Ditemukan 121 data
64 — 40
Simatupang maka terdapatlah beberapa putusanantara lain : Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat Selatan No.232/1974G tanggai 22 Nopember 1975, Putusan Pengadilan Tinggi DKI JakartaNo.220/1976/PT.Perdata tanggai 5 Oktober 1977, Putusan KasasiHal.30 dari 55 hal. Putusan No.664/Pdt.G/2009/PN.Jkt.
SIMATUPANG, Ayah Penggugat,dalam sengketa keperdataan mulali tahun 1974 dari tingkat Pengadilan Negerisampai dengan Peninjauan Kembali telah dimenangkan Charles Victor VetterPewaris TERGUGAT s/d TERGUGAT IV, sebagaimana berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Jakarta BaratSelatan No.232/1974 G tanggai 22 Nopember1975 (Bukti TTV7), Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.220/1976/PT.Perdata tanggai 5 Oktober 1977 (Bukti TTV8), Putusan Kasasi No.480 K/Sip/1978 tanggai 17 Mei 1979 (Bukti TTV9), dengan demikian
;Fotocopy tanpaasli Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat SelatanNo.232/1974 G tanggai 22 Nopember 1975 ;Fotocopy tanpaasli Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.220 /1976/PT.Perdata tanggai 5 Oktober 1977 ;Fotocopy tanpa asli Putusan Kasasi No.480 K/Sip/1978 tanggai 17 Mei 1979 ;Fotocopy tanpa asli Akta No.58/1982 tanggai 17 Maret 1982 dinadapan NotarisAnwar Makarim ;Fotocopy tanpa asli Surat izin penunjukan penggunaan tanah Kav.No.6 dan 7No.8171/XI/1981 kepada PT.
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 31/1963, jo. 193/1965/PT.Perdata, jo.Nomor 116K/SIP/1966, dari Pengadilan Negeri Cirebon pada hari senintanggal 19 Juni 2006 Panitera Pengadilan Negeri Cirebon telah melakukanKlarifikasi bertempat di Kelurahan Kesambi sebagai tindak lanjut ataspelaksanaan Klarifikasi tanggal 23 Mei 2006 di Pengadilan Negeri Cirebondan tanggal 30 Mei 2006 di Kantor Kelurahan Pekiringan Kota Cirebon yaitubahwa berdasarkan keterangan kepala Kelurahan Kesambi danpemeriksaan langsung dalam buku Rincian Tanah Kelurahan
Putusan PengadilanTinggi Jakarta tanggal 6 September 1965 Nomor 193/1965.PT.Perdata jo.Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Agustus 1966 Nomor 116 K/Sip/1966 dan lokasinya terletak di Persil 73;Bahwa apabila yang dijadikan objek gugatan ini adalah bidang tanah tersebutdiatas, maka berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Cirebon,tanah peninggalan Almarhum Pangeran Rahardja Madenda diantaranya telahterdaftar dalam sertipikat : Hak Milik Nomor 321/Pekalipan (sek.
50 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 196/1973 PT.Perdata,tanggal 14 Desember 1973 Jo. Putusan Mahkamah AgungRI Nomor 463 K/Sip/1974, tanggal 26 April 1978 jelas benar terbukti bahwa Tergugat III bukanpemegang hak atau sebagai pemilik atas tanah sengketa, karena itu dalam gugatanRekonvensi, Tergugat III baru meminta agar almarhum Hanapi bin Idup (suami,ayah dari Tergugat IV s.d. IX) yang juga bukan pemilik tanah sengketa untukHal. 7 dari 33 Hal.
Putusan No.583 PK/Pdt/20142020Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 195/1973 PT.Perdata, tanggal 14 Desember 1973Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta UtaraTimur Nomor 126/72 G, tanggal 28Maret 1973, justru mendalilkan bahwa antara Tergugat III dengan PN.
69 — 39
Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 tahun 1982tanggal 21 September 1982 tentang Pemilik danPengelolaan Tanah dan Gedung Komplek IAIN SyahidCiputat eks YPMIlI adalah tidak benar karena keputusan inidibuat secara sepihak tanpa adanya kesepakatan denganYPMII yang sah bahkan oleh Pengadilan Tinggi Jakartamelalui Putusan Nomor : 636/1983/ PT.Perdata telahmenyatakan Soeprapto Gandjil tidak lagi berstatussebagai anggota badan pendiri YPMIl yang sah danmembatalkan surat pencabutan petugas pelaksanaantanggal
47 — 24
Dan berdasarkan putusan yang telahberkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah AgungRI No. 1917 K/PDT/1984 tanggal 14 Desember 1985 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 534/1982/PT.Perdata tanggal 15 Desember 1983 Jo.
Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 534/1982/PT.Perdata tanggal 15 Desember 1983 Jo.
1.Nyonya Hajjah Kamilah Badriah
2.Nyonya Hajjah Ely Maliah
Tergugat:
1.Ade Abdul Hakim
2.Yuda
3.Rudi Suryana
Turut Tergugat:
Dudi Wahyudi
70 — 29
PutusanPengadilan Tinggi Djakarta tanggal 17 September 1964 Nomor : 243/1964 PT.Perdata jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 28 Agustus 1965 No.294 K/Sip/1965, tanahtanah waris objek sengketa milik almarhumah HajjahPatimah diperintahkan untuk dibagikan antara ahliwaris almarhum Haji Ismaildan almarhum Haji Muchtar, menurut pembagian yang sama, yakni masingmasing mendapat 12 (satu perdua) bagian, dan oleh karena almarhum HajiMuchtar hanya memiliki 1 (Satu) orang ahli waris, yakni almarhum
mempermasalahkan mengenai perbuatan melawan hukum yangdilakukan ahli waris dari Hj.Fatimah itu sendiri, setelah Majelis mempelajari danmencermati terhadap eksepsi Para Tergugat dan Il sebagaimana telahdipertimbangkan dalam Eksepsi Kompetensi Absolut, ternyata yang menjadi obyeksengketa dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh para Tergugat yaitu terkait Penetapan Ketua Pengadilan Negeri BandungKelas IA Khusus Nomor: 31/Pdt.Eks/2014/Put/PN.Bdg jo Nomor: 369/1963 Sipjo.Nomor 243/1964/PT.Perdata
Terbanding/Penggugat I : HENDRIKO WIJAYA
Terbanding/Penggugat II : HILDA WIDJAYA
Turut Terbanding/Tergugat VIII : PPAT Ny. ISMIATI DWI RAHAYU
Turut Terbanding/Tergugat VI : KURNIA HERMAWAN
Turut Terbanding/Tergugat IV : PT.UNGGUL MAS SEJAHTERA
Turut Terbanding/Tergugat II : M. A. HENDRO
Turut Terbanding/Tergugat IX : PPAT Drs. TEDDY HASANUDDIN
Turut Terbanding/Tergugat VII : Ny. DJURNAWATI SOETARMONO
Turut Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq BADAN PERTANAHAAN NASIONAL Cq BADAN PERTANAHAN WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK.
Turut Terbanding/Tergugat III : MAJ. UDARA S. KARDONO
130 — 52
PutusanPengadilan Tinggi Jakarta No.110/1970/PT.PERDATA tanggal 21 Agustus1970 jo. Pengadilan Negeri Istimewa No.304/67 G tanggal 21 Agustus1968. Sedangkan sebenarnya, menurut Putusan dalam perkara tersebutjelasjelas dinyatakan bahwa yang memiliki tanah tersebut adalah IndutrieKaju Pukadara TRIDAYA yang diwakili oleh MAJ. UDARA S. KARDONO(TERGUGAT III) dan M. A. HENDRO (TERGUGAT II) keduanya selakuDireksi Industrie Kaju Pukadara TRIDAYA ;Bahwa dengan demikian jelaslah perbuatan TERGUGAT II M.A.
Putusan Pengadilan Tinggi JakartaNo.110/1970/PT.PERDATA tanggal 21 Agustus 1970 jo. Pengadilan NegeriIstimewa Dyjakarta No.304/67 G tanggal 21 Agustus 1968 tidak adahubungan hukum dengan SK KINAG No.44.VIlILIns.C.54.64 tanggal 14September 1964 dan SK KINAG No.205.D.VIII./54/1964 tanggal 31Desember 1964 serta dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17Maret 2007 antara TERGUGAT IDA FARIDA dan TERGUGAT II M.A.HENDRO ;Hal 24 dari 91 putusan Nomor 478/Pdt/2016/PT.
No.554/SIP/1973 Jo Putusan Pengadilan TinggiJakarta No.: 110/1970/PT.Perdata tanggal 3 Maret 1971 Jo PutusanPengadilan Istimewa Djakarta No.: 304/67.G, tanggal 21 Agustus 1968,yang diperoleh dari pembebasan dari penggarap melalui Bapak GarmadiKartawidjaja tanggal 17 Juli 1965, dan bidang bidang tanah tersebutmerupakan objek putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap.Bahwa kepemilikan atas bidangbidang tanah milik Tergugat tersebuttelah diakui oleh Badan Pertanahan Kota Depok dengan
45 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa tidak benar Putusan Pengadilan Negeri IstimewaJakarta Nomor 304/67/G tanggal 21 Agustus 1968 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 110/1970 / PT.Perdata tanggal 21 Agustus 1970 Jo. Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 554/K/Sip/1973 tanggal 17September 1973 (Bukti T.ll.Int 2, 3 dan 4/Bukti P 3absampai dengan Bukti P 3ad) memberikan Penegasanbahwa M. A.
PutusanPengadilan Tinggi Jakarta Nomor 110/1970/PT.Perdata tanggal21 Agustus 1970 Jo. Putusan Pengadilan Negeri IstimewaJakarta Nomor 304/67/G tanggal 21 Agustus 1968;Halaman 51 dari 55 halaman. Putusan Nomor 289 K/TUN/20161.3. Surat Pelepasan Hak atas tanah yang dibuat di bawah tangantanggal 17 Maret 2007 dari Mochamad (muchalid) Hendrokepada Ny.
Putusan Nomor 289 K/TUN/2016Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 110/1970/PT.Perdata tanggal 21Agustus 1970 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa JakartaNomor 304/67/G tanggal 21 Agustus 1968 yang dijadikan hakkepemilikan M.A. HENDRO Cq. IDA FARIDA Cq PT. BUMIKEDAUNG LESTARI adalah suatu klaim yang melanggar hukumdan karenanya tidak sah, karena:Menimbang, bahwa dari Bukti PII04 (Putusan MA tanggal17 September 1973 Nomor 554 K/Sip/1973) tidak dapatditarik kesimpulan bahwa M.
Rindang Ariqa Sentarino
218 — 204
Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.96/1973/PN.Plg tanggal 24 Juli1974 jis Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang No.41/1975/PT.PERDATA tanggal 14 Agustus 1975 (hal.143), dalam amarnyamajelis hakim memutuskan:Bahwa ayah berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak hasilperkawinan yang putus tersebut sampai anaknya berumur 21 tahun Dalamhal ini, majelis hakim berpendapat bahwa seseorang yang belum berumur21 tahun dianggap masih di bawah umur atau belum dewasa sehinggaayahnya berkewajiban
41 — 29
dan Keamanan selakuTergugat I, Pemerintah RI cq Menteri Keuanganselaku Tergugat Il, Pemerintah RI cq Menteridalam Negeri selaku Tergugat III, PemerintahRl cq Menteri dalam Negeri cq Gubernur KDKIselaku Tergugat IV... dimana Para Penggugatmengajukan tuntutan atas permasalahan tanahdan bangunan~ antara lain pada point 2Menyatakan Para Penggugat berdasarkan putusanMahkamah Agung tanggal 22 September 1983 No.800/K/Sip/1983 jo putusan pengadilan TinggiDKI Jakarta tanggal 30 November 1982 No419/1982/PT.Perdata
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
PutusanPengadilan Tinggi Palembang tanggal 23 Desember 1981 No.121/1981/PT.Perdata jo. Putusan Mahkamah Agung Ritanggal 29 Januari 1991 No. 70 K/Pdt/1988, seharusnyaPutusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Januari 1984 No.1750 K/Pdt/1982, disini ada pemalsuan data karenaPutusan Mahkamah Agung RI No. 70 = K/Pdt/1988 untukperkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Palembangtanggal 2 Juli 1987 No. 59/Pdt/1986/PT.PLG. jo.
139 — 94
No : 554/Sip/1973, Tanggal 17 September1973 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta,Tanggal 3 Maret 1971Nomor : 110/1970/PT.Perdata Jo Putusan Pengadilan IstimewaDjakarta, tanggal 21 Agustus 1968 Nomor : 304/67.G, yangdiperoleh dari pembebasan dari penggarap melalui Bapak GarmadiKartawidjaja Tanggal 17 Juli 1965, dan bidangbidang tanah tersebutmerupakan obyek putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana tertuang pada putusantersebut diatas; .
PutusanPengadilan Tinggi tanggal 3 Maret 1971 No. 410/1670/PT.Perdata Jo. Putusan Pengadilan Istimewa Djakartatanggal 21 Agustus 1968 No. 304/67.G (vide, suratgugatan Penggugat halaman 3 4dan 4) =;f. Penggugat berkesimpulan penerbitan beschikking/seertipikat obyek sengketa secara cacat hukum,bertentangan Azasazas Umum Pemerintahan YangBaik terutama Azas kecermatan dan Azas kepastianHukum ; (vide, surat gugatan Penggugat halaman 6) ;g. Petitum Penggugat.
PutusanPengadilan Tinggi tanggal 3 Maret 1971 No. 410/1670/PT.Perdata Jo. Putusan Pengadilan Istimewa Djakarta tanggal 21Agustus 1968 No. 304/67.G yang dialihkan kepada Penggugatberdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah antara M.
Putusan PengadilanTinggi tanggal 3 Maret 1971 Nomor : 110/1970/PT.Perdata jo.Putusan Pengadilan Istimewa Djakarta 21 Agustus 1968 Nomor :304/67.G, dikarenakan substansi perkara tersebut bukanlahsubstansi Penggugat akan tetapi antara Sdr. R. GARMADIKARTAWIDJAJA Direktur CV. Pagar Jaya Building Corportion selakuPenggugat melawan May. Udara S. Kardono dan M. A.
Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 3 Maret 1971 No 410/1670/PT.Perdata Jo.
97 — 62
Terhadap Surat Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 24121998 No. 630.15005, didasarkan pada keputusanPeninjauan Kembali tanggal 30091986 No. 233PK/Pdt/1991, belum cukup dijadikan pertimbangankarena :Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 30091986 No. 233 PK/Pdt/1991 Jis.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 16041981 No. 702 K/Sip/1977, PutusanPengadilan Tinggi Jakarta tanggal 19071976 No.44/1976/PT.Perdata, Putusan Pengadilan NegeriJakarta Barat dan
Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 16041981 No. 702 K/Sip/1977,Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 19071976 No.44/1976/PT.Perdata, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Baratdan Selatan tanggal 14091974 No. 100/1973.G, amarnya antaralain menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksagugatan terhadap Gubernur DKI qq.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 16041981 No. 702 K/Sip/1977, Putusan Pengadilan TinggiJakarta tanggal 19071976 No. 44/1976/PT.Perdata, PutusanPengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan tanggal 14091974 No.100/1973.G, amarnya antara lain menyatakan Pengadilan Negeri tidakberwenang memeriksa gugatan terhadap Gubernur DKI qq. MenteriDalam Negeri qq.
46 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT.Perdata jo. Putusan Mahkamah AgungR.I. Nomor 1970 K/Sip/1982 jo. Putusan Peninjauan Kembali MahkamahAgung R.I. Nomor 280 PK/PDT/1985 tanggal 9 Februari 1987; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat adalahkabur, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi DK!
70 — 14
No. 125 K/Sip/1976 tanggal 29September 1979 (Vide Bukti P.26), Photo copy Putusan Pengadilan Tinggi PalembangNomor 51/1973 PT.Perdata tanggal 27 Maret 1975 (Vide Bukti P.27) dan Photo copySurat Keterangan Hak Milik atas nama Alm.
No. 125 K/Sip/1976 tanggal 29September 1979 (Vide Bukti P.26), Photo copy Putusan Pengadilan Tinggi PalembangNomor 51/1973 PT.Perdata tanggal 27 Maret 1975 (Vide Bukti P.27) dan Photo copy82Surat Keterangan Hak Milik atas nama Alm.
No. 125 K/Sip/1976 tanggal 29 September 1979 (Vide Bukti P.26), Photo copyPutusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/1973 PT.Perdata tanggal 27 Maret1975 (Vide Bukti P.27) dan Photo copy Surat Keterangan Hak Milik atas nama Alm.AHMAD BIN ABDUL MADJID yang dikeluarkan Penghulu/Kepala Dusun Tungkal IVKota, No. : 29/4/W/T.IV/1970 tanggal 15 September 1970 (Vide Bukti P.28) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti suratsurat tersebut khususnya SuratKeputusan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariyah Kabupaten
No. 125K/Sip/1976 tanggal 29 September 1979 (Vide Bukti P.26) dan Putusan PengadilanTinggi Palembang Nomor 51/1973 PT.Perdata tanggal 27 Maret 1975 (Vide Bukti P.27)Majelis Hakim dalam perkara a quo berkesimpulan Surat Keputusan PengadilanAgama / Mahkamah Syariah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No.
60 — 49
Putusan Pengadilan Tinggi Jakartatanggal 19 Mei 1976 No. 159/1975.PT.Perdata, Putusan Mahkamah Agung RItanggal 28 Pebruari 1983 No. 1523 K/Sip/1982. Selanjutnya berdasarkan AktaPengikatan Jual Beli dan Pepepasan Hak tanggal 5 Juli 1993 No. 23 yang di buatantara Ny. Dahniar Anwar Salim selaku ahli waris dari Almarhum Zainul AnwarSalim dengan H. Elon Dachlan selaku Direktur Utama PT. Bhrantacakti diterbitkanHak Guna Bangunan No. 304/Kebon Sirih tercacat atas nama PT.
Putusan Pengadilan TinggiJakarta tanggal 19 Mei 1976 No. 159/1975.PT.Perdata, Putusan MahkamahAgung RI tanggal 28 Pebruari 1983 No. 1523 K/Sip/1982 ;2 Bahwa di sisi lain terhadap bidang tanah yang telah diterbitkan keputusanobyek perkara telah secara penuh berada di bawah penguasaan PT.Mardhika Artha Upaya berdasarkan Hak Guna Bangunan No. 304/ KebonSirih yang perolehannya berasal dari pihak yang secara sah menguasai tanahtersebut, sehingga penguasaan PT.
Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 19 Mei 1976 No.159/1975.PT.Perdata, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Pebruari1983 No. 1523 K/Sip/1982 ;neen neces4 Bahwa secara keseluruhan dalam gugatannya Penggugat i.c. IskandarOF.Zulkarnain pada intinya menyatakan tindakan Tergugat I yangmenegaskan status tanah sebagai tanah Negara seperti dimaksud SuratKeputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNo. 10VITT1995 tanggal = Maret 1995 tidak tepatDalil Penggugat i.c.
Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.159/1975/PT.Perdata jo. Putusan Mahkamah Agung R.I.,No. 1523.K/Sip/1982, tanggal 23 Pebruari 1983, yang amarnya antara lain :Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 1951976 No. 159/1975Pengadilan Tinggi Perdata yang telah menguatkan putusan Pengadilan NegeriJakarta Pusat, tanggal 2011972 No. 212/1971.G;Menyatakan bahwa Penggugat (Zainur Anwar Salim/ahli waris Zainur AnwarSalim/Ny.
351 — 165
Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.110/ 1970/PT.PERDATA tanggal 21 Agustus 1970 jo. Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta No. 304/67 G tanggal 21 Agustus 1968 tidak ada hubungan hukum dengan SK KINAG No.44.VIII.Ins.C.54.64 tanggal 14 September 1964 dan SK KINAG No. 205.D.VIII./54/1964 tanggal 31 Desember 1964 serta dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Maret 2007 antara TERGUGAT I IDA FARIDA dan TERGUGAT II M.A. HENDRO ;11.
PutusanPengadilan Tinggi Jakarta No. 110/1970/PT.PERDATA tanggal 21 Agustus1970 jo. Pengadilan Negeri Istimewa No. 304/67 G tanggal 21 Agustus1968, sedangkan sebenarnya tidaklah demikian, karena menurut PutusanMahkamah Agung RI dalam perkara tersebut dengan jelas dinyatakanbahwa yang memiliki tanah dimaksud adalah Perusahaan Indutrie KajuPukadara TRIDAYA yang dalam hal ini diwakili oleh MAJ. UDARA S.KARDONO ( TERGUGAT III ) bersama M. A.
Putusan Pengadilan Tinggi JakartaNo. 110/1970/PT.PERDATA tanggal 21 Agustus 1970 jo.
Putusan Pengadilan Tinggi JakartaNo.110/1970/PT.PERDATA tanggal 21 Agustus 1970 jo. Pengadilan NegeriIstimewa Djakarta No. 304/67 G tanggal 21 Agustus 1968 telah mengajukanGugatan ke PTUN Bandung dengan supaya membatalkan 28 ( duapuluhdelapan ) SHM, dimana 8 ( delapan ) SHM diantaranya adalah milikPENGGUGAT, sedangkan 20 ( dua puluh ) bidang tanah SHM lainnyamerupakan milik MIRAWATI PAPAN, HENDRIKO WIWAYA dan HILDAWIJAYA.
Putusan Pengadilan Tinggi JakartaNo.110/ 1970/ PT.PERDATA tanggal 21 Agustus 1970 jo. Pengadilan NegeriIstimewa Djakarta No. 304/67 G tanggal 21 Agustus 1968 (bukti T.IIV01, T.IIV02, dan T.IIV03);Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim ,mencermati bukti surat T.1IV01, T.IIV02, dan T.IIV03 tersebut maka telah dinyatakan bahwa pemiliktanah obyek sengketa adalah Perusahaan Indutrie Kaju Pukadara TRIDAYAdimana direksinya adalah bernama MAJ. UDARA S. KARDONO (Tergugat III)bersama dengan M. A.
Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.110/1970/PT.PERDATA tanggal 21 Agustus 1970 jo. Pengadilan NegeriIstimewa Djakarta No. 304/67 G tanggal 21 Agustus 1968 tidak adahubungan hukum dengan SK KINAG No.44.VIll.Ins.C.54.64 tanggal 14September 1964 dan SK KINAG No. 205.D.VIII./54/1964 tanggal 31Desember 1964 serta dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal17 Maret 2007 antara TERGUGAT IDA FARIDA dan TERGUGAT IlM.A.
80 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Madura Nomor 7, Jakartakepada Penggugat; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini; Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Dalam Rekonvensi :Menolak gugatan rekonvensi Tergugat , Tergugat II seluruhnya;Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta BaratSelatan tersebut padatingkat banding dikuatkan dengan perbaikan sekedar tentang ganti ruginyadengan putusan Nomor 116/1982/PT.Perdata, tanggal 23 Januari 1983(bukti P2)?
161 — 67
Terhadap Surat Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional tanggal 24121998 No.630.15005, didasarkan pada keputusan PeninjauanKembali tanggal 30091986 No. 233 PK/Pdt/1991,belum cukup dijadikan pertimbangan karena :Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 30091986 No. 233 PK/Pdt/1991 Jis.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 16041981 No. 702 K/Sip/1977, PutusanPengadilan Tinggi Jakarta tanggal 19071976 No.44/1976/PT.Perdata, Putusan Pengadilan NegeriJakarta Barat dan
Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia tanggal 16041981 No. 702 K/Sip/1977, PutusanPengadilan Tinggi Jakarta tanggal 19071976 No.44/1976/PT.Perdata, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat danSelatan tanggal 14091974 No. 100/1973.G, amarnya antara lainmenyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa gugatanterhadap Gubernur DKI qq. Menteri Dalam Negeri qq.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 16041981 No. 702 K/Sip/1977, Putusan Pengadilan TinggiJakarta tanggal 19071976 No. 44/1976/PT.Perdata, Putusan PengadilanNegeri Jakarta Barat dan Selatan tanggal 14091974 No. 100/1973.G,amarnya antara lain menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenangmemeriksa gugatan terhadap Gubernur DKI qq.
94 — 26
No. 125 K/Sip/1976 tanggal29 September 1979 (Vide Bukti P.26), Photo copy Putusan Pengadilan TinggiPalembang Nomor 51/1973 PT.Perdata tanggal 27 Maret 1975 (Vide Bukti P.27) danPhoto copy Surat Keterangan Hak Milik atas nama Alm.
No. 125 K/Sip/1976 tanggal 29 September 1979 (Vide Bukti P.26), Photo copyPutusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/1973 PT.Perdata tanggal 27 Maret1975 (Vide Bukti P.27) dan Photo copy Surat Keterangan Hak Milik atas nama Alm.AHMAD BIN ABDUL MADIJID yang dikeluarkan Penghulu/Kepala Dusun Tungkal TVKota, No. : 29/4/W/T.IV/1970 tanggal 15 September 1970 (Vide Bukti P.28) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti suratsurat tersebut khususnya SuratKeputusan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariyah Kabupaten
No. 125K/Sip/1976 tanggal 29 September 1979 (Vide Bukti P.26) dan Putusan PengadilanTinggi Palembang Nomor 51/1973 PT.Perdata tanggal 27 Maret 1975 (Vide Bukti P.27)Majelis Hakim dalam perkara a quo berkesimpulan Surat Keputusan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No.