Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah, Nomor: 147-122 Tahun 2018 , Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 01 Februari 20183.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah, Nomor: 147-122 Tahun 2018 , Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 01 Februari 20184. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Keterangan SaksiMATHEOS WATTIMURY, pada pokoknya menerangkan: Bahwa saksi menyatakan adalah Saniri Negeri Porto; Bahwa saksi menyatakan Saniri Negeri berjumlah 7 orang; Bahwa saksi menyatakan Ketua Saniri dipilin oleh Anggota Saniri; Bahwa di Negeri Porto itu pemilinan Saniri berdasarkan Wijk; Bahwa saksi menyatakan berada di Wijk Ponaya; Bahwa saksi menyatakan Marga Wattimury berasal dari Soa Namasina; Bahwa saksi menyatakan 2 (dua) calon dari Wijk Polnaya kemudiandiseleksi dan saya yang terpilih

PemerintahNegeri mengatakan bahwa Saniri Negeri bukanlah atasan merekasebab atasan mereka adalah Bupati, oleh karenanya Saniri Negeribermusyawarah dan berembuk dan sepakat bahwa Ketua Saniri harusmelapor kepada Kejaksaan;Bahwasaksi menyatakan Ketua Saniri Negeri tidak melapor kepadaCamat dan Bupati, sebab Bupati dengan Saniri Negeri sudah tidak pas,sebab ini merupakan unsur pidana jadi langsung saja ke Kejaksaan dantidak perlu dilaporkan ke Bupati;Bahwasaksi menyatakan alasan Ketua Saniri diganti

Dia itu ditunjuk oleh raja menjadi salahsatu anggota Saniri Negeri dari 7 orang Saniri Negeri;Bahwasaksi menyatakan setelah dipilihn,Raja mengusulkan ke Camatdan Camat mengusulkan ke Bupati lalu SK turun untuk pelantikan;Bahwa saksi menyatakan tidak ada rapat saniri negeri sebelum ZethJacob Tetelepta diganti sebagai Ketua Saniri Negeri.

Zeth JacobTetelepta sebagai Saniri dari wijk Tetelepta;Bahwa saksi menyatakanKetua Saniri dipilin oleh sesama Saniri;Bahwa saksi menyatakan wijk lain tidak tahu hasil pemilihan;Bahwa saksi menyatakanZeth Jacob Tetelepta dipilin sebagai Saniri dariwijk Tetelepta;Bahwa saksi menyatakanMarthen Tetelepta dari wijk Apono, MahteosWattimury dari wijk Polnaya, Zeth Talakua dari wijk Wattimuri;Bahwa saksi menyatakanada 7 Saniri yaitu 6 dipilih dari wijk dan 1 oranglagi ditunjuk dari Pejabat Desa;Bahwa saksi

menyatakan surat usulan pergantian Ketua Saniri Negeridikirim ke Camat oleh Pejabat dan bukan oleh Saniri Negeri;Bahwa saksi menyatakan ketika menerima surat dari AnakAnak Soa,Saksi tidak pernah memanggil Ketua Saniri Negeri Porto;Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada klarifikasi;Bahwa saksi menyatakan Saniri Negeri berasal dari Soa masingmasingberdasarkan peraturan daerah;Bahwa saksi menyatakan yang duduk sebagai Saniri Negeri berasal dariSoa sesuai Perda, kalau wjik itu lingkungan pada jaman

Badan Saniri.

Saniri Negeri Lilibooi juga telahmelanggar larangan bagi Anggota Saniri Negeri sesuai psl 23 hurup c,e, dan f Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau badanPermusyawaratan Negeri.

Keputusan Saniri Negeri Lilibooitersebut merupakan tindakan sepihak dari oknum Ketua Saniri NegeriLilibooi atas nama Johanis Titarsole. Oknum Ketua Saniri NegeriLililbooi tersebut mengeluarkan keputusan dan menandatanganikeputusan tersebut tanpa rapat bersama (pleno) dengan anggotaSaniri Negeri Lilibooi yang lain.

dengan Penjabat;Bahwa Rapat Saniri Besar biasanya dilakukan di Baileo, bukan diKantor Negeri ;3.

Negeri;Bahwa Peraturan Negeri itu dibuat oleh Saniri Negeri bersamaKepala Pemerintah Negeri;Bahwa persoalan penetapan Mata Rumah Parenta tetap kembalikepada Saniri karena Saniri itu perwakilan dari setiap Soa dan arenapembahasannya itulah di Saniri tersebut, dikembalikan tetap kepadaSaniri yang harus menetapkan karena pada Sanirilah menghimpunsemua perwakilan dari pada Soa ;Bahwa yang menetapkan Mata Rumah Parenta itu Saniri saja nantiselanjutnya baru yang menandatangani Penjabat dan/atau KepalaPemerintah

Latif Hatala
3.Abdillah Hatala
Tergugat:
Saniri Negeri Batumerah
Intervensi:
1.NURDIN NURLETTE
2.RABEATINNUR NURLETTE

Saniri Negeri Raja Pati;Saniri Negeri Raja Pati terdiri dari Raja, Kepala Soa, Kewangdan Marinyo.

Saniri Negeri Raja Pati dianggap sebagai badaneksekutif;2) Saniri Negeri Lengkap;Saniri Negeri Lengkap terdiri dari Raja, Kepala Soa, Mauweng,Tuan Tanah atau tuan negeri (tua adat) dan kapitan.

dikaji kembali Saniri Negeri Batu merah.

Rapat Saniri Negeri dipimpin oleh pimpinan Saniri Negeri;b.

hasil Rapat Saniri Negeri ditetaobkan dengan keputusan Saniri Negeridan dilampiri notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris Saniri Negeri.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Saniri Negeri diatur dalam PeraturanNegeri.Menimbang, bahwa Saniri Negeri telah melaksanakan Musyawarah Adatpada tanggal 18 Oktober 2019 untuk menyampaikan hasil musyawarah akhirDewan Adat Saniri Negeri pada tanggal 14 Oktober 2019 yaitu menetapkanMata Rumah Parentah di Negeri Batumerah adalah Mata Rumah ParentahHatala dari

KADIR OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
2.HASAN BASRI OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Sekretaris Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
Tergugat:
1.BUPATI MALUKU TENGAH
2.Kepala Kecamatan Salahutu Camat Salahutu
3.Pejabat Pemerintah Negeri Tulehu
4.Saniri Negeri Tulehu yang dipimpin oleh Usman Umarella
5.Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu
Intervensi:
Dr. H. Ibrahim Ohorella

dari Saniri Negeri yang baru, sebab Saniri Negeri Tulehuyang baru telah lantik pada tanggal 13 Februari 2019.Bahwa dalil posita angka 14 adalah tidak berdasar pada hukum, karenaperbuatan hukum dari Saniri Negeri Tulehu yang telah berakhir masatugasnya dan/atau bukan lagi berkedudukan selaku Saniri Negeri Tulehuterhitung sejak berakhirnya masa tugas Saniri Negeri Tulehu dan/atausejak taanggal diresmikannya Saniri Negeri Tulehu yang baru.

saksi diberhentikan oleh Bupati sebagai Kepala Saniri Negeri denganadanya SK Bupati tentang pembekuan Saniri Negeri ddi Negeri Tulehu danSK pembekuan tersebut tibatiba saja datang;Bahwa saksi melihat SK Pembekuan Saniri Negeri lewat kopiankopian SKyang kemudian menjadi viral di masyarakat;Bahwa dengan adanya SK Pembekuan Saniri Lama, kemudian tidak sertamerta di bentuk Saniri Negeri Baru;Bahwa Nomor SK Pembekuan Saniri Negeri yang saksi maksud adalah SuratKeputusan Nomor : 140/220/Tahun 2017 tentang

Namun setelah itu saksi tahu bahwa alasan berkas tersebutdikembalikan adalah karena Saniri Negeri tidak melampirkan KeputusanSaniri tentang Rapat Saniri dan SK Saniri Adat, oleh karena itu Bupati MalukuTengah berkeberatan atas seleksi adat yang dilakukan oleh Saniri Negeri;Bahwa pada berkas pencalonan Raja saat itu tidak melampirkan KeputusanSaniri tentang rapat saniri dan SK Saniri Adat;Bahwa tidak dilampirkan keputusan saniri tentang rapat saniri dan SK saniriadat karena tidak ada syarat tertulis

di mulai dari masingmasingMatarumah bermusyawarah dan menetapkan seorang perwakilan Matarumah untuk dijadikan Saniri Negeri diusulkan ke Bupati untuk ditetapkandalam surat keputusan;Bahwa saat Saniri yang lama mengusulkan Pengurusan Antara Waktu SaniriNegeri, kemudian tibatiba Bupati menetapkan Saniri Negeri yang baru;Bahwa Saniri negeri yang baru dibentuk pada tahun 2012;Bahwa yang menjadi Kepala Saniri Negeri saat itu adalah Saudara MuhamadUmarella;Bahwa saksi laksanakan tugas sebagai Saniri Negeri

pengukuhan Urian Ohorellasebagai raja adalah saniri negeri yang lama;Bahwa benar bukti T.II, Ill, IV, V38 adalah benar penolakan dari sanirinegeri Tulehu yang masih aktif;Bahwa Saniri negeri yang baru dilantik pada tahun 2019;Bahwa saksi pernah melihat adanya SK Saniri lama yang telah diganti;Bahwa saksi tidak tahu apakah saniri yang lama pernah melihat SKpergantian saniri yang lama ke saniri yang baru ataukah tidak;Bahwa Saniri yang baru dilantik setelah seminggu mereka mendapatkanSK;Bahwa yang

Untuk itu seluruh proses Pencalonan Raja Negeri Ameth yangdilakukan oleh PEJABAT TATA USAHA NEGARA dalam hal ini Saniri NegeriAmeth, tidak lagi dapat bertindak untuk dan atas nama Saniri Negeri Ameth,dengan demikian seluruh Proses Pencalonan Raja Negeri Ameth yangdilakukan oleh Saniri Negeri Ameth adalah TIDAK SAH MENURUT HUKUM,dikarenakan Saniri Negeri Ameth yang merupakan perpanjangan tanganPemerintah Daerah di Negeri dalam melaksanakan tugasnya telahbertentangan dengan peraturan perundangundangan

Artinyawewenang yang diberikan TERGUGAT kepada Saniri Negeri Ameth telahberakhir, sehingga kekuasaan Saniri Negeri Ameth tidak SAH/LEGTIM, karenaUndang Undang yang memberikan KEWENANGAN/KESAHIHAN terhadapHal. 9 dari 94 Hal.

Masa Jabatan Saniri Negeri Ameth telah berakhir 27 Maret 2013 ;b. Raja yang diusulkan oleh Saniri Negeri Ameth bukan dari MataRumah/Garis Keturunan Lurus (Berhitu/Picauly) ;c. Proses Raja Negeri Ameth tidak dikembalikan ke MataRumah/Keturunan Garis Lurus (Berhitu/Picauly) untukdimusyawarahkan di Negeri Ameth ;2.

Proses Pemilihan Saniri Negeri Ameth masa bakti yang baru,mengingat Saniri Negeri Ameth yang sekarang telah berakhir MasaJAISALENIAYE, 3emeneen seen neers nenenennmensnnt nian RE RSs RRRb. Proses Ulang Raja Negeri Ameth, dikembalikan kepada MataRumah/Keturunan Garis Lurus (Berhitu/Picauly) ;15.

Dikatakan demikian karena :a) Bahwa keberadaan Surat Keputusan TERGUGAT membuktikan bahwaTERGUGAT tidak Proporsional dalam menjalankan kewenangannya,pada saat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebutberdasarkan usulan Saniri Negeri Ameth tentang Pengangkatan RajaNegeri Ameth, padahal TERGUGAT telah mengetahui bahwa MasaJabatan Saniri Negeri Ameth telah berakhir pada tanggal 27 Maret2013, sehingga selurun proses Penyelenggaraan Pencalonan RajaNegeri Ameth, yang dilakukan oleh Saniri Negeri

Andi (DPO) dan sisanyadi simpan saksi Saniri dalam kamar di bawah kasur tempat tidur saksi Saniri, kemudian sekira pukul06.00 wib paket Shabu untuk saksi Wardi dan terdakwa diserahkannya kepada saksi MODIHARdan saksi Saniri berpesan apabila saksi Zulkarnain datang kerumah serahkan Shabu paket besaryang terbungkus kantong plastik warna Hitam, sedangkan paket Shabu yang kecil di serahkankepada terdakwa Marianto lalu saksi Saniri pergi keluar rumah.

Selanjutnya sekira pukul 07.00 wibHal. 3 dari 19 halaman PUTUSAN No:106/PID.SUS/2013/PN.DUMpada hari yang sama saksi Zulkarnain datang kerumah saksi Saniri dan saksi Modihar langsungmenyerahkan paket Shabu besar yang terbungkus kantong plastik warna Hitam kepada saksiZulkarnain, sekira pukul 11.00 wib terdakwa menelphone saksi Saniri menanyakan apakah saksiSaniri sudah pulang dan dijawab saksi Saniri sudah pulang lagi dibukit Timah lalu saksi Sanirimenanyakan kepada terdakwa, Pak MARIANTO bapak mau

, lalu dijawab terdakwa, kalau ada iya , kemudian saksi Saniri menghubungi saksi MODIHAR Als KACONG nomor085211534395, Kalau ada pak MARIANTO EFFENDI datang kasih 1 (satu) bungkus Narkotikajenis paket shabu seberat Y, (setengah) Selanjutnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Saniri di Jl.

alsAjo (berkas terpisah) , terdakwa berkenalan dengan saksi Saniri di J Listrik kota Dumai, dan padasaat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Saniri bahwa terdakwa merupakan Kanit I Idik satNarkoba Polres Dumai dan saksi Saniri mengatakan kepada terdakwa untuk dapat diijinkanmembawa narkotika jenis shabu akan tetapi pada saat itu setelah mendengar saksi Saniri memintaijin kepada terdakwa untuk membawa shabu terdakwa sebagai Kanit I Idik Sat Narkoba PolresDumai tidak langsung melakukan penyelidikan

terhadap saksiSaniri; Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 sekira pukul 11. 00 wib terdakwa pergikerumah saksi Saniri untuk meminta uang jatah kepada saksi Saniri dan pada saat itu terdakwahanya bertemu dengan anak saniri yang bernama Modihar als kacong dan saksi Modiharmengatakan bahwa saksi Saniri sedang tidur lalu terdakwa pulang kerumahnya dan terdakwa sudahHal. 5 dari 19 halaman PUTUSAN No:106/PID.SUS/2013/PN.DUM2 (dua) kali meminta uang jatah kepada saksi SANIRI, yang pertama pada

Bahwa Rancangan Peraturan Negeri sebagaimana dalam PeraturanDaerah kota Ambon Nomor 8 tahun 2017 Pasal 82 ayat (2) Saniri Negeridapat mengusulkan Rancangan Peraturan Negeri kepada PemerintahNegeri, dimana diketahui anggota Saniri yang lama masih mempunyaihak terlinat pada surat keputusan Tergugat tanggal 7 September 2017masa berakhir Saniri dari 2017 sampai dengan 2023 sehingga produkhukum yang dilakukan oleh Saniri yang lama masih melekat dan sah;9.

Bukti P4 : Surat Ketua Saniri Negeri Laha Nomor: 22/SANIRI/ NEGLH/X/2018, Perihal: Undangan, tertanggal 27 Oktober2018 (fotokopi sesuai dengan asili);5. Bukti P5 : Surat Ketua Saniri Negeri Laha Nomor: 23/SANIRI/NEGLH/X/2018, Perihal: Penetapan Bakal Calon KepalaPemerintahan Negeri Laha, tertanggal 27 Oktober 2018(fotokopi sesuai dengan asl):6.

pada saksi sebagai Sekretaris adalah JamaludinMewar dan diganti oleh Anmad Rusdy Laturua;Bahwa Saniri telah mengirim surat kepada Mata Rumah Mewar:Bahwa saksi tahu bahwa Saniri mengirim surat kepada Sdr.

membuat keputusan;Bahwa benar penetapan Tergugat Il Intervensi sebagai calon KepalaPemerintahan Negeri Laha surat itu diproses ke Walikota Ambon;Bahwa sejak tanggal 4 September 2019;Bahwa selama proses tidak ada keberatan, atau protes terhadappenetapan yang dibuat oleh Saniri Negeri Laha;Bahwa saksi mnegenal Abdulrahman Mewar;Bahwa Abdulrahman Mewar adalah mantan Ketua Saniri Negeri Laha;Bahwa benar Abdulrahman Mewar sebagai Ketua Saniri Negeri Laha itusebelum saksi sebagai Sekretaris Saniri Negeri

Walikota Ambon telah menyampaikan adanya penundaanpelantikan raja dan/atau Kepala Pemerintah Negeri Laha;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Surat Saniri Negeri Laha,Nomor : 24/ SANIRI/NEGLH/X1/2018, Perihal : Permohonan Pelantikan KepalaPemerintah Negeri Laha, tertanggal 14 November 2018 (Vide Bukti P10), yangdiajukan Saniri Negeri Laha kepada Tergugat tersebut, telah pula dibatalkanoleh Saniri Negeri Laha melalui Surat Saniri Negeri Laha, Nomor : 03/SNL/2019,Halaman 56 dari 61 Halaman Putusan

Penggugat:
DOMINGGUS WATTILETE
Tergugat:
1.Badan Saniri Negeri Nusaniwe
2.Ketua Tim Pembentukan Peraturan Negeri Nusaniwe
3.Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Nusaniwe
Turut Tergugat:
Kepala Mata Rumah de Soysa

, karena 9 (sembilan) anggota Saniri NegeriNusaniwe tidak hadir dan 5 (lima) anggota Saniri Negeri Nusaniwe yangmenolak, maka dengan demikian penetapan Rancangan Peraturan NegeriNusaniwe adalah tidak sah dan cacat hukum karena kehadiran AnggotaSaniri Negeri Nusaniwe dalam Rapat Saniri Negeri tidak memenuhipersyaratan 2/3 anggota Saniri Negeri Nusaniwe yang hadir sebagaimanaketegasan dalam, Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor. 8 Tahun 2017Tentang Negeri : Pasal 81 ayat (3) Peraturan Negeri ditetapkan

membentuk tim Penjabat Pemerintah yangmembuat tim;Bahwa Tim terdiri dari 9 (Sembilan) orang beranggotakan 6 (enam) orangdari Anggota Saniri Negeri dan 3 (tiga) dari aparatur desa;Bahwa Ketua tim yaitu Jeck Bernard yaitu dari Saniri Negeri terusSekeratris juga Rudi Peea dari Saniri dan rekannya juga dari Saniri yang 6(enam) orang tersebut;Bahwa Ketua Saniri dimasukan di dalam tim bersama dengan penjabatsebagai penasehat, berdasarkan SK Penjabat Pemerintah NegeriNusaniwe;Bahwa Keberatan yang di sampaikan

yang mengundurkan diri sehingga saniri negeri yang dipakaipada saat itu sekitar 12 (dua belas) orang dan saniri negeri itu juga berlakusejak pemerintah penjabat sebelum Arthur Solsolai dan bapak DominggusWattilete juga sudah menggunakan saniri negeri 12 (dua belas) orang;Bahwa Saniri Negeri berjumlah 21 (dua puluh satu) orang berdasarkan SKWalikota , Mulai berlaku sejak bulan Maret 2014;Bahwa Anggota saniri negeri ini yang terdiri dari 12 (dua belas) orang inisudah berlaku lama sejak pemerintahan

negeri;Bahwa Saniri negeri yang aktif ada 12 (dua belas) orang;Bahwa Berdasarkan Perda 3 tahun 2008 saniri negeri berjumlah 21 (duapuluh satu) orang.Hal 53 dari 70 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020PN.AmbBahwa Saniri negeri yang saksi maksudkan dari tahun 2014 sampai dengantahun 2020;Bahwa Saniri negeri diangkat dari Walikota Ambon;Bahwa Ketua tim penyusun perneg adalah Jack Bernard jabatan sebagaianggota saniri negeri;Bahwa mekanisme dari pada tim pencari fakta ini, mereka punya proseduryaitu

Negeri Nusaniwe dari 21 (dua puluh satu)anggota Saniri Negeri Nusaniwe, karena 9 (Sembilan) anggota SaniriNegeri Nusaniwe tidak hadir dan 5 (lima) anggota Saniri NegeriNusaniwe yang menolak, maka dengan demikian penetapan RancanganPeraturan Negeri Nusaniwe adalah tidak sah dan cacat hukum karenakehadiran Anggota Saniri Negeri Nusaniwe dalam Rapat Saniri Negeritidak memenuhi persyaratan 2/3 anggota Saniri Negeri Nusaniwe yanghadir sebagaimana ketegasan dalam, Peraturan Daerah Kota AmbonNomor. 8 Tahun

Pembanding/Penggugat I : Ferdinan Lunmisay Diwakili Oleh : Jhon.J.Uniplaita
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Negeri Wotay Diwakili Oleh : Jacob Nelson Silaka, SH
Terbanding/Tergugat II : Lembaga Badan Saniri Negeri Wotay Diwakili Oleh : Jacob Nelson Silaka, SH
Terbanding/Tergugat III : Oriani Karesina Diwakili Oleh : Jacob Nelson Silaka, SH
Terbanding/Tergugat IV : Dominggus Purmiasa Diwakili Oleh : Jacob Nelson Silaka, SH
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Wilayah Kecamatan Teon

Saniri Negeri bersama Staf Pemerintah Negeri Wotay tidakpernah membicarakan, musyawarakan Calon Penjabat KepalaPemerintah Negeri Wotay dengan tuatua adat dan secara sepihakmenetapkan atau menunjuk Calon Penjabat Kepala PemerintahNegeri Wotay saudara ALEXANDER PURMIASA (Sekretaris Desa),penyampaian Saniri Negeri dan Staf Pemerintah Negeri Wotayditentang oleh tuatua Adat, namun Jawaban dari Saniri Negerikepada para tuatua adat yang hadir bahwa para tuatua adattidak perlu tahu karena penunjukan atau

pemilihan CalonPejabat merupakan kewenangan Saniri Negeri;b.

;e Bahwa tanggal 14 Juni 2018 Saniri Negeri menggelar pertemuanbersama dengan kepalakepala marga, tokoh adat, tokoh masyarakat,tokoh pemuda dan tokoh Agama dengan undangan saniri NegeriNomor : 02/SNW/06/2019 namun tidak dihadiri oleh Kepala MargaLunmisay sesuai daftar hadir.

: 04/SNW/VII/2018, dengan tujuan meminta Petunjuk tentangPenetapan Matarumah Parentah akan tetapi tidak ada yang hadirdalam pertemuan oleh karena itu;e Bahwa tanggal 12 Juli 2018 Saniri Negeri Wotay menggelar rapatdengan Saniri Domisioner, untuk meminta petunjuk dan kajian tentangKeputusan Matarumah Parentah Tahun 2010;e Bahwa tanggal 15 Juli 2018 Saniri Negeri Woaty menggelar RapatPleno Saniri Negeri dan menetapkan Marga Karesina dan MargaPurmiasa sebagai Matarumah Perintah Yang berhak menjadi

untuk memberikan Penolakan secaratertulis dalam kurun waktu empat belas (14) hari dengan mengajukanbuktibukti bahwa marga Lunmisay adalah maratumah/keturunanperintah di Negeri Wotay;e Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 Saniri Negeri menerimatembusan Surat Penolakan dari Marga Lunmisay atas PenetapanMatarumah Perintah yang ditetapkan Saniri Negeri Wotay, sehinggapada tanggal 20 Januari 2019 Saniri Negeri melaksanakan rapat untukmembahas Surat penolakan Marga Lunmisay dan disepakati untuktidak menerima

ALI SLAMAT
2.MUHAMAD SALEH SLAMAT
3.SANIRI NEGERI HITU MESSING

Bahwa sesuai Hak Asal Usul dan Adat istiadat serta hukum adat Negeri HituMessing yang dikemukakan di atas, maka pada tanggal 23 Juni tahun 2015,Saniri Negeri Hitu Mesing, membuat Surat Keputusan Saniri Negeri HituMessing Nomor : 01 Tahun 2015 yang menampung nilainilai adat yang hidupdan berkembang di kalangan masyarakat Negeri Hitu Messing dalam satupenetapan yaitu PENETAPAN MATA RUMAH PARENTAH NEGERI HITUMESING Nomor : 01 Tahun 2015 , yang dalam Keputusan itu, Saniri Negeri HituMessing mengangkat

adat istiadat yang selama ini hidup dan berkembang diNegeri Hitu Messing tentang kedudukan Margamarga dengan tugas dantanggungjawabnya masingmasin di Negeri Hitu Messing.10.Bahwa adapun keputusan dan atau Penetapan Saniri Negeri Hitu Messingtersebut sejak dikeluarkan sampai dengan sekarang tidak ada pembatalan baikdari Saniri Negeri yang lama, maupun Saniri Negeri yang baru, yang dalamkaitan dengan Gugatan ini telah menegaskan bahwa sesuai hak asal usul sertaadat istiadat dan hukum adat Negeri Hitu

Negeri juga menentukan seseorang bisa menjadi raja;Bahwa saksi lupa siapa nama Sekretaris Negeri Hitu Messing ;Bahwa yang memiilin sekretaris Negeri adalah Pejabat ;Bahwa setahu saksi kaurkaur diangkat oleh pejabat dan nama kaurkaur saya tidak tahu;Bahwa setahu saksi Ketua Saniri Negeri bernama John Slamat danwakil ketua saniri adalah Abdul Kharim Tomu;Bahwa ada 3 soa dinegeri Hitu messing yaitu Soa Hitu,Soa NusaHuuldan SoaTomu ;Bahwa Kepala soa Hitu bernama John Slamat, kepala soa NusaHuulsaya

Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Badan saniri NegeriHitumessing Nomor : 03/KBSNHM/IV/2017 tentang PenetapanKepala Pemerintahan Negeri/Raja Hitumessing Kecamatan LeihituKabupaten Maluku Tengah tertanggal 29 Juni 2017, selanjutnya padafotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda T.I.II.III 9;10.

Abdul Kahtib Pelu; Bahwa saksi tidak termasuk dalam saniri Negeri Hitu messing tapisaya merupakan bagian dari mata rumah Parentah; Bahwa saksi tidak hadir di rapat saniri Negeri Hitumessing ; Bahwa saksi hadir dan ikut dalam musyawarah mata rumah Parentah; Bahwa Kepala Dati bernama Muhamad Saleh Slamat;Hal. 32 dari 61 hal.

Penggugat:
DOMINGGUS WATTILETE
Tergugat:
1.Ketua Saniri Negeri Nusaniwe
2.Ketua Tim Penyusun Peraturan Negeri Nusaniwe
3.Kepala Pemerintahan Negeri Nusaniwe duluhnya Penjabat
4.Walikota Ambon
Turut Tergugat:
Kepala Mata Rumah de Soysa

Wattilete diakomodir dan di bahas dalam rapat, sehinggahanya 7 (tujuh) anggota Saniri Negeri yang menyetujul ditetapkanRancangan Peraturan Negeri Nusaniwe tersebut.Bahwa Penetapan Rancangan Peraturan Negeri Nusaniwe tentangMata Rumah Parentah disetujui hanya oleh 7 (tujuh) anggota SaniriNegeri dari keseluruhan 22 (dua puluh dua) anggota Saniri NegeriNusaniwe, karena 10 (Sepuluh) anggota Saniri Negeri Nusaniwe tidakhadir dan 5 (lima) anggota Saniri Negeri Nusaniwe yang menolak, makadengan demikian

Badan Saniri Negeri Lengkap Negeri Nusaniwe Tanggal 30Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dandicocokan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P3;Foto copy Berita Acara Saniri Negeri Lengkap Negeri Nusaniwe Tanggal29 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dandicocokan dicocokan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tandabukti P4;Foto copy Berita Acara Saniri Negeri Lengkap Negeri Nusaniwe Tanggal28 Maret 2020, bukti surat tersebut

Saksi Yusuf Wattilete:Bahwa Saksi adalah Wakil Ketua Saniri Negeri Nusaniwe yang diangkatberdasarkan SK Walikota Ambon nomor 153 tahun 2014 dan bertugasselama masa periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2020;Bahwa Jumlah saniri negeri 21 (dua puluh satu) dan tugas sertatanggung jawab Saniri Negeri yaitu menyusun peraturan negeri danmengawasi kinerja pemerintah negeri;Bahwa pada bulan Juni 2019 Penjabat Pemerintah Negeri telahmengangkat Tim Penyusun Perneg yang terdiri dari 9 (Sembilan) oranganggota

Saksi Belianus Patria Latuheru:Bahwa Saksi adalah mantan anggota Saniri Negeri berdasarkan SKWalikota sejak bulan Maret tahun 2014 sampai dengan pengundurandiri pada September 2018;Bahwa jumlah anggota Saniri sesuai SK yaitu sebanyak 22 (dua puluhdua) orang sudah termasuk raja;Bahwa saksi tahu tupoksi dari Saniri sesuai Perda Kota Ambon Nomor :8 Tahun 2017 yaitu menjaga dan melestarikan asalusul hukum adat,bekerja sama dengan kepala pemerintahan negeri untuk membuatrancangan peraturan negeri, menyerap

Negeri Nusaniwe dari 21 (dua puluh satu)anggota Saniri Negeri Nusaniwe, karena 9 (sembilan) anggota SaniriNegeri Nusaniwe tidak hadir dan 5 (lima) anggota Saniri Negeri Nusaniweyang menolak, maka dengan demikian penetapan Rancangan PeraturanNegeri Nusaniwe adalah tidak sah dan cacat hukum karena kehadiranAnggota Saniri Negeri Nusaniwe dalam Rapat Saniri Negeri tidakmemenuhi persyaratan 2/3 anggota Saniri Negeri Nusaniwe yang hadirsebagaimana ketegasan dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor. 8Tahun

M E N NGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa MOH.ABDULLAH bin SANIRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwan Primair dan subsidiair karena itu membebaskan Terdakwa MOH.ABDULLAH bin SANIRI dari Dakwaan Primair dan subsidiair Tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa MOH.ABDULLAH bin SANIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan

ABDULLAH Bin SANIRI