Mataram pada tanggal 11Desember 2004; Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk mengganti nama anakkedua para pemohon, adapun nama anak kedua yang akan digantidalam Kutipan Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak(KIA) Baiq Hiromita Asry Aisyati (Fotokopi Akte Kelahiran Terlampir); Bahwa adapun alasan para pemohon merubah nama anak adalahkarena ingin agar nama itu indah, bermakna bagus yang kemudian akanmenjadi motivasi dia untuk menjadi orang sukses, sholehah, dan sesuaidengan tatanan

mengajukan permohonan tersebut untukmerubah/mengganti nama anak kedua Para Pemohon yang semula BaiqHiromita Asry Aijsyati tertulis di dalam Akta Kelahiran No.2550/IS/KM/2002 tanggal 22 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram menjadiBaiq Amalia Asri Aisyati;Bahwa Alasan Para Pemohon untuk merubah/menganti nama anaknyatersebut karena ingin agar nama itu indah, bermakna bagus yangkemudian akan menjadi motivasi menjadi orang sukses dan sesuaidengan tatanan

pada tempatnya, maka putusan pengadilan menjadi sumber hukum dalamsistem negara hukum;4 Jika dipadu Putusan pengadilan dengan pendapat Bismar Siregar, putusanputusan pengadilan ini, harus dipandang sebagai produk hukum yang terlahir darirealitas bahwa di tengah kehidupan masyarakat Negeri Batu Merah, masih adatatanan hukum adat yang masih hidup dan berlaku yang mengatur hakkepemilikan atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat setempat yang disebuttanah dati yang bernaung dan dilindungi oleh satu tatanan

hukum adat yangbernaung di dalam hak ulayat atau hak petuanan itu serta untuk mencegah agartidak terjadi benturan baik antara anggota masyarakat dengan anggota masyarakatlain, atau antara masyarakat dengan pemerintah sepanjang hak itu memenuhikriteria menurut Pasal 2 ayat 2 huruf a,b dan c, Peraturan Menteri Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 yakni apabila terdapat:e Sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai wargabersama suatu persekutuan hukum

tertentu, yang mengakui dan menerapkanketentuanketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari hari;e Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup parawargapersekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidup sehari hari;e Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaantanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukumtersebut;6 Bahwa jika kriteria ini dikaitkan dengan putusan pengadilan sebagaimanatersebut pada

bukti P3, P4, P5, P6, yang akan diajukan oleh Penggugat dipersidangan dengan agenda sidang pengajuan bukti surat oleh Penggugat nanti,maka objek dan subjek yang terpatri dalam keputusan pengadilan tersebut, harusdilihat sebagai penemuan hukum baru atas sengketa tentang siapa yang palingberhak memiliki tanah bekas tanah verponding 986 itu, maka objek dan subjekyang tercatat di dalam putusanputusan pengadilan ini, telah memenuhi kriteriasebagai tanah adat yang bernaung dalam tatanan hak ulayat Negeri

Karena secara defakto maupun de jure, keputusan keputusan pengadilan ini adalah bagian dari sistem hukum nasional yangberfungsi sebagai tatanan hukum dalam mendudukkan siapa pemilik sebenarnyatanah bekas verponding 986 yang merubahnya dari status tanah negara bekasverponding 986 menjadi tanah dati milik Marga Nurlete, maka keputusanPengadilan ini harus dipatuhi, dihormati dan dilaksanakan, kewajiban bagiTergugat harus menempuh tata cara dan mekanisme sebagaimana diatur di dalamPasal 2 ayat 2 Keputusan

Bahwa berdasarkan tatanan kehidupan warga/Klen/SorohKebayan penyungsung/penyungkem Merajan/Merajan Gededitentukan oleh ikatan wit atau leluhur berdasarkan garis kelahiran(geneologis), maka penyungsung/penyungkem secara otomatispemilik pelinggin kawitan Kebayan, merupakan satu kesatuanyang tidak dapat dipisahkan, begitu juga tatanan kehidupan AgamaHindu. secara umum (di luar warga/klen/soroh KEBAYAN),sehingga tidak memungkinkan soroh lainpenyungsung/penyungkem dan memiliki pelinggih soroh lain.6.

melakukanpenyerobotan tanah atau melanggar unsur Palemahan dari ajaranTRI HITA KARANA.Bahwa KLEN/SOROH Kawitan PELAWAN/PEMBANDING adalahKLEN/SOROH KEBAYAN sesuai dengan Sanggah PemrajanPerthisentana Kebayan yang disungsung/sungkem dan diwarisiserta dimiliki oleh PELAWAN/PEMBANDING dari Men Gulik(Almarhum) yang ada pada Jalan Melati No 09, Banjar GrokgakTengah, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, KabupatenTabanan, sedangkan KLEN/SOROH TERLAWAN 1/TERBANDING1 dan TERLAWAN 2/TERBANDING 2 adalah BLANGSINGA.Menurut tatanan

kehidupan Agama Hindu tidak mungkinmembangun Sanggah Pemrajan Perthisentana Kebayan di tempatKLEN/SOROH lain (BLANGSINGA) milik dari TERLAWAN1/TERBANDING 1 dan TERLAWAN 2/TERBANDING 2 (catatan:jika tatanan dilanggar akibatnya mungkin akan terjadi kesakitan).Halaman 16 dari 23 hal Put.No.118/Pdt/2017/PT DPSOleh karena itu, obyek sengketa tempat berdirinya sanggahpemrajan perthisentana kebayan yang ada di Jalan Melati No 09,Banjar Grokgak Tengah, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan,Kabupaten Tabanan

faktafakta yang terungkapdalam persidangan;10.Bahwa Merajan/Merajan Gede merupakan HARTA PUSAKA YANGDIWARISKAN OLEH LELUHUR YANG TIDAK BISA DIBAGIBAGI yangakan tetap utuh dan melekat sepanjang zaman sampai kapanpunHalaman 17 dari 23 hal Put.No.118/Pdt/2017/PT DPS11sepanjang keturunannya masih ada, yang secara kasat mata tidak bisamengadopsi cara pembuktian seperti suatu hak milik atas tanah, yangdalam hal inilah Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sempurna dalammempertimbangkannya;.Bahwa dalam tatanan

Oleh karena itu, jika hal tersebut dibiarkan akan sangatmembahayakan bagi kedua belah pihak, baik dalam tatanan sosial maupunagama Islam; BahwaSaksi berharap Pengadilan Agama dapat memberikandisepensasi kepada Lalu Moh. Maula Mudzani bin Lalu Abdullah untukmenikah dengan Saadatul Khair binti Muh. Ribut, karena dalam adatlombok jika Lalu Moh. Maula Mudzani bin Lalu Abdullah dengan SaadatulKhair binti Muh. Ribut tidak dinikahkan akan menjadi aio keluarga danmasyarakat;Saksi 2.

Oleh karena itu, jika hal tersebut dibiarkan akan sangatmembahayakan bagi kedua belah pihak, baik dalam tatanan sosial maupunagama Islam; Bahwa saksi berharap Pengadilan Agama dapat memberikandisepensasi kepada Lalu Moh. Maula Mudzani bin Lalu Abdullah untukmenikah dengan Saadatul Khair binti Muh. Ribut, karena dalam adatlombok jika Lalu Moh. Maula Mudzani bin Lalu Abdullah dengan SaadatulKhair binti Muh.

Oleh karena itu, jika hal tersebut dibiarkan akan sangatmembahayakan bagi kedua belah pihak, baik dalam tatanan sosial maupunagama Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas dikaitkandengan ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1),29 ayat (2)Undang Undang Dasar 1945, dan Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhirdengan UU No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 6ayat (2) huruf c.PP No

hukum adatnya sebagai wargabersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkanketentuanketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya seharihari,terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup pada wargapersekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnyaseharihari, dan terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan,penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh parawarga persekutuan hukum tersebut;Jika merujuk ke aturan

Dalam surat edaran MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada angka 3menyebutkan mengenai kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat yaitu Unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masihterkait oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatupersekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuanketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan seharihari; Unsur wilaya, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadilingkungan hidup para

warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnyamengambil keperluan hidupnya seharihari, dan Unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaituterdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan danpenggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh aprawarga persekutuan hukum tersebut;Dari semua aturan yang menjadi rujukan untuk menentukan suatumasyarakat menjadi masyarakat adat kemudian suatu tanah menjadi tanahhak ulayat, berdasarkan fakta Penggugat sama sekali

hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuanhukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuanketentuanpersekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuanketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari hair, terdapattanah ulayat tertentu. yang menjadi lingkungan hidup para wargapersekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluanhidupnya seharihari, dan terdapat tatanan hukum adat mengenaipengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku

Dalam surat edaran Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada angka 3 menyebutkanmengenai kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat yaitu : Unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yangmasih terkait oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersamasuatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkanHalaman 14 dari 36 Putusan Nomor19/Pdt.G/2019/PN Adl.ketentuanketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan seharihari; Unsur wilaya, yaitu terdapatnya

Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Para Tergugatyang memakzulkan Sultan Buton ke39 H.La OdeIV.Muhammad Djafar, SH Qaimuddin Khalifatul Khamisadalah tidak sah dan melanggar tatanan adat ;Menyatakan hukum bahwa H.

Put.No.38/Pdt/2014/PT.Sultra(pemerintahan negeri) yang tertuang dalam konstitusiMartabat Tujuh yang dikenal dalam pranata adat denganistilah salambi limaanguna (pranata adat yang lima) ;Bahwa Hakim Pertama membuat kesalahan yang sangatfatal dalam putusannya, disamping memandang kesalahanPenggugat / Terbanding yang tidak melaksanakan kewajibanjabatannya sesuai tatanan pranata adat yang terkandungdalam bukti surat bertanda P1 dan P2 berkenaan tata carapenyampaian kesalahan Sultan, kenyataannya HakimPertama

Menyatakan pemilihan dan pengangkatan Sultan Butonterpilih ke40, Drs.H.L.M Izat Manarfa, M.Sc adalah sahdan mengikat sesuai hakhak tradisional dankewenangan Para Tergugat Konvensi / Pembandingselaku Pemegang Kedaulatan Tertinggi di Lembaga AdatKesultanan Buton yang berhak memilih dan mengangkatserta memakzulkan Sultan, apabila Sultan melakukankesalahankesalan berdasar tatanan pranata adatbudaya Buton turuntemurun ; .

Menyatakan hukum tindakan La Ode Muhammad Djafar,SH yang memecat Para Tergugat Konvensi / Pembandingselaku Pemegang Kedaulatan Tertinggi di Lembaga AdatKesultanan Buton adalah perbuatan yang melawanhukum, melanggar aturan tatanan adat budaya Buton,dan tidak sah serta batal demi hukum karena secaraadat sangat bertentangan dengan adat budayakebiasaan turuntemurun sebab berkonotasi secara adatibarat Sang anak melawan takdir dilahirkan orangtuanya (=bapaknya), dan tidak pernah terjadi dalamHal. 13 Dari

Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan HukumAdatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yangmengakui dan menerapkan ketentuanketentuan persekutuan tersebut dalamkehidupannya seharihari ; b. Terdapat tanah Ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para wargapersekutuan Hukum tersebut dan tempat mengambil keperluan hidupnya seharihari ;persekutuan hukum tersebut ;C.

Terdapat tatanan Hukum Adat mengenai pengurusan, penguasaan danpenggunaan tanah Ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga Menimbang, bahwa dari buktibukti yang diajukan dipersidangan olehPembandingsemula Para Penggugat , akan dipertimbangkan sebagai berikut :semulaBukti P2BuktiP1 : Surat Pernyataan oleh Tiolinar Bondar (PembandingPenggugat ), yang menyatakan objek sengketa milik Penggugat barasal dari tanah hutan yang dirimba/digarap sejak 10 Februari1992, yang dibuat tanggal 16 Juni 2006 diketahuai

hak/kepemilikan ; wnn Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi Penmbandingsemula ParaPenggugat yaitu saksi s/d saksi IV tidak seorangpun dari saksi yang mengetahuiasalusul objek sengketa dan saksisaksi hanya mengetahui objek sengketa telahdikuasai oleh Terbandingsemula Tergugat : w Menimbang, bahwa karena objek sengketa yang berasal dari caramembuka hutan yang dilakukan oleh Pembandingsemula Para Penggugat, tanpaadanya bukti bahwa sewaktu tanah hutan tersebut dibuka, dilakukan melaluiprosedur tatanan

(angka/nomor juditogel singapura) dengan pola untunguntungan yang dilakukan 5(lima) kalidalam seminggu dengan komisi keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar10% (sepuluh persen) dari total nilai penjualan;Menimbang, bahwa ternyata kegiatan judi Sie Jie (angka/nomor juditogel singapura) oleh terdakwa dimaksud selain dilakukan tanpa tanpa izindari instansi pemerintah juga dipandang sebagai sesuatu yang tidak baik danterlarang oleh komunitas masyarakat manapun karena selain dipandang bisamerusak tatanan

terdakwa sebagaimata pencaharian seharihari adalah jualan warung/kedai kopi, sementarakegitan menjual angka/nomor judi togel tersebut sudah dilakukanterdakwa sekitar 1(satu) bulan lamanya;Bahwa benar terhadap penjualan togel tersebut, terdakwa tidak ada izindari instansi yang berwenang;Bahwa undian jenis togel dimaksud selain dilakukan tanpa izin dariinstansi pemerintah juga dipandang sebagai sesuatu yang tidak baik danterlarang oleh komunitas masyarakat manapun karena selain dipandangbisa merusak tatanan

hukum pidana Indonesia, ketika seseorang dinyatakan bersalahsehingga harus baginya dijatuhkan hukuman pidana maka tujuan pemidanaandimaksud tidak semata pembalasan yang hanya memberikan kepuasan bagisikorban saja tetapi adanya sisi lain untuk memberikan pembinaan yangberbasis pada pendidikan moral, intelektual dan yuridis berbudaya hukumkarena setiap orang harus bisa dipandang sebagai makhluk ciptaan Tuhanyang berpotensi bisa diperbaiki, dibina dan terkoreksi;Menimbang, bahwa demikian juga dalam tatanan

teori kebenaranpengambilan suatu putusan maka harus bisa mengakomodir tujuan yangdikehendaki dalam teori Utilitas dimana putusan dimaksud harus bisa menjadiinstrument koreksi dalam diri terdakwa serta menjadi jawaban dari keadilanresponsif yang bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam perbaikantatanan moral dan tatanan sosial;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan argumentasihukum diatas serta memperhatikan pula halhal yang memberatkan danmeringankan dalam perkara a quo maka apapun bentuk

bukti yangtelah disita oleh karenanya akan ditentukan statusnya dalam amar putusandibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah danharus dijatuhkan hukuman maka kepadanya juga harus dibebankan biayayang timbul dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan hukum kepada terdakwa makaterlebih dahulu akan dipertimbangkan halhal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa selain bisa membawa keresahan ditengahtengahmasyarakat juga berpotensi merusak tatanan

para Pemohon selain telah mengajukanalat bukti tertulis, juga telah mengajukan saksi saksisebagai berikut ;SaksiI: Nama K bin DD, umur 48 tahun, Agama Islam,pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di,Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, menerangkanhubungannya di persidangan di bawah = sumpahnyasebagai berikut ;Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon dan saksihadir menyaksikan pernikahan para Pemohon pada tanggalbulan tahun 1989 di rumah orang tua Pemohon II, yangtelah dilaksanakan sesuai dengan tatanan

antara para Pemohon gunamengurus Akta Kelahiran Anak serta untuk kepentinganhukum lain yang berkaitan dengan pernikahan mereka ;II: Nama H bin R, umur 28 tahun, Agama Islam,pekerjaan K H, tempat tinggal di, Kecamatan KibinKabupaten Serang, menerangkan hubungannya dipersidangan di bawah sumpahnya sebagai berikut ;Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II dan saksihadir menyaksikan pernikahan para Pemohon pada tanggalbulan tahun 1989 di rumah orang tua Pemohon II, yangtelah dilaksanakan sesuai dengan tatanan

tersebut, ternyata tidak ada masyarakat yangmengajukan keberatan terhadap pengumunan tersebut kePengadilan Agama Serang, maka berarti pernikahan parapemohon telah diakui oleh masyarakat dan ketentuan yangdiatur dalam buku II halaman 149 sudah terpenuhi makaMajelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini.Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan pengesahannikah dengan alasan Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan padatanggal bulan tahun 1989 di rumah orang tua PemohonII, sesuai dengan tatanan

secara sadar dan berdasarkanhati nurani menyatakan untuk berdamai terkait dengan proses Gugatan Perdatayang sementara berlangsung pada Pengadilan Negeri Saumlaki denganRegister Perkara Nomor : 9/Pdt.G/2014/PN Sml;Pasal 2Bahwa Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam butir kesatu di atasdiwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat dengan jalan membangun kekuatandan keutuhan bersama selaku warga masyarakat Negeri Watmuri, KecamatanNirunmas, Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk kembali menataKehidupan dan Tatanan

DUAN dan LOLAT seperti sedia kala sebelumterjadinya konflik tanpa adanya tindakan diskriminasi dari siapapun;Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 9/Pat.G/2014/PN SmlPasal 3Bahwa Persatuan dan Kesatuan yang telah terbentuk diantara Penggugat danTergugat adalah bentuk pernyataan secara resmi dan berdasarkan hukum yangmenjadi kesepakatan bersama sebagai warga masyarakat Negeri Watmuri,Kecamatan Nirunmas, kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk menolaksegala tindakan yang dapat menghancurkan tatanan

570/220/BPN2008 menyurati Lembaga Adat Nagari(LAN) Simpang Sugiran untuk menyelesaikan sengketa kaum Penggugatdengan Tergugat A atas tanah objek perkara ;Bahwa dalam rangka penyelesaian terhadap persoalan kepemilikantanah objek perkara yang dipersengiketakan oleh kaum Penggugat denganTergugat A maka Ketua LAN Nagari Simpang Sugiran beserta para ninikmamak pemangku adat se Kenagarian Simpang Sugiran telah melakukan rapatsebanyak 9 (sembilan) kali, guna mencari kusuik salasai, karuah janiah menurut tatanan

Apakah Jorong Baliak, dalam artian yuridis indentik atau samadengan Jorong Lakuang, baik menurut tatanan hukum adat diKenagarian Simpang Sugiran, maupun menurut tatananpemerintahan nagari di Kenagarian Simpang Sugiran.5. Bahwa pertimbangan hukum Yudex Facti yang menyatakan produk suratbukti P.2, P.3 dan P.13 telah disanggah atau dilumpuhkan oleh T.2, T.3,T.4, T.5, T.7, T.8 dan T.20 adalah salah dan keliru serta sangatbertentangan dengan ketentuan hukum, in casu hukum adat.

Bahwa menurut hukum Adat Minangkabau, sebuah nagaribiasanya terdiri dari beberapa Jorong / Korong, dimana masingmasing Jorong / Korong satu sama lainnya yang ada dalamsuatu nagari tersebut mempunyai batasbatas wilayah (teritorial)yang jelas, baik menurut tatanan adat, maupun menurut tatananpemerintahan.b.

Pada hal sebagaimana diketahui selama ini dan merupakan faktahukum yang tidak terbantahkan, sesungguhnya pembedaan luas wilayahsuatu Jorong / Korong dalam tatanan ketentuan hukum Adat Minangkabau,adalah berdasarkan asal usul baik secara teritorial, maupun secarageneologis.Bahwa tindakan Yudex Facti yang demikian saja telah mengenyampingkankebenaran fakta hukum tentang batas wilayah Jorong Baliak dengan JorongLakuang, seakanakan kedua Jorong tersebut adalah sama (identik) adalahsangat bertentangan

pidana sebardna didakwakan kepada Terdakwa yang diaturdan diancam pidana daar 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dalam dakwaa rnatif pertama serta pertimbangan Hukum MajelisHakim Tingkat Pe athe Wersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim TingkatBanding mem hee dakwaan alternatif kedua yang dapat diterapkan kedalam p Ser Terdakwa sekaligus Majelis Hakim Tingkat Bandingmemper re yang dijatuhnkan kepad Terdakwa karena lamanya pidanahkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memenuhi tatanan

ted k pidanaan yang dianut dalam sistim hukum di Indonesia, sehingga MajelisHakim Tingkat Banding perlu memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkankepada Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam tatanan teori pemidanaan, ketika seseorangdinyatakan bersalah sehingga yang bersangkutan harus di pidana, maka tujuanpemidanaan tidak sematamata merupakan pembalasan dengan segalakonsekuensi keterbatasan ruang dan lingkungan, rasa malu dan pengekangankemerdekaan bagi si pelaku, namum di sisi lain juga untuk memberi

No. 302/Pid.Sus/2017/PT PBRbisa diperbaiki, dibina dan dikembalikan kepada kehidupan bermasyarakat danbersosial dan beradaptasi dengan lingkungan sosialnya;Menimbang, bahwa demikian juga dalam tatanan teori pengambilan suatuputusan, maka harus bisa mengakomodir tujuan yang dikehendaki keputusantersebut.

Dalam Teori Utilitas, suatu keputusan harus bisa menjadi instrumentkoreksi dalam diri Pelaku/Terdakwa serta merupakan jawaban dari keadilanresponsif bagi masyarakat terutama menuju perbaikan tatanan moral dan tatanansosial;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan argumentasi hukum diatas serta memperhatikan pula halhal yang memberatkan dan meringankan,maka apapun bentuk penghukuman bagi Terdakwa sesuai dalam arrfdputusanberikut ini selain dipandang cukup adil, proporsional ie iki nilaikemanfaatan

Bahwa saksi pernah menyarankan kepada terdakwa1 Nasri Bankstentang Kekaisaran Sunda Empire, haruslah didukung dengan fakta, janganHal 38 dari 139 Xsampai mengajak masyarakat masuk dalam pergerakan Sunda Empire danmerubah Konstitusi Negara, tatanan Bangsa Negara Indonesia, tatananhukum yang berlaku di Indonesia dan tatanan dunia maka Terdakwa1 akanberhadapan dengan hukum serta meresahkan masyarakat Sunda.

Ki AgengRanggasasana selalu menyatakan bahwa Sunda Empire memiliki visi danmisi kemanusiaan dan kesejahteraan serta akan merubah tatanan duniasehingga seluruh ummat manusia dimuka bumi hidup damai dan sejahtera; Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa3. Ki Ageng Ranggasasanadiangkat oleh Terdakwa1.

Nasri Banks sebagai Sekjen Deheeren XVIIyang ditugaskan merumuskan system pemerintahan di Kekaisaran SundaEmpire dalam rangka merubah tatanan dunia; Bahwa untuk melaksanakan program pemerintahan di kekaisaransunda empire, Terdakwai1. Nasri Banks dan Terdakwa2.

Nasri Banks tentang Kekaisaran Sunda Empire yang akanmerubah tatanan dunia; Bahwa sepengetahuan saksi video kegiatan sunda empire yang viraltersebut pada sekitar bulan Januari 2020; Bahwa terkait dengan Sunda Empire yang videonya viral di Youtubeadalah kegiatan Terdakwa1.

NASRI BANKS berpidato yangisinya bahwa sunda empire akan merubah system dan tatanan dunia; Bahwa sampai dengan saat ini dana yang disimpan di Bank Swiss milikSunda Empire belum bisa dicairkan oleh Terdakwa1.

• 4 (empat) lembar papan kayu yang bertuliskan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebagai beberan,
• 3 (tiga) buah mata dadu,
• 1 (satu) tatanan/alas dadu,
• 1 (satu) buah tempurung kelapa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6.Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

.> 1 (Satu) tatanan/alas dadu.> 1 (satu) buah tempurung kelapa.Masingmasing dirampas untuk dimusnahkan.4.

SUKANTO Bin SUPARNO, saudara NOTIKIL,saudara SINYO, saudara GANYONG, saudara PECIS, dan saudaraAGUS selaku penombok yang sedang minum kopi di warung untuk ikutpermainan judi dadu di belakang warung kopi, selanjutnya saudaraPARYANTO mempersiapkan peralatan judi dadu berupa 4 (empat)lembar papan kayu yang bertuliskan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebagaibeberan, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (Satu) tatanan/alas dadu, 1 (satu)buah tempurung kelapa, dan uang taruhan.

buktisebagai berikut :Uang tunai sebesar Rp. 185.000,(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);Uang tunai sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima riburupiah);Uang tunai sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);Uang tunai sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);Uang tunai sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);Uang tunai sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);4 (empat) lembar papan kayu yang bertuliskan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6sebagai beberan;3 (tiga) buah mata dadu;1 (Satu) tatanan

Menetapkan barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima riburupiah), Uang tunai sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah),Dirampas untuk Negara. 4 (empat) lembar papan kayu yang bertuliskan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6sebagai beberan, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) tatanan/alas dadu, 1 (Satu

pidana dalam pasal 385 ke 1 KUH Pidana dalam dakwaantunggal serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama oyediambil alin dan dijadikan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingk& Ban ingdalam memeriksa perkara ini, kecuali mengenai pidana yang dijatu MajelisHakim Tingkat Pertama kurang memenuhi teori co)Sistem hukum di Indonesia, sehingga Majelis Hakim W t banding tidaksependapat dengan lamanya pidana yang QS dalam putusanianut dalamPengadilan Negeri Pekanbaru tersebut ;Menimbang, bahwa dalam tatanan

sehingga yang bers eon harus dipidana maka tujuanpemidanaan tidak sematamata an pembalasan dengan segalakonsekwensi keterbatasan ruan ryan rasa malu dan pengekangankemerdekaan bagi si pelaku, SN di sisi lain juga untuk memberi pembinaanyang berbasis pada pendidi oral, intlektual, yuridis dan berobudaya hukum,karena setiap orang rudgipandang sebagai mahluk Tuhan yang berpotensibisa diperbaiki, di Da n dikembalikan kepada kehidupan bermasyarakat danberadaptasi d .)RCs ng, bahwa demikian juga dalam tatanan

teori pengambilanngkungan sosialnya ;puvsee aD putusan harus bisa mengakomodir tujuan yang dikehendakiol Cou san tersebut, Suatu putusan harus bisa menjadi instrument koreksi diri pelaku /Terdakwa serta merupakan jawaban dari keadilan responsipbagi masyarakat terutama untuk menuju perbaikan tatanan moral dan tatanansosial ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, sertamemperhatikan pula halhal yang memberatkan dan meringankan, maka bentukpenghukuman bagi Terdakwa selain dipandang

No. 80/Pid.Sus/2017/PT/PBRdijatunkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang memenuhi tatanan teorikepidanaan yang dianut dalam sistim hukum di Indonesia sehingga Majelis HakimTingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang tercantum dalamputusan Pengadilan Negeri Batam tersebut;Menimbang, bahwa dalam tatanan teori pemidanaan, ketika seseorangdinyatakan bersalah sehingga yang bersangkutan harus di pidana, maka tujuanpemidanaan tidak sematamata merupakan pembalasan dengan segalakonsekuensi

Dalam teori Utilitas, suatu keputus Rn bisa menjadi instrumentkoreksi dalam diri Pelaku/Terdakwa sert SS ycckan jawaban dari keadilanresponsif bagi masyarakat terutama ~ rbaikan tatanan moral dan tatanansosial; SNMenimbang, bahwa woe pertimbangan dan argumentasi hukum diatas serta memperhatik halhal yang memberatkan dan meringankan, ukuman bagi Terdakwa sesuai dalam amar putusanberikut ini selag ndang cukup adil, proporsional dan memiliki nilaielah sesuai dengan prinsip aturan hukum Normatif dankemanfaatan

TALalu saya bernama. ........ dan adik saya bernama ........ tidak setujukarena tidak sesuai dengan aturan atau tatanan orang tua dan yang terakhiryang namanya Bambang dan Meselan cucunya orang tua saya, Bambang anakdari ........ dan Meselan anak dari ........

Kalau rumahnya di doser disamaratakan, lalu saya mengatakankepada Bambang dan Meselan, saya bernama ........ tidak setuju kalau diberi 28ru dan adik saya yang bernama ........ juga tidak setuju karena (1) tidak sesuaidengan aturan atau tatanan orang tua (2) karena saya bernama ........ yangmerawat kedua orang tua, dan dulu disaat Bapak saya masuk rumah sakit sayatidak pernah meminta sumbangan kepada saudarasaudara saya dan tidakpernah menjual tanah disaat orang tua saya sakit;Dan selanjutnya saya

GAN scssinsccns karenayang mengurus almarhum Salim, sedangkan tanah sawah diberikankepada ........ yo teeeeees dan Mujiatin; Bahwa saksi tidak tahu tentang pembagian tanah waris tersebutapakah sesuai dengan tatanan orang tuanya;Saksi 2, Umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, PekerjaanBertani/mantan perangkat desa, Tempat Kediaman di Dusun ........RT.004 RW.004 Desa ........ , Kecamatan ........ , KabupatenTulungagung, telah memberikan keterangan setelah disumpah yangpada pokoknya sebagai berikut

DI luas0,170 da atas nama ......... merupakan harta waris yang belum dibagi waris;Halaman 15 dari 29 Putusan Harta Waris Nomor 1489/Pat.P/2016/PA.TAMenimbang, bahwa atas dalil gugatan para Penggugat tersebut, paraTergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya para Tergugatmenolak dalil gugatan para Penggugat tersebut karena harta tersebut adalahtelah sesuai dengan tatanan orang tua dan dalil para Penggugat hanyamengadaada dan tidak sesuai dengan fakta, fakta yang sebenarnya adalahtanah

Apakah benar bahwa objek sengketa merupakan harta yang telah dibagiwaris sesuai dengan tatanan aturan orang tua;Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah olehTergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1........

dapatmeniadakan pidana atau penuntutan atas dirinya, oleh karenanya terdakwa harusmempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum ;Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dalam perkara a quo baikditingkat penyidikan, tingkat penuntutan maupun pemeriksaan dalam prosespersidangan ternyata terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara, oleh karenaitu hukuman yang akan dijatunkan kepada terdakwa akan dikurangkan seluruhnyaselama lanya berada dalam tahanan sementara tersebut;Menimbang, bahwa dalam tatanan

yang hanya memberikan kepuasan (pembalasan perasaan sakit hati)bagi sikorban atau bagi kepentingan kelompok masyarakat tertentu tetapi adanya sisiHalaman 13 dari 16 hal....Putusan No.314/Pid.B/2017/PN.Pbr.lain yang perlu diperhatikan yakni untuk memberikan pembinaan yang berbasis padapendidikan moral, intelektual dan yuridis berbudaya hukum karena setiap orang harusbisa dipandang sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berpotensi bisa diperbaiki, dibinadan terkoreksi;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam tatanan

teori kebenaran pengambilansuatu putusan maka harus bisa mengakomodir tujuan yang dikehendaki dalam teoriUtilitas dimana putusan dimaksud harus bisa menjadi instrument koreksi dalam diriterdakwa serta menjadi jawaban dari keadilan responsif yang bermanfaat bagimasyarakat terutama dalam perbaikan tatanan moral dan tatanan social sehinggamenjadi rasa yang adil bila dilihat dalam berbagai aspek kehidupan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan argumentasi hukum diatasserta memperhatikan pula

hari Senin tanggal 26 Januari 2015 yang dipuput olehRohaniawan Ida Paranda Putu Pemaron bertempat di Grya Mandara GiriMunggu Kendran,desa Kendran,Kecamatan Tegallalang,KabupatenGianyar dengan disaksikan oleh Kelian Banjar dan Kelian Adat BanjarTarukan Bahwa saksi mengetahui pengangkatan anak yang dilakukan olehpemohon tidak ada pihakpihak yang berkeberatan Bahwa pemohon mampu memberikan didikan serta asuhan yang baik,penuh dengan kasih sayang dan perlindungan yang cukup, Bahwa Pemohon memiliki tatanan

hari Senin tanggal 26 Januari 2015 yang dipuput olehRohaniawan Ida Paranda Putu Pemaron bertempat di Grya Mandara GiriMunggu Kendran,desa Kendran,Kecamatan Tegallalang,KabupatenGianyar dengan disaksikan oleh Kelian Banjar dan Kelian Adat BanjarTarukan e Bahwa saksi mengetahui pengangkatan anak yang dilakukan olehpemohon tidak ada pihakpihak yang berkeberatan e Bahwa pemohon mampu memberikan didikan serta asuhan yang baik,penuh dengan kasih sayang dan perlindungan yang cukup, Bahwa Pemohon memiliki tatanan

Senin tanggal 26 Januari 2015 yang dipuput olehRohaniawan Ida Paranda Putu Pemaron bertempat di Grya Mandara GiriMunggu Kendran,desa Kendran,Kecamatan Tegallalang,KabupatenGianyar dengan disaksikan oleh Kelian Banjar dan Kelian Adat BanjarTarukan e Bahwa saksi mengetahui pengangkatan anak yang dilakukan olehpemohon tidak ada pihakpihak yang berkeberatan e Bahwa pemohon mampu memberikan didikan serta asuhan yang baik,penuh dengan kasih sayang dan perlindungan yang cukup, e Bahwa Pemohon memiliki tatanan

terdakwa harusmempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum ;Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dalam perkara a quo baikditingkat Penyidikan, tingkat Penuntutan maupun pemeriksaan dalam prosespersidangan ternyata terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara, oleh karenaitu hukuman yang akan dijatunkan kepada terdakwa akan dikurangkan seluruhnyaselama lanya berada dalam tahanan sementara tersebut;Putusan No.527/Pid.B/2017/PN.Pbr.... halaman 16 dari 19 halaman.Menimbang, bahwa dalam tatanan

ciptaan Tuhan yang berpotensi bisa diperbaiki, dibinadan terkoreksi;Menimbang, bahwa demikian juga dari jejak rekam masa lalu (track record)terdakwa sesungguhnya lanya tidak pernah terlibat tindak pidana dalam bentukkwalifikasi apapun, sehingga menjadi patut, wajar dan adil bila penghukuman kepadaterdakwa dalam perkara a quo lebih dominan dan mengedepankan aspek pembinaanserta mewujud nyatakan salah satu tujuan hukum yang memberikan kemanfaatanbermuara keadilan;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam tatanan

teori kKebenaran pengambilansuatu putusan maka harus bisa mengakomodir tujuan yang dikehendaki dalam teoriUtilitas dimana putusan dimaksud harus bisa menjadi instrument koreksi dalam diri paraterdakwa serta menjadi jawaban dari keadilan responsif yang bermanfaat bagimasyarakat terutama dalam perbaikan tatanan moral dan tatanan social sehinggamenjadi rasa yang adil bila dilinat dalam berbagai aspek kehidupan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan argumentasi hukum diatasserta memperhatikan