II (Kedua) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 Nomor 521/3350/110.2/2019 tanggal 21 Juni 2019;

Surat tanggal 22 Maret 2007 mengenai pernyataanperbantuan penagihan terhutang pembayaran harga raskindi Kecamatan Teluk Naga alokasi bulan Februari 2007;Surat tanggal 22 Maret 2007 Nomor 466/1.033Dinkesos/2007, perihal surat permohonan Alokasi Raskinbulan Maret 2007;Surat tanggal 22 Maret 2007, mengenai pernyataanperbantuan penagihan terhutang harga beras Raskin diKecamatan Teluk Naga alokasi bulan Maret 2007 ;Surat tanggal 12 Maret 2007, Nomor 456/27 KecamatanTeluk Naga, perihal pengajuan Raskin Realokasi

Surat tanggal 22 Maret 2007,pernyataan perbantuan penagihanpermohonanterhutangharga beras Raskin di Kecamatan Teluk Naga13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.23alokasi bulan Maret 2007 ;Surat tanggal 12 Maret 2007, Nomor 456/27Kecamatan Teluk Naga, perihal pengajuanRaskin Realokasi bulan Februari dan Maret2007 dari Kecamatan Teluk Naga ;Surat Penyataan Jaminan tanggal 12 Maret2007 dengan nomor 456/27 Kec.Tlg mengenaipenyataan siap melunasi pembayaran Raskinalokasi bulan Februari 2007 dari KecamatanTeluk

/2020/PN Pal11.12.13.14.15.menyatakan pembatalan tender sangat tendensius dan merupakanakalakalan.Bahwa pembatalan tender yang dilakukan telah sesuai denganperaturan perundangundangan dan kondisi fakta di lapangan, sertamemperhatikan kondisi keuangan negara dalam keadaan CoronaVirus Disease 2019 (Covid19).Bahwa dasar dari dikirimkannya Surat Pembatalan Tender kepadaPokja Pemilinan 6 dan BP2JK Sulawesi Tengah dikarenakan adanyaSurat Tergugat IV Nomor PR.02.01Db/401 perihal RefocusingKegiatan dan Realokasi

Anggaran di Lingkungan Direktorat JenderalBina Marga.Bahwa Surat Tergugat IV tersebut dikeluarkan sehubungan denganadanya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang RefocusingKegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan JasaDalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(Covid19) (Inpres 4/2020).Bahwa dalam Inpres 4/2020 tersebut secara khusus menugaskanKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untukmengalinkan anggarannya agar penyiapan dan pembangunaninfrastruktur

.1.950.346.000,2 PT Kali Intan Asri Surabaya dengan nilai penawaran Rp.1.950.347.000,3 PT Anggrek Merah Surabaya dengan nilai penawaran Rp.1.950.434,Dari harga pagu Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) ;Bahwa pemenang dalam lelang tersebut adalah PT Aneka Buana PerkasaSurabaya dan telah keluar penunjukan oleh KPA pada tanggal 12 Juli 2005 ;Bahwa saksi tidak mengetahui kapan proyek tersebut dikerjakan oleh pemenanglelang tahap I karena diluar kewenangan saksi ;Bahwa sebelum proyek tersebut berakhir, terdapat realokasi

KU. 26/4/1705 tanggal 26 September 2005 tentang percepatan PelaksanaanAPBNP dan Realokasi DIPA TA 2005, dengan tambahan dana anggaran Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) ;Bahwa selanjutnya saksi yang tetap sebagai Ketua Panitia Lelang, diperintaholeh KPA untuk mengumumkan pengadaan pemilihan langsung untuk pekerjaanlanjutan untuk tahap I yaitu :1 Tahap persiapan meliputi :a Papan nama: Rp. 650.000. ;b Pembersihan lokasi pekerjaan: Rp. 1.500.000, ;c Penerangan lokasi pekerjaan: Rp. 5.300.000.

penawaran Rp. 1.950.434,Dari harga pagu Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) ;28Bahwa volume fisik panjang dan lebar sesuai desain gambar dan kontrak tahap I 250mx 7m=1.750 m2 untuk couse way ;Bahwa pemenang dalam lelang tersebut adalah PT Aneka Buana Perkasa Surabayadan telah keluar penunjukan oleh KPA pada tanggal 12 Juli 2005 ;Bahwa saksi tidak mengetahui kapan proyek tersebut dikerjakan oleh pemenanglelang tahap I karena diluar kewenangan saksi ;Bahwa sebelum proyek tersebut berakhir, terdapat realokasi

dana tambahan dariAPBN sebesar Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan pekerjaan tambahanpada tahap II ;Bahwa penambahan dana tersebut berdasarkan surat dari Ditpelpeng Ditjenhubla No.KU. 26/4/1705 tanggal 26 September 2005 tentang percepatan Pelaksanaan APBNP dan Realokasi DIPA TA 2005, dengan tambahan dana anggaran Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) ;Bahwa selanjutnya saksi yang tetap sebagai Ketua Panitia Lelang, diperintah olehKPA untuk mengumumkan pengadaan pemilihan langsung untuk

KU. 26/4/1705 tanggal 26 September 2005 tentang percepatanPelaksanaan APBNP dan Realokasi DIPA TA 2005, dengan tambahan danaanggaran Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah), diadakan proyek untuk tahapUl;Bahwa karena proyek tahap I belum selesai dan ada proyek tahap II, sehinggaterdapat perubahan gambar dari gambar usulan saksi yang dibuat oleh ITSSurabaya, namun hal tersebut ada ijin dari Pusat ;Bahwa sebagai Pelaksana Kegiatan dalam proyek tersebut adalah terdakwaBahwa tugas Pelaksana Kegiatan

yangtelah mengguncang seluruh dunia, termasuk di Indonesia padaumumnya, dan dengan semakin luasnya penyebaran wabahCorona Virus Disease 2019 (Covid19) telah ditetapkan sebagaipandemi Global oleh World Health Organization (WHO) padatanggal 11 Maret 2020;Terbit Instruksi Presiden kepada Para Kepala Daerah untukPercepatan Penanganan Covid19Bahwa dalam rangka mengambil langkah yang cepat, tepat,fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga danPemerintah Daerah untuk melakukan refocusing kegiatan,realokasi

Putusan Nomor 1 P/PAP/2020oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11Maret 2020, Maka diperlukan langkah cepat, tepat, fokus,terpadu, dan sinergi antar Kementrian/Lembaga danPemerintah Daerah untuk melakukan Refocusing kegiatan,realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasadalam rangka percepatan penangan Corona Virus Disease2019 (Covid19) sehingga Pemerintah Pusat melaluiPresiden Republik Indonesia telah menetapkan KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentangGugus

2020 (bukti P7);Fotokopi Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentangPenetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019(Covid19) sebagai Bencana Nasional, tanggal 13 April 2020 (bukti P8);Fotokopi Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2020 tentangPerubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentangGugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(Covid19), tanggal 20 Maret 2020 (bukti P9);Fotokopi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang RefocussingKegiatan, Realokasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atauc. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan;(2) APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi,antara lain:a. anggaran kementerian/lembaga, termasuk refocussing kegiatandan realokasi anggaran kementerian/lembaga; danb. anggaran cadangan belanja pemerintah.(3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi,antara lain:a.

Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang RefocussingKegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan JasaDalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID19), tanggal 20 Maret 2020, antara lain ditujukan kepadaPara Bupati/Walikota seluruh Indonesia;Diktum Keenam, khusus kepada angka 2: Menteri Dalam Negeri untukmengambil langkahlangkah lebih lanjut dalam rangka percepatanpenggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)dan/atau perubahan peraturan kepala Daerah

Persil32a Peta Bidang Nomor Urut 34 dengan nomor Peta 326 yang terletak di DusunCibungur, RT.003 Rw.004, Desa Jatibungur, Kecamatan Darmaraja, KabupatenSumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut tergugat langsung memberikannyakepada orang tua Penggugat (Bapak Inanta);Yang Mulia Majelis Hakim, pada waktu itu sekira tahun 1981 pemerintahdalam hal ini yang dikenal dengan Panitia Sembilan, menjajikan setiap rumahtinggal yang kena dampak genangan Waduk Jati Gede selain mendapatkan gantirugi, akan diberi realokasi

yang dirubah menjadi atas nama tergugat , pada waktu itutergugat berpikir hanyalah untuk mempermudah proses dan tidak akanmengurangi ataupun menghilangkan hakhak orang tua Penggugat atas RumahPutusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Smd.Halaman 10 dari 44tinggalnya yang kena dampak genangan Waduk Jati Gede tersebut, karena setiapada hak yang diberikan dari Proyek Pembangunan Waduk Jati Gede akan selaludiberikan kepada Penggugat ;Yang Mulia Majelis Hakim, sampai sekarang apa yang dijanjikanpemerintah tentang realokasi

34dengan nomor Peta 326 nomor ID 1142, yang terletak di Dusun Cibungur, RT.003Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Smd.Halaman 11 dari 44Rw.004, Desa Jatibungur, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, PropinsiJawa Barat tersebut, tentu merugikan Penggugat ;Bahwea dahulu ketika pendataan, tidak ada yang dijanjikan pemerintah(tergugat Ill) mengenai uang konpensasi/uang kerohiman yang diatur dalamPeraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut diatas, tapiyang dijanjikan pada waktu itu tentang realokasi

PADILAHAN KERING :KABUPATEN ALOKASI KONTRAKNOEnde 53.12512 Flores Timur 54.3753 Lembata 37.5004 Manggarai 40.625 Halaman17dari555 Putusan Nomor 25/Pid.Sus.TPK/2016/PNKpg 5 Sumba Timur 47.5006 Timor Tengah Selatan 12.5007 Timor Tengah Utara 12.5008 RoteNdao 41.2509 Alor 41.25010 Sumba Barat (Realokasi) 37.50011 Sumba Tengah (Realokasi) 50.00012 Sumba Barat Daya (Realokasi) 37.500JUMLAH 465.625.

PADILAHAN KERING : KABUPATENNO ALOKASI KONTRAK HalamanS55dari555 Putusan Nomor 25/Pid.Sus.TPK/2016/PNKpg Ende53.125 12 Flores Timur 54.3753 Lembata 37.5004 Manggarai 40.6255 Sumba Timur 47.5006 Timor Tengah Selatan 12.5007 Timor Tengah Utara 12.5008 RoteNdao 41.2509 Alor 41.25010 Sumba Barat (Realokasi) 37.50011 Sumba Tengah (Realokasi) 50.00012 Sumba Barat Daya (Realokasi) 37.500JUMLAH 465.625 3.

PADI LAHAN KERING ; KABUPATEN ALOKASI KONTRAKNOEnde 53.1252 Flores Timur 54.3753 Lembata 37.5004 Manggarai 40.6255 Sumba Timur 47.5006 Timor Tengah Selatan 12.5007 Timor Tengah Utara 12.5008 RoteNdao 41.2509 Alor 41.25010 Sumba Barat (Realokasi) 37.50011 Sumba Tengah (Realokasi) 50.00012 Sumba Barat Daya (Realokasi) 37.500JUMLAH 465.6253.

PADI LAHAN KERING :KABUPATEN ALOKASI KONTRAK NO Ende 53.125 12 Flores Timur 54.3753 Lembata 37.5004 Manggarai 40.6255 Sumba Timur 47.5006 Timor Tengah Selatan 12.5007 Timor Tengah Utara 12.5008 RoteNdao 41.2509 Alor 41.25010 Sumba Barat (Realokasi) 37.50011. Sumba Tengah (Realokasi) 50.00012 Sumba Barat Daya 37.500(Realokasi)JUMLAH 465.625 3.

PADI LAHAN KERING :KABUPATEN ALOKASI KONTRAKNOEnde 53.12512 Flores Timur 54.3753 Lembata 37.5004 Manggarai 40.6255 Sumba Timur 47.5006 Timor Tengah Selatan 12.5007 Timor Tengah Utara 12.5008 RoteNdao 41.2509 Alor 41.25010 Sumba Barat (Realokasi) 37.50011 Sumba Tengah 50.000(Realokasi)12 Sumba Barat Daya 37.500(Realokasi)JUMLAH 465.6253.

dibentuk panitia lelang hanya mengacu padaSK lama yaitu Surat keputusan KPA Pembangunan Fasilitas OperasionalPelabuhan TA 2005 no.KU 103/172/VII/Adp.Klg.2005 tanggal 10 Juni 2005dengan susunan Panitia Lelang sama seperti pada pelaksanaan pelelangan tahap I ;bahwa untuk tahap II dilakukan lelang namun tidak diumumkan kepada umum tapidengan sistem pemilihan secara langsung karena adanya surat dari DitpelpengDitjen Hubla no.KU.26/4/1705 tanggal 26 September 2005 tentang PercepatanPelaksanaan APBNP dan Realokasi

KU 26/4/17.05 tanggal 26 September 2005 tentangPercepatan Pelaksanaan APBNP dan Realokasi DIPA TA 2005 tidakdigambarkan secara jelas dalam RKS, jika pun ternyata RKS telahditandatangani terlebih dahulu sebelum keluarnya surat tersebut sesuaiperaturan yang berlaku seharusnya kontraktor mengajukan revisi RKSdengan mengajukan addendum dan CCO (tambah kurang) ;e tidak adanya nego untuk pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi padaproyek tahap II antara kontraktor (penawar) dengan Kuasa PenggunaAnggaran

KU 26/4/17.05 tanggal 26September 2005 tentang Percepatan Pelaksanaan APBNP dan Realokasi DIPATA 2005 ;bahwa untuk tahap II tersebut tidak dibentuk panitia lelang hanya mengacu padaSK lama yaitu Surat keputusan KPA Pembangunan Fasilitas OperasionalPelabuhan TA 2005 no.KU 103/172/VII/Adp.Klg.2005 tanggal 10 Juni 2005dengan susunan Panitia Lelang sama seperti pada pelaksanaan pelelangan tahap I ;bahwa panitia sepakat untuk melakukan pelelangan tidak mengikat dengan sistempemilihan langsung untuk tahap

KU 26/4/17.05 tanggal 26 September 2005 tentangPercepatan Pelaksanaan APBNP dan Realokasi DIPA TA 2005 tidakdigambarkan secara jelas dalam RKS, jika pun ternyata RKS telahditandatangani terlebih dahulu sebelum keluarnya surat tersebut sesuaiperaturan yang berlaku seharusnya kontraktor mengajukan revisi RKSdengan mengajukan addendum dan CCO (tambah kurang) ; tidak adanya nego untuk pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi padaproyek tahap II antara kontraktor (penawar) dengan Kuasa PenggunaAnggaran (

Maret 2007, Nomor 456/27 Kec.Teluknaga, perihal pengajuan Raskin Realokasi BulanPebruari dan Maret 2007 dari Kecamatan Teluknaga ; 15. Surat pernyataan jaminan tanggal 12 Maret 2007 denganNomor 456/27 Kec Tlg mengenai pernyataan siap melunasipembayaran Raskin alokasi bulan Pebruari 2007 = dariKecamatan Teluknaga16.Slip setoran tanggal 21 Maret 2007, sebesar Rp.203.320.000, (dua ratus tiga juta tiga ratus duapuluh ribu rupiah) untuk pelunasan Raskin ke Sub DologWil I Banten17.

Surat tanggal 12 Maret 2007, Nomor 456/27 Kec.Teluknaga, perihal pengajuan Raskin Realokasi BulanPebruari dan Maret 2007 dari Kecamatan Teluknaga ; 15.

dibentuk panitia lelang hanya mengacu padaSK lama yaitu Surat keputusan KPA Pembangunan Fasilitas OperasionalPelabuhan TA 2005 no.KU 103/172/VII/Adp.Klg.2005 tanggal 10 Juni 2005dengan susunan Panitia Lelang sama seperti pada pelaksanaan pelelangan tahap I ;bahwa untuk tahap IT dilakukan lelang namun tidak diumumkan kepada umum tapidengan sistem pemilihan secara langsung karena adanya surat dari DitpelpengDitjen Hubla no.KU.26/4/1705 tanggal 26 September 2005 tentang PercepatanPelaksanaan APBNP dan Realokasi

KU 26/4/17.05 tanggal 26 September 2005 tentangPercepatan Pelaksanaan APBNP dan Realokasi DIPA TA 2005 tidakdigambarkan secara jelas dalam RKS, jika pun ternyata RKS telahditandatangani terlebih dahulu sebelum keluarnya surat tersebut sesuaiperaturan yang berlaku seharusnya kontraktor mengajukan revisi RKSdengan mengajukan addendum dan CCO (tambah kurang) ;e tidak adanya nego untuk pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi padaproyek tahap II antara kontraktor (penawar) dengan Kuasa PenggunaAnggaran

KU 26/4/17.05 tanggal 26September 2005 tentang Percepatan Pelaksanaan APBNP dan Realokasi DIPATA 2005 ;bahwa untuk tahap II tersebut tidak dibentuk panitia lelang hanya mengacu padaSK lama yaitu Surat keputusan KPA Pembangunan Fasilitas OperasionalPelabuhan TA 2005 no.KU 103/172/VII/Adp.Klg.2005 tanggal 10 Juni 2005dengan susunan Panitia Lelang sama seperti pada pelaksanaan pelelangan tahap I ;bahwa panitia sepakat untuk melakukan pelelangan tidak mengikat dengan sistempemilihan langsung untuk tahap

KU 26/4/17.05 tanggal 26 September 2005 tentangPercepatan Pelaksanaan APBNP dan Realokasi DIPA TA 2005 tidakdigambarkan secara jelas dalam RKS, jika pun ternyata RKS telahditandatangani terlebih dahulu sebelum keluarnya surat tersebut sesuaiperaturan yang berlaku seharusnya kontraktor mengajukan revisi RKSdengan mengajukan addendum dan CCO (tambah kurang) ; tidak adanya nego untuk pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi padaproyek tahap II antara kontraktor (penawar) dengan Kuasa PenggunaAnggaran (

Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2016/PN.Kpg 2 Flores Timur 54.3753 Lembata 37.5004 Manggarai 40.6255 Sumba Timur 47.5006 Timor Tengah Selatan 12.5007 Timor Tengah Utara 12.5008 RoteNdao 41.2509 Alor 41.25010 Sumba Barat (Realokasi) 37.50011 Sumba Tengah (Realokasi) 50.00012 Sumba Barat Daya (Realokasi) 37.500JUMLAH 465.6253.

PADI LAHAN KERING N KABUPATEN ALOKASI KONTRAKO1 Ende 53.1252 Flores Timur 54.3753 Lembata 37.5004 Manggarai 40.6255 Sumba Timur 47.5006 Timor Tengah Selatan 12.5007 Timor Tengah Utara 12.5008 RoteNdao 41.2509 Alor 41.25010 Sumba Barat (Realokasi) 37.50011. Sumba Tengah (Realokasi) 50.000re Sumba Barat Daya 27.560(Realokasi)JUMLAH 465.6253. PADI HIBRIDANo PROVINSI / KABUPATEN ALOKASI KONTRAK AWAL Hal 59 dari 519 hal.

Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2016/PN.Kpg 8 RoteNdao 41.2509 Alor 41.25010 Sumba Barat (Realokasi) 37.50011. Sumba Tengah (Realokasi) 50.000Sumba Barat Daya12 37.500(Realokasi)JUMLAH 465.625 3. PADI HIBRIDA : NO KABUPATEN ALOKASI KONTRAK AWAL1 Belu 6.0002 Manggarai 25.9503 Ngada 75.0004 Sumba Timur 12.0005 Manggarai Barat 4.5006 Nagekeo 4.5007 Sumba Barat Daya 3.000JUMLAH 130.950 4. JAGUNG HIBRIDA : NO KABUPATEN ALOKASI KONTRAK AWAL1 Flores Timur 6.7502 Kab.

Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2016/PN.Kpg 9 Alor 41.25010 Sumba Barat (Realokasi) 37.50011. Sumba Tengah (Realokasi) 50.00079 Sumba Barat Daya sr 500(Realokasi)JUMLAH 465.6253. PADI HIBRIDA :NO KABUPATEN ALOKASI KONTRAK AWAL1 Belu 6.0002 Manggarai 25.9503 Ngada 75.0004 Sumba Timur 12.0005 Manggarai Barat 4.5006 Nagekeo 4.5007 Sumba Barat Daya 3.000 JUMLAH 130.950 4. JAGUNG HIBRIDA : NO KABUPATEN ALOKASI KONTRAK AWAL1 Flores Timur 6.7502 Kab.

Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2016/PN.Kpg NO KABUPATEN ALOKASI KONTRAK1 Ende 53.1252 Flores Timur 54.3753 Lembata 37.5004 Manggarai 40.6255 Sumba Timur 47.5006 Timor Tengah Selatan 12.5007 Timor Tengah Utara 12.5008 RoteNdao 41.2509 Alor 41.25010 Sumba Barat (Realokasi) 37.50011. Sumba Tengah (Realokasi) 50.0006 Sumba Barat Daya a7 500(Realokasi)JUMLAH 465.6253.

BahwaSaya in casu Tergugat bersama Tim Realokasi Konsolidasi TanahPerkotaan telah/pernah memasang patokpatok tanah sebagai tandatanda batas tanah milik Saya dan telah dinyatakan secara tertulis dalamSurat Ukur nomor 00290/Dangri Klod/2006 tanggal 14 Juni 2006 denganluas tanah 1590 m2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat HakMilik no 1570 Desa Dangin Puri Klod atas nama pemegang hak InsinyurKetut Sudiasa Irawan.Demikianlan beberapa bukti yang dapat saya sampaikan.

Bahwasaya in casu Tergugat Il bersama Tim Realokasi Konsolidasi TanahPerkotaan telah/pernah memasang patokpatok tanah sebagai tandatanda batas tanah miilik saya dan telah dinyatakan secara tertulis dalamsurat ukur nomor 00291/Dangri klod/2006 tanggal 14 Juni 2006tercantum dalam Sertifikat Hak Milik nomor 1571 Desa/Kel.

Penunjukkan dan penetapan batasbatas tanah oleh Tim Realokasi Konsolidasi Tanah Perkotaan dan telahterpasang tandatanda batas tanah sesuai Ketentuan PMNA No. 3/1997.Tergugat VII ingin mempertegas bahwa tanah yang tercantum dalamSHM nomor 1603 Desa/Kel. Dangin Puri Klod diperoleh dengan carabaik dan berdasarkan niat yang baik, yaitu untuk mensukseskanprogram pemerintah. Tidak ada niat sedikitpbun yang merugikanPenggugat dan pihak manapun. Tanah yang tercantum dalam SHMnomor 1603 Desa/Kel.

Bahwa pada posita 4 Penggugat mendalilkan : Di atas Tanah Sengketa dan Tanah Sengketa II tidak pernah ada patokpatok land consolidation(LC) ataupun patokpatok sertifikatsertifikat hak milik termasuk didalamnya Sertifikat Hak Milik No. 1603/Desa Dangin Puri Klod atasnama Ketut Suryawan, MT. in casu Tergugat VII.Jawaban Tergugat VII:Bahwa Tergugat VII bersama Tim Realokasi Konsolidasi TanahPerkotaan telah memasang patokpatok tanah sebagai tandatandabatas tanah milik Tergugat VII dan telah dinyatakan

3.208.946.849 b.1.Koreksi atas Selisin Equalisasi DPP PPN Rp2.776.547.697,00Pemeriksa Pajak melakukan koreksi atas Selisin Equalisasi DPP PPN sebagalberikut: Dasar Alasan Koreksi Pemeriksa Rupiah1 Unearned Hire Purchase Charges 2.634.191.1532 Difference Equalisasi 142.356.544Total koreksi Selisin Equalisasi PPN 2.776.547.697 bahwa setelah Pemohon Banding melihat kembali dasar penghitunganPemeriksa Pajak, Pemohon Banding melihat bahwa koreksi Pemeriksa Pajakuntuk selisih Equalisasi PPN adalah hanya masalah realokasi

Terhadap Para Penggarap diatas tanah pemda manggarai diatur melaluikeputusan Bupati kepala Daerah Tingkat Il menggarai No. 140 tahun1993 tanggal 25 Mei 1993 tentang Pengukuhan Realokasi Tanah BekasPenggarap diatas Lengkong Seranaru, Serakera, Wae kelambu danLengkong Rangko Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, KabupatenManggarai ; .

I4 ; Foto copy surat Keputusan Bupati Kepala daerah Tingkat Il Manggarai Nomor140 Tahun 1993 tentang Pengukuhan Realokasi Tanah Bekas Penggarap diatas Lengkong Serkera, Sernaru, Wae Kelambu dan Lengkong Rangko DesaWae KelambuKecamatan Komodo Kabupaten Dati Il Manggarai, diberi tanda T.

) ;ano= Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 1984 Dalu Nggorangmenyampaikan kepada Bupati bahwa tanah adat yang diserahkan kepadaPemerintah Daerah, sekarang sudah ada penggarap dan atas penyampaianDalu Nggorang tersebut Bupati perintahkan untuk mendata namanama parapenggarap yang berada di tanah penyerahan tersebut untuk diberikan gantirugi dan di relokasikan di lengkong Rangko sehingga pada tahun 1993 BupatiManggarai mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 140 tahun 1993tentang Pengukuhan Realokasi

tanggal 08Februari 2021 tentang Penetapan Paket Pekerjaanyang Dilakukan Penghematan Anggaran dalamrangka Penyesuaian Belanja pada Kantor UPPKelas Ill Wanci TA. 2021(Fotokopi sesuai denganasli);Surat Kuasa Pengguna Anggaran NomorPL.103/188/02/Upp.Wci2021 tanggal 23 Februari2021 perihal Rencana Penghentian SecaraPermanen Paket Pekerjaan Perkuatan DermagaPelabuhan Wanci TA.2021(Fotokopi sesuai denganasli);Surat Nomor : S30/MK.02/2021, pada tanggal 12Januari 2021, Sifat : Sangat, perihal: Refocusingdan Realokasi

Ku 26/4/105 tanggal26 September 2005 tentang percepatan pelaksanaan APBNP dan Realokasi DIPA tahun2005 ; Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Proyek yang dikerjakan oleh PT.

Ku 26/4/105 tanggal26 September 2005 tentang percepatan pelaksanaan APBNP dan Realokasi DIPA tahun2005 ;35Bahwa Anggaran tambahan untuk satu proyek dilakukan oleh satu Kontraktordibenarkan karena mengingat terbatasnya waktu yang diberikan pada kontraktor ;Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Proyek yang dikerjakan oleh PT.

Ku 26/4/105 tanggal26 September 2005 tentang percepatan pelaksanaan APBN dan Realokasi DIPA tahun2005;Bahwa Anggaran tambahan untuk satu proyek dilakukan oleh satu Kontraktordibenarkan karena mengingat terbatasnya waktu yang diberikan pada kontraktor ;Bahwa saksi turun dan mengecek langsung bersama Pelaksana Kegiatan dan Konsultan,dan proyek tersebut dapat dinyatakan selesai ;Bahwa Proyek Pelabuhan Rakyat tersebut untuk tahap I dan II sudah selesai dan sudahdiserah terimakan dari pihak Kontraktor

Melakukan realokasi penanganan account bad debt kepada eksternalcollector berdasarkan situasi dan kondisi di Lapangan.4. Mengambil tindakantindakan strategis untuk menyelamatkan assetperusahaan.Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 27 /Padt.SusPHI/2016/PN.JKT.PST5. Mengambil tindakan tegas dan menegakkan SOP semua Unit bisnis diRegionalnya.C. Tanggung Jawab1. Merencanakan dan mengimplementasikan strategi Collection dan salesRegional secara tepat sesuai strategi bisnis perusahaan.2.

Apabila terjadi Kekurangan atau kelebihankebutuhan pupuk bersubsidi dapat dilakukan relokasi antar waktu danantar kecamatan yang akan ditetapkan oleh Kepala Dinas PertanianPeternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo.Bahwa untuk realokasi tingkat desa Ahli tidak mengetahuinya karenadalam Perbup Nomor 63 Tahun 2014 tentang Alokasi dan HargaEceran Tertinggi (HET) serta Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuksector pertanian di Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2015 Bab IVPasal 5 ayat 1 dan 2 hanya

Apabila tidakada RDKK, petani bisa membeli pupuk sepanjangmasih satu wilayah dengan pengecer ;Bahwa, sepengetahuan saksi, pernah terjadi Realokasi yaitu adanya usulan pemerintah daerahdimana adaperubahan sistem/musim tidakterpakai maka akan direalokasikan ke tempat lain.Contohnya di daerah A tidak ada pupuk sedangkandi daerah B kelebihan pupuk maka pupuk di daerahB direalokasikan ke daerah A ;Bahwa, yang berhak menentukan realokasi adalahPemerintah Daerah Kabupaten yaitu PemerintahProvinsi dengan