maupun hukum positif.
    /Petuanan Adatberdasarkan kuasa dan dukungan penuh dari seluruh Keret/Margayang ada dalam Petuanan adat JOJAU GAMTA di Pengadilan NegeriSorong.Bahwa hal ini Turut Tergugat menolaknya karena kedudukan ataukapasitas (legal standing) Para Terlawan sangat bertentangandengan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku Il Edisi 2007Halaman 37 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Padt.Plw/2020/PN Son18.hal 5354, dimana Para Pelawan hanya mewakili Keret/Marga
Putus : 21-10-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1409 K/Pdt/2014
Tanggal 21 Oktober 2014 — BONIFAXIUS SILOOY, dan kawan melawan 1. PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR MALUKU, dan kawan-kawan dan JACOB WAAS, dan kawan-kawan
7968 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa secara turun temurun sejak dari datukdatuk Penggugat sampaikepada Penggugat, areal petuanan/hak ulayat (beschikkingsrecht)sebagaimana dimaksud pada posita gugatan butir 1 diatas tetap dikuasaisecara aman dan tentram;Bahwa tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa sepersetujuan terlebihdahulu dari Penggugat sebagai pemilik atau Penguasa petuanan/hakulayat (beschikkingsrecht) sebagaimana dimaksud pada posita gugatanbutir 1, ternyata dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 14Nopember 1956 Nomor
    1/1956 berikut dengan Surat Perjanjian SewaMenyewa tanggal 10 Oktober 1967 Nomor 3/1967, Tergugat telahmenyewakan kepada Tergugat II sebagian dari areal petuanan/hakulayat (beschikkingsrecht) milik Penggugat tersebut, yaitu seluas 28.075m?
    Bahwa objek sengketa bukanlah sebahagian dari petuanan TergugatIntervensi , sehingga Tergugat Intervensi I, tidak berhak untuk menuntutdan memperoleh ganti rugi apapun atas objek sengketa;8.
    Ali Boediarto, S.H.,: Kompilasi KaidahHukum Putusan Mahkamah AgungHukum Acara PerdataMasaSetengah Abad, Penerbit Swara Justitia Jakarta, cetakan pertamaSeptember 2005 halaman 89)"3) Bahwa selain itu petuanan/ulayat yang merupakan warisan dari suatuNegeri seperti halnya Petuanan/Ulayat Negeri Amahusu (penggugatasal) telah ditetapkan oleh Yurisprudensi;4) Bahwa "Menurut Hukum Adat suatu gugatan terhadap harta warisantidaklah berlaku lembaga kadaluarsa, rechtsverwerking" (M.A.
    Putusan Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 11 Nopember2013, Nomor 30/PDT/2013/PT.MAL yang sementaradimohon Kasasi oleh Pemohon Kasasi, secara hukumberada di Petuanan Negeri Urimessing dan bukan berada diPetuanan Negeri/Desa Amahusu;Bahwa oleh karena objek sengketa Putusan PengadilanNegeri Ambon tanggal 20 Maret 2013, Nomor 21/Pdt.G/2011/PN.AB jo.
Putus : 10-01-2013 — Upload : 19-06-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 439 PK/Pdt/2011
Tanggal 10 Januari 2013 — MADE RAHMAN MARASABESSY, S.H. vs ALFRED SHANAHAN TENG, dk
3619 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut ternyata bahwa PemohonPeninjauan Kembali dahulu Penggugat telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 03/Pdt.G/2010/PN.Ab. tanggal 30 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap,dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugatdengan posita gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas 2 Ha (dua hektar), yangterletak di atas tanah Dati Tumalahu milik keluarga Nurlette dalam wilayah Petuanan
    telah mengeluarkan beberapa penetapan yang berkaitan dengan kepemilikkanTanah Dati Nuriette yang terletak di Petuanan, Desa Batu Merah, yang dapat Penggugaturaikan tersebut di bawah ini;Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Ambon telah mengeluarkan Penetapan denganNomor 01/Pen.KPN/2004/PN.Ab. tanggal 05 Maret 2004, setelah Membaca,Menimbang dan Mengingat Pasal 206240 dan Pasal 258 Rbg dan Ketentuanketentuanlainnya yang bersangkutan, maka oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon:Menetapkan: Menerima permohonan
    (BuktiP.12);Bahwa kepemilikan sebidang tanah pekarangan seluas 2 Ha (dua hektar) olehPenggugat, yang terletak di atas Tanah Dati Tumalahu milik keluarga Nurlette dalamwilayah Petuanan, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, KotaAmbon, juga diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa Batu Merah,Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Nomor 32/BT/Sket/VII/2004, tanggal 02 Juli 2004.
    ,jo putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 09/Pdt.G/2006/PN.Ab. tertanggal 22Maret 2006, yang terletak di atas Tanah Dati Tumalahu milik keluarga Nurlette dalamwilayah Petuanan, Desa Batu Merah, Kota Ambon (karena alamat objek sengketa yangterletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pandan Kasturi, Kota Ambon,sebenarnya beralamat di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon), yangjuga alamat dimana tanah seluas 2 Ha (dua hektar) milik Penggugat terletak;Bahwa yang mana di atas tanah Penggugat
    (sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima meter persegi), yang saat inidi atasnya telah melekat objek sengketa (Sertifikat Nomor 203 tertanggal 09 Juni1998 dan Gambar Situasi Nomor 21/1998) milik Tergugat I, yang berada di atastanah milik Penggugat seluas 2 Ha (dua hektar), yang terletak di atas tanah DatiTumalahu milik keluarga Nurlette dalam wilayah Petuanan, Desa Batu Merah,Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;Memerintahkan Tergugat IT untuk segera memproses Sertifikat Hak Milik atasnama Penggugat,
Register : 20-10-2017 — Putus : 17-01-2018 — Upload : 07-03-2018
Putusan PT AMBON Nomor 45/PDT/2017/PT AMB
Tanggal 17 Januari 2018 — 1. TITUS RUMANGUN, 2. HERMAN RUMANGUN, 3. JOHANIS BOSCO RUMANGUN, 4. JOSEPH RUMANGUN, sebagai Pembanding semula Penggugat ; M e l a w a n 1. Pemerintah Desa/Ohoi Faan, sebagai Terbanding I semula Tergugat I ; 2. Pemerintah Desa/Ohoi Wearlilir, sebagai Terbanding II semula Tergugat II ; 3. Pemerintah Republik Indonesia C.q Presiden Republik Indonesia C.q Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia C.q Gubernur Maluku, C.q Pemerintah Daerah Maluku Tenggara, sebagai Terbanding III semula Tergugat III ;
12035
  • Tanah kedua yang disebut tanah Ohoi dengan luas 6.264 M (enam ribu dua ratus enam puluh empat meter persegi) : Sebelah Utara berbatas dengan Henricus Rettob ; Sebelah Selatan berbatas dengan Wilhelmus Rettob ; Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Adat ; Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Adat Rangmetan ;Tanah Sengketa B ;Yang terletak dalam petuanan Desa/Ohoi Faan Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara adalah benar merupakan bagian dari tanah
    (enamribu dua ratus enam puluh empat meter persegi), dan terletak didalam petuanan atau wilayah Ohoi/Desa Faan Kecamatan Kei KecilKabupaten Maluku Tenggara, dengan uraian batasbatasnyasebagai berikut :A. Tanah pertama yang disebut tanah Ohoi dengan luas 31.654 M?
    atau tanah petuanan;(Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Tual mana, telahdiperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No.23/Pdv/2011/PT.Mal tanggal 03 Agustus 2011) akan diajukansebagai Surat Bukti dalam perkara ini ;.
    Desa/Ohoi Faan dan OhoiWearlilir dengan batasbatasnya sebagaimana tersebut diatasmerupakan tanah Petuanan milik bersama masyarakat Desa/OhoiFaan dan Ohoi Wearlilir yang dikuasai secara bersamasama(Communal) yang digarap secara terusmenerus tanpa terputusputus dan oleh para pemilik menjuallepas seluas 952.408 M?
    Putusan Nomor 45/ PDT/ 2017/PT AMBmemperhatikan/menjaga batasbatas tanah adat RangmetanPetuanan Ohoi/Desa Faan dan Wearlilir serta melindungi hakhakpribadi yang ada di dalamnya sebagaimana juga Tuan Tan/ToranNuhu yang ada di OhoiOhoi/ DesaDesa yang memiliki Petuanan diKepulauan Kei ini.
    Rangmetan yang terletak di dalam petuanan atauwilayah Ohoi/Desa Faan Kecamatan Kei Kecil Kabupaten MalukuTenggara, dengan uraian batasbatasnya sebagai berikut :1.
Register : 22-12-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PT AMBON Nomor 101/PDT/2021/PT AMB
Tanggal 20 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : Petrus Jansen Dkk Diwakili Oleh : Irvan Bonar Bangun Hasahatan Butarbutar, S.E., S.H.
Terbanding/Tergugat I : Pemerintahan Provinsi Maluku cq Pemerintahan daerah Kabupaten Aru Diwakili Oleh : DHIMAS SAPUTRA, S.H. Dkk
Terbanding/Tergugat II : Kementerian Perhubungan Republik Indonesia cq Dirjen Perhubungan Udara cq Unit Penyelenggara bandara udara dobo Diwakili Oleh : Hugo dkk
Terbanding/Tergugat III : Max Simon Barends Diwakili Oleh : Dr. Adolof Seleky, S.H.,M.H.
Terbanding/Tergugat IV : Dominggus Barends Diwakili Oleh : Dr. Adolof Seleky, S.H.,M.H.
Terbanding/Tergugat V : Izaac O. Barends Diwakili Oleh : Dr. Adolof Seleky, S.H.,M.H.
15476
  • Bahwa, Dalam Hukum Adat Petuanan Desa / Negeri Wangel dan MasyarakatAdat Maluku pada umumnya, menggunakan sistem garis keturunannyamenggunakan sistem PATRILINIAL yaitu Marga yang diturunkan dari garisketurunan Bapak / Ayah ;. Bahwa, (Alm.) DATUK MANLAKI JANSEN, Selaku PATI (PERTAMA) Desa/ Negeri Wangel telah menguasai Tanah adat Petuanan Desa / NegeriWangel, sampai dengan Keturunan turun temurun yaitu anak Lakilakinya(Alm.)
    Maluku, Dengan BatasBatas sebagai berikut :e Sebelah Utara : Jalan Raya;e Sebelah Timur : Tanah Adat Petuanan Desa Wangel:;eSebelah Selatan : Tanah Adat Petuanan Desa Durjela;e Sebelah Barat : Tanah Adat Petuanan Desa Wangel;12. Menyatakan sah dan berharga bahwa Para PENGGUGATLU,UI,IV,V, memberikan bagian dari hasil Pembebasan Tanah Bandaraudara Rar Gwamar Dobo, untuk hak anak Perempuan dari keturunan(Almh) GARSIA JANSEN, berdasarkan Hukum adat yang berlaku diKab.Kepulauan Aru ;13.
    Bahwa, Surat Keterangan Tanah (SKT) kepala Desa Wangel, tanggal 08September 2020, berdasarkan Pemetaan tanah adat Petuanan Desa /Negeri Wangel seluas + 2.300 hektar, Para Pembanding / Para Penggugat,Memasukan dalam Gugatan sebagai bukti yang mendukung Dasar Riwayatkepemilikan Para Pembanding / Para Penggugat, sebagai Para Ahli Waristurun temurun (marga Jansen) dari keturunan Datuk Manlaki Jansen Pati (pertama) dan Alm.Lebisin jansen Pati Il (kedua) sebagai Penguasa / tuantanah wilayah Petuanan adat
    Bahwa, Terhadap tanah Petuanan Desa / Negeri Wangel Objek sengketaseluas + 2.300 hektar, dan Tanah Objek Sengketa Tanah Bandara RarGwamar seluas + 200.300 Hektar atau 20,03 Hektar, hanya Pihak ParaTerbanding III,IV dan V / Tergugat III,IV dan V yang bertentangan dengantidak mengakui tanah adat petuanan Desa / Negeri Wangel milik turuntemurun Para Pembanding / Para Penggugat ;Halaman 50 dari 58 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2021/PT AMB8.
    Maluku, Dengan BatasBatas sebagai berikut :e Sebelah Utara : Jalan Raya;e Sebelah Timur : Tanah Adat Petuanan Desa Wangel:;e Sebelah Selatan : Tanah Adat Petuanan Desa Durjela;e Sebelah Barat : Tanah Adat Petuanan Desa Wangel;12. Menyatakan sah dan berharga bahwa Para PENGGUGAT 1,II,III,IV,VMemberikan bagian dari hasil Pembebasan Tanah Bandara udara RarGwamar Dobo, untuk hak anak perempuan dari keturunan (Almh) GARSIAJANSEN, berdasarkan Hukum Adat yang berlaku di Kab.Kepulauan Aru ;13.
Register : 05-09-2009 — Putus : 20-12-2010 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 17/ PDT.G/2009/PN.SML
Tanggal 20 Desember 2010 — 1. MATHIAS MASLAMER SUSANAMAN WATUNGLAWAR ; 2. PETRUS LUNGANEPAT ; 3. MARTINUS IVAKDALAM, S.Ag; 4. BALTHASAR WATUNGLAWAR, S.Pd.MAP Vs 1. POLI RANGKORE ; 2. BEREK RANGKORE ; 3. TANCE RANGKORE ; 4. MARIA KOISIN DAN 1. WENSESLAUS BATMOMOLIN ; 2. ISIDORUS RANGKORE ; 3. BLASIUS BATMOMOLIN; 4. DOMINIKUS RANGKORE; 5. MODESTUS BATMOMOLIN; 6. FREDERIKUS RANGKORE; 7. KAITANUS IRIANTO BATMOMOLIN
8331
  • Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris Maslamer Lunganepat sebagai Mangfaluruk atas Petuanan Tanah Lakateru bersama dengan Keluarga Rangkore dan Keluarga Batmomolin;
    Dahulunya tanahtanah dalam petuanan Desa Ollilitdikuasai atau dihaki oleh Marga/Keluarga tertentu,16namun saat ini semua tanah dalam petuanan Desa Olilit,telah disatukan kedalam satu kesatuan petuanan Desayang dikuasai langsung oleh Kepala Desa sebagai KepalaPersekutuan Hukum Adat dan keluarga/marga yangdulunya menguasai/menghaki tanah tidak lagimempunyai untuk melakukan perbuatan hukum atastanah apabila tanah yang dikuasai dahulu oleh marga/keluarga dijual kepada pihak ketiga;.
    Dengan batasbatas tanahsebelah :20 e Utara : Petuanan Desa Ollilit; Selatan : Petuanan Desa Olilit; Timur : Sdr. Dionisius Boina ( Almahrum ); Barat : /Petuanan Desa Olilit. Selanjutnya disebutsebagai obyek sengketa; .
    TIMUR) berkuasa diatas tanah petuanan TUTUNRESI disebelah Timur.
    NamaLangamningeng ialah Datuk Penggugat Intervensiyang bernama almahrum Ratwamel AwanamanBatmomolin (Arat ) dengan adikadiknya waktumerintis batas tanah petuanan Lakteru ketikaSampai ditempat tersebut burung elang sedangmembuat sangkarnya sehingga tempat itu diberinama Langamningeng yang merupakan bataspetuanan Lakteru dibagian timur.
    Menyatakan Tanah Objek Sengketa sebagai bagiandari Tanah Adat Petuanan Desa Olilit, dan sebagaiMangfaluruknya adalah KeluargaRangkore;7. Menyatakan tuntutan pembayaran ganti rugi yangkepada Para Tergugat Intervensi 1 s/d 5 adalah nihil dantidak beralasan hukum;8.
Register : 23-08-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT AMBON Nomor 38/PDT/2018/PT AMB
Tanggal 22 Oktober 2018 — Pembanding/Terbanding/Tergugat II : KUNDRAT F. WIRTHA Diwakili Oleh : YAFET L. SAHUPALA, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : JOHANIS LICO Diwakili Oleh : YAFET L. SAHUPALA, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat IV : METUSAEL TANODY Diwakili Oleh : YAFET L. SAHUPALA, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat V : FILEKS KWUWULAY Diwakili Oleh : YAFET L. SAHUPALA, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR MALUKU Cq. PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT Diwakili Oleh : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR MALUKU Cq. PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
Terbanding/Pembanding/Penggugat : FRITS HOSEA GASPAR POROE Diwakili Oleh : FRITS HOSEA GASPAR POROE
Terbanding/Tergugat I : IZAK A. LICO
Terbanding/Tergugat VII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR MALUKU Cq. PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
140179
  • Bahwa Penggugat adalah keturunan atau ahli waris yang sah dari AlmarhumMoyang LEWANRUPRUPDELI WEWARLAIWEWEWAR, yang semasahidupnya, adalah Marna/Bangsawan dari Moa Barat, yang disebut dengannama MSAWNA, yang merupakan pemilik dari tanah petuanan Moa Barat,yang didalamnya terdapat tanah petuanan bekas Negeri Toinaman seluas +4000 Ha (Hecto Are), yang terletak di Moa Barat, Kecamatan Moa,Kabupaten Maluku Barat Daya;1.
    Bahwa oleh karena Penggugat adalah keturunan atau ahliwaris yang sahdari Almarhum Moyang LEWANRUPRUPDELI WEWARLAIWEWEWAR,yang adalah pemilik dari tanah petuanan Moa Barat, yang didalamnyaterdapat tanah petuanan bekas Negeri Toinaman seluas + 4000 Ha (HectoAre), maka secara hukum Penggugat adalah merupakan Pemilik yang sahterhadap tanah petuanan bekas Negeri Toinaman seluas + 4000 Ha (EmpatRibu Hecto Are), yang terletak di Moa Barat, Kecamatan Moa, KabupatenMaluku Barat Daya, dengan batasbatas, sebagai
    , dan karenanya,Penggugat tidak dapat membuktikan dalildalilnya tersebut di atastermasuk namun tak terbatas pada luas dan letak petuanan bekas NegeriToinaman dan objek sengketa dalam persidangan perkara tersebut;5.
    atas petuanan bekas NegeriToinaman, dan karenanya Tergugat menyerahkan Objek sengketa kepadaPemerintah RI cq.Tergugat VI.
    perundangundangannya, ataukah kepemilikan petuanan bekasNegeri Toinaman dan/atau objek sengketa menurut sistem hukum karanganPenggugat semata?