Dokumen Pembanding SPDP dikembalikan dandilakukanPengiriman Kembali SPDP :e Surat Pengembalian SPDP dari Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor : B2526/L.5.4/Eoh.1/08/2020, tanggal 06 Agustus 2020.

:Penyidik mengirimkan SPDP kepadaPenuntut Umum untuk di proses, jika dalam jangka waktu 1(satu) bulan,jika tidak adsa kemajuan, setelah 60(enam puluh) hari, maka SPDPdikembalikan kepada Penyidik.Jika ada perkembangan baru, maka akandi kirim SPDP pakai Nomor baru merujuk pada SPDP yang lama;Bahwa ada banyak pengembalian SPDP dari PU:Bahwa jika SPDP di kembalikan, perkara tidak batal, dan tetap berlanjut,sebelum adanya SP3;Bahwa SPDP itu untuk di beritahukan kepada PU, sedangkan suratPerintah Penyidikan

dalam perkara aquo Hanya sekali SPDP di kirim balik olehPU;Bahwa SPDP yang di kembalikan oleh PU adalah yang ada pada bukti T18;Bahwa setahu saksi surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka diterima oleh Satpam di PT milik Robianto;Bahwa terkait dengan SPDP, saksi tidak tahu ada hubungan apa antaraRobianto dengan ARDI yang tahu itu Penyidik, saksi tidak tahu.

Putusan praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN.JmbBahwa SPDP di kirimkan oleh Bripka Fransiskus;Bahwa untuk terlapor, SPDP di kirimkan ke pabrik milik terlapor dan diterima oleh Satpam Pabrik yang bernama ARDI.Bahwa selain itu, ada juga surat yang di kirimkan ke rumah Terlapor(Robianto) yang adadi daerah Talang Banjar dan diterima oleh istriterlapor;Bahwa dalam perkara ini, memang surat perintah penyidikan ada lebihdari satu, karena adanya pergantian Direskrimum;Bahwa ada JPU mengembalikan SPDP;Bahwa

yang tidak sahdan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena SPDP yang disampaikan olehTermohon kepada Penuntut Umum telah dikembalikan Penuntut Umum kepadaTermohon, sehingga SPDP tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi danbatal hakim tunggal berpendapat bahwa sesuai dengan prosedur dan ketentuanyang berlaku dilingkungan Polri apabila SPDP sempat dikembalikan oleh JaksaPenuntut Umum (JPU) maka pada tanggal 31 Maret 2021 Termohonmengirimkan kembali SPDP tersebut kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jambidengan

dengandikirimkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :SPDP/16/II/2018 tanggal 23 Pebruari 2018, jelas melanggar perintahdidalam Surat Perintah Penyidikan dan melanggar peraturanHalaman 9 dari 51 halaman.

Bahwa TERMOHON telah memberitahukan kepada Kejaksaan NegeriKayu Agung mengenai Pemberitahuan dimulainya penyidikan dengannomor surat : SPDP/110/X1/2017/ tanggal 5 September 2017 (T6).danSPDP yang ke 2(dua) dengan nomor surat : SPDP/16/II/2018/ tanggal 23Februari 2018(T7)4. Bahwa TERMOHON telah memberitahukan kepada KANTOR PT.MEGASAWIT SERIWIJAYA YANG DIWAKILI OLEH DIREKTUR/DIJABATOLEH Ir.

NANI BINTI LIM CHUN CHIE BERALAMAT DI JLN RESIDENA.ROZAK NO.33.A RT.016.RW.006 KEL.8 ILIR KEC.ILIR TIMUR IlPALEMBANG mengenai Pemberitahuan dimulainya penyidikan dengannomor surat : SPDP/110/X1I/2017/ tanggal 5 September 2017 dan SPDPyang ke 2(dua) dengan nomor surat : SPDP/16/II/2018/ tanggal 23Februari 2018, tanda bukti pengiriman pada tanggal 26 Februari 2018pada Kantor PT.MEGA SAWIT SRIWIJAYA DAN PADA TANGGAL 27Februari 2018 pada alamat DIREKTUR/DIJABAT OLEH Ir.

.Bahwa SPDP dan Panggilan dialamatkan di kantor PT.

Mega Sawit Sriwijaya.Bahwa saksisaksi yang dipanggi saat penyelidikan kemudian dipanggil lagisaat penyidikan.Bahwa ada SPDP ang dikirimkan Tanggal 23 Februari 2018.Bahwa ada surat penyidikan tangal 31 Agustus 2017.Bahwa saksi tahu ada sprindik lainnya selain sprindik tanggal 31 Agustus2017 akan tetapi saksi lupa tanggalnya.Bahwa SPDP bisa diterbitkan berkalikali.Bahwa SPDP pertama belum ada tersangka, SPDP dikirimkan pada JPUdan pelapor.Bahwa semua saksi dipanggil melalui surat.Baha saat melakukan

Direktur Reserse KriminalKhusus melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor S3.SPDP/WPJ.24/2020 tanggal 26 Juni 2020, dan kepadaTersangka Sunarto in casu Pemohon melalui SPDP Nomor S3.SPDP/TSK/WPJ.24/2020 tanggal 26 Juni 2020..

)Nomor S12.SPDP/U/ WPJ.24/2019 tanggal 13 September 2019,selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda T6;Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor S11.SPDP/U/WPJ.24/2019 tanggal 13 September 2019,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T7;Asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n.

SPDP iniada diatur di dalam Pasal 109 kemudian diperkuat lagi dengan PutusanMK 130 jadi SPDP harus wajib disampaikan 7 (tujuh) hari sejakSPRINDIK lalu apakah SPDP itu bisa 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) ataudan seterusnya KUHAP tidak mengatur tentang itu kKemudian MahkamahKonstitusi juga tidak mengatur tentang itu yang jelas SPDP itu wajibdilakukan atau diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum 7 (tujuh) harisejak diterbitkannya SPRINDIK bagaimana mekanisme SPDP itu sendiritergantung pada lembaga atau

Direktur Reserse Kriminal Khususmelalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor S12.SPDP/U/WPJ.24/2019 tanggal 13 September 2019 dan kepada PT DayaPatra Ngasem Raya melalui SPDP Nomor S11.SPDP/U/WPJ.24/2019tanggal 13 September 2019;Dalam proses penyidikan ini, Termohon mengumpulkan Alat Bukti berupaSuratSurat, Keterangan SaksiSaksi dan Keterangan Ahli.

Direktur Reserse Kriminal Khususmelalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor S3.SPDP/WPJ.24/2020 tanggal 26 Juni 2020, dan kepada Tersangka Sunartoin casu Pemohon melalui SPDP Nomor S3.SPDP/TSK/WPJ.24/2020tanggal 26 Juni 2020;Halaman 57 dari 67 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid/Pra/2020/PN Sdap.

Berdasarkanpertimbangan Mahkamah tersebut, dapat dikatakan bahwa, pentingnyapenyerahan SPDP kepada terlapor adalah dalam rangka menjamin proseshukum yang berbasis prinsipprinsip proses hukum yang adil (due processof law).

Keenam, apabila dilinat dari subjek yang diberikan SPDP maka,tujuan dari pemberitahuan SPDP tersebut sebagai berikut: 1) Dalam kontekspemberitahuan SPDP kepada Penuntut Umum, maka dapat dimaknaibahwa pemberitahuan SPDP tersebut sebagai upaya koordinasi di antarainstansi penegak hukum untuk mewujudkan adanya mekanismepengawasan atau check and balance yang mana hal tersebut sebagai salahsatu bentuk perlindungan terhadap HAM dalam sistem peradilan pidana, 2)Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Pra

/2021/PN SmgDalam konteks pemberitahuan SPDP kepada korban/pelaporpemberitahuan SPDP tersebut merupakan momentum bagi korban/pelaporuntuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalampengembangan' penyidikan atas laporannya, 3) Dalam kontekspemberitahuan SPDP terhadap terlapor, merupakan sarana bagi terlaporuntuk mempersiapkan bahanbahan pembelaan dan juga dapat menunjukpenasihat hukum untuk mendampinginya.

Dengan demikian, makna di balikpemberian SPDP kepada terlapor adalah sebagai berikut: (1). Mengandungaspek nilai HAM, (2). Pemenuhan kewajiban penyidik dalam prosespenyidikan, o Menjalankan asas due process of law.Ketujuh, oleh karena SPDP adalah syarat administratif yang wajib untukmemulai penyidikan, maka penetapan tersangka bukanlah pada saat SPDPdikeluarkan.

Sehingga tidakmungkin seseorang ditetapkan Tersangka dulu baru dikeluarkan SPDP,kemudian baru diperiksa saksisaksi dan baru melakukan penggeledahandan lain lain.

tidak punya pelawan, tidak sesuai dengantujuandiadakannyalembaga penyampaian SPDP kepadaTerlapor sebelum ditetapkannya sebagai Tersangka.Sehingga nampak jelas, apabila penetapan Tersangka atas diriPemohon dipaksakan dan sangat prematur.Bahwa oleh karenanya, tidak diserahkannya SPDP olehTermohon kepada Pemohon membawa implikasi yuridis bahwapenyidikan dan penetapan Tersangka atas diri Pemohon yangdidasarkan kepada Sprindik dan SPDP tersebut di atasmenjadi gugur dan batal demi hukum;6.

Sehingga oleh karenanya tidak diserahkannya SPDP adalahmerupakan salah satu ranah objek praperadilan;4.

Bahwa Pemohon hingga diajukannya Replik perkara a quo belum pernahdiberitahu apalagi menerima SPDP dimaksud pada angka 11 (sebelas)jawaban Termohon. Termohon mengakui apabila surat tersebut hanyaditembuskan, sementara kapan dan di mana SPDP tersebut ditembuskankepada Pemohon dan konon diterima pada tanggal 2 Februari 2021 adalahtidak jelas. Hingga sat ini Pemohon belum pernah diberitahukan, diserahkanapalagi melihat wujud nyata dari SPDP dimaksud.

yang saksi maksudkan adalah berkas yang telahdilimpahkan ke Kejaksaan; Bahwa saksi tidak tahu apakah ada SPDP yang lain atau tidak;Halaman 54 dari 80 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah Bahwa berkas yang dikirimkan ke Ende adalah juga SPDP;2.

Sehingga oleh karenyaTermohon tidak mampu menguatkan dalil serta bukti T13 kaitannya dengankapan dan dimana SPDP tersebut ditembuskan kepada Pemohon. Hingga detikini Pemohon belum menerima, melihat dan menandatangani SPDP berikut buktipenerimaan surat SPDP sebagaimana bukti T13. Kata tembuskan di dalamdalil angka 11 Jawaban Termohon merupakan pengakuan apabila Termohontidak memberitahukan dan menyerahkan dokumen fisik SPDP dalam tempo7 hari kepada Pemohon.

Apabila membuatpenetapan tersangka tanpa diperiksa, itu berlawananHalaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bau15.515.6dengan asas praduga tak bersalah;(https://megapolitan.antaranews.com/berita/24705/kataahlidiperiksadahulubarujaditersangka);Selanjutnya saat ini Termohon telah menerbitkan 2 SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yakniSPDPtanggal 15 Desember 2019, dan SPDP Lanjutantanggal 23April 2020, namun ke 2 (dua) SPDP tersebutbaru diberikan kepada Pemohon pada tanggal 12 Mei2020

Artinya SPDP tanggal 15 Desember 2019 diberikankepada Pemohon kurang lebih 5 (lima) bulan setelahditerbitkannya Sprindik Nomor:Sprindik/97/XII/2019/Lantas, tanggal 15 Desember 2019,Dan SPDP Lanjutan tanggal 23April 2020 diberikan kepadaPemohon 19 hari setelah diterbitkannya Sprindik Nomor:Sprindik/97.a/IVI/2020/Lantas, tanggal 23 April 2020.

Inimenjadi semakin memperjelas keamburadulan Termohondalam menangani perkara aquo, karena bagaimana bisaTermohon sudah mulai melakukan Penyidikan Lanjutanpada tanggal 20 April 2020, sementara Sprindik LanjutanNomor: Sprindik /97.a/IVI/2020/Lantas, baru diterbitkanpada tanggal 23 April 2020; (vide Bukti P.4)Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bau15.715.8Bahwa alasan lainnya adalah SPDP tanggal 15 Desember2019, maupun SPDP Lanjutan tanggal 23 April 2020, baruditerbitkan oleh Termohon

Alat bukti yang sah menurut Pasar 184ayat (1) KUHAP ialah: a). keterangan saksi; b). keteranganahli; c). surat; d). petunjuk; keteangan terdakwa;Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bau15.1115.12Bahwa menurut SPDP tanggal 15 Desember 2019,Termohon mulai melakukan Penyidikan pada tanggal 15Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah PenyidikanNomor: Sprindik/97/XII/2019/Lantas, tanggal 15 Desember2019, namun anehnya dalam SPDP tersebut Pemohon(ARIFUDDIN) telah ditetaopbkan sebagai Tersangka

(videBukti P.5 Angka 4, angka 13, angka 16, angka 22, danangka 25, dan Bukti P.6)Bahwa selanjutnya menurut SPDP tanggal 23 April 2020menjelaskan kalau Termohon mulai melakukan PenyidikanLanjutan pada tanggal 20 April 2020 berdasarkan SuratPerintah Penyidikan Nomor: Sprindik/97.a/IV/2020/Lantas,tanggal 23 April 2020. Dalam SPDP Lanjutan tanggal 23April 2020 tersebut Pemohon ditetapkan lagi sebagaiTersangka yang dijerat dengan Pasal 310 Ayat (3) UUTentang LLAJ, sementara Ahli Dr.

Fakta yang teradiselama ini dalam hal pemberian SPDP adalah kadangkala SPDPbaru disampaikan seteleh penyidikan berlangsung lama.

Adanyaalasan bahwa tertundanya penyampaian SPDP karena terkaitkendala teknis, menurut Mahkamah, hal tersebut justru dapatmenyebabkan terlanggarnya asas due process of lawsebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.Mahkamah berpendapat, tertundanya penyampaian SPDP olehpenyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkanketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusionalterlapor dan korban/pelapor.

MARALO TAMBUNAN Nomor :S.Pgl / 687 / VII / 2018 / Reskrim, tanggal 09 Juli 2018, diberi tanda T64Foto copy surat penyampaian SPDP Nomor : B / 105 / VII / 2018 /Reskrim, tanggal 12 Juli 2018, diberi tanda T65Foto copy bukti pengiriman surat penyampaian SPDP Nomor : B/ 105 / VII/ 2018 / Reskrim, tanggal 12 Juli 2018 melalui kantor Pos, diberi tanda T66Foto copy daftar Nominatif tanggal 21 Juli 2009, diberi tanda T67Kecuali Bukti T66 yang berupa Asli, Surat bukti di atas berupa fotocopydiberi tanda

Pemberian SPDP tersebutadalah dalam rangka memberikan kepasatian hukum dan melaksanakanpenyidikan yang sederhana, cepat, mudah dan biaya ringan.

Oleh karena itu jikapenyidikannya menjadi sebaliknya tidak menyebabkan penyidikannya menjaditidak sah.Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas walaupun secaranyatanyata Termohon telah terlambat dalam memberikan SPDP kepadaPemohon sebagaimana bukti T66 berupa asli bukti pengiriman suratpenyampaian SPDP Nomor: B/105/VII/2018 Reskrim kepada terdakwa,dikarenakan sebagaimana keterangan saksi Anwar Hidayat bahwa dirinya telahmengirim surat pemberitahuan dimulai penyidikan ke Kejaksaan Negeri

Putusan MK Nomor 130/PUUXIII/2015, (Hal 147) Mahkamahberpendapat, tertundanya Penyampaian SPDP oleh Penyidik kepadaJaksa Penuntut Umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukumakan tetapi juga merugikan Hak Konstitusional Terlapor danKorban/Pelapor. oleh karena itu) penting bagi Mahkamah untukmenyatakan bahwa pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan kepadaJaksa Penuntut Umum akan tetapi juga Terhadap terlapor dankorban/pelapor. alasan Mahkamah tersebut didasarkan padapertimbangan bahwa terhadap terlapor

yang telah mendapatkan SPDP,maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahanbahanPembelaan dan juga dapat menunjuk Penasihat Hukum Yang akanmendampinginya, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikanmomentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukandalam pengembangan penyidikan atas Laporannya, berdasarkanpertimbangan tersebut menurut mahkamah dalil PermohonanparaPemohon bahwa SPDP tersebut bersifat wajib adalah beralasanmeurut hukum.

Sifatwajid bukan hanya dalam kaitannya dengan Jaksa PenuntutUmum akan tetapi juga dengan terlapor dan korban/pelapor.adapun tentang batas waktunya, Mahkamahmempertimbangkan bahwa waktu 7 (tujuh) hari dipandangcukup bagi Penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan haltersebut.Putusan MK diatas ini Berkesesuian dengan Pasal 13 ayat (3)Perkap Polri No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak PidanaSetelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDPPasal 14 Ayat (1) SPDP sebagaimana dimaksud dalam

TERMOHON melakukan Pengiriman SPDP Cacat Hukum dan tidakSah1) Bahwa tindakan Pengiriman SPDP (Surat Perintah DimulainyaPenyidikan) kepada PEMOHON' yang dilakukan olehTERMOHON tersebut telah ternyata dilakukan melanggarProsedur Hukum dan Cacat Hukum dalam hal ini TERMOHONtidak pernah mengirimkan SPDP saat PEMOHON ditetapkansebagai Tersangka, atau setelah adanya Laporan dandikeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan tidakmemberikan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan)serta tembusan

Menyatakan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) NomorB/O9/X/2019/Reskrim Sekta, tertanggal 22 November 2019 yangdikeluarkan Oleh TERMOHON adalah cacat Hukum, Tidak Sah dantidak berdasar atas Hukum;3.

apabila seseorang tidak terbukti melakukantindak pidana maka itu bisa dianggap pencemaran nama baik maka diabisa melaporkan balik dengan Pasal pencemaran nama baik atau Pasalfitnah; Bahwa yang berwenang mengeluarkan SPDP kalau mengacuputusan Mahkamah Konstitusi yang membuat SPDP itu adalah atasanpenyidik, maka secara legalitas itu dijamin oleh Undangundang; Bahwa apabila SPDP itu keluarnya terlambat itu termasukpelanggaran secara formil yang dilakukan penyidik; Bahwa penyidikan yang tidak sesuai

dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum,terlapor dan korban dalam waktu paling lambat tujuh hari setelahdikeluarkan surat perintah penyidikan; Bahwa ada lebih dari satu SPDP dalam suatu perkara hal itu bisadimungkinkan karena belum ada aturan yang melarangnya dan apabiladalam suatu perkara itu belum ada terlapor dan pelapornya; Bahwa apabila ada prosedur yang tidak dilewati maka itu tidak sah,contohnya mengenai pengiriman SPDP apabila dalam waktu 7 (tujuh) hariSPDP tidak dikirimkan kepada Penuntut

68 Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2020/PN Gsk(3) Identitas Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tidakperlu dicantumkan dalam SPDP, bila Penyidik belum dapat menetapkanTersangka.(4) Dalam hal Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkanSurat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapanTersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya;Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum pada ketentuan ayat (3)tersebut diatas, maka dalam hal SPDP, bila Penyidik

Bahwa meskipun SPDP tersebut adalah SPDP kedua dari SPDPpertama pada tanggal 02 Maret 2020 sebagaimana bukti surat T10, namun Hakimberpendapat bahwa terbitnya dua SPDP dalam keadaan bahwa SPDP pertamabelum ada Penetapan Tersangka, dalam perkara aquo, bukan merupakan bagiancacat formil yang dapat mempengaruhi keabsahan Surat Penetapan Tersangka,sebagaimana keterangan Ahli Dr.

., M.Si, bahwa dalam hal adalebih dari satu SPDP dalam suatu perkara, hal itu bisa dimungkinkan karena belumada aturan yang melarangnya, KUHAP tidak melarang secara eksplisit tentangkeluarnya SPDP kedua dalam satu sprindik dan SPDP itu tidak ada hubungannyadengan penetapan Tersangka, SPDP itu hanya surat pemberitahuan dimulainyapenyidikan;Menimbang, bahwa selain fakta dan pertimbangan tersebut diatas, dalampertimbangan PUTUSAN MK Nomor 130/PUUXIII/2015, Mahkamah Konstitusiberpendapat, bahwa tertundanya

Eriana Zoelkifli (Asli) ; SPDP No. 094.24/SPDP/GNRHL/LS/2008 tanggal 17 Maret 2008 atasnama Sungkono S.Hut (Asli) ; Kwitansi SPDP tanggal 18 Maret 2008 atas nama Sungkono, S.Hut (Asli) ;Hal. 19 dari 32 hal. Put.

No. 1154 K/Pid.Sus/2011Rincian Perhitungan Perjalanan Dinas tanggal 1 Maret 2008 atas namaSungkono, S.Hut (Asli) ;SPDP No.094.25/SPDP/GNRHL/LS/2008 tanggal 17 Maret 2008 atasnama Surono, SE (Asli) ;Kwitansi SPDP tanggal 18 Maret 2008 atas nama Surono, SE (Asli) ;Rincian Perhitungan Perjalanan Dinas tanggal 18 Maret 2008 atasnama Surono, SE (Asli) ;SPDP No.094.26/SPDP/GNRHL/LS/2008 tanggal 17 Maret 2008 atasnama Zulfanmi, A.Md (Asli) ;Kwitansi SPDP tanggal 18 Maret 2008 atas nama Zulfahmi,A.Md.

Eriana Zoelkifli (Asli) ;SPDP No. 094.24/SPDP/GNRHL/LS/2008 tanggal 17 Maret 2008atas nama Sungkono S.Hut (Asli) ;Kwitansi SPDP tanggal 18 Maret 2008 atas nama Sungkono,S.Hut (Asli) ;Rincian Perhitungan Perjalanan Dinas tanggal 18 Maret 2008 atasnama Sungkono, S.Hut (Asli) ;SPDP No. 094.25/SPDP/GNRHL/LS/2008 tanggal 17 Maret 2008atas nama Surono, SE (Asili) ;Kwitansi SPDP tanggal 18 Maret 2008 atas nama Surono, SE(Asli) ;Rincian Perhitungan Perjalanan Dinas tanggal 18 Maret 2008 atasnama Surono,

SE (Asli) ;SPDP No. 094.26/SPDP/GNRHL/LS/2008 tanggal 17 Maret 2008atas nama Zulfahmi, A.Md (Asli) ;Kwitansi SPDP tanggal 18 Maret 2008 atas nama Zuhfalimi, A.Md(Asli) ;Rincian Perhitungan Perjalanan Dinas tanggal 18 Maret 2008 atasnama Zulfahmi Amd.

Eriana Zoelkifli (Asli) ;SPT Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan No.824/31/Ill.09/01/2008 tanggal 26 Maret 2008 (Asli) ;SPDP No. 094.34/SPDP/GNRHL/LS/2008 tanggal 26 Maret 2008atas nama Abdul Rachman, SE (Asli) ;Kwitansi SPDP tanggal 27 Maret 2008 atas nama Abdul Rachman,SE (Asli) ;Rincian Perhitungan Perjalanan Dinas tanggal 27 Maret 2008 atasnama Abdul Rachman, SE (Asli) ;SPDP No. 094.35/SPDP/GNRHL/LS/2008 tanggal 26 Maret 2008atas nama Ir.

DirekturReserse Kriminal Khusus yang ditembuskan kepadaDirektur Penuntutan pada Jampidsus Kejaksaan AgungRI dan PEMOHON sebagai Tersangka.Bahwa ketentuan penyampaian SPDP kepadaKejaksaan Tinggi dan Terlapor tidak memiliki implikasihukum atau tidak dapat menjadi alasan dibatalkannyaHalaman 22 dari 35 Putusan Nomor 04/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Utrsuatu penyidikan.

Hal ini sebagaimana telah jugadiputuskan dalam putusan praperadilan nomor17/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri JakartaSelatan yang dalam pertimbangannya menyatakanbahwa:Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon tentangtidak pernah mendapatkan SPDP (Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan), telah terpatahkan oleh Bukti T28., berupa Berita Acara Penolakan Menerima SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan tertanggal 12Desember 2017, dalam hal ini Termohon sudahberusaha menyampaikan SPDP (Surat

Seandainya benarSPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)termaksud tidak disampaikan kepada Pemohon, haltersebut tidaklah mengakibatkan tidak sahnyapenetapan' tersangka, karena tidak satupunketentuan yang mengatur secara imperative bahwatidak disampaikannya SPDP (Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan) kepada tersangkamengakibatkan penetapan tersangka menjadi tidaksah atau batal.b.

Dalam keadaan tertentu,SPDP dapat disampaikan kepada KejaksaanNegeri melalui penyidik Kepolisian NegaraRepublik Indonesia setempat.

Tembusan SPDPdisampaikan kepada Direktorat Intelijen danPenyidikanBerdasarkan pelimpahan wewenang dan pengaturanpetunjuk teknis sebagaimana tersebut di atas, makadalam perkara a quo, Kepala Kantor Wilayah DJP selakuPenyidik berwenang menerbitkan Surat PerintahPenyidikan dan tentu saja SPDP yang menyertainya.Sedangkan mengenai format dan bentuk SPDP, di dalamKUHAP pun tidak ada pengaturannya, sehingga tidakada kewajiban hukum tertentu untuk membuat SPDPdalam bentuk tertentu.

LP: LP/A195/V/2018/BKL/RES RLdan kemudian:"apakah kepada Pelapor sudan disampaikan Asli SPDP yang ditujukankepada si Pelapor?"

paling lambat atau selambatlambatnya adalah 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya surat perintahpenyidikanBahwa SPDP diterbitkan oleh TERMOHON pada tanggal 5 Juni 2018 dan padatanggal yang sama telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, terlapor dankorban / pelapor, namun pada saat TERMOHON menyerahkan SPDP kepadaPEMOHON, pihak PEMOHON menolak untuk menerima surat dimaksud.Dikarenakan PEMOHON menolak saat diberikan SPDP, kemudian TERMOHONmenyerahkan SPDP dimaksud kepada keluarga PEMOHON an.

dalam waktu paling tidak 7 (tujuh) hari; Bahwa SPDP harus asli, masyarakat harus tahu sebagai bentukpengawasan, jika SPDP tidak diberikan maka cacat demi hukum; Bahwa dari bukti T16 berupa SPDP, SPDP tidak sesuai denganimplementasi chek and balance, tujuan SPDP harus sama tidak boleh adatembusan; Bahwa SPDP untuk keluarga Tersangka boleh tembusan, sedangkanuntuk Pelapor dan Terlapor harus sendirisendiri; Bahwa tembusan SPDP untuk keluarga Tersangka tidak sesualdengan Putusan Mahkamah Konstitusi

Fotocopy Photo Penyerahan SPDP Nomor : 62/VI/2018/Reskrimtanggal 5 Juni 2018 kepada Frizal Romeo Alias Ical (Pemohon), diberi tandabukti T37 ;38. Fotocopy Photo Penyerahan SPDP Nomor : 62/VI/2018/Reskrimtanggal 5 Juni 2018 kepada Iskandar Zainudin/Keluarga Pemohon dan PhotoPenyerahan SPDP kepada Iskandar dan kepada Ketua RT 01 Kesambe BaruAn. Sayuti Ang, diberi tanda bukti T38 ;39. Fotocopy Tanda Bukti Pengiriman SPDP An.

yang masuk ke Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Juni2018 sesuai aturan karena maksimal 7 (tujuh) hari; Bahwa betul SPDP yang dikeluarkan sesuai dengan formailitasPutusan Mahkamah Konstitusi RI No. 130/PUUXIII/2015; Bahwa terkait T16 berupa SPDP, betul itu suratnya; Bahwa sejauh surat itu kepada Kajari, saksi teliti; Bahwa saksi tidak pernah melihat SPDP lain selain yang Ke Kejari; Bahwa untuk tembusan pada SPDP tidak saksi teliti karena bukandomain saksi; Bahwa menurut saksi terkait T16 berupa SPDP

Mengingat PutusanMahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.Bahwa sebagaimana juga dijelaskan dalam putusan MahkamahKonstitusi Republik Indonesia No.130/PPU/XIII/2015 yang menyatakanbahwa :penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintahdimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor dankorban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelahdikeluarkannya surat perintah penyidikan,Selain itu berkaitan dengan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusimemberi penafsiran

sebab akibat dari norma yang terkandung dalamketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yaitu apabila tidak dilakukanpemberitahuan kepada penuntut umum, maka penyidikan harusdianggap batal demi hukum.Bahwa dalam putusan MahkamahKonstitusi tersebut dengan merujuk pula pada putusan MK Nomor:21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2014 mengenai perluasan objekpraperadilan, konsekuensi bagi penyidik apabila melewati batas 7 haribelum menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor dankorban/pelapor maka penuntut umum

Alasan Permohonan Praperadilan.1.TERMOHON TIDAK PERNAH MEMBERITAHUKAN/MENYERAHKAN SURAT PERINTAH DIMAULAINYA PENYIDIKAN(SPDP).1)2)3)4)Bahwa Termohon telah melanggar ketentuan putusan MahkamahKonstitusi Republik Indonesia No.130/PPU/XIII/2015 yangmenyatakan bahwa :penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintahdimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor dankorban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelahdikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan,menetapkan

Pemohonsebagai tersangka,,karena mulai sejak dikeluarkan surat PerintahPenyidikan Nomor :SP.Sidik /20/IV/2018/Lantas,tanggal 27 April2018 sampai dengan Permohonan ini diajukan Pemohon dan/ataukeluarga pemohon belum menerima Surat Perintah DimulainyaPenyidikan (SPDP) dari Termohon.Bahwa Pemohon telah dilakukan Penyidikan oleh termohon karenadiduga melakukan tindak pidana kecelakaan lalulintas sebagaimanadimaksud dalam rumusan pasal 310 ayat (4) UULAJ No.22 Tahun2009.Bahwa terhadap dugaan tindak pidana

Bahwa karena yang dilaporkan tersebut jelas merupakan suatu tindakpidana tetapi Termohon belum mengirimkan, surat pemberitahuandimulainya penyedikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Kab. Ngawi . Danhal itu menyimpang dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 yaitu penyidik wajib memberitahukan danmenyerahkan surat perintah dimulai penyidikan kepada penuntut umum, Hal 1 dari 14 hal Put.

No: 1/Pid.Pra/2019/PN.NgwBahwa Termohon setelah menerima laporan Polisi dari Pemohonselanjutnya Termohon menindaklanjutinya dengan membuat admisnistrasipenyidikan berupa Surat tugas, Surat Perintah Penyidikan, RencanaPenyidikan, SPDP, Surat Panggilan terhadap saksi saksi Sdri.LIRPRADNYA PARAMITHA YATHIN, Sdr. ROBET SANIACO, Sdr. NOVAHENDRA CAHAYA, Sdr. Drs. SUHASTAMA ATMADJA, S,Si, Sdr. ACHMADROY ROZANO S.Sp, untuk di mintai keterangan.

STPL/03/I/2019/JATIM/RES NGW/SEK KRJ, diberitanda P.1 ;Foto Copy SPDP No. B/3/II/2019/Reskrim, diberi tanda P.2 ;3. Foto Copy Surat kepada Camat tanggal 27 Desember 2018, diberi tanda P.34. Foto Copy Surat balasan dari Kepala Desa Jatipuro No.900/200/404.316.10/2018 tanggal 28 Desember 2018, diberi tanda P.4 ;5. Foto Copy Putusan Praperadilan dari PN.

Foto Copy STPL/04/I/2019/JATIM/RES NGW/SEK KRJ, tanggal 18 Januari2019, diberi tanda T.2 ;Foto Copy SPDP, tanggal 13 Februari 2019, diberi tanda T.3 ;4. Foto Copy Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) NomorSPDP/3/II/2019/Reskrim, tanggal 11 Februari 2019, diberi tanda T.4 ;5. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/03/I/2019/Reskrim,tanggal 18 Januari 2019, diberi tanda T.5 ;6.

Foto Copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor :SPDP/3/II/2019/Reskrim, tanggal 11 Februari 2019, diberi tanda T.8 ;9. Foto Copy Surat Panggilan LIRPRADNYA PARAMITHA YATHIN Nomor :S.Pgl/7/II/2019/Reskrim, tanggal 11 Februari 2019, diberi tanda T.9 ;10. Foto Copy Surat Panggilan ROBET SANIACO, Nomor : S.Pgl/14/II1/2019/Reskrim, tanggal 22 Maret 2019, diberi tanda T.10 ;11.

Bahwa akibat dari pemberitahuan atau penyerahan SPDP kepadaPemohon melanggar atau bertentangan dengan Pasal 109 ayat (1)KUHAP jo.

Bahwa mengkonstatir Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP), Nomor : K/77/VII/2018, tanggal O08 Juli 2018,namun baru diserahkan ke Pemohon pada tanggal 14 Agustus 2018,Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :. SPSidik/85/VII2018/Reskrim, tanggal 08 Juli 2018 sekalipun tidak pernahdiberitahukan atau disampaikan kepada Pemohon, maka Pemohonberkesimpulan bahwa Termohon menyerahkan SPDP kepada keluargaPemohon setelanh Termohon menetapkan status Pemohon sebagaiTersangka.g.

Oleh karena itu penting bagiMahkamah untuk menyatakan bahwa pemberian SPDP tidak hanyadiwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadapTerlapor dan korban/Pelapor.

Simalungun, yang menjelaskan bahwaia selaku isteri Biraba Siahaan, menerima SPDP Nomor : K/77/VII/2018 dariKepala Kepolisian Sektor Kota Tanah Jawa, pada tanggal 14 Agustus 2018,pukul. 09.00 WIB, selanjutnya disebut bukti P5 ;6.

Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018, Saksi dimintai tolong olehPemohon (BIRABA SIAHAAN) Surat dari Gamot yakni surat SPDP. Bahwa Saksi tidak kenal dengan SPDP yang diperlihatkan olehHakim;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannyaTermohon telah mengajukan bukti suratsurat, berupa fotokopi bermaterai cukupdan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:1.

Jadi putusan MKmewajibkan untuk menyerahkan SPDP nya kepada tiga komponentersebut paling lambat 7 hari.Bahwa SPDP itu sekedar pemberitahuan ketika penyidik melakukanpenyidikan kemudian ada kontrol dari Penuntut Umum yang memantauperkembangan tersebut.Bahwa SPDP syaratnya pemberitahuan tidak perlu ada terlapor /Terdakwa karena dimulainya penyidikan kemudian digunakan untukmenemukan alat bukti, setelannya membuat terang tindak pidana,kemudian penetapan Tersangkanya.

Agustini, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi adalah Pengawai Kejaksaan Negeri Trenggaleksekaligus sebagai Penyidik;Bahwa saksi pernah memeriksa SPDP atas Chris Nur Setyawandan Riawan pada tanggal 10 Maret 2020;Bahwa yang menerbitkan SPDP adalah Kepala Kejaksaan NegeriTrenggalek lalu) dibuatkan surat perintah penahanan untukTersangka;Bahwa yang menyerahkan SPDP kepada para Tersangka adalahsaudara Wahyu Eko Prasetyo;Bahwa dalam perkara ini ada Kerugian Negara dan

Siti Kartinawati.SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi adalah Pengawai Kejaksaan Negeri Trenggaleksekaligus sebagai Penyidik;Bahwa saksi pernah memeriksa SPDP atas Chris Nur Setyawandan Riawan pada tanggal 10 Maret 2020;Bahwa yang menerbitkan SPDP adalah Kepala Kejaksaan NegeriTrenggalek lalu) dibuatkan surat perintah penahanan untukTersangka;Bahwa yang mengetik SPDP tersebut adalah saudara Wahyu EkoPrasetyo dan saksi yang mengoreksi;Bahwa yang menyerahkan SPDP kepada

Trk45 Bahwa saksi bekerja di Kejaksan Negeri Trenggalek tahun 2018saksi sebagai tenaga honorer adalah di bagian administasimengantar surat, Register dan ikut pengawalan tahanan titipan; Bahwa saksi pernah menerima SPDP dari bu Agustini lalu SPDPtersebut lalu saksi serahkan kepada Chrisna Nur Setyawan danRiawan pada tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 15:00 Wib danada bukti penerimaanya yaitu buku ekspedisi Surat; Bahwa saksi menyerahkan SPDP tersebut di ruang PidsusKejaksaan Negeri; Bahwa SPDP tersebut

Trk51Termohon tidak pernah menyerahkan SPDP kepada Pemohon,sedangkan Termohon yang membantah dalildalil pemohon telahmenghadirkan saksi Basuki Wibowo,S.H., Agustini,S.H, = SitiKurniawati,S.H kesemuanya saksi menerangkan pernah melihat danmembaca SPDP atas nama Chris Nur Setyawan atau Pemohon padatanggal 10 Maret 2020 pada saat Pemohon di tetapkan sebagaiTersangka sedangkan yang menyerahkan SPDP tersebut adalah saksiEko Wahyu Prasetyo pada tanggal 10 Maret 2020 yang di tandatanganioleh Termohon Chris

Bahwa akan tetapi sampai saat ini pemohon praperadilan dinyatakanstatus tersangkanya oleh termohon diduga tanpa melalui tahapantahapanpenyidikan yang diatur oleh hukum diantaranya tanpa gelar perkara daripemohon diperiksa selaku saksi menjadi status tersangka dan diperiksasebagai tersangka dalam 1 (satu) hari pada tanggal 20 April 2018, sertapemohon tidak pernah menerima surat perintah dimulainya penyidikan(SPDP) oleh Termohon yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum olehkarenanya sehingga tentu

Pengiriman SPDP;Upaya Paksa;. Pemeriksaan;Gelar Perkara;Penyelesaian Berkas Perkara;. Penyerahan Berkas Perkara Ke Penuntut Umum ;.

.~~ serovaoanMenimbang, bahwa mencermati Pasal 15 tersebut diatas, maka adanyakata bertahap menegaskan bahwa dalam kegiatan penyidikan terdapattahapan tahapan dalam ketentuan tersebut yang harus dilaksanakantermasuk didalamnya pengiriman SPDP sesuai Pasal 109 ayat KUHAPyang dilakukan setelah diterbitkan Sprindik;Menimbang, sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa dalam hal SPDPmaka ketentuan Pasal 109 KUHAP pasca Putusan MK telah menambahkankata wajio bagi penyidik memberitahukan dan menyerahkan surat

permohonan PEMOHON AHMAD SAYUTI, SH.MH padatanggal 15 Oktober 2018 yang mengatakan bahwa SPDP terhadapPEMOHON/TERSANGKA AHMAD SAYUTI, SH.MH tidak diberikankepada PEMOHON/TERSANGKA AHMAD SAYUTI, SH.MH, pernyataanPEMOHON ini sangat mengadangada, karena spdp tersebut sudahdiberikan secara langsung dan sekaligus / secara bersamaan padaperkara teman PEMOHON yang sudah disidangkan yaitu perkara ADIGUNAWANSYAH, SH BIN ABDUL MANAF DAN ASNAN BIN MAZNIdalam perkara tindak pidana pemerasan secara bersamasama

ditunjukan untuk menangani perkaratersebut; Bahwa Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) wajibdiberitahukan dan disampaikan kepada penuntut umum, terlapor dankorbar/pelapor dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya suratperintah tersebut;Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Pra/2018/PN Pig.

Sidik/97 1X / 2019 / Sat.Reskrim, tgl 23 Oktober 2019, KapolresKupang mengeluarkan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan, Nomor : SPDP/97 / X / 2019 / Sat.Reskrim, tgl 23Oktober 2019, pada saat SPDP di terbitkan nama Tersangkabelum ada karena akan di tentukan dari hasil penyidikan yangakan dilaksanakan.Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019 tembusan SPDP dikirimkankepada terlapor An. JHON NEDY CHARLES SINE yang diterimaoleh Pemimpin Bank NTT Cabang Oelamasi an.

Reskrim, tanggal 23 Oktober 2019 danHalaman 39 dari 69 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Olmkemudian diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) Nomor : SPDP/97/X/2019/Sat.Reskrim, tanggal 23 Oktober2019 (belum ada nama Tersangka) selanjutnya 2 (dua) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan tersebut yaitu pada tanggal 25Oktober 2019 Penyidik / Penyidik Pembantu Mengirimkan TembusanSurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor :SPDP/97/X/2019/Sat.

Reskrim, tanggal 23 Oktober 2019 dankemudian diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) Nomor : SPDP/97/X/2019/Sat. Reskrim, tanggal 23 Oktober2019 (belum ada nama Tersangka) selanjutnya 2 (dua) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan tersebut yaitu pada tanggal 25Oktober 2019 Penyidik / Penyidik Pembantu Mengirimkan TembusanSurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor :SPDP/97/X/2019/Sat.

Oktober 2019 , bukti T38 berupa buku ekspedisi / tanda terima SPDP, bukti T45berupa petikan keputusan direksi PT.

2019 tembusan SPDP (bukti T13)dikirimkan kepada terlapor An.

(SPDP) kepada PEMOHON sudah lewat dari 7hari, maka segala tindakan penyidik setelan lewat 7 hari harusdinyatakan tidak sah dan tidak mengikat, begitu pula penetapanPEMOHON sebagai tersangka menjadi tidak sah dan tidak mengikat;Bahwa tindakan TERMOHON sebagai Penyidik sudah lewat 7 haritersebut, telah menyebabkan segala tindakan TERMOHON sudah tidakberwenang lagi menetapkan PEMOHON sebagai tersangka.

BAP TKP.Surat Perintah Tugas (Penyidikan)Surat Perintah Penyidikan.10) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)11)Tanda terima SPDP ke Kejaksaan Negeri Gowa, pelapor danterlapor12) Surat Perintah Penyitaan13) BA Penyitaan14) Surat Penetapan Penyitaan15) BAP SaksiSaksi :a. BAP saksi Sdri. SITT UMRAHb. BAP saksi Sdr. IDHAM IBRAHIM Bin BORAHIMA DG SILAc. BAP saksi Sdr. ABBAS DG GASSING BIN H. BORAHIMA DGSILAd. BAP saksi Sdr. ABD RAHMAN BIN RAPIe. BAP saksi Sdr.

Sidik / 252 / IX / 2020 /Reskrim tanggal 15 September 2020 menjadi TIDAK SAH karenaTERMOHON menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) pada tanggal 30 September 2020, dimana SPDP tersebut terbitsudah lewat 7 hari dari terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.

Sidik/ 252 / 1X / 2020 / Reskrim tanggal 15 September 2020;Bahwa Ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor130/PUUXIII/2015 menegaskan bahwa paling lambat 7 hari setelahterbitnya Surat Perintah Penyidikan, maka Penyidik wajib memberitahukandan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepadaJaksa Penuntut Umum, terlapor dan korban.

ABD RAHMAN BIN RAPI bersamaan dengan SPDP, namunpemohon Praperadilan tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar, Prosespenyidikan dugaan perkara Penyerobotan Hak atas tanah, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 167 KUH Pidana, sesuai Laporan Polisi Nomor :LPB/400/V/2020/SPKT, tanggal 11 Mei 2020 atas nama pelapor Sdr.

(SuratPerintah dimulainya penyidikan) yang ditetapkan pada waktu bersamaandengan penetapan Tersangka dan dilanjutkan dengan penahananTersangka, adalah suatu perbuatan hukum yang tidak sah, karenaPemohon Pra Peradilan bukanlah seorang yang tertangkap tangan padasaat dikeluarkan SPDP, Surat Penetapan Tersangka dan Penahanan.Bahwa memperlakukan seorang warga negara yang sangat kooperatifdalam pengembalian keuangan negara sebagai seolah olan seorangyang tertangkap tangan (ditetapkan sebagai Tersangka

, dibuat SPDP danditahan dalam waktu. yang bersamaan) adalah pelanggaran akan hakHalaman 4 dari 25 Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2021/PN PsreT san aa Zaianigan Ne; 12 a5 2021 asasi manusia dan merupakan perbuatan hukum yang tidak sah, olehkarenanya itu perbuatan tersebut harus dinyatakan tidak sah;19.

) khusus yang menyebutkan nama Tersangka nomor :R.44/M.5.15/Fd.1/05/2021 Tanggal 27 Mei 2021 yang merupakan SPDPlanjutan dari SPDP tanggal 17 Mei 2021, untuk itu Penyidik telahmenyampaikannya kepada Tersangka/Pemohon Praperadilan.Bahwa atas penetapan Tersangka tersebut oleh karena di khawatirkanTersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulang!

bersamaan dengan penetapan Tersangka, untuk ituTermohon harus meluruskan bahwa SPDP nomor : R.44/M.5.15/Fd.1/05/2021Tanggal 27 Mei 2021, yang saat ini dipegang oleh Pemohon dan digunakansebagai alasan permohonan Praperadilan, adalah SPDP khusus denganpenyebutan nama Tersangka, dan untuk menyebutkan nama Tersangka dalamSPDP diperlukan adanya Penetapan Tersangka sebelumnya.

Oleh karenaSPDP sifatnya adalah surat pemberitanuan dan agar hakhak dari Tersangka /Pemohon tidak dilanggar sehingga Penyidik menyampaikannya kepada yangbersangkutan yaitu Tersangka/Pemohon dengan tujuan agar nama yangdisebutkan didalam SPDP tersebut mengerti bahwa status dirinya saat iniadalah sebagai Tersangka termasuk juga agar segera mengerti terkait hakhaknya sebagai Tersangka.Penerbitan SPDP dengan penyebutan Tersangka tersebut bukanlah materibaru, akan tetapi merupakan SPDP lanjutan dari SPDP