HAMKA HALEK, M.Si);Sekretaris : Kepala Bagian Perkotaan Setkot Samarinda(Drs. H. SUPRYADI SEMTA, M.Si);Anggota1. Kepala Dinas Pemukiman danPengembangan Kota Samarinda (YOSEPBARUS M.ENG);2. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan,dan Kehutanan Kota Samarinda (lr.SYAIFULLAH. J, M.Si);3. Kepala Kantor Pertanahan KotaSamarinda (Ir. MADE MANDIA);4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi danBangunan Kota Samarinda (EDYWAHYUDI, S.Hut);Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/20125.

HAMKA HALEK, M.Si)Sekretaris : Kepala Bagian Perkotaan Setkot Samarinda(Drs. H. SUPRNADI SEMTA, M.Si)Anggota1. Kepala Dinas Pemukiman dan Pengembangan Kota Samarinda (YOSEP BARUSM. ENG);2. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan,dan Kehutanan Kota Samarinda (lr.SYAIFULLAH. J, M.Si);3. Kepala Kantor Pertanahan KotaSamarinda (Ir. MADE MANDIA);4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi danBangunan Kota Samarinda (EDYWAHYUDI, S.Hut);5. Kepala Bagian Perlengkapan SetkotSamarinda (H. ABDULLAH, SE, MM);6.

Berlakusampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu) ;Surat Izin Tempat Usaha / SITU dari Pemkot Ambon atas nama PT.Nusa Ina Pratama Nomor 539.511.3/4343/ Setkot tanggal6 Mmei 2006 berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izinsudah lewat waktu);Surat izin reklame dari Walikota Ambon atas nama PT.

Nusa InaPratama Nomor 503.510.12/4344/Setkot tanggal 6 Mei 2006 yangberlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewatwaktu) ;Surat Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah dari DinasPendapatan Daerah Kota Ambon atas nama PT. Nusa Ina PratamaNPWPD 2.0011398.01.15 tanggal 19 April 2006 untuk pembayaranbulan Januari sd Desember 2006 sebesar Rp. 325.050, ;Surat Keterangan dari Kantor Satuan Pemadam Kebakaran atasnama PT.

Nusa Ina Pratama Nomor 539.511.3/4343/ Setkot tanggalHal 1 dari 87 hal putusan No 4/PID.SUS.TPK/2017/PT AMB6 Mei 2006 berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izinsudah lewat waktu);4. Surat izin reklame dari Walikota Ambon atas nama PT. Nusa InaPratama Nomor 503.510.12/4344/Setkot tanggal 6 Mei 2006 yangberlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewatwaktu) ;5. Surat Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah dari DinasPendapatan Daerah Kota Ambon atas nama PT.

NusaIna Pratama Nomor 503.510.12/4344/Setkot tanggal 6 Mei2006 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Suratizin sudah lewat waktu) ;Surat Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah dari DinasPendapatan Daerah Kota Ambon atas nama PT. Nusa InaPratama NPWPD 2.0011398.01.15 tanggal 19 April 2006untuk pembayaran bulan Januari sd Desember 2006 sebesarRp. 325.050.Surat Keterangan dari Kantor Satuan Pemadam Kebakaranatas nama PT.

Nusa Ina Pratama Nomor 539.511.3/4343/ Setkot tanggal6 Mei 2006 berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izinsudah lewat waktu); Surat izin reklame dari Walikota Ambon atas nama PT. Nusa InaPratama Nomor 503.510.12/4344/Setkot tanggal 6 Mei 2006 yangberlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewatwaktu) ; Surat Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah dari DinasPendapatan Daerah Kota Ambon atas nama PT.

RichardSianaya bukan sebagai pihak legal stendi dalam kasus ini sehingga pengenaanpasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, telah dengan sengajamenghilangkan dasar dari gugatan Penggugat mengenai tenggat waktusebagaimana yang diisyaratkan, Majelis Hakim tidak berpatokan pada buktiP.10 dimana Penggugat/Pembanding baru diberikan turunan dari KeputusanTata Usaha Negara yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini olehLauw Simon Analauw melalui Kabag Hukum pada SETKOT Kota Ambon ;2.

Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidakbercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalil Gugatannya untukbercerai dengan Tergugat;Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat sudah mendapatkanSurat Izin untuk melakukan perceraian dari Kepala Kantor Komisi PemilihanUmum (KPU) Kota Ambon, sebagai mana tertuang dalam Surat PernyataanMengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Nomor: 59a/SR/8171/SetKot

PUTUSANNomor 27/B/2020/PTTUN Mks.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksadan memutus sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketaantara:Nama Jabatan : WALIKOTA AMBON ;Tempat Kedudukan: Jalan Sultan Hairun, Kelurahan Hunipopu,Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;Dalam hal ini memberi kuasa berdasar Surat Kuasa Khusus, Nomor183/6942/SETKOT, Tanggal 30 Agustus

PUTUSANNomor 69/B/2020/PTTUN Mks.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksadan memutus sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketaantara:Nama Jabatan : WALIKOTA AMBON;Tempat Kedudukan : Jalan Sultan Hairun, No.1, Kota Ambon, ProvinsiMaluku;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/6706/SETKOT,tertanggal 22 Agustus 2019, memberikan

;Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,beralamat di Jalan Sultan Hairun No. 1 Kota Ambon, Provinsi Maluku,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/6705/SETKOT, tertanggal 22Agustus 2019 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING;MELAWANNama : HARMAN SAHUPALA, S.E.

., dalam hal ini memberi kuasa berdasar SuratKuasa Khusus, Nomor 183/6704/SETKOT, Tanggal 22 Agustus 2019,masingmasing atas nama:1. Nama S. SLARMANAT, S.H. M.H. ;NIP 19650405 199403 1 010 ;Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon;Jabatan Kepala bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon;Nama L. M. MANUPUTTY, S.H.

., dalam hal ini memberi kuasa berdasar Surat Kuasa Khusus, Nomor 183/6704/SETKOT, Tanggal 22 Agustus 2019, masing-masing atas nama: --------------------------------------------------------------------------------1. Nama : S. SLARMANAT, S.H.

., dalam hal ini memberi kuasa berdasar Surat KuasaKhusus, Nomor 183/6704/SETKOT, Tanggal 22 Agustus 2019, masingMmasing atas Nama: 27 == 22 eae nan mene nnn een nae nnn nn cnet1. Nama : .SLARMANAT, S.H. MLH. ; NIP : 19650405 199403 1 010 ; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; Jabatan : Kepala bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon ; 2. Nama L. M.

Bukti T5 : Surat Pemerintah Kota Ambon Sekretariat Kota Nomor:860/3061/SETKOT perihal Penyampaian LaporanKeputusan Walikota Ambon tentang PNS yang terlibatTipikor, tanggal 5 Mei 2019. (fotokopi dari fotokopi) ; 6.

(fotokopi dari fotokopi) ; Bukti T7 : Surat Walikota Ambon kepada Mahkamah KonstitusiNomor 880/2965/SETKOT Perihal: Mohon PenjelasanHukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUUXV1/2018, tanggal 29 April 2019.

pemerintahan Sekretariat Kota Ambon tidak adaJawaban resmi yang di sampaikan oleh TERGUGAT IV, sebagaimanayang dijanjikan pada saat pertemuan, dan seiring berjalannya waktuTERGUGAT IV melalui Sekretaris Kota Ambon telah menandatanganisurat klarifikasi untuk menyetujui dilakukan penetapan rancanganPeraturan Negeri tentang Matarumah Parentah Negeri Nusaniwemenjadi Peraturan Negeri Nomor 4 Tahun 2020 dengan demikiantindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT IV yang mengeluarkan Suratklarifikasi Nomor: 141/2252/SETKOT

Menyatakan tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT IV yang telahmengeluarkan Surat Klarifikasi Nomor : 141/2252/SETKOT tanggal 26Maret 2020 melalui Sekretaris Kota Ambon adalah merupakan perbuatanmelawan hukum.6.

Bahwa setelah dengan cermat membaca dan mempelajari positagugatan Penggugat, Penggugat menyebutkan Tergugat IV melaluiSekretaris Kota Ambon menerbitkan Surat Nomor:141/2252/SETKOT, perihal : Klarifikasi Terhadap RancanganPeraturan Negeri Nusaniwe, tertanggal 26 Maret 2020, sehinggadengan jelasjelas merupakan perbuatan melawan hukum.b.

Menyatakan tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT IV yang telahmengeluarkan Surat Klarifikasi Nomor : 141/2252/SETKOT tanggal 26Maret 2020 melalui Sekretaris Kota Ambon adalah merupakanperbuatan melawan hukum.6.

jepitan foto copy)

tanggal 19 Perbruari 2009 (1 jepitan foto copy)

tanggal 29 Desember 2017 (1 jepitan foto copy)

M. de FRETES, SH, Jabatan Staf pada SubBagian Umum dan Dokumentasi HukumSekretariat Kota Ambon ;Kesemuanya beralamat pada Kantor PemerintahanKota Ambon berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 183/2399/SETKOT tanggal 03 Juni 2013 ;Selanjutnya disebut sebagal..........cccccceessecceesteeeeeteescosa NANES REARS NRE RORERNNERDESOEENKOD TERGUGAT/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telahmembaca1.

Nusa Ina Pratama Nomor 539.511.3/4343/ Setkot tanggal6 Mei 2006 berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izinsudah lewat waktu);Surat izin reklame dari Walikota Ambon atas nama PT. Nusa InaPratama Nomor 503.510.12/4344/Setkot tanggal 6 Mei 2006 yangberlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewatwaktu) ;Surat Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah dari DinasPendapatan Daerah Kota Ambon atas nama PT.

Nusa Ina Pratama Nomor 539.511.3/4343/ Setkot tanggal 6Mei 2006 berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewatwaktu);Surat izin reklame dari Walikota Ambon atas nama PT. Nusa Ina PratamaNomor 503.510.12/4344/Setkot tanggal 6 Mei 2006 yang berlaku sampaidengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu) ;Surat Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah dari Dinas PendapatanDaerah Kota Ambon atas nama PT.

Nusa InaPratama Nomor 539.511.3/4343/ Setkot tanggal 6 Mei 2006berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu);Surat izin reklame dari Walikota Ambon atas nama PT. Nusa Ina PratamaNomor 503.510.12/4344/Setkot tanggal 6 Mei 2006 yang berlaku sampaidengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu) ;Surat Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah dari Dinas PendapatanDaerah Kota Ambon atas nama PT.

Nusa InaPratama Nomor 539.511.3/4343/ Setkot tanggal 6 Mmei 2006 berlakusampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu) ;e Surat izin reklame dari Walikota Ambon atas nama PT. Nusa Ina PratamaNomor 503.510.12/4344/Setkot tanggal 6 Mei 2006 yang berlaku sampaidengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu) ;Surat Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah dari Dinas PendapatanDaerah Kota Ambon atas nama PT.

Berlaku sampaidengan 31 Desember 2006 ;Surat Izin Tempat Usaha / SITU dari Pemkot Ambon atas nama PT.Nusa Ina Pratama Nomor 539.511.3/4343/ Setkot tanggal 6 Mmei 2006berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 ;Surat izin reklame dari Walikota Ambon atas nama PT. Nusa InaPratama Nomor 503.510.12/4344/Setkot tanggal 6 Mei 2006 yangberlaku sampai dengan 31 Desember 2006 ;Surat Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah dari Dinas PendapatanDaerah Kota Ambon atas nama PT.

jepitan foto copy)

tanggal 19 Perbruari 2009 (1 jepitan foto copy)

tanggal 29 Desember 2017 (1 jepitan foto copy)

., dalam hal ini memberi kuasa berdasar SuratKuasa Khusus, Nomor 183/6704/SETKOT, Tanggal 22 Agustus 2019,masingmasing atas nama:1. Nama S. SLARMANAT, S.H. M.H. ;NIP 19650405 199403 1 010 ;Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon;Jabatan Kepala bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon;Nama L. M. MANUPUTTY, S.H.

Nusa Ina Pratama Nomor 539.511.3/4343/ Setkot tanggal6 Mmei 2006 berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Suratizin sudah lewat waktu);Surat izin reklame dari Walikota Ambon atas nama PT. Nusa InaPratama Nomor 503.510.12/4344/Setkot tanggal 6 Mei 2006 yangberlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudahlewat waktu) ;Surat Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah dari DinasPendapatan Daerah Kota Ambon atas nama PI.

Nusa Ina Pratama Nomor 539.511.3/4343/ Setkot tanggal6 Mmei 2006 berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Suratizin sudah lewat waktu); Surat izin reklame dari Walikota Ambon atas nama PT. Nusa InaPratama Nomor 503.510.12/4344/Setkot tanggal 6 Mei 2006 yangHal 23 dari 73 Put. No. 3/PID.SUSTPK/2017/PT AMBberlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewatwaktu) ;Surat Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah dari DinasPendapatan Daerah Kota Ambon atas nama PT.

,MH dan Kawankawan,Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon, JabatanKepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 183/3777/SETKOT tanggal 10 Juni 2019yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambontanggal 26 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Asal II /Tergugat Intervensi IV ;.Pemerintah R.I. cq. MENTERI AGRARIA /Kepala BadanPertanahan DATI Provinsi Maluku cq.

Presiden videSurat Kementerian Sekretariat Negara RI Nomor : B4183/Kemensetneg/D2/DM.06/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal Pengaduan Masyarakat,yang intinya menindak lanjuti kunjungan Tim Kementerian SekretariatNegara ke Kantor Tergugat II pada tanggal 1 2 Maret 2017 yang antaralain diperoleh penjelasan bahwa Realisasi ganti rugi atas tanah akandiselesaikan setelah berkoordinasi dengan Tergugat . dan koordinasinyavide Surat Tergugat II kepada Tergugat tanggal 18 Oktober 2017 Nomor :592.2/7381/Setkot

perihal Mohon Bantuan yang tembusannya antara lainada disampaikan juga kepada Penggugat I.Bahwa namun karena Surat Tergugat II Nomor : 592.2/7381/Setkot tanggal18 Oktober 2017 hal 4 butir 3 Penyediaan alokasi anggaran (Sharing danaAPBD Provinsi Maluku bersama APBD Kota Ambon) untuk mengatasipermasalahan ganti rugi dan sewa tanah antara lain obyek sengketadimaksud tidak ditegaskan untuk tahun anggaran kapan, maka Penggugat lalu melakukan Pengaduan III dan Pernyataan Sikap vide Surat Penggugat tanggal

Foto Copy Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 Maret2015 nomor W27U1418/HK.02/III/2015, yang telah dibubuhi meteraicukup dan telah di cocokan sesuai foto copy, selanjutnya diberi tanda P.1.210;Foto Copy Surat Kementerian Sekretariat Negara RI nomor B4183/Kemensetneg/D2/DM.06/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017, yangtelah dibubuhi meterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda P.1.211;Foto Copy Surat Walikota Ambon nomor 592.2/7381/Setkot tanggal 18Oktober

dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Ambdan tidak mengganggu tanahtanah tersebut karena sudah menjadi HakMilik JOHNI SUCAHYA/Penggugat;Z.Bahwa keempat bidang tanah tersebut saling berdekatan/salingberbatas satu sama lainnya di mana awalnya Penggugat berencanamembangun perumahan rakyat sebanyak 200 (dua ratus) unit telahmemperoleh surat rekomendasi Kepala Desa Batu Merah, Nomor :01/R/BT.M/XII/2006, tanggal 23 Desember 2006 dan Ijin PematanganLahan Walikota Ambon Nomor : 595.1/7364/SETKOT

Nomor 589 Tahun 1991atas nama pemegang hak Johni Sucahya, P2 tentang Sertifikat Hak MilikNomor 590 Tahun 1991 atas nama pemegang hak Johni Sucahya, P3tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 591 Tahun 1991 atas nama pemeganghak Johni Sucahya, P4 tentang Surat Ukur Nomor 39 Tahun 2006 tanggal22 Februari 2006, P5 tentang Surat Pengakuan dari Dino Lisaholet tanggal3 Oktober 2006, P6 tentang Surat Rekomendasi Nomor:01/R/BT.M/XI1I/2006tanggal 23 Desember 2006, P7 tentang Surat Walikota Ambon Nomor:595.1/7364/SETKOT

NusaIna Pratama Nomor 539.511.3/4343/ Setkot tanggal 6 Mei 2006berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu) ;Surat izin reklame dari Walikota Ambon atas nama PT. Nusa Ina PratamaNomor 503.510.12/4344/Setkot tanggal 6 Mei 2006 yang berlaku sampaidengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu) ;Surat Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah dari Dinas PendapatanDaerah Kota Ambon atas nama PT.

Nusa InaPratama Nomor 539.511.3/4343/ Setkot tanggal 6 Mei 2006 berlakusampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu) ;e Surat izin reklame dari Walikota Ambon atas nama PT. Nusa Ina PratamaNomor 503.510.12/4344/Setkot tanggal 6 Mei 2006 yang berlaku sampaidengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu) ;e Surat Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah dari Dinas PendapatanDaerah Kota Ambon atas nama PT.

NusaIna Pratama Nomor 539.511.3/4343/Setkot tanggal 6 Mei 2006 berlakusampai dengan 31 Desember 2006(Surat izin sudah lewat waktu) ;Surat izin reklame dari WalikotaAmbon atas nama PT. Nusa InaPratama Nomor 503.510.12/4344/Setkot tanggal 6 Mei 2006 yangberlaku sampai dengan 31 Desember2006 (Surat izin sudah lewatwaktu) ;Surat Tanda Setoran Pajak danRetribusi Daerah dari DinasPendapatan Daerah Kota Ambonatas nama PT.

NusaIna Pratama Nomor 539.511.3/4343/Setkot tanggal 6 Mei 2006berlaku sampai dengan 31 Desember2006 (Surat izin sudah lewatwaktu) ;Surat izin reklame dari WalikotaAmbon atas nama PT. Nusa InaPratama Nomor 503.510.12/4344/Setkot tanggal 6 Mei 2006 yangberlaku sampai dengan 31 Desember2006 (Surat izin sudah lewatwaktu) ;Surat Tanda Setoran Pajak danRetribusi Daerah dari DinasPendapatan Daerah Kota Ambonatas nama PT.

Nusa Ina Pratama Nomor 539.511.3/4343/Setkot tanggal 6 Mei 2006 berlaku sampai dengan31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu) ;Surat izin reklame dari Walikota Ambon atas nama PT.Nusa Ina Pratama Nomor 503.510.12/4344/Setkot tanggal6 Mei 2006 yang berlaku sampai dengan 31 Desember2006 (Surat izin sudah lewat waktu) ;Surat Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah dari DinasPendapatan Daerah Kota Ambon atas nama PT.

;Sekretaris : Kepala Bagian Perkotaan Setkot Samarinda(Drs. H. SUPRNYADI SEMTA, M.Si.) ;Anggota : 1. Kepala Dinas Pemukiman danPengembangan Kota Samarinda (YOSEFBARUS M. ENG) ;2. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan danKehutanan Kota Samarinda (Ir.SYAIFULLAH J., M.Si.) ;3. Kepala Kantor Pertanahan KotaSamarinda (Ir. l MADE MANDIA) ;Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 189 PK/PID.SUS/20134. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi danBangunan Kota Samarinda (EDYWAHYUDI, S.Hut.) ;5.

;Sekretaris : Kepala Bagian Perkotaan Setkot Samarinda(Drs. H. SUPRIYADI SEMTA, M.Si.) ;Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 189 PK/PID.SUS/2013Anggota : 1. Kepala Dinas Pemukiman danPengembangan Kota Samarinda (YOSEFBARUS M. ENG) ;2. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan danKehutanan Kota Samarinda (Ir.SYAIFULLAH J., M.Si.) ;3. Kepala Kantor Pertanahan KotaSamarinda (Ir. MADE MANDIA) ;4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi danBangunan Kota Samarinda (EDYWAHYUDI, S.Hut.) ;5.