KepalaBidang Pelayanan Pabean dan Cukai IIl Nomor S160/KPU.01/BD.05/2013 tanggal 15 Januari 2013 perihal Pembatalan Permohonan Reekspor,yang ditujukan kepada PT. Pacific Putra Metropolitan;1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Ketua STP!

S160/MBUMN/2006tanggal 28 April 2006 perihal Persetujuan Penghapusan dan PenjualanDepo B,C,H dan K kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sertapinjaman talangan dana saksi Drs.R.Hendarko Hudoyo dan saksiH.M.Asep Kusnan mewakili Meneg BUMN kemudian membuatkesepakatan bersama dengan Eko Bharuno, MT. mewakili GubernurDKI Jakarta tentang penjualan aset Perum PPD berupa depo B, C, H danK yang pada prinsipnya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan jualbeli Depo B, C, H dan K dengan harga :1 DepoH :

S160/MBUMN/2006tanggal 28 April 2006 perihal Persetujuan Penghapusan dan PenjualanDepo B,C,H dan K kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sertapinjaman talangan dana saksi Drs.R.Hendarko Hudoyo dan saksiH.M.Asep Kusnan mewakili Meneg BUMN kemudian membuatkesepakatan bersama dengan Eko Bharuno, MT. mewakili GubernurDKI Jakarta tentang penjualan aset Perum PPD berupa depo B, C, H danK yang pada prinsipnya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan jualbeli Depo B, C, H dan K dengan harga :1 Depo H:

Ac. 10808148190 tertanggal 28Desember 2007.5 Surat Direksi Perum PPD yang ditandatangani oleh Manager Keuangan Drs.Istiyanto, MM Nomor : 40/DAK/II/2007 tanggal 12 Pebruari 2007 tentangPenyerahan Dokumen Utang dari Depo2 ke Kantor Pusat (asli).6 Surat Menteri Negara BUMN kepada Direksi Perum PPD Nomor : S160/MBU/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Penghapusbukuan dan PenjualanDepo B, C, H dan K kepada Pemprov.

Ac. 10808148190 tertanggal 28Desember 2007.Surat Direksi Perum PPD yang ditandatangani oleh Manager Keuangan Drs.Istiyanto, MM Nomor : 40/DAK/II/2007 tanggal 12 Pebruari 2007 tentangPenyerahan Dokumen Utang dari Depo2 ke Kantor Pusat (asli).Surat Menteri Negara BUMN kepada Direksi Perum PPD Nomor : S160/MBU/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Penghapusbukuan dan PenjualanDepo B, C, H dan K kepada Pemprov.

Bahwa sehubungan dengan pemberian sertifikat lisensi olehBNSP kepada LSPKPI yang telah dibuat dan didirikan olehPara Tergugat Rekonpensi tersebut, Para PenggugatRekonpensi telah mengirimkan Surat Nomor : S160/PP.IKPI/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 perihal Pemberian LisensiKepada LSPKPI (bukti PR21), yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Para Penggugat Rekonpensi keberatandan complain atas terbitnya sertifikat lisensi tersebut kepadaLSPKPI dengan dasar dan alasan antara lain sebagai berikut :Pembentukan

S160/PP.IKPI/VIII/2011 tanggal 1Agustus 2011 Perihal Pemberian Lisensi Kepada LSPKPI yangditujukan oleh Para Penggugat Rekonpensi kepada BNSP ;42.T23 : Fotocopy Surat BNSP No. B.0845/BNSP/X/2011 tanggal20 Oktober 2011 perihal Keluhan IKPI atas lisensi LSPKPI yangditujukan kepada Tergugat Rekonpensi selaku Ketua Umum LSPKonsultan Pajak Indonesia, yang juga ditembuskan kepada ParaPenggugat Rekonpensi dan Turut Tergugat Rekonpensi ;43. 124 : Fotocopy Surat Para Penggugat Rekonpensi kepadaBNSP No.

Kepala BidangPelayanan Pabean dan Cukai Ill No : S160/KPU.01/BD.05/2013 Tanggal15 Januari 2013 perihal Pembatalan Permohonan Reekspor, yang ditujukankepada PT.

Gudang STPI memohon kepadaKantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priuk untukpemindahan penimbunan 6 container yang berisi 12 pesawat dariGudang di Tanjung Priuk ke Gudang STPI di Curug dengan alasanuntuk keamanan pesawat karena dikhawatirkan kalau disimpanlama di gudang Tanjung Priuk uap air laut akan merusak pesawatdan untuk menghemat biaya sewa gudang, akan tetapi pengajuanditolak pihak Bea Cukai ; Tanggal 15 Januari 2013 Kantor Pelayanan Utama Bea dan CukaiTipe A Tanjung Priuk Nomor S160

Kepala BidangPelayanan Pabean dan Cukai Ill No : S160/KPU.01/BD.05/2013 tanggal15 Januari 2013 perihal Pembatalan Permohonan Reekspor, yang ditujukankepada PT.

S160/MBUMN/2006 tanggal 28 April 2006perihal Persetujuan Penghapusan dan Penjualan Depo B,C,H dan K kepadaPemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pinjaman talangan dana saksiDrs.R.Hendarko Hudoyo dan saksi H.M.Asep Kusnan mewakili MenegBUMN kemudian membuat kesepakatan bersama dengan Eko Bharuno, MT.mewakili Gubernur DK! Jakarta tentang penjualan aset Perum PPD berupadepo B, C, H dan K yang pada prinsipnya kedua belah pihak sepakat untukmelakukan jual beli Depo B, C, H dan K dengan harga :1.

S160/MBUMN/2006 tanggal 28 April2006 perihal Persetujuan Penghapusan dan Penjualan Depo B,C,H dan Kkepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pinjaman talangan danasaksi Drs.R.Hendarko Hudoyo dan saksi H.M.Asep Kusnan mewakili MenegBUMN kemudian membuat kesepakatan bersama dengan Eko Bharuno,MT. mewakili Gubernur DKI Jakarta tentang penjualan aset Perum PPDberupa depo B, C, H dan K yang pada prinsipnya kedua belah pihaksepakat untuk melakukan jual beli Depo B, C, H dan K dengan harga :1.

Istiyanto, MM Nomor : 40/DAK/II/2007 tanggal 12 Pebruari 2007tentang Penyerahan Dokumen Utang dari Depo2 ke Kantor Pusat (asli);Surat Menteri Negara BUMN kepada Direksi Perum PPD Nomor : S160/MBU/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Penghapusbukuan danPenjualan Depo B, C, H dan K kepada Pemprov.

Surat Menteri Negara BUMN kepada Direksi Perum PPD Nomor : S160/MBU/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Penghapusbukuandan Penjualan Depo B, C, H dan K kepada Pemprov. DK! Jakartaserta Pinjaman Dana Talangan (aslli) ;7. Bukti Memorial No.03/32/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 JurnalPenerimaan Bank tanggal 21 Desember 2006 (asli 2 lembar) ;8. Bukti Penerimaan Bank No.13D/XII/06, dari pemerintah Prov.

KepalaBidang Pelayanan Pabean dan Cukai Ill No S160/KPU.01/BD.05/2013 Tanggal 15 Januari 2013 perihal PembatalanPermohonan Reekspor, yang ditujukan kepada PT. Pacific PutraMetropolitan;1(satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Ketua STPI No:KET/49/III/ STPI2013 Tanggal 18 Maret 2013;Hal. 67 dari 107 hal. Put.

KepalaBidang Pelayanan Pabean dan Cukai Ill No : S160/KPU.01/BD.05/2013Tanggal 15 Januari 2013 perihal Pembatalan Permohonan Reekspor, yangditujukan kepada PT.

Sumber Daya Manusia dan Umum Perum Perhutari,berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perum Perhutani No mor162/012.2/UM/DIR tanggal 15 April 2010, berkedudukan di Jakarta, selakuPejabat Penjual, sesuai dengan Surat Permohonan Lelang No mor518/027.1/Um/Dir tanggal 20 Desember 2010, guna melaksanakan SuratKeputusan Penghapusan dari Direktur Utama Perum Perhutani No mor392/Kpts/Dir/2010 tanggal 14 April 2010 yang telah mendapat persetujuandari Menteri Badan Usaha Milik Negara dengan Surat No mor S160

Kepala BidangPelayanan Pabean dan Cukai Ill No : S160/KPU.01/BD.05/2013 Tanggal 15Januari 2013 perihal Pembatalan Permohonan Reekspor, yang ditujukankepada PT.

kepada KantorPelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok untukpemindahan penimbunan 6 (enam) container yang berisi 12 (duabelas) pesawat dari Gudang di tanjung Priok ke Gudang STPI diCurug dengan alasan untuk keamanan pesawat karenadikhawatirkan kalau disimpan lama di gudang Tanjung Priok uap airlaut akan merusak pesawat dan untuk menghemat biaya sewagudang, akan tetapi pengajuan ditolak pihak Bea Cukai ;Tanggal 15 Januari 2013 Kantor Pelayanan Utama Bea dan CukaiTipe A Tanjung Priok Nomor S160

S160 /MBU / 2010 tanggal 22 Maret 2010 ;. Bahwa untuk mengikuti lelang tersebut dalam Posita Angka 1 diatas (untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Kongsi), pesertalelang diwajibkan untuk membayar Uang Jaminan sebesar Rp.20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah); . Bahwa untuk memenuhi kewajiban penyediaan Uang Jaminan yangcukup besar yaitu sebesar Rp. 20.000.000.000, (dua puluh milyarrupiah) untuk mengikuti lelang Objek Kongsi tersebut dalam Posita.Angka 3 diatas, Sdr.

S160/PNMPLP/VIII/2018 tanggal 28Agustus 2018;danPengumuman kedua melalui surat kabar harian Tribun Timur tanggal 12September 2018.Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat telah terbukti mengadaadadan terlalu dipaksakan, karena tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan hukumyang sebenarnya sehingga patut untuk ditolak/dikesampingkan oleh MajelisHakimBahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 20yang intinya menyatakan Tergugat II memohon kepada Tergugat

Bahwa sehubungan dengan pemberian sertipikat lisensi oleh BNSP kepadaLSPKPI yang telah dibuat dan didirikan oleh Para Tergugat Rekonvensitersebut, Para Penggugat Rekonvensi telah mengirimkan Surat Nomor: S160/PP.IKPI/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 perihal Pemberian LisensiKepada LSPKPI (bukti PR21), yang pada pokoknya menyatakan bahwaPara Penggugat Rekonvensi keberatan dan complain atas terbitnya sertipikatlisensi tersebut kepada LSPKPI dengan dasar dan alasan antara lainsebagai berikut:1.

PPKDre Retnt S160 + cevemwes 2+: oenmevens 2425 semen Penerbit SPMI Gusti Ayu Ketut Yuni Masriastri,SE......

tentangPermintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN MasaPajak Juni 2011;S157 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentangPermintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN MasaPajak Juli 2011;S158 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentangPermintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN MasaPajak September 2011;S159 /WPJ.31/KP.0510/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentangPermintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPN MasaPajak Oktober 2011;S160

S159/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 1801 1(satu) Print Out2016 set11 S160/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 1801 1(satu) Print Out2016 set12 S161/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 1801 1(satu) Print Out2016 set13 S162/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 1801 1(satu) Print Out2016 set14 S163/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 1801 1(satu) Print Out2016 set15 S164WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 1801 1(satu) Print Out2016 set16 S165WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 1801 1(satu) Print Out2016 set17 S166/WPJ.31/KP.05/2015 Tanggal 1801 1(satu) Print Out2016

KepalaBidang Pelayanan Pabean dan Cukai III No S160/ KPU.O1/BD.05/2013. Tanggal 15 Januari 2013 perihal PembatalanPermohonan Reekspor, yang ditujukan kepada PT.

uang sejumlah seratus lima puluh juta rupiah , untuk pembayaran pinjaman KBD , tertanggal Jambi, 20.11.2017.1 (Satu) buah Buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiJambi Nomor 1 tahun 2014 Tentang Tata Tertio Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Jambi dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Jambi Nomor 2 tahun 2014 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi1 (Satu) lembar fotocopy legalisir surat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Jambi Nomor : S160

/1428/DPRD/2017 tanggal 14 Agustus 2017perihal : Jadwal Rapatrapat DPRD Provinsi Jambi beserta 7 (tujuh) lembar jadwal kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari senin tanggal 14 Agustus20171 (Satu) lembar fotocopy legalisir surat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Jambi Nomor: S160/ i...

/DPRD/2017 tanggal 16 Agustus2017 perihal : Jadwal Rapatrapat DPRD Provinsi Jambi beserta 6 (enam)lembar jadwal kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017Halaman 501 dari 704 halaman, Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2020/PN Jmb136.137.138.139.140.141.142.143.144.1 (Satu) lembar fotocopy legalisir surat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Jambi Nomor : S160/1545/DPRD/2017 tanggal 4 September2017 perihal : Jadwal Rapatrapat DPRD Provinsi Jambi beserta 6 (enam)lembar jadwal kegiatan

uangsejumlah seratus lima puluh juta rupiah , untuk pembayaran pinjamanKBD , tertanggal Jambi, 20.11.2017.1 (Satu) buah Buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Jambi Nomor 1 tahun 2014 Tentang Tata Tertio Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 tahun 2014 Tentang KodeEtik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi1 (Satu) lembar fotocopy legalisir surat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Jambi Nomor : S160

/1428/DPRD/2017 tanggal 14Agustus 2017 perihal : Jadwal Rapatrapat DPRD Provinsi Jambi beserta 7 (tujuh) lembar jadwal kegiatan DPRD Provinsi Jambi Harisenin tanggal 14 Agustus 20171 (Satu) lembar fotocopy legalisir surat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Jambi Nomor: S160/ .......

133. 1 (Satu) buah Buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 tahun 2014 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi
134. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : S160/1428/DPRD/2017 tanggal 14 Agustus 2017 perihal

: Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi beserta 7 (tujuh) lembar jadwal kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari senin tanggal 14 Agustus 2017
135. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : S160/ /DPRD/2017 tanggal 16 Agustus 2017 perihal : Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi beserta 6 (enam) lembar jadwal kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017
136.

1 (Satu) lembar fotocopy legalisir surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : S160/1545/DPRD/2017 tanggal 4 September 2017 perihal : Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi beserta 6 (enam) lembar jadwal kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari senin tanggal 4 September 2017
137. 1 (Satu) lembar surat fotocopy legalisir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : S160/1820/DPRD/2017 tanggal 14 Agustus 2017 perihal : Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi

pembayaran pinjaman KBD , tertanggal Jambi, 20.11.2017.

Inti Global Resources;1 (satu) lembar asli Surat Konfirmasi Tempat TerdaftarWP Pertambangan Kepala Kantor Pelayanan PajakPratama Jakarta Kebayoran Baru Satu Nomor S8386/WPJ.04/KP.04/2014 tanggal 30 April 2014 PTPartiba Bara Energy;1 (Satu) bundel asli Surat Himbauan Pendaftaran NPWPCabang Kepala Kantor Pelayanan Pajak PratamaTenggarong Nomor S160/WPJ.14/KP.0806/2014tanggal 25 April 2014 PT.

/2014 tanggal 12 Februari 2014 PT.Hamparan Bara Utama;1 (satu) bundel asli Surat Pemberitahuan KewajibanPelaporan Pemegang IUP Operasi Produksi KhususPengangkutan dan Penjualan Mineral DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat JenderalMineral dan Batubara Nomor 851/30/DBM/2014 tanggal11 Juni 2014;1 (Satu) bundel asli Surat Himbauan Pendaftaran NPWPCabang Kepala Kantor Pelayanan Pajak PratamaHalaman 437 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKI610.611.612.613.614.615.616.617.Tenggarong Nomor S160

Inti Global Resources;1 (satu) lembar asli Surat Konfirmasi Tempat TerdaftarWP Pertambangan Kepala Kantor Pelayanan PajakPratama Jakarta Kebayoran Baru Satu Nomor S8386/WPJ.04/KP.04/2014 tanggal 30 April 2014 PTPartiba Bara Energy;1 (Satu) bundel asli Surat Himbauan Pendaftaran NPWPCabang Kepala Kantor Pelayanan Pajak PratamaTenggarong Nomor S160/WPJ.14/KP.0806/2014tanggal 25 April 2014 PT.

/2014 tanggal 12 Februari 2014 PT.Hamparan Bara Utama;1 (satu) bundel asli Surat Pemberitahuan KewajibanPelaporan Pemegang IUP Operasi Produksi KhususPengangkutan dan Penjualan Mineral DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat JenderalMineral dan Batubara Nomor 851/30/DBM/2014 tanggal11 Juni 2014;1 (Satu) bundel asli Surat Himbauan Pendaftaran NPWPCabang Kepala Kantor Pelayanan Pajak PratamaHalaman 437 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKI610.611.612.613.614.615.616.617.Tenggarong Nomor S160

pembayaran pinjaman KBD , tertanggal Jambi, 20.11.2017.