Bahwa Tergugat menolak keras seluruh dalil gugatan Penggugat, kecualiterhadap halhal yang secara tegastegas diakui kebenarannya, sepanjangtidak bertentangan dengan dalil Jawaban Pertama Tergugat;Tidak dilbenarkan perubahan gugatan terhadap hal yang prinsi dalamposita dan merugikan Tergugat2.

Mengenai penyebutan Merk Kulkas, hal itu bukan persoalan halyang prinsi Akan tetapi yang paling pokok dirumah Tergugat ada sebuahKulkas dua pintu, dimana barang tersebut Penggugat dan Tergugatsebagai harta bersama;Hal. 19 dari 69 hal.

Bahwa dengan demikian, telah terbukti bahwa JudexFacti Tingkat Pertama telah melakukan pelanggaranterhadap prinsi FAIR TRIAL ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapatBahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,karena ternyata tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruanyang nyata dari Judex Juris dalam memeriksa dan mengadiliperkara a quo ;Bahwa demikian pula alasan alasan pengajuan pendapatAhli tidak dapat dikategorikan sebagai NOVUM dan tidakdikenal dalam pengajuan

APSL yang mengalami kerugian akibat perbuatan merekaterdakwa;Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat, bahwaterhadap renopasi kantor kepala desa dan tapal batas telah dilaksanakan, hanyamengenai ijin prinsi pembukaan lahan perkebunan yang belum terlaksana;2. Saksi ARIA FAJAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SIDARMAN dan Terdakwa M.

tanggal 16 Maret 2015 tidak disebutkankedudukan hukum para penggugat secara jelas apakah Jamilah dkksebagai penggugat sangat tidak jelas dan bahkansecara nyatadalam gugatan penggugat tertanggal 09 Februari 2015 kemudiandiperbaiki dengangugatan tertanggal 16 Maret 2015seluruh materidalam pokok perkara maupun petitum gugatan sudah dirubah, Hal 45 dari 66 Hal putusan Nomor 3/PDT/2017/PT KALBARsedangkan menurut Hukum Acara Perdata, perubahan gugatantidak dapat dilakukan terhadap hal yang bersifat pokok/prinsi

Pemohon akanterlebih dahulu memberikan pandangan tentang Laporan Polisitertanggal 24 Oktober 2019, dimana apabila dihubungkan denganSurat Perintah Peyidikan Nomor : Sp.Sidik/427/X/Res.1.24/2019/Reskrim, juga ditetapkan pada hari dantanggal yang sama yaitu pada tanggal 24 Oktober 2019, danpenetapan status Tersangka juga ditetapkan pada hari dan tanggalyang sama pula yaitu pada tanggal 24 Oktober 2019, sehinggaperihal sebagaimana dimaksud menjadi aneh menurut ParaPemohon, karena prinsip kehatikehatian, prinsi

Bahwatindakan Pemohon dengan menggunakan program pemerintahdalam kapasitasnya sebagai petahana melanggar prinsi fairPlay, sehingga tidak bisa semata mata disandarkan pada dalilsebuah program menguntungkan dan merugikan salah satupasangan calon;Halaman 65 dari 81 halaman. Putusan Nomor 06 P/PAP/20186.

Seluas 5.732,16 Ha Di Daerah Ekor, KecamatanWasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, dan KeputusanBupati Halmahera Timur Nomor 188.45/70/540/2007 tentangPencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor188.45/32/545/2007 Dan Pemberian izin Kuasa PertambanganEksplorasi Kepada PI Kemakmuran Pertiwi TambangBerdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor540/KEP/66/2005, seluas 9.555 Ha Kecamatan Wasile Selatan,Kabupaten Halmahera Timur, tetapi yang masih harus diperhatikanadalah adanya syarat Izin Prinsi

, maka benar tanah yang disurveybenarbenar miliki atas nama Tergugat dengan menunjukkan sertifikathak milik tersebut kepada Tergugat Il.Bahwa Tergugat II sangat berpoedoman pada prinsip kehatihatian dalammenyalurkan kredit kepada para debitur, dengan demikian prinsip 5C telahditerapbkan Tergugat Il kepada seluruh calon Debitur yang akanmengajukan permohonan kepada Tergugat Il, namun perlu kita pahamiadalah prinsi 5C bukan merupakan bersifat imperative untuk dilakukanseluruhnya, akan tetapi salah

kaburnya gugatan Penggugat adalah pada perbaikangugatan tanggal 16 Maret 2015 tidak disebutkan kedudukan hukumpara penggugat secara jelas apakah Jamilah dkk sebagaipenggugat sangat tidak jelas dan bahkansecara nyata dalamgugatan penggugat tertanggal 09 Februari 2015 kemudiandiperbaiki dengangugatan tertanggal 16 Maret 2015seluruh materidalam pokok perkara maupun petitum gugatan sudah dirubah,sedangkan menurut Hukum Acara Perdata, perubahan gugatantidak dapat dilakukanterhadap hal yang bersifat pokok/prinsi

Selanjutnya mengikutiparadigma Negara hukum yang berbasis pada prinsi Negara kesejahteraan, yangmana Negara secara moral tidak sepatutnya memperoleh keuntungan dariwarganegaranya tanpa dibarengi kontra prestasi. Bahwa senyatanya terdakwatelah meminjam dana sebesar Rp. 20 juta dari hasil korupsi dari perkara iniwalaupun faktanya terdakwa telah mengembalikan dana tersebut kepadaBendahara Desa.

Pelangan PermaiIndah yang sejatinya belum mempunyai legitimasi dan belummendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan hak Asasi Manusiadahulu Menteri Kehakiman Repulbik Indonesia, maka Ijin Prinsip danIjin Lokasi tersebut diterbitkan atas dasar data tidak akurat/keliruyang diterima oleh Turut Tergugat Il, dengan demikian menjadicacat hukum, tidak sah dan tidak mempuyai kekuatan mengikat;Bahwa oleh karena jin Prinsi dan jin Lokasi cacad hukum, tidak sahdan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka

HirmanRahayu Rivano (Tergugat II Intervensi) sebagai Subjek Pemegang Hak.Selain menerima peralihan Yuridis yang dilaksanakan berdasarkanAsas Pembeli Yang Beritikad Baik, maka dalam proses jual belltersebut (peralinan hak bidang tanah dalam Objek Sengketa TataUsaha Negara a quo) tentunya guna menjalankan Prinsi Jual Beli YangWajar maka Tergugat II Intervensi telah pula menerima peralihan Fisikatas bidang tanah yang dibelinya tersebut, bahkan sampai saat ini punfisik bidang tanah yang termuat dalam

Pelangan PermaiIndah yang sejatinya belum mempunyai legitimasi dan belummendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan hak Asasi Manusiadahulu Menteri Kehakiman Repulbik Indonesia, maka Ijin Prinsip danIjin Lokasi tersebut diterbitkan atas dasar data tidak akurat/keliruyang diterima oleh Turut Tergugat Il, dengan demikian menjadicacat hukum, tidak sah dan tidak mempuyai kekuatan mengikat;Bahwa oleh karena jjin Prinsi dan lin Lokasi cacad hukum, tidak sahdan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka

audit intern berupa. eopersetujuan ; Bahwa ada 4 biaya mata anggaran didalam PDAMmeliputi: biaya pengolahan air, biaya sumber air,biaya distribusi dan biaya umum, dana representatifmasuk ke dalam biaya umum ; Bahwa untuk biaya pengolahan air, biaya sumber air,biaya distribusi diaudit general sedangkan danarepresentatif tidak diadit hanya bentukpertanggungjawabanya berupa kuitansi penerimaangzNuangg saja dari bagian keuangan ; Qo Bahwa prosedur pengeluaran yang RAD. lamsistem akuntansi dikenal 3. prinsi

namun dalam konteks kesarjanaanhukum Ahli dapat saja menjelaskan mengenai hukum Ketenagakerjaan danPerseroan Terbatas;Bahwa menurut Ahli, terkait jabatan Direksi dalam Perusahaan Terbatasmaka harus tunduk pada aturan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas akan tetapi dalam aktivitasnya tunduk padahukum positif lainnya;Halaman 45 dari 88 Putusan Nomor 449/Pid.B/2020/PN Jkt.PstBahwa menurutAhli, sesuai ketentuan Pasal 95 UndnagUndang PerseroanTerbatas, dan dalam konteks penerapan prinsi

Majelis Hakim hanya mendasarkan penafsirannya atas pengertian"unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian4.7.Negara" dengan menafsirkan bahwa Terdakwa melakukanperbuatan tersebut karena jabatannya selaku Kepala kantor POSJakarta Taman Fatahillah dan telah mendapat IZIN dari atasannyayaitu KANWIL POS IV, sementara penafsiran Majelis Hakimtersebut telah rtentangan dengan prinsi ngdianut hukumpidanayaitu "asas vooltoid karena perbuatan Terdakwa yangdengan melawan hukum memperkaya orang lain

dikuasai oleh Tergugat II (Terbanding II) ;Bahwa lebih lanjut dalam dalil gugatannya Pembanding dahuluPenggugat pada pokoknya menyatakan tindakan Perbuatan MelawanHukum dari Terbanding dan Terbanding II dengan tidak dapatmenunjukkan rincian biaya operasional penggunaan sejumlah uang yangdikirimkan Penggugat (Pembanding) kepada Tergugat II (Terbanding II) maka dari itu terkait percampuran sejumlah uang sebagaimana didalilkanMajelis Hakim tingkat pertama sangat tidak benar dan bertentangandengan prinsi

125 Putusan Nomor: 797/Pdt.G/2020/PN.SbyMenimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut olehTergugat Rekonpensi telah mengajukan tanggapan dalam replik dan dan duplikyang selngekapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaanperkara a quo;Menimbang, bahwa guna membuktikan bantahannya maka TergugatRekonpensi dan II telah mengajukan bukti yang disatukan dalam konpensi:;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mepertimbangkangugatan rekonpensi sebagai berikut;Menimbang, bahwa prinsi

kerugian Keuangan Negara tersebut adalah merupakanPutusan Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm Hal 103 dari 155perbuatan tanpa hak/perbuatan melawan hukum karena bertentangandengan Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan APBN pasal 12 ayat(2) yang berbunyi : Belanja atasbeban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak danbukti bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran dan juga pasal5b Perpres No.54 Tahun 2010 yang berbunyi : bahwa pengadaanbarang/jasa salah satunya menerapkan prinsi