2011 itu Pemohon/Terbanding tidak memberikannafkah bathin dan sejak bulan yang sama pula Pemohon/Terbanding tidak akanmemberikan nafkah lahir kepada Termohon/Pembanding dan karena Termohon/Pembanding tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hadlonah, maka untuk menjagadan melindungi kepentingan anakanak, agar hak hadlonah tersebut diberikan kepadaPemohon/Terbanding ;Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata, pembuatan surat gugatandapat diikuti 2 (dua) theori, yaitu System Substantiering Theory

, dimana dalam positagugatannya secara rinci diuraikan fakta atau kejadiankejadian riil yang dijadikan dasargugatan sebagai fietelijke gronden, kadang dilengkapi pula dengan dasar hukumnyasebagai rechtstelijke gronden, atau memakai System Individualisering Theory, dimanadalam positanya hanya menyebutkan rumusan alasan pokoknya saja yang menunjukkanadanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan tanpa menyebutkan kejadiankejadian nyata secara rinci, tetapi nanti dalam persidangan kejadiankejadian

Substantiering Theory : dimana dalam posita gugatan fakta ataukejadiankejadian riil yang dijadikan dasar gugatan diuraikan secararinci yang terkadang dilengkapi dengan dasar Hukumnya.2.

Individualisering Theory : dimana Penggugat dalam positanya hanyamenyebutkan rumusan alasan pokoknya saja yang menunjukkanadanya hubungan Hukum yang menjadi dasar gugatan, tanpamenyebutkan kejadiankejadian nyata secara rinci, tetapi hal ini nantidalam persidangan harus dikemukakan atau diuraikan dengan jelasdan rinci.Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam positanyatersebut ternyata tidak menyebutkan secara rinci peristiwaperistiwa ataukejadiankejadian riil, maka Majelis Hakim menilai bahwa

Penggugatdalam menyusun gugatannya menggunakan theory yang kedua, yaituindividualisering theory, oleh karena itu akan ditelusuri lebih lanjut apakahPenggugat telah mengemukakan peristiwaperistiwa atau kejadiankejadian secara rinci sehingga dapat disebut para Penggugat adalah ahliwaris dari almarhum.Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakanalmarhum Palancoi bin Mamo telah menikah 2 kali yakni dengan istripertama bernama Menne pada tahun 1913, dengan istrikedua bernama Denge pada tahun 1925

No.67/Pdt.G/2011/PTA.Smg19 Peraturan Peperintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata, pembuatan surat gugatandapat diikuti 2 (dua) teori, yaitu system substantiering theory, dimana dalam positagugatan secara rinci diuraikan fakta atau kejadiankejadian riil yang dijadikan dasargugatan sebagai feitelijke gronden, yang kadang dilengkapi pula dengan dasarhukumnya sebagai rechtstelijke gronden, atau memakai system yang kedua, yaituindividualisering

theory, dimana Penggugat dalam positanya hanya menyebutkanrumusan alasan pokoknya saja yang menunjukkan adanya hubungan hukum yangmenjadi dasar gugatan tanpa menyebutkan kejadiankejadian nyata secara rinci, tetapihal ini nanti dalam persidangan kejadiankejadian atau peristiwaperistiwa tersebut harusdikemukakan atau diuraikan dengan jelas dan rinci ; Menimbang, bahwa pada surat gugatan Penggugat aquo, dalil/alasan yangdijadikan dasar gugatan yang sekedar menguraikan sebab terjadinya perselisihan

., mempunyai pandangan dan pertimbangan yang berbeda ( dissentingopinion) terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tersebut denganpertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata, pembuatan suratgugatan terdapat 2 (dua) teori yaitu Substantiering Theory dan IndividualisheringTheory.

Bahwa Substantiering Theory adalah dimana dalam posita gugatansecara rinci diuraikan faktafakta atau kejadian riil yang dijadikan dasar gugatangugatan sebagai fietelijke gronden yang kadang dilengkapi pula dengan dasarhukumnya sebagai rechts gronden.

menjadi dasar gugatan, tanopa menyebutkan kejadiankejadian nyata secara jelas dan rinci yang kesemuanya hanya akan dibuktikanmelalui proses persidangan ;Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya tersebutternyata tidak menyebutkan secara jelas dan rinci peristiwa atau kejadiankejadianriil sehingga terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat danTergugat, maka Majelis Hakim cukup menilai bahwa gugatan Penggugat tersebutdapat dikategorikan sebagai bentuk gugatan Individualisharing Theory

Teori kehendak (Wi/s Theory), teori ini mengatakan bahwa terjadinyaSuatu perjanjian atau konsensus adalah karena adanya persesuaiankehendak di para pihak yang membuat perjanjian tersebut;b. Teori pernyataan (Ultings Theory), teori ini rnenyatakan bahwakonsensus terjadi sesuai dengan pernyataan yang telah diucapkan ataudiumumkan oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut;c.

Teori kepercayaan (Vertrouwens Theory), teori ini mengandung /menyatakan adanya konsensus atau perjanjian didasarkan atas kepercayaandan ucapan para pihak yang sepakat membuat perjanjian.Menimbang, bahwa Peraturan pemerintahan Nomor 24 tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 37 (1) menyebutkan bahwa : Peralihanhak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukarmenukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukumpemindahan hak lainnya, kKecuali pemindahan

KagMenimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai saranapembalasan dendam terhadap pelaku (Retributive/absolute Theory), akan tetapitujuan pemidanaan harus ditinjau dari segi kemanfaatan/utilitas (Relative Theory),baik itu bagi pelaku secara khusus yaitu bagaimana supaya pemidanaan dapatmendidik pelaku agar dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangikesalahannya kembali, maupun bagi masyarakat secara umum, dengan demikianpenjatuhan pidana berupa pidana percobaan terhadap terdakwa

Adapun fakta hukum yang terbuktidalam persidangan perkara a quo menunjukkan bahwa rumah tangga antaraPenggugat dan Tergugat sudah pecah dan jauh menyimpang dari kondisi idealontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran(role theory) yang dicetuskan oleh Robert Linton, yang diambilalin menjadipendapat Majelis, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dankewajiban masingmasing subjek (Suami dan isteri) haruslah dipenuhi secaraberimbang

adalah suamiistri yang sah,menikah pada tanggal 25 Mel 2015 dan belum dikarunial anak:= Bahwaantara Penggug lang Terguget Wal tirjadl pareatihn dan sietgih ragged (Scteaksing wars lated eed Sack ankane 1 tahun 7 badan aaitiaupaya damai.yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan ee ee ee ee ma nan bog et tt din atau keluargayang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum theory divi pad masiahat ih at an) a anta ; al. sya y yang: = itukar dalam Panel 19 harut 1 Porsturan

Adapun fakta hukum yang terbuktidalam persidangan perkara a quo menunjukkan bahwa rumah tangga antaraPenggugat dan Tergugat sudah pecah dan jauh menyimpang dari kondisi idealontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran(role theory) yang dicetuskan oleh Robert Linton, yang diambilalin menjadipendapat Majelis, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dankewajiban masingmasing subjek (Suami dan isteri) haruslah dipenuhi secaraberimbang

Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan:Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana dikenal 2 (dua) aliranteori tentang kesengajaan yaitu teori kehendak (wils theory) dan teoripengetahuan (voorstellings theory). Menurut teori kehendak kesengajaanadalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan sepertidirumuskan dalam undangundang, sedangkan menurut teori pengetahuankesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahul unsurunsuryang diperlukan menurut rumusan undangundang.

HansKelsen menjelaskan tentang kesenjangan hukum (gap in the law adalahistilah yang digunakan oleh Kelsen untuk menggambarkan kekosonganhukum) dalam bukunya The Pure Theory of Law (1967: 246) sebagaiberikut:In order to judge the theory of gaps in the law it is necessary to determinethe circumstances under which, according to that theory, a gaps in the lawoccurs.

According to this theory, the valid law is not applicable in a concretecase if no general legal norm refers to this case; therefore the court isobliged to fill the gap by creating a corresponding norm. The essentialargument is that the application of the valid law, as a conclusion from thegeneral to particular, is logically impossible in this case because thenecessary condition the validity of a general norm referring to this case ismissing.

This theory is erroneous because it ignores the fact that thelegal order permits the behavior of an individual when the legal orderdoes not obligate the individual to behave otherwise. The Application ofthe valid legal order is not impossible in this case in which traditional theoryassumes a gap. The application of a single norm, to be true, is not possible,but the application of legal orderand that, too, is law application ispossible.

BuktiP19 : Fotokopi Buku 7he Pure Theory of Law (Bab V);20. Bukti P20 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010, bertanggal 17 Februari Tahun 2012;2.3 Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan,yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;3.

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon/Terbanding dalampositanya tersebut ternyata tidak menyebutkan secara rinci peristiwaperistiwa atau kejadiankejadian riil yang disebutnya sebagai perbedaanprinsip dalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang selalumenyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agamamenilai bahwa Pemohon/Terbanding dalam menyusun surat permohonannya menggunakan teori yang kedua, yaitu individualiserings theory

(mengenai permohonancerai talak) cukup memuat nama, umur, tempat kediaman Pemohon, yaitusuami dan Termohon, yaitu istri serta alasanalasan yang menjadi dasarcerai talak;Bahwa selanjutnya secara umum dan teoritis dalam membuat suatu suratgugatan/permohonan menurut pandangan doktrin dikenal 2 (dua) buah polapenyusunan, yaitu Substantierings theorie dan Individualiserings theorie;Bahwa namun pada prakteknya, teori yang banyak diterapkan dalampenyusunan gugatan/permohonan adalah individualiserings theory

dkk. dan putusan Mahkamah Agung RINo. 547 K/Sip/1971 (Lilik Mulyadi, S.H., Hukum Acara Perdata menurutTeori dan Praktik Peradilan Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1999, halaman43);Bahwa berdasarkan ketentuan undangundang, doktrin dan yurisprudensiyang telah diuraikan tersebut, maka jelas ternyata, bahwa dalam perumusanpermohonan cerai talak tidak perlu merumuskan secara rinci mengenaipenyebab dari alasanalasan yang menjadi dasar suatu permohonan ceraitalak;Bahwa walaupun menutrut individualiserings theory

penyebabatau sejarah timbulnya peristiwa dan hubungan hukum yang menjadi dasarpermohonan cerai talak Pemohon Kasasi/Pemohon tersebut;Bahwa dalam permohonan cerai talaknya Pemohon Kasasi/Pemohonmendalilkan, bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran terusmenerus di antara Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon tersebut adalah karena adanya perbedaan prinsip dalammenyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon Kasasi/Pemohon danTermohon Kasasi/Termohon;Bahwa sesuai dengan individualiserings theory

Occupation theory, dimana orang yang pertama kali membukatanah, menjadi pemiliknya dan dapat diwariskanc. Contract theory, dimana ada persetujuan diamdiam atau terangterangan untuk pengalihan tanahHalaman 9 dari 16 Hal. Put. Nomor 701 PK/Pdt/2017d. Creation theory, menyatakan bahwa hak milik privat atas tanahdiperoleh karena hasil kerja dengan cara membukan danmengusahakan tanah.7. Bahwa citacita hukum yang baik adalah untuk mendapatkan keadilandan kepastian hukum.

Individualisserings Theory, yang menganggap telah cukup apabilaPenggugat dalam menyusun gugatannya hanya mengemukakan halhal dalam garis besar saja sepanjang Tergugat dapat mengerti isigugatan;2.

Substantierings Theory, yang menghendaki agar segala sesuatu yangmungkin diperhatikan oleh hakim harus dijelaskan dalam gugatantersebut, jadi tidak cukup hanya mengemukakan garis besarnya saja.Bahwa praktek peradilan perdata di Indonesia menerapkanIndividualisering Theory, dimana surat gugatan dianggap cukup apabilatelah memuat garis besar yang menjadi peristiwa yang diuraikandidalam bagain posita/fundamentum petendi dan selanjutnya adapermintaan penghukuman yang disebut petitum;Menimbang, bahwa

., dalam bukunya yang berjudulMenguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi UndangUndang (Legisprudence),halaman 212215, membagi grand theory tentang tujuan hukum itukedalam :a.Teori Barat :1)Teori Klasik :Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUSANAK/2021/PT.

Dengan Sengaja :Menimbang, bahwa pengertian sengaja/opzet menurut memori vanToelichting adalah Wellen en wetens dengan demikian sengaja dapat diartikanmengetahui dan menghendaki serta menginsyafi timbulnya akibat ;Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, pengertian dengansengaja terdapat 2 ( dua ) teori yaitu Teori kehendak ( Wills Theory ) dari VanHippel dan teori pengetahuan (Voorstelling Theory) dari Frank yang didukungVon List ;Menimbang, bahwa menurut Prof.

Mulyatno ( dalam bukunya azasazas hukum pidana, hal 171, Penerbit Bhineka Cipta ) mengemukakan bahwadalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut, ternyatateoripengetahuan ( Voorstelling Theory ) dipandang lebih memuaskan, pemikiranini didasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahuidan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian kesengajaanadalah merupakan sikap bathin terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatanyang

Berdasarkan ilmu pengetahuan, penganiayaandiartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untukmenimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;Menimbang, bahwa dalam pasal ini secara tersirat terdapat unsurkesengajaan (opzet) dalam perbuatan pelaku yakni perbuatan penganiayaantersebut dilakukan dengan didahului adanya niat dan kehendak dari pelaku (willen wetten theory) untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau lukapada korban;Menimbang, bahwa penganiayaan yang dimaksud

Terdakwa berdalin bahwa ia merasa sakit hati dan emositerhadap Saksi Mirson Maruli;Menimbang, bahwa niat dan kehendak Terdakwa (will en wetten theory)dalam peristiwa ini terjadi sebelum Terdawa bertemu dengan saksi korban, danpada saat Terdakwa bertemu dengan saksi korban, Terdakwa langsungmelakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan caramencekik dengan menggunakan tangan Terdakwa dan menjatuhkan saksikorban hingga terjatuh dan terlentang lalu Terdakwa memukul bagian bibir atasdan

Substantiering Theory : dimana dalam posita, gugatan, fakta atau kejadiankejadian rill yang dijadikan dasar gugatan diuraikan secara rinci yangterkadang dilengkapi dengan dasar Hukumnya.2.

Individualisering Theory : dimana Penggugat dalam positanya hanyamenyebutkan rumusan alasan pokoknya saja yang menunjukkan adanyahubungan Hukum yang menjadi dasar gugatan, tanpa menyebutkankejadiankejadian nyata secara rinci, tetapi hal ini dalam persidangan harusdikemukakan atau diuraikan dengan jelas dan rinci.Hal. 27dari 26 Hal. Put.

No. 1162/Pdt.G/2016/PA SelMenimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dalam positanyatersebut ternyata tidak menyebutkan secara rinci peristiwaperistiwa ataukejadiankejadian riil, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dalammenyusun gugatannya menggunakan theory yang kedua, yaituindividualisering theory, oleh karena itu akan ditelusuri lebih lanjut apakahPenggugat telah mengemukakan peristiwaperistiwa atau kejadiankejadiansecara rinci sehingga dapat disebut para Penggugat adalah ahli waris darialmarhum.Menimbang

Bta1 Individualisserings Theory, yang menganggap telah cukup apabilaPenggugat dalam menyusun gugatannya hanya mengemukakan halhaldalam garis besar saja sepanjang Tergugat dapat mengerti isi gugatan;2 Substantierings Theory, yang menghendaki agar segala sesuatu yangmungkin diperhatikan oleh hakim harus dijelaskan dalam gugatan tersebut,jadi tidak cukup hanya mengemukakan garis besamnya saja.Bahwa praktek peradilan perdata di Indonesia menerapkan Individualisering Theory,dimana surat gugatan dianggap

Individualisserings Theory, yang menganggap telah cukupapabila Penggugat dalam menyusun gugatannya hanyamengemukakan halhal dalam garis besar saja sepanjangTergugat dapat mengerti isi gugatan;2.

Substantierings Theory, yang menghendaki agar segala sesuatuyang mungkin diperhatikan oleh hakim harus dijelaskan dalamgugatan tersebut, jadi tidak cukup hanya mengemukakan garisbesarnya Saja. qr rt rr tr rr rr rr rs snBahwa praktek peradilan perdata di Indonesia menerapkanIndividualisering Theory, dimana surat gugatan dianggapcukup apabila telah memuat garis besar yang menjadiperistiwa yang diuraikan didalam bagain posita/fundamentumpetendi dan selanjutnya ada permintaan penghukuman yangGISEHUC