Ditemukan 122 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 30-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TRAKINDO UTAMA
2112 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uangsokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangananak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus,tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun,tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayarpemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;b. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawal, penerima pensiunatau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi,tantiem
Putus : 06-08-2015 — Upload : 26-11-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn
Tanggal 6 Agustus 2015 —
237
  • Bahwa Tergugat Il sebagai perusahaan yang melanjutkan pengelolaan pegawaialih daya tersebut diatas hanya menerima manajemen fee dari Tergugat atasjasa pengelolaan dimaksud sedangkan mengenai proses lamaran kerja, seleksi,mutasi, pemberhentian, upah (gaji), pembayaran asuransi kerja serta pemberianjasa produksi dan tantiem untuk seluruh pegawai alih daya dipersamakan denganpegawai tetap dan dilaksanakan sesuai ketentuan dari TergugatS.
Putus : 22-12-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1812/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT KODECO ENERGY Co., Ltd.
4017 Berkekuatan Hukum Tetap
  • honorariumanggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premibulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu,uang ganti rugi,tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjanganJabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak,tunjangan turan pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premiasuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnyadengan nama apapun;b. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupajJasa produksi, tantiem
Putus : 20-02-2014 — Upload : 07-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 233 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 20 Februari 2014 — DARMAWAN TAS’AN, SE., SH.
66115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemilu 1999 tersebut seluruhnyaberdasarkan tarif angkutan udara, padahal sebagian besar pengirimannyamelalui darat dan laut ;Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dan Tim Penanganan barangbarang KPU Rp.22.863.703.071,00 (dua puluh dua miliar delapan ratusenam puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu tujuh puluh satu rupiah) dari KPUtersebut kemudian dipergunakan antara lain : PPN Rp.2.153.715.728,00 ; Deviden Rp.1.310.400.000,00 ; PPh Rp.1.553.331.599,00 ; Bonus/Jasa Produksi Rp. 683.141.904,46 ; Tantiem
    Pemilu 1999 tersebut seluruhnya berdasarkan tarif angkutanudara, padahal sebagian besar pengirimannya melalui darat dan laut ;Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dan Tim Penanganan barangbarang KPU Rp.22.863.703.071,00 (dua puluh dua miliar delapan ratusenam puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu tujuh puluh satu rupiah) dari KPUtersebut kemudian dipergunakan antara lain : PPN Rp.2.153.715.728,00 ; Deviden Rp.1.310.400.000,00 ; PPh Rp.1.553.331.599,00 ; Bonus/Jasa Produksi Rp. 683.141.904,46 ; Tantiem
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1283 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS AJB BUMIPUTERA 1912
357337 Berkekuatan Hukum Tetap
  • anggotadewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uangsokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri,tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjanganJabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjanganpajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikananak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberikerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan namaapapun;Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai,penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidakteratur berupa jasa produksi, tantiem
Register : 15-01-2019 — Putus : 01-02-2019 — Upload : 15-02-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI
Tanggal 1 Februari 2019 — ARIS YUNANTO
314199
  • Jenis Penghasilan; angka 1, yangberbunyi :Penghasilan anggota Direksi dapat terdiri dari :a) Gaji,b) Tunjangan yang terdiri atas : tunjangan hari raya; tunjanganperumahan; asuransi purna jabatan,c) Fasilitas yang terdiri atas : fasilitas kendaraan; fasilitaskesehatan; fasilitas bantuan hukum, dand) Tantiem/ Insentif KinerjaNamun perbuatan Terdakwa ARIS YUNANTO yang menguangkanCek Mandiri Nomor GA 629268 untuk kegiatan yang berkaitan denganproyek "Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) danmenggunakannya
    Energy Management Indonesia (Persero) memberikanpenghasilan kepada Terdakwa ARIS YUNANTO untuk kepentinganPerseroan, antara lain : Gaji; Tunjangan yang terdiri dari tunjangan hariraya, tunjangan perumahan, asuransi purna jabatan; Fasilitas yang terdiriHal . 13 Putusan No.7/PidSusTPK/2019/PT.DKI.dari fasilitas kendaraan, fasilitas kesehatan, fasilitas bantuan hukum;Tantiem/ insentif kinerja.Bahwa terkait tunjangan perumahan, telah ditentukan bahwa dalamhal BUMN yakni PT.
    Energy Management Indonesia (Persero) memberikanpenghasilan kepada Terdakwa ARIS YUNANTO untuk kepentinganPerseroan, antara lain : Gaji; Tunjangan yang terdiri dari tunjangan hariraya, tunjangan perumahan, asuransi purna jabatan; Fasilitas yang terdiridari fasilitas kendaraan, fasilitas kesehatan, fasilitas bantuan hukum;Tantiem/ insentif kinerja.Bahwa terkait tunjangan perumahan, telah ditentukan bahwa dalamhal BUMN yakni PT.
Putus : 27-10-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1208/B/PK/PJK/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PERUM DAMRI
2513 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1208/B/PK/PJK/2016asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnyadengan nama apapun;Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupajasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya,tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenislainnya yang sifatnya tidak tetap;Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atauJaminan Hari Tua,
Register : 15-01-2019 — Putus : 01-02-2019 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 7/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 1 Februari 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : ELLY SUPAINI
Terbanding/Terdakwa : ARIS YUNANTO
375695
  • Jenis Penghasilan; angka 1, yangberbunyi :Penghasilan anggota Direksi dapat terdiri dari :a) Gali,b) Tunjangan yang terdiri atas : tunjangan hari raya; tunjanganperumahan; asuransi purna jabatan,Cc) Fasilitas yang terdiri atas : fasilitas kendaraan; fasilitaskesehatan; fasilitas bantuan hukum, dand) = Tantiem/ Insentif KinerjaNamun perbuatan Terdakwa ARIS YUNANTO yang menguangkanCek Mandiri Nomor GA 629268 untuk kegiatan yang berkaitan denganproyek "Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE
    Energy Management Indonesia (Persero) memberikanpenghasilan kepada Terdakwa ARIS YUNANTO untuk kepentinganPerseroan, antara lain : Gaji; Tunjangan yang terdiri dari tunjangan hariraya, tunjangan perumahan, asuransi purna jabatan; Fasilitas yang terdiriHal . 13 Putusan No.7/PidSusTPK/2019/PT.DKI.dari fasilitas kendaraan, fasilitas kesehatan, fasilitas bantuan hukum;Tantiem/ insentif kinerja.Bahwa terkait tunjangan perumahan, telah ditentukan bahwa dalamhal BUMN yakni PT.
    Energy Management Indonesia (Persero) memberikanpenghasilan kepada Terdakwa ARIS YUNANTO untuk kepentinganPerseroan, antara lain : Gaji; Tunjangan yang terdiri dari tunjangan hariraya, tunjangan perumahan, asuransi purna jabatan; Fasilitas yang terdiridari fasilitas kendaraan, fasilitas kesehatan, fasilitas bantuan hukum;Tantiem/ insentif kinerja.Bahwa terkait tunjangan perumahan, telah ditentukan bahwa dalamhal BUMN yakni PT.
Register : 06-05-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PA SURABAYA Nomor 2297/Pdt.G/2019/PA.Sby
Tanggal 16 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
6618
  • ., Merek TOYOTA, warna hitam, type NAV1 2.0 V AT,model MINIBUS, tahun registrasi 2013, Silinder 01986 CC, NomorRangkah MHFX2RB71D8002693, Nomor Mesin 3ZRB175759.Penghasilan Tergugat Rekonpensi yang disebutkanHal 28 dari 50 hal Putusan No.2297/Pdt.G/2019/PA.Sbydalam SPT Pajak Tahunan tersebut belum termasuk bonus bulanan danjasprod (jasa produksi) / tantiem per tahun.10.
    Dalam keadaan gaji Tergugat Rekonpensi Rp325.091.459, (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan puluh satu ribuempat ratus lima puluh sembilan Rupiah) belum termasuk bonus bulanandan jaspro (jasa produksi) / tantiem per tahun dan ketahuan selingkuh yangberarti khianat dengan Penggugat Rekonpensi maka muthah Rp10.000.000, (Sepuluh juta Rupiah) dan iddah Rp 6.000.000, (enam jutaRupiah) untuk 3 (tiga) bulan adalah sangat tidak adil, adalah perlakuandholim berkelanjutan terhadap Penggugat Rekonpensi.11
Putus : 07-08-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 244/B/PK/PJK/2014
Tanggal 7 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. CARDIG INTERNATIONAL
9052 Berkekuatan Hukum Tetap
  • honorarium anggota dewankomisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uangsokongan, uang tunggu,uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak,tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot,tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teraturlainnya dengan nama apapun;b. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasaproduksi, tantiem
Register : 25-02-2014 — Putus : 06-08-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 12/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 6 Agustus 2014 — 1. ISLAMUDDIN. 2. IRFAN SOFNI. 3. TAWAKKAL ILAIHI 4. HUSAINI ISMAIL 5. MIRZA TABRAN 6. MUHAMMAD JAMIL MELAWAN 1. GUBERNUR ACEH 2. PT. BANK ACEH
7839
  • Bank Aceh ;5 Bahwa sejak diberhentikan dengan hormat, Para Penggugat telah menagih hakhakPara Penggugat, dan pada tanggal 26 Juni 2013, lebih kurang 5 (lima) bulan sejakdiberhentikan, Tergugat II baru membayar kepada Para Penggugat uang jasapengabdian dan tantiem 2012, yang ditentukan dalam point V, Lampiran I dan pointVI Lampiran II Keputusan Gubernur Aceh selaku Pemegang Saham Pengendali PTBANK ACEH Nomor 584/550/2011 tanggal 27 September 2011 ;6 Bahwa hingga saat ini Para Tergugat belum melaksanakan
    atau NO) ; Dalam Konpensi :1 Bahwa Tergugat II menolak secara tegas semua dalildalilgugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecualiada yang diakui secara tegas dan nyata dibawah ini ;2 Bahwa alasan yang telah diuraikan dalam eksepsi jugamerupakan alasan yang tidak terpisahkan dan dapatdipakai alasan dalam jawaban dalam pokok perkara(Konvensi) dibawah ini ;3 Bahwa tidak benar dalil gugatan angka 5 yang menyatakanbeeeeeee Tergugat II baru membayar kepada Para Penggugatuang jasa pengabdian dan tantiem
Putus : 07-01-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 431/B/PK/PJK/2013
Tanggal 7 Januari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PELABUHAN INDONESIA II
25964 Berkekuatan Hukum Tetap
  • koreksiuntuk Kantor Pusat (Jakarta) dan Kantorkantor Cabang, dimana KantorPusat dihitung sebesar Rp5.922.336.192,00.Bahwa Objek PPh Pasal 21 yang telah dibebankan pada SPT TahunanPPh Badan Tahun 2004 dengan perincian sebagai berikut: Beban pegawai Rp 183.811.097.118,00 Beban asuransi kecelakaan kerja Rp 57.668.904,00 Beban pesangon dan ganti rugi Rp = 11.413.449.311,00 Insentif kepanduan & UPTK Rp 3.653.199.095,00 Beban umum lainnya Rp 5.246.881 .198,00 Beban keamanan pelabuhan Rp 1.425.995.599,00 Tantiem
Putus : 22-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 841 K/Pdt/2015
Tanggal 22 Juni 2015 — ISLAMUDDIN, DKK VS GUBERNUR ACEH, Dr. H. Zaini Abdullah, DK
5638 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sejak diberhentikan dengan hormat, Para Penggugat telah menagihhakhak Para Penggugat, dan pada tanggal 26 Juni 2013, lebih kurang5 (lima) bulan sejak diberhentikan, Tergugat Il baru membayar kepada ParaPenggugat uang jasa pengabdian dan tantiem 2012, yang ditentukan dalampoint V, Lampiran dan point VI Lampiran Il Keputusan Gubernur Acehselaku Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Aceh Nomor 584/550/201 1tanggal 27 September 2011;Hal. 3 dari 23 hal. Put. Nomor 841 K/Pdt/20156.
Putus : 16-10-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123/B/PK/PJK/2013
Tanggal 16 Oktober 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PELABUHAN INDONESIA II
2824 Berkekuatan Hukum Tetap
  • koreksi untukKantor Pusat (Jakarta) dan KantorKantor Cabang, dimana Kantor Pusatdihitung sebesar Rp1.262.791.233,00.Bahwa Objek PPh Pasal 21 yang telah dibebankan pada SPT Tahunan PPhBadan Tahun 2003 dengan perincian sebagai berikut : Beban pegawai Rp 168.251.029.157,00 Beban asuransi kecelakaan kerja Rp 37.13.368,00 Beban pesangon dan ganti rugiRp 25.412.287.377,00 Insentif kepanduan & UPTK Rp = 2.807.921.922,00 Beban umum lainnya Rp 4.878.220.334,00 Beban keamanan pelabuhan Rp 1.183.488.743,00 Tantiem
Putus : 07-08-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 247/B/PK/PJK/2014
Tanggal 7 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ASIA FORESTAMA RAYA
4424 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uangsokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri,tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan,tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjanganiuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premiasuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teraturlainnya dengan nama apapun;b. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerimapensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasaproduksi, tantiem
Register : 04-09-2017 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1650/Pdt.G/2017/PA.Mks
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
224144
  • Bahwa dalam membentuk CKPN dimaksud, Penggugat Rekonvensimengambil anggaran dari laba buku berjalan dan tentu sangat merugikankeuangan Penggugat Rekonvensi, sebab laba yang sedianya dinikmatipemegang saham dalam bentuk deviden atau setidaktidaknya berupa tantiem(bonus) untuk seluruh karyawan dalam laporan keuangan nyatanyadipergunakan untuk membentuk CKPN;11.
Putus : 25-11-2013 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 437/B/PK/PJK/2013
Tanggal 25 Nopember 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. Padang Palma Permai,
3524 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teraturberupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti,tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premitahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidaktetap;c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upahborongan;d. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan HariTua atau Jaminan Hari Tua, dan pembayaran lain sejenis;e.
Putus : 06-08-2015 — Upload : 26-11-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn
Tanggal 6 Agustus 2015 — OKTOBERTO DANIEL SIHOMBING VS - PT. BANK SUMUT - PT PURNA KARYA SEJAHTERA ( PKS )
5210
  • Bahwa Tergugat Il sebagai perusahaan yang melanjutkan pengelolaan pegawaialih daya tersebut diatas hanya menerima manajemen fee dari Tergugat atasjasa pengelolaan dimaksud sedangkan mengenai proses lamaran kerja, seleksi,mutasi, pemberhentian, upah (gaji), pembayaran asuransi kerja serta pemberianjasa produksi dan tantiem untuk seluruh pegawai alih daya dipersamakan denganpegawai tetap dan dilaksanakan sesuai ketentuan dari Tergugat.
Putus : 19-02-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 862/B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SUMBER DAYA WAHANA
5128 Berkekuatan Hukum Tetap
  • honorariumanggota dewan komisaris atau anggota dewan pengavas), premibulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi,tunjangan ister, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjanganJabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak,tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, hadiah,premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teraturlainnya dengan nama apapun;b. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupaJasa produksi, tantiem
Putus : 12-01-2016 — Upload : 12-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 648 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 12 Januari 2016 — PT BANK SUMUT VS Tuan HAKAMUDDIN HALIM
5936 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Tergugat Il sebagai perusahaan yang melanjutkan pengelolaanpegawai alih daya tersebut di atas hanya menerima manajemen fee dariTergugat atas jasa pengelolaan dimaksud sedangkan mengenai proseslamaran kerja, seleksi, mutasi, pemberhentian, upah (gaji), pembayaranasuransi kerja serta pemberian jasa produksi dan tantiem untuk seluruhpegawai alih daya dipersamakan dengan pegawai tetap dan dilaksanakansesuai ketentuan dari Tergugat ;.