Ditemukan 1329 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 25-03-2014 — Upload : 25-11-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 488 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 25 Maret 2014 — PUK SPPP-SPSI (Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) PT. BUMI PERMAI LESTARI dan PT. MP LEIDONG WEST INDONESIA VS PT. BUMI PERMAI LESTARI
5129 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PUK SPPP-SPSI (Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan- Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) PT. BUMI PERMAI LESTARI dan PT. M P LEIDONG WEST INDONESIA tersebut;
    PUK SPPP-SPSI (Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) PT. BUMI PERMAI LESTARI dan PT. MP LEIDONG WEST INDONESIA VS PT. BUMI PERMAI LESTARI
Putus : 22-01-2016 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 2/Pra.Per/2016/PN.SBY
Tanggal 22 Januari 2016 — A. Poedji Budi Santoso melawan Kepala Kepolisian RI. cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur cq. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya
28176
  • No. 3 Th. 2014 tentang Standart Operasional Prosedur PelaksanaanPenyidikan Tindak Pidana maka Surat Ketetapan tentang PenghentianPenyidikan Nomor : STap / 461 / VIII / 2015 / Satreskrim dan SuratPerintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP / 458 / VIII / 2015 /Satreskrim masingmasing tertgl. 27 Agustus 2015 sebagaimanaterurai dalam surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kedua Nomor : B/2741/SP2HP2/LPB.63.14/IX/2015/Satreskrim batal demihukum.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas maka
    / 458 / VIII / 2015 / Satreskrim tertanggal 27 Agustus 2015;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor : SPPP / 458 / VIII / 2015 / Satreskrimtertanggal 27 Agustus 2015, tidak sah dengan alasan sebagai berikut :e Bahwa Pemohon sebagai pihak yang telah dirugikan melaporkan tentangadanya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sehubungan denganpembelian tanah kavling terletak di JIn.
    Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor : SPPP / 458 / VIII / 2015 / Satreskrim, tgl. 27 Agustus2015.e Bahwa berdasarkan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kedua Nomor : B/2741/SP2HP2/LPB.63.14/IX/2015/Satreskrim, terdapatkeanehan karena Surat Perintah Penyidikan Nomor : SprinDik/414A/VIII/2015/Satreskrim Tertanggal. 24 Agustus 2015 sedangkan gelar perkaratelah dilakukan pada tgl. 18 Agustus 2015 dengan demikian gelar perkarayang telah dilakukan pada tgl. 18 Agustus 2015 dilakukan
    sebelum adanyasurat perintah penyidikan,14e Bahwa dengan demikian gelar perkara yang dilakukan penyidik di PolrestabesSurabaya pada tgl. 18 Agustus 2015 tidak sah dan cacat hukum karenadilakukan tanpa adanya surat perintah penyidikan (SprinDik).Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Termohon mendalilkan bahwa SuratPerintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP / 458 / VIII / 2015 / Satreskrimtertanggal 27 Agustus 2015 adalah sah dengan alasan sebagai berikut :e Bahwa dasar dalam pelaksaan penyidikan yang
    Terlapor MOCHAMAD SUTOMO, dengan team personil penyidikyang diketuai IPTU TEGUH SETIAWAN, SH. karena ada pergantian personilpenyidik ;Menimbang bahwa dari fakta bukti T20, yang merupakan SuratKapolrestabes Surabaya Nomor SPPP/458/VIII/2015/Satreskrim tanggal 27Agustus 2015 Perihal Perintah Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor :LPB/63/1/2014/UM/JATIM tanggal 16 Januari 2014 dan fakta bukti T21 yangmerupakan Surat Kapolrestabes Surabaya Nomor STap/461/VIII/2015/Satreskrim tanggal 27 Agustus
Register : 26-07-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 23/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 9 September 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : RONALD F.W., SH.
Pembanding/Terdakwa III : PT. SBI INDONESIA (Dahulu bernama PT. BANK INDO MONEX)
Terbanding/Terdakwa I : Desi Arryani
Terbanding/Terdakwa II : Fathor Rachman
Terbanding/Terdakwa III : Jarot Subana
Terbanding/Terdakwa IV : Fakih Usman
Terbanding/Terdakwa V : Yuly Ariandi Siregar
Terbanding/Penuntut Umum : DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI DIRJEN DAGLU DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Terdakwa I : DIREKTUR IMPOR DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Terdakwa II : Tommy Rishi
Terbanding/Terdakwa V : Anita Santoso
Turut Terbanding/Terdakwa IV : Otoritas Jasa Keuangan
276178
  • Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Drainase, dan Persiapan Lainlain Proyek TolCinere Jagorawi Seksi Nomor Kontrak 63/SPPP/WK/DIII/2010, tanggal 2Agustus 2010 dan ada penambahan dokumen kontrak dengan istilahaddendum kontrak dengan nomor 63/ADD/SPPP/WK/D.3/2010, tanggal 13Des 2010 senilai Rp11.197.475.300,00 (sebelas milyar seratus sembilan puluhtujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah) subkontraktoryang ditunjuk adalah CV DWIYASA TRI MANDIRI, dengan rincian sebagaiberikut:> Kontrak
    Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Drainase, Pekerjaan Lainlain, dan PekerjaanTambah Proyek Tol Cinere Jagorawi Seksi Nomor Kontrak64/SPPP/WK/DIII/2010, Tanggal 25 Agustus 2010 senilaiRp11.839.435.850,00 (sebelas milyar delapan ratus tiga puluh sembilan jutaempat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan adapenambahan dokumen kontrak dengan istilan addendum kontrak dengannomor 64/ADD/SPPP/WkK/DIII/2011, Tanggal 13 Januari 2011 menjadi senilaiRp12.127.445.154,00 (dua belas milyar seratus
    Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Drainase, Pekerjaan Lainlain, dan PekerjaanTambah Proyek Tol Cinere Jagorawi Seksi Nomor Kontrak64/SPPP/WkK/DIII/2010, Tanggal 25 Agustus 2010 senilaiRp11.839.435.850,00 (sebelas milyar delapan ratus tiga puluh sembilan jutaempat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan adapenambahan dokumen kontrak dengan istilah addendum kontrak denganHalaman 69 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.SusTPK/2021/PT.DKInomor 64/ADD/SPPP/WkK/DIII/2011, Tanggal 13 Januari 2011
    /BAPPP co ANP O12,904 Bahverted Siege. i1114 B89 SAAAGDPaldeniGwat Peribeiiaraerpbevorgenan Panjieine atey (SPPP) Sub Pelaksana Konstruksi Proyekalba1115 GRBPAaNi/ibal/NaP MBG No. Tatty faba TeneeinkKecmatan PanjiRabel?
Putus : 30-11-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1243 K/Pdt/2011
Tanggal 30 Nopember 2011 — Ir. MAROJAHAN SIRAIT ; JONNEDY BUTAR-BUTAR, ST
4029 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1 B/C Gardu IndukBagan Batu No.014.PJ2007/133/PIKITRING SUMUT/2007 tanggal 31 Mei2007 antara Tergugat dengan Turut Tergugat;Bahwa ruang lingkup dan rekapitulasi harga pekerjaan yang tercantum SuratPerjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pondasi Switchyard dan Parit Kabel 2Line Bay dan 1 B/C gardu Induk Bagan Batu No.001/SPPP/DJ/2007 tanggal2 Agustus 2007 tersebut adalah : No.
    , maka patut dan berdasar menuruthukum dinyatakan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan PondasiSwitchyard danParit Kabel 2 Line Bay dan 1 B/C Gardu Induk Bagan BatuNo. 001/SPPP/DJ/VIIV2007 tanggal 2 Agustus 2007 dan segala perubahanHal. 7 dari 26 hal.
    Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang premateur, karena gugatanini diajukan sebelum Penggugat dan Tergugat melaksanakan isi dari SuratPerjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pondasi Switchyard dan Parit Kabel 2Line Bay dan 1 B/C Gardu Induk Bagan Batu No.001/SPPP/DJ/VIIV2007Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 1243 K/Pdt/2011tanggal 2 Agustus 2007 khususnya ketentuan yang tertera dalam Pasal 13Surat Perjanjian tersebut;.
    Bahwa ketentuan Pasal 13 tentang Penyelesaian Perselisihan dalam SuratPerjanjian No.001/SPPP/DJ/VIIV2007 secara tegas disebutkan : Pasal 13.3"Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalamwaktu 7 hari sejak timbulnya perselisihan maka para pihak sepakat untukmenyelesaikan perselisinan tersebut melalui Badan Arbitrase NasionalIndonesia (BANI)";.
    No. 1243 K/Pdt/2011Penggugat dengan Tergugat sesuai Perjanjian Pelaksanaan PekerjaanPondasi Switchyard dan parit Kabel 2 Line Bay dan 1 B/C Gardu IndukBagan Batu Nomor : 001/SPPP/DJ/VIIV2007 tanggal 2 Agustus 2007,sehingga jelas pula gugatan Penggugat salah alamat dengan menarik TurutTergugat sebagai pihak dalam perkara a quo.
Register : 11-12-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 05-03-2020
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 671/Pid.B/2019/PN Rhl
Tanggal 3 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.DAFIT RIADI, S.H
2.RAHMAD HIDAYAT, S.H.
Terdakwa:
1.RAJA MUHAMMAD RIDWAN LUBIS, SH Alias RM. RIDWAN LUBIS Alias LUBIS Bin MUSLIM LUBIS
2.DARWINSYAH Alias DARWIN Bin Alm. PAIMIN MONO
7827
  • PAIMIN oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) lembar Surat Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPPP-SPSI
      Dalam surat tersebut para terdakwa mencantumkan nama korbansebagai sekretaris PUK SPPP di PT. HKBSSPSI dan meminta korban untukmenandatangani surat tersebut diatas nama korban namun korban menolaknya.Pada tanggal 01 Agustus 2019, korban keluar dari keanggotaan PUK SPPP diPT. HKBSSPSI.
      Dalam surat tersebutHalaman 9 dari 23 Putusan Nomor 671/Pid.B/2019/PNRhIpara terdakwa mencantumkan nama korban sebagai sekretaris PUK SPPP diPT. HKBSSPSI dan meminta korban untuk menandatangani surat tersebutdiatas nama korban namun korban menolaknya. Pada tanggal 01 Agustus2019, korban keluar dari keanggotaan PUK SPPP di PT.
      Dalam surat tersebutpara terdakwa mencantumkan nama korban sebagai sekretaris PUK SPPP diPT. HKBSSPSI dan meminta korban untuk menandatangani surat tersebutdiatas nama korban namun korban menolaknya. Pada tanggal 01 Agustus2019, korban keluar dari keanggotaan PUK SPPP di PT.
      Dalam surat tersebut para terdakwa mencantumkan namakorban sebagai sekretaris PUK SPPP di PT. HKBSSPSI dan memintakorban untuk menandatangani surat tersebut diatas nama korban namunkorban menolaknya. Pada tanggal 01 Agustus 2019, korban keluar darikeanggotaan PUK SPPP di PT.
      Dalam surat tersebut para terdakwamencantumkan nama korban sebagai sekretaris PUK SPPP di PT. HKBSSPSIHalaman 17 dari 23 Putusan Nomor 671/Pid.B/2019/PNRhlIdan meminta korban untuk menandatangani surat tersebut diatas nama korbannamun korban menolaknya.
Register : 06-08-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 19-09-2016
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 4/PID.SUS-TPK/2015/PT.PLK.
Tanggal 16 September 2015 — WERDY bin APLUS ANANIE.
5833
  • MANSampit 050/2646/SPPP/T U/2008 99.600.000,00 Laptop Asprire 470Z 3 7.000.000,00 21.000.000,00060608 LCD Projector TDPSC35 3 9,900.000,00 29.700.000,00Sub Jumlah 1 99.600.000,00 50.700.000,00 48.900.000,00 4.445.454,55 44.454.545,452. SMAN1 Kota Besi 050/2642/SPPP/TU/2008 99.650.000,00 Laptop Asprire 470Z 3 7.000.000,00 21.000.000,00060608 LCD Projector TDPSC35 3 9,900.000,00 29.700.000,00Sub Jumlah 2 99.650.000,00 50.700.000,00 48.950.000,00 4.450.000,00 44.500.000,003.
    Selatan 050/2644/SPPP/TU/2008 99.700.000,00 Laptop Asprire 470Z 3 7.000.000,00 21.000.000,00060608 LCD Projector TDPSC35 3 9.900.000,00 29.700.000,00Sub Jumlah 5 99.700.000,00 50.700.000,00 49.000.000,00 4.454.545,45 44.545.454,556. SMAN 1 Cempaga 050/2641/SPPP/TU/2008 99.600.000,00 Laptop Asprire 470Z 3 7.000.000,00 21.000.000,00060608 LCD Projector TDPSC35 3 9,900.000,00 29.700.000,00Sub Jumlah 6 99.600.000,00 50.700.000,00 48.900.000,00 4.445.454,55 44.454.545,457.
    Penarina Nomor Kontrak (Rp) Jenis Barang Kontrak Fisik Selisih rh (Rp) SMAN 1 050/2642/SPPP 99.650.000,00 Laptop Aspire 3 3 0Kota Besi /TU/2008 4720Z (Acer)06062008 LCD Projector 3 3 0CV. FAJAR TDPSC35KARYA (Toshiba)Infocus Screen 3 0 3 900.000,00 2.700.000,002 SMAN 1 050/2640/SPPP 99.700.000,00 Laptop Aspire 3 3 0 Pareng /TU/2008 4720Z (Acer)gean 06062008 LCD Projector 3 3 0CV.
    TATA TDPSC35JAYA TEKNIK (Toshiba)Infocus Screen 3 0 3 900.000,00 2.700.000,003 SMAN 1 050/2643/SPPP 99.650.000,00 Laptop Aspire 3 3 0 MH. Utara /TU/2008 4720Z (Acer)06062008 LCD Projector 3 2 9.000.000,0 9.000.000,00CV. ADETYA TDPSC35 0PUTRA (Toshiba)Infocus Screen 3 2 1 900.000,00 900.000,004 SMAN 1 050/2641/SPPP 99.600.000,00 Laptop Aspire 3 3 0 Cempaga /TU/2008 4720Z (Acer)06062008 LCD Projector 3 3 0CV.
    Selatan 050/2644/SPPP/TU/2008 99.700.000,00 Laptop Asprire 470Z 3 7.000.000,00 21.000.000,00060608 LCD Projector TDPSC35 3 9,900.000,00 29.700.000,00Sub Jumlah 5 99.700.000,00 50.700.000,00 49.000.000,00 4.454.545,45 44.545.454,556. SMAN 1 Cempaga 050/2641/SPPP/TU/2008 99.600.000,00 Laptop Asprire 470Z 3 7.000.000,00 21.000.000,00060608 LCD Projector TDPSC35 3 9,900.000,00 29.700.000,00Sub Jumlah 6 99.600.000,00 50.700.000,00 48.900.000,00 4.445.454,55 44.454.545,457.
Putus : 30-08-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 PK/Pid/2012
Tanggal 30 Agustus 2012 — KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI (KAPOLRI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR Cq. KASAT RESKRIMUN POLDA JAWA TIMUR ; INDRO SUGONDO
69115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena Polisi menganggap berkas yang dikembalikan dari Kejaksaan harusdilengkapi kembali, maka Polisi mengeluarkan Surat Perintah PenghentianPenyidikan No.Pol : SPPP/08 A/IX/2003/RESKRIM yang menyatakan BudiSaid, dan kawankawan belum cukup bukti untuk diajukan sidangPengadilan sehingga Polisi menganggap perlu mengeluarkan Surat Perintahini ;8.
    Pra Peradilan dari Pemohon ;Menyatakan tidak sah Penghentian Penyidikan yang dilakukan olehKepolisian Daerah Jawa Timur berdasarkan Surat Ketetapan PenghentianPenyidikan Nomor : SPPP/O8A/IX/2003/Reskrim tanggal 30 September2003 yang ditandatangani Direktur Reserse Kriminal Polda Jawa TimurKombes Pol Drs.
    Pol. : SPPP/O8A/IX/2003/RESKRIM tertanggal 30 September 2003 dan Surat Ketetapantentang Penghentian Penyidikan No. Pol. : S.TAP/14/IX/2003/ Reskrimtertanggal 30 September 2003 yang diterbitkan oleh TermohonPraperadilan ;5. Bahwa Pemohon Praperadilan dalam positanya tidak menjelaskan secarajelas dan nyata apakah penerbitan Surat Perintah Penghentian PenyidikanNo. Pol. SPPP/O8A/IX/2003/RESKRIM tertanggal 30 September 2003 danSurat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan No.
    SPPP/O8A/IX/2003/RESKRIM tertanggal 30 September2003 yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan adalah kabur atau tidakjelas ;6. Bahwa pertimbangan Termohon Praperadilan dalam menerbitkan SuratPerintah Penghentian Penyidikan No. Pol. SPPP/O8A/IX/2003/RESKRIMtertanggal 30 September 2003 dan Surat Ketetapan tentang PenghentianPenyidikan No. Pol.
    SPPP/08/A/IX/2003/Reskrim tertanggal 30 September 2003 dan SuratKetetapan No.
Putus : 14-08-2007 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 432K/Pdt/2007
Tanggal 14 Agustus 2007 — KOPERASI SEKATA SEPAKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) KABUPATEN SINGKIL; PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq. GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM, Cq. BUPATI ACEH SINGKIL; PT. SANGGA BISKANG
2312 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Put.No.432 K/Pdt/2007.Kasasi sebagai Tergugat dan II dimuka persidangan PengadilanNegeri Singkil pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa pada tanggal 14 Juni 2004, Pengugat dengan Tergugat telah sepakatmengadakan Perjanjian Pembangunan Perumahan PNS dalam lingkungan DaerahKabupaten Aceh Singkil, yang diketahui dan disetujui oleh Tergugat II, sebagaimanaSurat Perjanjian Nomor : 648/094/SPPP/2004 tanggal 14 Juni 2004 ;Bahwa sesuai dengan Pasal 1 dari isi perjanjian tersebut, Tergugat telahmemberikan ijin
    Surat Perjanjian Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dilingkunganPemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil, tertanggal 14 Juni 2004 Nomor :648/094/SPPP/2004 ;2. Surat rincian pengeluaran keuangan pembangunan BapertarumPNSKabupaten Aceh Singkil, tertanggal 11 Mei 2005 ;4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat ;5.
    Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Surat Perjanjian PembangunanPerumahan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah KabupatenAceh Singkil, Nomor : 648/094/SPPP/2004 tanggal 14 Juni 2004 ;4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi mengganti kerugian Materil danImmateril Penggugat dalam Rekonvensi yang seluruhnya sebesarRp.1.271.777.600, (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuhpuluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ;5.
    Tanggal 11 April 2005 yangamarnya berbunyi sebagai berikut :DALAM KONVENSI :DALAM EKSEPSI :Menolak eksepsi TergugatTergugat untuk seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA :Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;Menyatakan Surat Perjanjian Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipildilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil, bertanggal 14 Juni2004, Nomor : 648/094/SPPP/2004, dan surat rincian pengeluaran keuanganPembangunan BapertarumPNS, Kabupaten Aceh Singkil, tertanggal 11 Mei2005, sah
    Menyatakan Surat Perjanjian Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipildilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil, bertanggal 14 Juni2004, Nomor : 648/094/SPPP/2004, dan surat rincian pengeluaran keuanganPembangunan BapertarumPNS, kabupaten Aceh Singkil, tertanggal 11 Mei2005, sah dan mengikat antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II ;Hal.9 dari 11 Hal. Put.No.432 K/Pdt/2007.3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat ;4.
Register : 25-09-2013 — Putus : 22-10-2013 — Upload : 15-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 48/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 22 Oktober 2013 — ASMADJA MELAWAN : Pemerintah RI cq Presiden RI cq Kepala Kepolisian RI cq Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
165100
  • Menyatakan tidak sah menurut hukum Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/155/VII/2013/DitReskrimsus tanggal 25 Juli 2013;3. Memerintahkan agar Termohon untuk melanjutkan Penyidikan terhadap Sasmitra Wijaya dan Welya Kumala Tjahjono ;4. Membebani Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00;
    SPPP/155/VU/2013/Ditreskrimus dengan alasan kadaluwarsa ;9 Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 POLDA METRO JAYA direktorat ReserseKriminal Khusus Nomor B/1184/VII/2012/DitReskrimsus menyampaikan SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan atas laporan Polisi Nomor 1160/K/V/2001/SATGAS OPSC tanggal 1 Mei 2001 kepada Pemohon ;10 Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan diterbitkannya Surat PerintahPenghentian Penyidikan Perkara No.
    SPPP/155/VII/2013/Ditreskrimus, tanggal25 Juli 2013 dan berdasarkan ketentuan Pasal 80 KUHAP, Pemohon sebagaiPihak Ketiga yang berkepentingan berhak untuk mengajukan Permohonan PraPeradilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;11 Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pra Peradilan, karena menurutPASAL 80 ayat (1) KUHP di katakan bahwa tiaptiap tindakan Penuntutanmenghentikan daluwarsa asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut,atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang
    untuk memerintahkan Termohon agarmeneruskan Penyidikan terhadap Sasmitra Wijaya dan Welya Kumala Tjahjonoyang diduga melakukan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) danPenggelapan (Pasal 372 KUHP) ;Maka berdasarkan hal hal tersebut di atas, Mohon agar Pengadilan Negeri JakartaSelatan memutuskan sebagai berikut :1 Mengabulkan Permohonan Pra Peradilan seluruhnya ;2 Menyatakan Penghentian penyidikan atas Sasmitra Wijaya dan Welya KumalaTjahjono sesuai Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP
    /155/VII/2013/Dit Reskrimsus tanggal 25 Juli 2013 (Vide Bukti T31) ; Membuat Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan NomorS.Tap/155/VII/2013/Dit Reskrimsus tanggal 25 Juli 2013 (Vide BuktiT32) ; Pengiriman pemberitahuan penghentian penyidikan kepada KepalaKejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Vide Bukti T33) ;12 Bahwa dalil PEMOHON pada pokoknya sangat keberatan denganditerbitkan Surat Perintah Penghentian Peerkara No: SPPP/155/VII/2013/ Ditreskrimsus, tanggal 25 Juli 2013.
    Pasal 85 ayat (1) KUHP dengan demikian oleh karena dalam tingkat penyidikantidak diatur mengenai daluwarsa maka Termohon dalam menerbitkan Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor : SPPP/155/VII/2013/DitReskrimsus tanggal 25 Juli2013 dengan alasan demi hukum karena daluwarsa adalah tidak berdasar hukum danharuslah dinyatakan TIDAK SAH ;Memimbang, bahwa oleh karena Surat Perintah Penghentian PenyidikanNomor : SPPP/155/VII/2013/DitReskrimsus tanggal 25 Juli 2013 adalah tidak sah makamemerintahkan
Register : 21-11-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 746/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 21 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat : PT MITRA GUSNITA NANDA Diwakili Oleh : Herry Dermawan SH
Terbanding/Tergugat : YAYASAN PENDIDIKAN ANAKKUKANG, MANAJEMEN TANRI ABENG UNIVERSITY
6753
  • kepada Penggugatsehingga terjadi masalah masalah pembayaran dan = akhirnyaberakibat Penggugat dilaporkan kepada Polda Metro Jaya karena adatagihan yang tidak bisa cair akibat pembayaran dari Tergugat tidaksesuai termin dalam SPPP aquo pasal 14.halS5 Put Nomor 746/PDT/2018/PT.DKI13.
    Tanri Abeng;Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) huruf a, dalam Surat PerjanjianPekerjaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan GedungKampus Tanri Abeng University atau Surat Perjanjian PekerjaanPemborongan, yang selanjutnya disebut SPPP menyatakan:Manajemen Tanri Abeng University adalah pengelola Universitas TanriAbeng , dan Pasal 1(1) huruf c SPPP disebutkan Perjanjian adalahperanjian antara Manajemen Tanri Abeng University dan PT MitraGusnita Nanda tentang perkerjaan perencanaan dan pelaksanaanhal
    Bahwa dalam posita angka 1 tentang hubungan hukum yang terjadiantara pekerjaan proyek pembangunan gedung Tanri Abeng Universityyang terletak di jalan Swadarma Raya No. 58, Ulujami,Pesanggarahan, Jakarta Selatan menurut gugatan Penggugat adalahdiawali dengan adanya perjanjian berdasarkan Surat PerjanjianPekerjaan Pemborongan (SPPP) antara Manajemen Tanri AbengUniversity dan PT.
    Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil dalil posita angka 11,karena perjalanan termin pembayaran tidak dilakukan sesuai pasal 14SPPP yang mengakibatkan cash flow Penggugat terganggu dankomitmen dalam meyelesaikan pekerjaannya sesuai SPPP aquo, itutidak semua terealisasi, sebab pada SPPP aquo pasal 14 ayat (1)disebutkan Pembayaran nilai pekerjaan tersebut dalam pasal 11peranjian dilakukan secara bertahap setelah prestasi pekerjaanselesai sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan,berdasarkan
    pekerjaanbukan karena Force majeure yang disyaratkan dalam SPPP aquopada pasal 8 ayat (2), untuk jelasnya , isi dari SPPP aquo pada pasal10 ayat (1), yang dimaksud dengan keadaan force majeure dalamperanjian ini adalah peristiwa peristiwa memaksa yang secaralangsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini dan terjadi di luarkekuasaan dan kemampuan PIHAK KEDUA untuk mengatasinya dandisetujui oleh PIHAK PERTAMA yaitu bencana alam, huruhara,blokade perang suatu Negara dan lain lain , dibuktikan olehhal19
Register : 30-04-2013 — Putus : 22-05-2013 — Upload : 18-07-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg
Tanggal 22 Mei 2013 — Dra. RITA SUSANTI, ST. MPd. MM
192128
  • Foto copy Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) antara PT.SILVA ANDIA UTAMA dan Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan nomor .602/582/SPPP/2007 ,tanggal 06 Oktober 2007 senilai Rp. 8.542.127.000,oo 7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC 03 Nomor : 602/1045.a/BA-Pemeriksaan/XII/2007, tanggal 11 Desember 2007 yang ditandatangani Dra. RITA SUSANTI,MPD,MM (PT. Silvia Andia Utama), Dra.
    dikembalikan kepada KPPN Tegal melalui saksi MARYONO; 28. 1 (satu) bendel asli Kontrak Surat Perjanjian Pemborongan Pekarjaan (SPPP) Nomor: 602/582/SPPP/2007 tanggal 06 Oktober 2007 beserta lampiran 29. 1 (satu) bendel Addendum : a. Asli Addendum 01 Nomor : 602/01.ADD.1/XI/2007 tanggal 5 Nopember 2007, b. Asli Addendum 02 Nomor : 602/01.ADD.II/XI/2007 tanggal 24 Nopember 2007, c.
    SUHADI, pada tanggal06 Oktober 2007 menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP)Nomor : Nomor : 602/582/SPPP/2007 tanggal 06 Oktober 2007. Adapun isi ringkasSPPP tersebut adalah sebagai berikut :A.4, Nama Kegiatan : Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana danPrasarana. Paket Pekerjaan : Pengembangan PPI Suradadi Kabupaten TegalTA 2007. Para pihak yang menandatangani SPPP : Ir. SUHADI selaku KPA sebagai PihakKesatu, dengan Dra. RITA SUSANTI, ST., MPd., MM. Direktur PT.
    SAUPerwakilan Jawa Tengah dan DIY, pada tahun anggaran 2007 terdakwa telahmenandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor : 602/582/SPPP/2007 tanggal 06 Oktober 2007 dalam proyek pembangunanpengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Suradadi di Kabupaten Tegal,senilai Rp.8.542.127.000,00 (delapan milyar lima ratus empat puluh dua juta seratusdua puluh tujuh ribu rupiah).
    (Ketentuan Pasal 3 SPPP) 4. Lingkup Pekerjaan : (Ketentuan Pasal 4 SPPP)Pekerjaan Persiapan Lahan; aBreakwater Timur;Pembuatan Talud;Pekerjaan Dermaga Beton; a 9 2Pekerjaan Reklamasi; = moPekerjaan Perkerasan dan Penerangan Jalan; Pembangunan TempatPelelangan Ikan; = &Pembangunan Kantor Pengelola (Bersama); i. Pembangunan TempatPengolahan Ikan; J. Pembangunan Menara Air: k. Pembangunan Pos Jaga. 5.
    Foto copy Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) antaraPT.SILVA ANDIA UTAMA dan Dinas Perikanan Kelautan danPeternakan nomor .602/582/SPPP/2007 ,tanggal 06 Oktober 2007senilai Rp. 8.542.127.000,00 7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC 03 Nomor :602/1045.a/BAPemeriksaan/XIl/2007, ztanggal 11 Desember 2007 yangditandatangani Dra. RITA SUSANTI,MPD,MM (PT. Silvia Andia Utama),Dra.
    Silvia Andia Utama). 1(satu) lembar foto copy Routing Slip KPPN Tegal, Diagenda Nomor :011657, tanggal 14122007, Jam 15:43:18. dikembalikan kepada KPPN Tegal melalui saksi MARYONO,28.29,30.1 (satu) bendel asli Kontrak Surat Perjanjian Pemborongan Pekarjaan(SPPP) Nomor: 602/582/SPPP/2007 tanggal 06 Oktober 2007 besertalampiran1 (Satu) bendel Addendum :a. Asli Addendum 01 Nomor : 602/01.ADD.1/XV/2007 tanggal 5Nopember 2007,b.
Register : 05-09-2022 — Putus : 25-01-2023 — Upload : 07-02-2023
Putusan PN SERANG Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg
Tanggal 25 Januari 2023 — Penuntut Umum:
1.FATTAH AMBIYA FAJRIANTO, S.H.
2.SUBARDI, SH.
3.INDAH KURNIATI HUTASOIT, SH. MH.
4.HIJIRIA KUSRAINI, SH
Terdakwa:
SATYAVADIN DJOJOSUBROTO.
37374
  • Divisi VI dengan PT HARUM NUSANTARA MAKMUR Untuk melaksanakan PEKERJAAN TANAH PROYEK RUAS JALAN TOL PEMATANG PANGGANG KAYU AGUNG SEKSI 2A;
  • 1 (satu) set Fotocopy legalisir SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN (SPPP) nomor :129/ADD.I/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 14 November 2017 atas SPPP Nomor : 129/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 20 September 2017 antara PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk.
    Nomor:23/SPPP/WK/D.VI/2017 tangal 1 Maret 2017
  • 1 (satu) set Fotocopy legalisir ADDENDUM PERTAMA SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN SPPP Nomor : / ADD.I/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 22 April 2017 Atas SPPP Nomor : 023/ SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 1 Maret 2017
  • 1 (satu) set Fotocopy legalisir ADDENDUM KEDUA SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN SPPP Nomor : 23 / ADD.II/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 Atas SPPP Nomor : 023/ SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 1 Maret
    2017 SPPP Nomor : 023/ ADD.I/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 22 April 2017 Atas SPPP Nomor : 023/ SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 1 Maret 2017
  • 1 (satu) set Fotocopy legalisir ADDENDUM KETIGA SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN SPPP Nomor : 023 / ADD.III/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 19 Okotober 2017 atas SPPP Nomor : 023 / ADD.II/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 Atas SPPP Nomor : 023/ SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 1 Maret 2017 SPPP Nomor : 023/ ADD.I/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 22 April
    2017 Atas SPPP Nomor : 023/ SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 1 Maret 2017
  • 1 (satu) set Fotocopy legalisir ADDENDUM KETIGA SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN SPPP Nomor : / ADD.IV/SPPP/WK/D.VI/2018 tanggal 05 Januari 2018 atas SPPP Nomor : 023 / ADD.III/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 19 Okotober 2017 atas SPPP Nomor : 023 / ADD.II/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 Atas SPPP Nomor : 023/ SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 1 Maret 2017 SPPP Nomor : 023/ ADD.I/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal
    22 April 2017 Atas SPPP Nomor : 023/ SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 1 Maret 2017
  • 1 (satu) set Fotocopy legalisir ADDENDUM KELIMA (FINAL ACCOUNT) SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN SPPP Nomor :023 / ADD.V/SPPP/WK/D.VI/2018 tanggal 19 Februari 2018 Nomor : / ADD.IV/SPPP/WK/D.VI/2018 tanggal 05 Januari 2018 atas SPPP Nomor : 023 / ADD.III/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 19 Okotober atas SPPP Nomor : 023 / ADD.II/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 Atas SPPP Nomor : 023/ SPPP
Register : 05-12-2016 — Putus : 09-06-2017 — Upload : 02-08-2017
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 222-K/PM.I-01/AD/XII/2016
Tanggal 9 Juni 2017 — Hermansyah, Praka ,NRP 31050026570584
7929
  • Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016, perkaraTerdakwa dilimpahkan ke Subdenpom IM/1 1 Bireuen, sesuaidengan surat penetapan penyerahan pengusutan (SPPP) dariDandim 0111/Bm Nomor SPPP/02/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016,untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.e.
    Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 12.00Wib, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom IM/11 Bireuen, sesuaidengan surat penetapan penyerahan pengusutan (SPPP) dari Dandim0111/Bm Nomor SPPP/02/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 untuk diprosessesual dengan ketentuan hukum yang berlaku.7.
    Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 12.00Wib, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom IM/11 Bireuen, sesuaidengan surat penetapan penyerahan pengusutan (SPPP) dari Dandim0111/Bm Nomor SPPP/02/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 untuk diprosessesual dengan ketentuan hukum yang berlaku.re Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijinyang sah dari Dandim 0111/Bireuen, Terdakwa tidak pernah menghubungiKesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon
    Dewi, bahwa Terdakwa sudah 1(satu) hari tidak pulang ke rumah.Bahwa benar setelah 2 (dua) hari melakukan pencarian oleh anggotaStaf Intel dan Unit intel Kodim 0111/Bm, namun Terdakwa tidakditemukan.Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016, perkaraTerdakwa dilimpahkan ke Subdenpom IM/1 1 Bireuen, sesuaidengan surat penetapan penyerahan pengusutan (SPPP) dariDandim 0111/Bm Nomor SPPP/02/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016,untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.MenimbangMenimbangMenimbang8
    Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016, perkaraTerdakwa dilimpahkan ke Subdenpom IM/1 1 Bireuen, sesuaidengan surat penetapan penyerahan pengusutan (SPPP) dariDandim 0111/Bm Nomor SPPP/02/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016,untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.7.
Putus : 03-04-2014 — Upload : 01-06-2014
Putusan PT JAKARTA Nomor 73/PID/2014/PT.DKI
Tanggal 3 April 2014 — HENDRAYANTO AGASTYA WIJAYA
4529
  • AGASTYAWIJAYA belum memenuhikewajibannya membayar fee kepada HENDRAYANTO AGASTA WIJAYAsebagaimana yang diperjanjikan.e Bahwa oleh karena berdasarkan hasil penyidikan terhadap laporan terdakwaHENDRAYANTO AGASTYAWIJAYA tersebut ternyata penyidik tidakmenemukan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr .RINALDI, SHdan DIAN AGUSDIANA, SH maka pihak Penyidik Polres Metro JakartaTimur melakukan Penghentian Penyidikan terhadap perkara tersebut denganmengeluarkan surat Penghentian Penyidikan (SP3) nomor : SPPP
    /85/S.39/VII/Reskrim/2011 tanggal 12 Juli 2011 beserta Surat Ketetapan PenghentianPenyidikan Nomor : S.TAP/85/VII/Reskrim/2011 tanggal 12 Juli2012.e Bahwa terhadap adanya surat Penghentian Penyidikan (SP3) nomor :SPPP/85/S.39/VII/Reskrim/2011 tanggal 12 Juli 2011 beserta Surat KetetapanPenghentian Penyidikan Nomor: S.TAP/85/VII/Reskrim/2011 tanggal 12 Juli2012 tersebut di atas, secara procedural telah disampaikan padaHENDRAYANTO AGASTYAWIJAYA maupun keluarganya dan telahdiketahui dan telah dibaca
    RINALDI, SHdan DIAN AGUSDIANA, SH maka pihak Penyidik Polres Metro JakartaTimur melakukan Penghentian Penyidikan terhadap perkara tersebut denganmengeluarkan surat Penghentian Penyidikan (SP3) nomor : SPPP/85/S.39/VII/Reskrim/2011 tanggal 12 Juli 2011 beserta Surat Ketetapan PenghentianIl.Penyidikan Nomor: S.TAP/85/VII/Reskrim/2011 tanggal 12 JuliBahwa terhadap adanya surat Penghentian Penyidikan (SP3) nomor : SPPP/85/S.39/VII/Reskrim/2011 tanggal 12 Juli 2011 beserta Surat KetetapanPenghentian Penyidikan
    Menyatakan barang bukti berupa : (satu) lembar Surat Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/85/ S.39/VII/2011/Reskrim tanggal 12 Juli 2011 ; (satu) lembar Surat Ketetapan Nomor S.TAP/85/VII/201 1Juli 2011Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.4.
    ., tanggal 21 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :Menyatakan Terdakwa HENDRAYANTO AGASTYA WIJAYA telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana MEMFITNAH Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh)bulan 15 (lima belas) hari ;3 Menetapkan barang bukti berupa : (satu) lembar Surat Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/85/ S.39/VII/2011/Reskrim tanggal 12 Juni 2011 ; (satu) lembar Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/85/VII/2011 tanggal 12Juli
Putus : 01-06-2011 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 7/PID.B/2011/PN.TPI
Tanggal 1 Juni 2011 — - DEDDY ZULFRIADY NOOR (Terdakwa) - ZAINUR ARIFIN SYAH, SH (JPU)
6050
  • Surat perjanjian pemborongan pekerjaan Nomor 08 / PL-KONS.PWT / SPPP / DAK Non DR / 2009 tanggal 10 Juli 2009 pekerjaan pengawasan percetakan sawah I ( Dak Non DR 2009 ), percetakan sawah II, irigasi, pembersihan sungai ( Dak Non DR 2009 ) dan kosntruksi jaringan irigasi ( Dak Non DR 2009 ) kabupaten Lingga antara pejabat pembuat komitmen Dinas Pertanian dan perkebunan Kabupaten Lingga dengan CV. Acksono Reka Cipta Consultan ;10.
    Asli 1 ( satu ) lembar Keputusan kepala Dinas pertanian dan perkebunan Kabupaten Lingga No.Kpts.02/027/DPP/2009 tanggal 04 Maret 2009 tentang penunjukan / pengangkatan serta penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK) di lingkungan Dinas pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lingga tahun anggaran 2009 ;53. 1 (satu) Rangkap Asli kontrak No. 04/SPPP/DPP-TAN/IX/2009 tangggal 17 September 2009 antara penjabat pembuat komitmen program kegiatan produksi pertanian / perkebunan / penyedia sarana produksi pertanian
    Orbit Perkasa yang di lakukan olehsaksi Muhammad Afrizal dengan membuat surat perjanjian peminjamanperusahaan ( SPPP) antara PT.
    Orbit Perkasa yang di lakukan olehsaksi Muhammad Afrizal di lakukan dengan membuat surat perjanjianpeminjaman perusahaan ( SPPP) antara PT.
    Kontrak 04/SPPP/DPPTAN/IX/2009, yaitu PT. OrbitPerkasa ; Direktur = Mulyani ; Alamat = Jl.
    Bahwa pelaksana kegiatan percetakan sawah tahap tersebut No.Kontrak = 04/SPPP/DPPTAN/IX/2009 ; PT. Orbit Perkasa ; Direktur = Mulyani ; Alamat = Jl.
    Orbit Perkasa ditetapkan sebagai pemenang lelanglangkah selanjutnya saksi Muhammad Afrizal membuat Surat PerjanjianPeminjaman Perusahaan (SPPP) tertanggal O7 September 2009, lalumenyerahkan surat tersebut kepada saksi Syaf Tiazir untuk ditandatangani olehsaksi Mulyani selaku Direktur PT. Orbit Perkasa dan setelah itu saksi Mulyanimenandatangani pula Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 04/SPPP/DPPTAN/IX/2009 tanggal 17 September 2009 pekerjaan percetakan sawah tahap lokasi Kec.
Putus : 03-10-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1516 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 3 Oktober 2012 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEULABOH ;HASAN SANI AR bin AMIRUL MUKMININ (alm.);
2411 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Munzir dan2dikerjakan berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) No.642/43/SPPP/OTSUS/ 2009, tanggal 24 September 2009 yangditandatangani oleh Drs. Adami, M.Pd. selaku Kuasa Pengguna Anggarandan Sdr. Munzir selaku Direktur CV Karya Aneuk Bangsa dengan jangka waktupelaksanaan pekerjaan selama 87 (delapan puluh tujuh) hari kalender terhitungsejak tanggal 25 September 2009;Bahwa Sdr.
    Kontrak: 642/43/SPPP/OTSUS/2009, tanggal 24 September 2009 dengankemajuan fisik hanya sebesar 66,16% (enam puluh enam koma enam belaspersen);Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan(Kontrak) No. 642/43/SPPP/OTSUS/2009 dan buktibukti penarikan uang sertatermin adalah Sdr. Munzir, namun penarikan termin II dan termin IIIditandatangani oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Sdr.
    Munzir dandikerjakan berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No.642/43/SPPP/OTSUS/ 2009, tanggal 24 September 2009 yang ditandatanganioleh Drs. Adami, M.Pd. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Sdr. Munzirselaku Direktur CV Karya Aneuk Bangsa dengan jangka waktu pelaksanaanpekerjaan selama 87 (delapan puluh tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal25 September 2009;Bahwa Sdr.
    Kontrak: 642/43/SPPP/OTSUS/2009, tanggal 24 September 2009 dengankemajuan fisik hanya sebesar 66,16% (enam puluh enam koma enam belaspersen);Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan(Kontrak) No. 642/43/SPPP/OTSUS/2009 dan buktibukti penarikan uang sertaHal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1516 K/Pid.Sus/2012termin adalah Sdr.
    Menetapkan barang bukti berupa:e 1 (satu) buah kontrak pekerjaan pembangunan USB SMA Woula Timur,No. 642/43/SPPP/Otsus/2009, tanggal 24 September 2009;1 (satu) buah MC (Monthly Certificate) tanggal 4 November 2009;1 (satu) buah MC (Monthly Certificate) tanggal 2 Desember 2009;1 (satu) buah MC (Monthly Certificate) fiktif tanggal 14 Desember 2009;e Uang tunai sebesar Rp26.460.610,00 (dua puluh enam juta empat ratusenam puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah);e Rekening koran a.n.
Register : 28-03-2013 — Putus : 30-10-2013 — Upload : 26-11-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 187/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar
Tanggal 30 Oktober 2013 —
30181
  • ., telah mengajukangugatannya sebagai berikut :1Bahwa PENGGUGAT adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengembanganperumahan yang berkedudukan di Jakarta ;Bahwa PENGGUGAT selaku Pihak Pertama/pemberi pekerjaan dan TERGUGATselaku Pihak Kedua/pelaksana pekerjaan telah membuat dan menandatangani SuratPerjanjian Pemborongan Pembangunan Perumahan pada tanggal 7 Maret 2012(selanjutnya disebut SPPP) pada proyek pembangunan perumahan di D MappleResidence, di lokasi Jalan Raya Cagar Alam, PitaraDepok untuk
    (Bukti P1) ;Bahwa berdasarkan Pasal 3 SPPP, nilai kontrak untuk menyelesaikan Proyek adalahsebesar Rp.1.869.125.256,00, (satu milyar delapan ratus enam puluh sembilan jutaseratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), sedangkan berdasarPasal 6 ayat (1) SPPP masa penyelesaian pekerjaan pembangunan maksimal tanggal3 September 2012 atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender ;Pasal 3 SPPP menyatakan sebagai berikut :Pasal 3Untuk pekerjaan tersebut pada Pasal 1 maka berdasarkan kesepakatan
    ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, SPPPtersebut secara sah berlaku sebagai Undangundang dan mengikat kedua belahpihak ;TERGUGAT TELAH ~MELAKUKAN PERBUATAN INGKAR JANJI(WANPRESTASD.5 Bahwa berdasar ketentuan Pasal 8 ayat (2) SPPP, PENGGUGAT berhak untukmelakukan evaluasi dan memutuskan kontrak secara sepihak serta mengambil alihpekerjaan dari TERGUGAT apabila perkembangan pelaksanaan pekerjaanpembangunan tidak sesuai dengan tahapan yang ada dalam SPPP ;Pasal 8 ayat (2) SPPP menyatakan sebagai berikut
    Putusan No.187/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar.menyelesaikan sampai 100% dan biaya penyelesaian akan dibebankankepada Pihak Kedua ;6 Bahwa ternyata perkembangan pekerjaan pembangunan yang dilakukanTERGUGAT tidak sesuai dengan tahapan dan jangka waktu yang telah ditentukan,sehingga mengacu Pasal 8 ayat (2) SPPP PENGGUGAT berhak untuk memutuskontrak secara sepihak, mengambil alih, dan menunjuk pihak ketiga.
    ASEP SUGANDA, masingmasing tidak disumpah ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwaantara Penggugat dengan Tergugat telah membuat dan menanda tangani Surat PerjanjianPemborongan Pembangunan Perumahan ( SPPP ) 027 / SPPPCMP/III/2012 tertanggal 7Maret 2102 Jo. Surat Perintah Kerja No.27 / SPKCMP/III/ 2012 tanggal 7 Maret 2012,sebagaimana terbukti dalam Surat Bukti bertanda P1 dan P2 .
Putus : 19-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1249 K/Pdt/2014
Tanggal 19 Nopember 2014 — PT. ALBOK BOILER INDUSTRI VS KONSORSIUM PAL – WASKITA KARYA, DKK
135112 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Sub Pelaksana KonstruksiPekerjaan Desain Mekanikal, Elektrikal dan I & C pada Proyek PLTU Malinau2X3MW No.0I/SPPP/PALWASKITA/MCFSPP/IIl/2011 tanggal 16 Maret2011 dengan harga pekerjaan sebesar Rp2.915.000.000, (dua milyar sembilanratus lima belas juta rupiah) untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebutPerjanjian I;b.
    Terhadap Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Sub Pelaksana KonstruksiPekerjaan Desain Mekanikal, Etektrikal dan I & C pada Proyek PLTU Malinau2 X 3 MW No.01/SPPP/PALWASKITA/ MCFSPP/III/2011 tanggal 16 Maret2011;Hal. 15 dari 35 hal. Put.
    Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Sub Pelaksana Konstruksi Nomor01/SPPP/PALWASKITA/MCFSPP/III/2011, tanggal 16 Maret 2011tentang Pekerjaan Desain Mekanikal, Elektrikal, Dan I & C pada proyekPLTU Malinau 2 X 3 MW;2.
    /PALWASKITA/MCFSPP/III/2011, tanggal 16 Maret 2011 maupun didalam Pasal 26 angka (1Surat Perjanjian Pemesanan Bahan/Material (SPPB) Nomor 01/SPPP/PALWASKITA/MCES PP?
    Pihak Kedua dinyatakan bangkrut/pailit/Surat izin usahanya dicabutdinyatakan tidak berlaku oleh instansi yang berwenang;Bahwa benar didalam Pasal 27 ayat (2) Surat Perjanjian Pemborongan PekerjaanSub Pelaksana Konstruksi Nomor: 01/SPPP/PALWASKITA/ MCFSPP/IHW/2011, tanggal 16 Maret 2011 maupun didalam Pasal 29 ayat (2) SuratPeijanjian Pemesanan Bahan Material (SPPB) Nomor O1/ SPPP/PALWASKITA/MCFSPP/III/2011, tanggal 16 Maret 2011 juga telah diaturmengenai klausula penyelesaian perselisihan kedua belah
Register : 15-09-2014 — Putus : 12-01-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 12 Januari 2015 — 1.Ir. SOFYAN 2.Tgk. ARWYZAL ABM, ST 3.HERISMAN
5826
  • Tuwi Saya Desa Kajeung (CKP01)Tahun Anggaran 2011;= (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 610/378/SPPP/CKP/X/2011, Tanggal 27 Oktober 2011, Pekerjaan Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Tuwi Saya Desa Kajeung (CKP01),Tahun Anggaran 2011 ;= 1 (satu) bundel dokumen MC0 Mutual Check Awal, Nomor Kontrak :610/378/SPPP/CKP/X/2011, Tanggal : 27 Oktober 2011, PekerjaanHalaman 7 dari 145 Putusan Nomor 46/Pid.SusTP.K/2014.
    Nomor: 610/580/SPPP/CKP/X/2011 Tanggal 27Oktober 2011 Tanggal 22 Nopember 2011;Asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPN MC 50 % 5 % =45 % sejumlah Rp.126.503.318, an.
    Kontrak Nomor: 610/580/SPPP/CKP/X/2011 Tanggal 27Oktober 2011 Tanggal 22 Nopember 2011;1 Asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPN MC 50 % 5 % =45 % sejumlah Rp.126.503.318, an.
    Tuwi Saya Desa Kajeung (CKP01)Tahun Anggaran 2011;5 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 610/378/SPPP/CKP/X/2011, Tanggal 27 Oktober 2011, Pekerjaan Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Tuwi Saya Desa Kajeung (CKP01),Tahun Anggaran 2011 ;6 1 (satu) bundel dokumen MC0 Mutual Check Awal, Nomor Kontrak :610/378/SPPP/CKP/X/2011, Tanggal : 27 Oktober 2011, PekerjaanHalaman 137 dari 145 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPK/2014.
Putus : 04-10-2012 — Upload : 11-03-2014
Putusan PN IDI Nomor 23/PDT.G/2011/PN-IDI
Tanggal 4 Oktober 2012 —
9518
  • TRILLION GLORY INTERNATIONAL dengan Tergugat I yang diketahui oleh Tergugat II sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Pemerintahan Dengan Sistem Tahun Jamak (multy years) Kabupaten Aceh Timur Nomor: 030/SPPP/K-PFP/ATIM/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 sebagaimana telah dirubah dalam Kontrak Addendum-I Nomor: 786/ADD-I/K-PFP/ATIM/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010 adalah sah menurut hukum;- Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi selain dan selebihnya ;DALAM
    TRILLION GLORY INTERNATIONALdengan Tergugat yang diketahui oleh Tergugat II sesuai denganSurat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan FasilitasPemerintahan Dengan Sistem Tahun Jamak (multy years)Kabupaten Aceh Timur Nomor: 030/SPPP/KPFP/ATIM/XII/2009tanggal 28 Desember 2009 sebagaimana telah dirubah dalamKontrak Addendum!
    Sebagaimana termuat dalam KontrakPerjanjian Pekerjaan Nomor 030/SPPP/KPFP/ATIM/XII/2009tanggal 28 Desember 2009 pasal 14 ayat (1) menyatakan pihakkesatu (dalam hal ini Tergugat ) dapat membatalkan secarasepihak perjanjian ini tanpa menggunakan pasal 1266 dan 1267KUHPerdata setelah pihak kesatu (dalam hal ini Tergugat 1!)
    Photo copy Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan (Kontrak)Pembangunan Fasilitas Pemerintahan Dengan Sistem Tahun Jamak(multy years) Kabupaten Aceh Timur, Nomor: 030/SPPP/KPFP/ATIM/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009, antara Pemerintah KabupatenAceh Timur Dinas Pekerjaan Umum dengan Kerja Sama OperasiPutusan No.23/Pdt.G/2011/PN.IDI Halaman 39 dari 97 Halaman40(KSO) PT. LINCE ROMAULI RAYA PT.
    Photo Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan (Kontrak)Pekerjaan: Pembangunan Fasilitas Pemerintahan Dengan SistemTahun Jamak (Multi Years) Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran20092011, Nomor: 030/SPPP/KPFP/ATIM/XII/2009 Tanggal 28Desember 2009, Antara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur DinasPekerjaan Umum Dengan Kerja Sama Operasi (KSO) PT. LinceRomauli RayaPT.
    Trillion Glory International KSOPekerjaan Pembangunan fasilitas Pemerintahan dengan Sistem TahunJamak (Multy Years) Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 20092011Nomor: 030/SPPP/KPFP/ATIM/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009sebagaimana telah dirubah dalam Kontrak Addendum!