Dan sebagai peraturan yang lebih tinggi maka Majelisberpedoman adanya suatu asas hukum lex superior derogat legiinferior atau peraturan yang tingkatannya lebih tinggimengesampingkan peraturan yang tingkatannya lebih rendah, jugaberdasarkan teori penjenjangan norma Adolf Merkel yang dianutsebagimana termanifestasi atau tertuang dalam UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan.

Menghukum kepada Termohon Kasasi dan II, semula Tergugat , Il tersebutagar membayar semua ongkos perkara sesuai tingkatannya;Demikian memori Kasasi ini diajukan ke hadapan yang Mulia Mahkamah AgungRepublik Indonesia, mohon sekiranya dapat menjatuhkan putusan yang sebenarbenarnya dan seadil adilnya menurut hukum;Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para TermohonKasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 6 Mei 2020 yangpada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon

Keputusan Direksi Nomor: DIR/07/KPTS tertanggal 11 Februari 2019, Surat Keputusan Direksi Nomor: DIR/08/KPTS tertanggal 11 Februari 2019 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Tidak Hormat Kepada Para Penggugat;

ketentuan yang sama terhadap ketentuan Pasal35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan oleh karenaadanya norma yang sama berarti terjadi suatu ketidak sinkronan atauterjadi pertentangan aturan atau konflik norma antara norma Pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan norma Pasal 40UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Jo UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 sebagai peraturan yang lebih tinggi maka Majelisberpedoman adanya suatu asas hukum lex superior derogat legiinferior atau peraturan yang tingkatannya

lebih tinggimengesampingkan peraturan yang tingkatannya lebih rendah, juga teoripenjenjangan norma Adolf Merkel yang dianut sebagimanatermanifestasi atau tertuang dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 + Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan.Sehingga berdasarkan hal tersebut oleh karena UndangUndangNomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukantingkatannya lebih tinggi dari pada Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 maka secara

Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya seperti tingkat pertama,tingkat banding, atau kasasi;Syaratsyarat tersebut bersifat kumulatif dan apabila salah satu syarat itu tidakdipenuhi mengakibatkan surat kuasa khusus cacat hukum;Menimbang, bahwa ternyata surat kuasa khusus dari Pemberi kuasa(PEMBANDING) kepada penerima kuasa (Ardisal, S.H.MH.) tidak menyebutkankompentensi relatif di Pengadilan Agama mana gugatan itu harus diajukan dan jugatidak menyebutkan identitas Tergugat secara

SahlanAli;Bahwa tanggal 3 Oktober 2009 Saksi bersama para KepalaSekolah Dasar dan tingkatannya se Kota Padangsidimpuandiundang untuk Sosialisasi tentang Dana Alokasi Khusus (DAK)Tahun Anggaran 2009 tersebut yang dipimpin oleh Sdra.Panongonan Muda sebagai Kepala Dinas Pendidikan KotaPadangsidimpuan, dihadiri pula Sdra.

Sahlan Ali;Bahwa tanggal 3 Oktober 2009 Saksi bersama para KepalaSekolah Dasar dan tingkatannya se Kota Padangsidimpuandiundang untuk Sosialisasi tentang Dana Alokasi Khusus (DAK)Tahun Anggaran 2009 tersebut yang dipimpin oleh Sdra.Panongonan Muda sebagai Kepala Dinas Pendidikan KotaPadangsidimpuan, dihadiri pula Sdra.

dengan menggunakan satu set kartu remi dan sebagaitaruhannya berupa uang yang sifatnya untunguntungan , dengan modal masingmasingterdakwa yaitu Terdakwa I sebesar Rp. 20.000, ( dua puluh ribu rupiah) , Terdakwa IIsebesar Rp. 7.000, ( tujuh ribu rupiah), Terdakwa III sebesar Rp. 15.000, ( lima belas riburupiah), Terdakwa IV sebesar Rp. 5.000, ( lima ribu rupiah), selanjutnya kartu remidikocok kemudian dibagi kepada keempat terdakwa masingmasing dengan jumlah yangsama kemudian disusun sesuai dengan tingkatannya

datang menangkap saksi dan semua pemain perjudian yang ada di rumahtersebut dan melakukan penyitaan terhadap barang buktinya dan selanjutnya dibawake Poltabes Surakarta untuk diperiksa lebih lanjut ;Bahwa dalam jenis permainan judi capsa menggunakan alat yang berupa : 1( satu )set kartu remi serta uang sebagi taruhannya23 Bahwa cara permainan judi jenis capsa yaitu : kartu dibagi sampai habis pada parapemain kemudian para pemain mengatur kartunya dan setelah itu diadu besarannyayang paling besar tingkatannya

datang menangkap saksi dan semua pemain perjudian yang ada di rumahtersebut dan melakukan penyitaan terhadap barang buktinya dan selanjutnya dibawake Poltabes Surakarta untuk diperiksa lebih lanjut ; Bahwa dalam jenis permainan judi capsa menggunakan alat yang berupa : 1( satu )set kartu remi serta uang sebagi taruhannya Bahwa cara permainan judi jenis capsa yaitu : kartu dibagi sampai habis pada parapemain kemudian para pemain mengatur kartunya dan setelah itu diadu besarannyayang paling besar tingkatannya

denganmenggunakan satu set kartu remi dan sebagai taruhannya berupa uang yang sifatnyauntunguntungan , dengan modal masingmasing terdakwa yaitu Terdakwa I sebesar Rp.20.000, ( dua puluh ribu rupiah) , Terdakwa II sebesar Rp. 7.000, ( tujuh ribu rupiah),Terdakwa III sebesar Rp. 15.000, ( lima belas ribu rupiah), Terdakwa IV sebesar Rp.5.000, ( lima ribu rupiah), selanjutnya kartu remi dikocok kemudian dibagi kepadakeempat terdakwa masingmasing dengan jumlah yang sama kemudian disusun sesuaidengan tingkatannya

Kementerian Tenaga KerjaRepublik Indonesia tidak boleh hanya mempertimbangkan ataumelandaskan kepada asas kemanfaatan atau tujuan tertentu,tetapi harus pula melandaskannya pada prinsip supremasi hukum,sehingga pemerintah harus memperhatikan pula sertamempertimbangkan asas legalitas hukum, sehinggaKepmenakertrans tersebut secara formal dan substansial tidakmelanggar asasasas dan kaidah hukum yang mendasar ataupuntidak bertentangan dan tidak melampaui/melebihi ketentuan yangberlaku. dan lebih tinggi tingkatannya

Nomor KEP. 209/MEN/IX/2010 bertentangan denganketentuan yang berlaku dan lebih tinggi tingkatannya yaituUU No. 2 Tahun 1992;3.6.2.

Menyatakan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.Nomor KEP. 209/MEN/IX/2010 bertentangan dengan ketentuan yangberlaku dan lebih tinggi tingkatannya yaitu UndangUndang Nomor 5Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan UsahaTidak Sehat dan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1992 tentang UsahaPerasuransian, dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku secara umum ;3.

sampaudengan 13 April 2019 berdasarkan keputusan Pasal 24Ayat (1) pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum danKeputusan Komisi Pemilihan Umum Republik IndonesiaNomor. 1096/PL.01.5Kpt/06/KPU/IX/2018 tentangPetunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye dalamPemilihan Umum tahun 2019;Bahwa mekanisme melakukan kampanye melalui mediasosial yaitu peserta pemilu harus mendaftarkan maksimal10 (Sepuluh) akun untuk setiap jenis aplikasi media sosialke KPU sesuai dengan tingkatannya

dan lebih terkhususlagi untuk melakukan kampanye melalui media sosialfacebook maka peserta pemilu harusS mendaftarkan20maksimal 10 (Sepuluh) akun facebook ke KPU sesuaidengan tingkatannya;Bahwa yang dapat melakukan kampanye melalui mediasosial pada pemilihan umum tahun 2019 adalah setiappeserta pemilu yang telah mendaftarkan maksimal 10(sepuluh) akun jenis aplikasi media sosial ke KPU sesuaidengan tingkatannya;Bahwa berdasarkan pengetahuan yang ahli ketahui yaitukepala desa selaku pejabat di tingkat

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Sdwoleh karena adanya norma yang sama berarti terjadi suatu ketidak sinkronanatau terjadi pertentangan aturan atau konflik norma antara norma Pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan norma Pasal 40 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Jo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013sebagai peraturan yang lebih tinggi maka Majelis berpedoman adanya suatuasas hukum lex superior derogat legi inferior atau peraturan yangtingkatannya lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang tingkatannya

Sehinggaberdasarkan hal tersebut oleh karena UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan tingkatannya lebih tinggi dari pada PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka secara otomatis ketentuan Pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menurut Majelis tidak berlaku lagi ;Menimbang, bahwa oleh karena norma Pasal 35 Peraturan PemerintahNomor 35 Tahun 1975 tersebut tidak berlaku maka tidak ada lagi kewajibanpanitera

Edisi Revisi Tahun 2014yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 166 poin10 dijelaskan pula bahwa: Pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudahbertingkattingkat akibat lamanya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukanpembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam buku Pedoman Kerjatersebut dapat dipahami bahwa apabila pembagian harta warisan itu sudahbertingkat harus diselesaikan dalam setiap tingkatannya

;Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, ayah Para Penggugat danPara Tergugat meninggal dunia pada tahun 1996 dan ibu Para Penggugat danPara Tergugat meninggal dunia pada tahun 2013, maka pembagian hartawarisannya harus diselesaikan dalam setiap tingkatannya yaitu:1.

No.IVMPR/1978, Pasal 11 UndangUndang No. 4 Tahun 2004 dan Pasal31 UndangUndang No. 5 Tahun 2004, memberi wewenang dankekuasaan kepada Mahkamah Agung RI untuk menguji secara materiilterhadap peraturan perundangundangan dibawah UndangUndang;1.2.Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke1 Peraturan Mahkamah AgungNo. 1 Tahun 2004, Mahkamah Agung memiliki hak untuk menilaimateri muatan peraturan perundangundangan di bawah UndangUndang terhadap peraturan perundangundangan tingkatannya lebihtinggi;1.3.Bahwa berdasarkan

Menyatakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris DesaMenjadi Pegawai Negeri Sipil, bertentangan dengan PeraturanPerundangundangan tingkatannya lebih tinggi;Menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara PengangkatanSekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, sebagai tidak sah dantidak berlaku untuk umum;.

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mempersoalkan Pasal 10, Pasal11, Pasal 13 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2007,dalam tuntutannya salah satu permintaan Pemohon adalah memintakepada Mahkamah Agung agar menyatakan menurut hukum PeraturanPemerintah No. 45 Tahun 2007 bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang tingkatannya lebih tinggi.

pidana yang dijatuhkan maupun pengalihan jenis penahananyang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidakmemenuhi rasa keadilan masyarakat serta tidak dapat menimbulkanefek jera bagi pelakunya;Menimbang, bahwa terhadap keberatan mengenai pengalihan penahananyang termuat dalam memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa penahanan itu adalah merupakan hak/wewenangserta tanggungjawab dari masingmasing pejabat yang menangani perkaratersebut sesuai dengan tingkatannya

suatukekeliruan yang nyata;Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka adalah tidak tepat jika suatugugatan yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama dengan tujuan untukmembatalkan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, apalagiditujukan untuk membatalkan putusan yang setingkat, terdapat suatu proseduratau upaya hukum yang harus ditempuh yang tujuannya untuk menghindariadanya putusan yang saling bertentangan, dan juga produk pengadilan yaituputusan hanya dapat dibatalkan oleh pengadilan yang tingkatannya

Apabila tata cara tersebuttidak diikuti peraturan perundangundangan mungkin batal demihukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat ;4) Keharusan tidakbertentangan dengan peraturan perundangundanganyang lebih tinggi tingkatannya (vide Bagir Manan, DasardasarHalaman 10 dari 61 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2015Perundangundangan Indonesia, IndHill. Co, Jakarta, 1992, hlm. 1318).7.

Bahwa dengan tidak adanya dasar yuridis (juridische gelding) dalamketentuan Pasal 37 huruf d dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 74Tahun 2011 dan bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang lebih tinggi tingkatannya sehingga mengakibatkan tidak adanyakepastian hukum, asas keadilan, maka dapat ditafsirkan bahwaTermohon tidak mempunyai landasan hukum dalam membuat PeraturanPemerintah Nomor 74 Tahun 2011 a quo.

Hak konstitutionalPemohon tersebut setidaktidaknya telah dirugikan secara potensial danfinancial dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakankarena bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebihtinggi tingkatannya sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukumdan asas keadilan.

Dengandemikian cukuplah alasan bagi Mahkamah Agung untuk menyatakanPeraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata CaraPelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan adalah bertentangan denganperaturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya yaituHalaman 12 dari 61 halaman.

Menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan tidakmemenuhi ketentuan yang berlaku yaitu karena bertentangan denganperaturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya sehinggamengakibatkan tidak adanya kepastian hukum , asas keadilan dan asaskesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuangHalaman 13 dari 61 halaman.

terhadappermohonan Banding yang diajukan oleh Pelanggar atau istri/suami, anakatau orang tua pelanggar, atau pendampingnya atas putusan sanksiadministrasi berupa rekomendasi oleh sidang KKEP kepada Komisi bandingmelalui atasan ANkUM 20222222 nn nn nen nen nn ne nen nn nenDan pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : Pelanggar yang dikenakan sanksisebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, danhuruf g, berhak mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui atasanAnkum sesuai tingkatannya

Kemudian saksi SAHRIL AlsHERI Bin SIMAKGAH membayarkan upah sebesar 10% dari hasil penjualannomor judi she jie kepada Terdakwa NURDIN Als UDIN Bin MUHAMMADIDRUS atas tugasnya sebagai agen permainan judi she jie ; Apabila ada nomor yang dibeli si pbemasang nomor she jie yang keluar maka sipembeli atau si pbemasang nomor she jie akan mendapat hadiah berupa uangsesuai kategori atau tingkatannya yaitu : Nomor 1 : hadiahnya uang sebesar Rp. 1.800.000, (satu juta delapanratus ribu rupiah) ; Nomor 2 :hadiahnya

dari apabila nomor she jieyang dipasang oleh pemasang ternyata keluar sebagai nomor pemenang ;Bahwa saksi mengakui barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone merkNokia expres music wama merah itam dan kartu perdana simpati AS dengannomor 082385765909 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 110 typeRM827 warna biru hitam adalah handphone miliknya yang disita oleh petugaspolisi saat menggerebek dan menangkap saksi ;Bahwa hadiah yang diterima pemasang/ pembeli nomor judi she jie adakategori/ tingkatannya

internet di situswww.singaporepools.com.sg yang dibuka setiap hari rabu, sabtu dan minggusekira pukul 18.00 WIB ;Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2015/PN Tbk Bahwa jika ada nomor pembeli yang cocok dengan nomor yang keluar di jaringanwww.singaporepools.com.sg tersebut maka pemasang atau pembeli nomor akanmendapatkan hadiah uang sesuai dengan uang yang dipasangnya ; Bahwahadiah yang diterima oleh pemasang/ pembeli nomor judi she jie jika nomorshe jienya keluar sebagai pemenang ada kategori/ tingkatannya

Menilai putusan Kasasi Mahkamah Agung atau pengadilan yanglebih tinggi tingkatannya yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap ;Ad. a. Subjek hukum yang ditarik dalam perkara perlawanan kurangpihak ;Mengenai pihak yang ditarik oleh Termohon Kasasi seharusnya tidak hanyaPemohon Kasasi, sebab perkara perlawanan atas keberatan permohonaneksekusi adalah permohonan eksekusi terhadap putusan Pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan No. 32/PDT.G/2007/Hal. 10 dari 22 hal. Put.

Menilai putusan Kasasi Mahkamah Agung atau pengadilan yang lebihtinggi tingkatannya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;Bahwa mengenai eksepsi Pemohon Kasasi yang diuraikan dalam memoribanding bahwa hakim tingkat pertama telah melampaui kewenangannyakarena telah melakukan penilaian terhadap putusan pengadilan yanglebih tinggi tingkatannya (putusan Pengadilan Tinggi halaman 3 dalameksepsi angka 2) ;Bahwa terhadap hal ini, putusan Pengadilan Tinggi tidak ada satupunmembuat pertimbangan hukumnya

Kemudian saksi SAHRIL AlsHERI Bin SIMAKGAH membayarkan upah sebesar 10% dari hasil penjualannomor judi she jie kepada Terdakwa NURDIN Als UDIN Bin MUHAMMADIDRUS atas tugasnya sebagai agen permainan judi she jie ; Apabila ada nomor yang dibeli si pbemasang nomor she jie yang keluar maka sipembeli atau si pbemasang nomor she jie akan mendapat hadiah berupa uangsesuai kategori atau tingkatannya yaitu : Nomor 1 : hadiahnya uang sebesar Rp. 1.800.000, (satu juta delapanratus ribu rupiah) ; Nomor 2 :hadiahnya

dari apabila nomor she jieyang dipasang oleh pemasang ternyata keluar sebagai nomor pemenang ;Bahwa saksi mengakui barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone merkNokia expres music wama merah itam dan kartu perdana simpati AS dengannomor 082385765909 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 110 typeRM827 warna biru hitam adalah handphone miliknya yang disita oleh petugaspolisi saat menggerebek dan menangkap saksi ;Bahwa hadiah yang diterima pemasang/ pembeli nomor judi she jie adakategori/ tingkatannya

internet di situswww.singaporepools.com.sg yang dibuka setiap hari rabu, sabtu dan minggusekira pukul 18.00 WIB ;Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2015/PN Tbk Bahwa jika ada nomor pembeli yang cocok dengan nomor yang keluar di jaringanwww.singaporepools.com.sg tersebut maka pemasang atau pembeli nomor akanmendapatkan hadiah uang sesuai dengan uang yang dipasangnya ; Bahwahadiah yang diterima oleh pemasang/ pembeli nomor judi she jie jika nomorshe jienya keluar sebagai pemenang ada kategori/ tingkatannya

Istana Cipta Sembada, Banyuwangi, sehingga tindakanyang demikian terbukti melanggar dan bertentangan dengan ketentuanPasal 23 UndangUndang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja,yang menyatakan Pengurus Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, Federasi danKonfederasi, Serikat Pekerja/ Buruh yang telah mempunyai nomor buktipencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepadamitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya, dan hal inilah yang tidakpernah dilakukan oleh Pengurus Federasi Serikat

(Putusan MA No.780 K/PDT.SUS/2008);Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 UU RI No. 21 Tahun 2000, Pengurus SerikatPekerja/ Serikat Buruh federasi dan konfederasi, serikat pekerja/ buruh yang telahmempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertuliskeberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya;Bahwa berdasar ketentuan pasal tersebut di atas, ternyata pertimbangan hukumJudex Facti bertentangan dengan bunyi pasal tersebut yang mengharuskanmemberitahukan secara tertulis keberadaannya