Tahun 2009, jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya

Tahun 2009, jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya

Tahun 2009, jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya

telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 sertadiuabah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009 ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai danmempertimbangkan materi keterangan para saksi yang dihadirkan olehpenggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menilai keberadaandan kapasitas saksi sebagai saksi keluarga atau orang dekat yang dianggaplebin mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya

Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun111975, dimana ketentuan tersebut tidak menjangkaupernikahan pemohon I dengan pemohon II atas asas hukumtidak berlaku surutnya suatu peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakanpernikahan pemohon I dengan pemohon II yangberlangsung pada tahun 1954 di Kampung Baku, DesaKurusumange, Kecamatan Mandai, Kabupaten Marosmemenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagaipernikahan yang sah.Menimbang

(pd tgl 17 Jumat diDiscovery Hotel, Jakarta);Komunikasi yang kami lakukan masih berjalan dengan baik, baik itu daripihak saya pribadi dan pihak Bapak Patrick Urs Buder;Adapun konflik yang terjadi didalam rumah tangga kami adalah hal yangbiasa terjadi didalam rumah tangga setiap pasangan;Sampai saat ini kami dapat mengatasi konflik ataupun permasalahanpermasalahan yang terjadi dengan kami dengan baik;Pasang surutnya kehidupan didalam rumah tangga kami sampai saat inidapat kami lalui dengan baik;Saya

pribadi sudah mengikuti ritme kehidupan suami saya Patrick UrsBuder selama 20 tahun, sehingga saya mengerti dan memahami alurritme suami saya;Saya mengerti dan memahami pekerjaan suami saya yang sangatbanyak, penuh dengan tekanan dan itu saya alami selama pernikahandengan suami saya atau dari awal pernikahan kami;Pasang surutnya kehidupan di dalam suatu pernikahan adalah hal biasa,dimana itu adalah saling pengenalan dan pembentukan karakter masingmasing pasangan;Sepanjang terjadinya pernikahan adalah

Gugatannya : GugatanPerwakilan Kelompok (Class Action) tertanggal 07 Juni 2012, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 11 Juli 2012, dalam register perkaraperdata No. 20/Pdt.G/2012/PN.Sky, mengutarakan halhal sebagai berikut :1Penggugat adalah Wakil Kelompok yang bertindak untuk dan atas nama dirisendiri dan sekaligus atas nama 49 (terbilang : empat puluh sembilan) oranganggota kelompok Penggugat yang pekerjaannya adalah bertani menanampadi di Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surutnya

masingmasing di DesaTanjung Laut, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin.Bahwa Penggugat dan anggota kelompok Penggugat bertani Di Tanah HakUsaha Sawah Pasang Surutnya masingmasing secara turun temurun, dansemuanya tidak pernah memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT), sejakzaman Marga Suak Tapeh sampai saat ini, apalagi mereka ini adalah golonganmasyarakat petani miskin.Bahwa Tanah Hak Usaha Pasang Surut Penggugat dan Kelompok Penggugatlokasinya terletak di areal Sungai Pelai Bantung, di areal

Tegasnyapayung hukum kegiatan dari Penggugat dan anggota kelompok Penggugat diTanah Hak Usaha Sawah Pasang Surutnya adalah hukum adat, dan yangkemudian payung hukumnya adalah "hukum positif yaitu sejak dan setelahterbitnya UndangUndang No. 5 tahun 1960, dan lokasi TanahTanah HakUsaha Sawah Pasang Surutnya tentulah tidak berubah kendati "Desa TanjungLaut" adalah salah satu Desa dari pecahan Marga Suak Tapeh.Bahwa dengan demikian Pembanding keberatan kalau Pengadilan Negeri Sekayumempertimbangkan bahwa

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, Majelis telah mendengar keterangan saksisaksi yangberasal dari keluarga dan atau orangorang yang dekat denganPenggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebutdidasarkan kepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlahyang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadiankedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya

Peraturan PemerintahNomor. 9 Tahun 1975, dimana ketentuan tersebut tidak menjangkau pernikahanpemohon I dengan pemohon II atas asas hukum tidak berlaku surutnya suatuperaturan perundangundangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka majelis hakim menyatakan pernikahan pemohon I dengan pemohon II yangberlangsung pada tahun 1955 di Dusun Bengo Desa Limampoccoe, DistrikCenrana, Kabupaten Maros, memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagaipernikahan yang sah.Menimbang

Tahun 2009, jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya

Tahun 2009, jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1975 dimana ketentuan tersebut tidakmenjangkau pernikahan pemohon atas asas hukum tidak berlaku surutnya suatuperaturan perundangundangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, makamajelis hakim menyatakan pernikahan pemohon dengan alm. ........ yang berlangsungpada tanggal 09 Oktober 1949 di Kampung Sanggalea, Distrik Turikale, KabupatenMaros, memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, oleh karena itupermohonan pemohon

PP No. 9 Tahun 1975 dan PP No. 3Tahun 1975, dimana ketentuan tersebut tidak menjangkau pernikahan pemohon atasasas hukum tidak berlaku surutnya suatu peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa tujuan daripada itsbat nikah ini adalah sebagai kelengkapanadministrasi untuk kepentingan pendidikan anakanak pemohon I dan pemohon II.Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi selama perkawinan pemohonI dengan pemohon II tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawian pemohonI dan pemohon II tersebut

berwenang hal tersebut bukan karena kelalaian keduanyamelainkan karena kondisi sewaktu) pernikahan dilangsungkantahun 1974 administrasi pencatatan pernikahan belum berlakusecara efektif bahkan instansi pencatatan pernikahan setempatpada waktu itu belum terbentuk.Menimbang, bahwa kewajiban pencatatan pernikahan berlakuefektif berdasarkan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana ketentuantersebut tidak menjangkau pernikahan pemohon atas asas hukumtidak berlaku surutnya

Tahun 2009, jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya

Tahun 2009, jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya

Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun1975, dimana ketentuan tersebut tidak menjangkaupernikahan pemohon I dengan pemohon II atas asas hukumtidak berlaku surutnya suatu peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan12pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakanpernikahan pemohon I dengan pemohon II yangberlangsung pada hari Rabu tanggal 29 September 1965di Dusun Dulang Desa Allaere, Tanralili, KabupatenMaros, memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakansebagai pernikahan

134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia =;Menimbang, bahwa untuk itu penggugat telah menghadirkandua orang saksi keluarga atau orang dekatnya ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai danmempertimbangkan materi keterangan para saksi yang dihadirkanoleh penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakimmenilai keberadaan dan kapasitas saksi sebagai saksi keluargaatau. orang dekat yang dianggap lebih mengenal dan mengetahuisifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara sertapasang surutnya

telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi darikeluarga dekat Penggugat.Menimbang. bahwa majelis hakim menilai saksi keluarga dekat yang dihadirkanPenggugat di persidangan dianggap sebagai orang yang telah mengenal dan mengetahuisifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, Majelis telah mendengar keterangan saksisaksi yangberasal dari keluarga dan atau orangorang yang dekat denganPenggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebutdidasarkan kepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlahyang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadiankedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya