Konvensi telah bercerai denganPenggugat Konvensi dengan Cerai Talak di mana amarnya tidak disebutkanhakhak Penggugat Konvensi sebagai akibat Talak meskipun dalampertimbangannya tidak ada pernyataan dari majelis hakim bahwa Penggugattelah nusyuz.halaman 39 dari43 halamanPutusan Register Nomor 1505/Pdt.G/2014/PA.MdnMenimbang, bahwa alat buktiT.3 sampai dengan T.12 dapat diterimasebagai alat bukti dan berdasarkan alatalat bukti tersebut terbukti bahwaTergugat Konvensi mengidap penyakit jiwa dan secara priodik

tersebut mempunyai tugas dan kewajibansebagaimana diatur dalam kontrak dan sebagaimana terurai dalam ketentuanPeraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Lampiran II huruf A angka10c point 2) qsub (2), antara lain :1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan hargayang telah ditentukan dalam kontrak;2. meminta fasilitasfasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untukkelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara priodik

ketentuanMurjani Sampit tersebut mempunyai tugas dan kewajibanHalaman 35 dari 64 hal Put No.08/PID.SUSTPK/2014/PT.PLK.Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Lampiran Il huruf Aangka10c point 2) qSU1.b (2), antara lain :menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan hargayang telah ditentukan dalam kontrak;. meminta fasilitasfasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untukkelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara priodik

Para Penggugat;Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Cbi Objek Sengketa belum hapus tanahnya dan jatun kepada Negarakarena pencabutan hak karena penyerahan karena sukarela olehpemiliknya karena ditelantarkan karena ketentuan Pasal 21 Ayat 3dan Pasal 26 Ayat 2 maupun karena musnah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 27 Huruf a angka 1,2 dan 3 serta huruf b, Para Penggugatmembayar : SPPT PBB NOP Nomor : 32.03181.005.000.1387.7tercatat atas nama Mahi Bin Idi secara berkala dan priodik

peraturan batas tanah;e Pasal 20 mengenai pengukuran dan pemetaan bidang tanah danpembuatan peta pendaftaran;e Pasal 21 mengenai pembuatan daftar tanah;e Pasal 22 mengenai pembuatan surat;e Pasal 23 mengenai pembuktian hak baru;e Pasal 24 s/d Pasal 28 mengenai pembuktian hak lama;Bahwa dalam hal ini juga telah mengabaikan Peraturan MenteriAgraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor 03 Tahun 1997 tentangKetentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu :e Pasal 7576 Mengenai Permohonan tanah secara Priodik

Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara priodik kepada PPK;2. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwalpelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;3.

GAMRI GENISA, Terdakwa selakuKontraktor Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi PembangunanJembatan Bamba juga tidak melaksanakan kewajibannya sehinggatidak sesuai dengan SyaratSyarat Umum Kontrak (SSUK) yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak dimanaTerdakwa selaku kontraktor pelaksana tidak melaporkanpelaksanaan pekerjaan secara priodik kepada PPK, Terdakwaselaku kontraktor pelaksana tidak melaksanakan dan menyelesaikanpekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab danmelakukan

Pegawai Kantor Pusat PT Pelindo IV (Persero), diberi tanda P.11 ;Fotocopy Surat Direktur Personalia Dan Administrasi Umum SeniorManager Sumber Daya Manusia PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)Nomor : 1/KP.107/1/P1.IV2003 tanggal 25 Pebruari 2003, Perihal :Penjelasan Atas Masa Priodik, Kepada General Manager PT (Persero)Pelabuhan Indonesia IV Manokwari, diberi tanda P.12 ;Fotocopy Surat Senior Manager Sumber Daya Manusia PT.

Melaporkan penyelesaian kegiatan tersebut secara priodik kepadaKepala Kantor Pertanahan Kota Ternate.Bahwa segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaankegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Kantor Pertanahan Kota Ternate Tahun Anggaran 2007 sesuaidengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota TernateNomor 02 Tahun 2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang PenetapanKordinator, Penanggungjawab Dan Staf Administrasi KegiatanPembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan

Semua pelaksanaan sudah dilaporkan secara priodik (setiap pencairan) triwulan dan akhirtahun (sebagaimana laporan terlampir) kesemuanya di Acc dan atau ditandatangani olehatasannya;9. Secara structural, Sekretaris daerah Kota Mojokerto tidak pernah memberikan sanksikepada terakwa Ulifah dalam pelaksanaan penggunaan dana cukai (sesuai dengan saksi ahlidari LKPP kalau ada penyalah gunaan tentu ada sanksinya baik lisan maupun tertulis)10.

maskanpenggugat sebesar Rp 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) yangdiberikan kepada penggugat sesaat tergugat mengucapkan ikrar talak terhadappenggugat;10 Menyatakan bahwa penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anakpenggugat dan tergugat yang bernama Anak I, umur 2 tahun;11 Menghukum tergugat untuk memberi nafkah anak penggugat dan tergugattersebut pada poin 12 sampai dewasa minimal sebesarRp 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang diberikankepada penggugat secara priodik

BPN No. 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 yaitu ; Pasal 75 76 mengenai Permohonan Tanah Secara Priodik ;Pasal 82 s/d 85 mengenai Pengumpulan dan Penelitian Data YuridisBidang Tanah ;Pasal 86 mengenai Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis danPengesahannya ;. Bahwa Sertipikat Hak Milik No : 915/Kel. Tanjung Gusta, Tanggal 11 April2000, Surat Ukur No : 492/Tj. Gusta/1999, Tanggal 29 Juli 1999. Seluas 450M?

PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan olehPenyedia;2) Meminta laporanlaporan secara priodik mengenai pelaksanaanpekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;3) Memberi fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkanoleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesualketentuan Kontrak:4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalamKontrak yang telah ditetapbkan kepada Penyedia;b.

Pada tanggal 19 Maret 2010 mengirim surat kepada BapakKomisaris Utama PT (Persero) Pelabuhan Indonesia di Jakarta.17.Bahwa dengan adanya surat Para Penggugat kepada pihak terkaittersebut adalah bermaksud memenuhi ketentuan Pasal 11 PKB 2009dimana ayat (3) huruf a tentang Lembaga Kerjasama Bipatriet dandengan tegas menyatakan : Melakukan pertemuan secara priodik dan/Hal. 20 dari 40 hal. Put.

Bahwa dalam hal ini juga telah mengabaikan Peraturan MenteriAgraria/Kepala Pertanahan Nasional No.03 Tahun 1997 tentangKetentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 yaitu :Pasal 7576 Mengenai Permohonan tanah secara Priodik ; Pasal 82 s/d Pasal 85 mengenai Pengumpulan danPenelitian data Yuridis Bidang tanah ; Pasal 86b mengenai pengumuman data Fisik dan dataYuridis dan Pengesahannya; 9.

korban salah satu warga meninggaldunia akibat kelongsoran tanah hasil tambang menurut informasi tanahmilik Dinas Pengairan, maka kami mengecek bertiga ketempat kejadiantersebut;Bahwa yang untuk melakukan penambangan tersebut adalah Kalimujur,Kalirejali untuk nambang;Bahwa bentang Kalipancing tersebut kurang lebih 300 meter dari UtaraSelatan;Bahwa saksi belum pernah ketemu dengan Terdakwa, ketemunya hariini;Bahwa saksi berdinas pada Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur;Bahwa untuk pemantauan sistim priodik

Chairul) ;e Bahwa setahu saksi T.M.Amin tinggal di Banda Aceh sekarang sudah meninggal duniadan tanah tersebut sudah dibuat surat Priodik dan juga diketahui oleh saksi, dan yang saksitahu bahwa tanah tersebut adalah milik saksi ;e Bahwa setahu saksi oleh karena surat keterangan yang dibuat oleh terdakwa dan saksi ikuttandatangan tidak benar lalu sebulan kemudian dikeluarkan surat pembatalan terhadapsurat keterangan tersebut ;e Bahwa tujuan terdakwa dalam membuat surat keterangan sebelum dikeluarkan

mengendalikan seluruhtahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupatiberdasarkan ketentuan perundangundangan dan berpedoman padakebijakan KPU dan atau KPU Provinsi;Menerima daftar pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhirandata pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK,PPS dan KPPS;Melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan pemilihanBupati dan Wakil Bupati kepada PPK, PPS dan KPPS;Menerima laporan priodik

pemutakhirandata pemilih;Menyampaikan hasil pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakanpemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPUProvinsi;Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaransesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatanpenyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteriyang menyelenggarakan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernurdan KPU melalui KPU provinsi;m) Menyampaikan laporan priodik

mengendalikan seluruhtahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupatiberdasarkan ketentuan perundangundangan dan berpedoman padakebijakan KPU dan atau KPU Provinsi;Menerima daftar pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhirandata pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK,PPS dan KPPS;Melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan pemilihanBupati dan Wakil Bupati keoada PPK, PPS dan KPPS;Menerima laporan priodik

menyelenggarakanpemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPUProvinsi;Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaransesuail dengan ketentuan peraturan perundangundangan;halaman 126 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUSTPK /2017/PT BUM) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatanpenyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteriyang menyelenggarakan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernurdan KPU melalui KPU provinsi;m) Menyampaikan laporan priodik

Putusan Nomor 185 K/TUN/201513.14.15.16.17.Bahwa dalam hal ini juga telah mengabaikan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 03 Tahun 1997 tentangKetentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu : Pasal 75 76 mengenai Permohonan Tanah secara Priodik ; Pasal 82 s/d 85 mengenai Pengumpulan dan Penelitian Data YuridisBidang Tanah ; Pasal 86 b mengenai Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis danPengesahannya ;Bahwa sertifikat adalah objek sengketa diterbitkan Tergugat

HutanMelakukan pengukuran dan pengujian hasil hutanMelaksanakan syistim Silvikultur Sesuai dengan lokasi dan jenis tanamanyang di kembangkanMenyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri hasil hutanMenyediakan areal paling tinggi 5% dari luas areal sebagai ruangtanaman kehidupan bagi areal kemitraan dengan masyarakat setempatMelakukan penanaman paling rendah 50% dari luas areal tanamanberdasarkan Daur dalam waktu paling lambat 5 tahun setelah diberikanya izinMenyampaikan laporan kinerja secara Priodik

diuraikan diatas, sedangkantuntutan Penggugat agar pekerja dan pengusaha dilibatkan dalampengawasan kinerja Tergugat sangatlah mengadaada dan tidakdidasarkan kepada argumentasi hukum yang kuat dan dapatdipertanggung jawabkan sebab kewenangan pengawasan internaldimaksud adalah merupakan kewenangan mutlak dari InspekturatHalaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pat.G/2021/PN MdnDaerah Provinsi Sumatera Utara dan Badan Kepegawaian Daerah sertainstansi terkait lainnya yang dilakukan secara priodik

Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggarandan hambatan peleksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiaptriwulan; danMenyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaanPengadaan Barang/Jasa.Lampiran Ill Perpres No. 54 Tahun 2010 Tata Cara PemilihanPenyedia Pekerjaan Konstruksi huruf A angka 10 PenyusunanDokumen Pengadaan, t) Hak dan Kewajiban Para Pihak, (1) hak dankewajiban PPK menyatakan :(a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan oleh penyedia"(o) =meminta laporanlaporan secara priodik

Menyimpan dan menjaga keutuhan~ seluruh dokumenpelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.e Lampiran Ill Perpres No. 54 Tahun 2010 Tata Cara PemilihanPenyedia Pekerjaan Konstruksi huruf A angka 10 PenyusunanDokumen Pengadaan, t) Hak dan Kewajiban Para Pihak, (1) hak dankewajiban PPK menyatakan :(a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan oleh penyedia(b)meminta laporanlaporan secara priodik mengenai peleksanaanpekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.e Pasal 93 ayat (2) menyatakan "Dalam hal putus kontrak dilakukankarena