mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga(AD/ART) Perkumpulan MAKI, PEMOHON selaku Pihak Ketiga yangberkepentingan terhadap penegakan hukum dan pemberantasanKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia, sehingga sah danberdasar hukum PEMOHON mengajukan Permohonan Pemeriksaan PraPeradilan dalam perkara a quo (Pasal 80 KUHAP) ;Bahwa pada tahun 20152017 Termohon telah melakukan penyidikandan penuntutan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU

berkaitanproyek Pasar Besar Madiun dan gratifikasi/suap dari proyek aquo sertagratifikasi/suap dari pejabat eksekutif Pemkot Madiun dengan TersangkaUtama Walikota Madiun Bambang Irianto;http://regional.kompas.com/read/2017/08/01/19322261/jaksakpktuntutwalikotamadiun9tahunpenjara) ;Bahwa perkara korupsi dan TPPU berkaitan proyek Pasar Besar Madiundan gratifikasi/suap dari proyek aquo serta gratifikasi/suap dari pejabatHal 2 dari 23 Hal Putusan No. 99/Pid.PRAP/2017/PN.Jkt.Sel.eksekutif Pemkot Madiun

Bahwa terdapat buktibukti dan fakta persidangan Armaya (adik kandungBambang Irianto) dan Boni Laksaman (anak kandung Bambang Irianto)patut diduga terlibat perkara korupsi dan TPPU berkaitan proyek PasarBesar Madiun dan gratifikasi/suap dari proyek aquo serta gratifikasi/suapdari pejabat eksekutif Pemkot Madiun sebagai berikut : http://jatim.tribunnews.com/201 7/02/27/ketuafraksidemokratarmayasiapdikonfrontirterkaitdugaanbagibagithrdidewan?

Bahwa namun demikian sampai dengan didaftarkannya Praperadilan ini,Termohon belum menetapkan Armaya (adik kandung Bambang Irianto)dan Boni Laksamana (anak kandung Bambang lrianto) sebagaiTersangka atas perkara dugaan korupsi dan TPPU berkaitan proyekPasar Besar Madiun dan gratifikasi/suap dari proyek aquo sertagratifikasi/suap dari pejabat eksekutif Pemkot Madiun sehingga haruslahdimaknai telah terjadi penghentian Penyidikan atas perkara dugaankorupsi dan TPPU berkaitan proyek Pasar Besar Madiun

Bahwa dapat dilihat dengan jelas Termohon terhadap semua fakta danbukti diatas tidak melanjutkan penyidikan dengan menetapkanTersangka Armaya dan Boni Laksamana sehingga dengan demikiantindakan ini sebagai bentuk PENGHENTIAN PENYIDIKAN yang tidaksyah perkara korupsi dan TPPU berkaitan proyek Pasar Besar Madiundan gratifikasi/suap dari proyek = serta gratifikasi/suap dari pejabateksekutif Pemkot Madiun;8.

JabatanSpesialis Hukum Senior pada Pusat Pelaporan dan Analis Keuangan(PPATK), di persidangan;Bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang secara umum dapatdidefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untukmenyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaan yangdiketahui atau patut diduga hasil tindak pidana, dalam Tindak PidanaPencucian Uang (TPPU) ada yang namanya Predicat Crime (tidak pidanaasal).

TPPU muncul dari tindak pidana asal, sesuai dengan ketentuan Pasal 2UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang PP TPPU, hasil tindak pidanaatau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asalsebagai berikut: korupsi; penyuapan; narkotika; psikotropika; penyelundupantenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasarmodal; di bidang perasuransian; kepabeanan; cukai; perdagangan orang;perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan;penipuan

No. 1413 K/PID/2015bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan danperikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4(empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiadan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukumIndonesia, dalam tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) terdapat TPPUsecara Aktif dan TPPU secara Pasif.

Yang dimaksud dengan TPPU secaraaktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 dan Pasal 4 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang PPTPPU.

Yang secara pasif yaitu tindak pidana pencucian uang sebagaimanaPasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang PP TPPU,dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat digabung denganpenyidikan tindak pidana asal (Pasal 75 UndangUndang Nomor 8 Tahun2010), TPPU merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, bahwa tindakpidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu (Pasal 69 UndangUndangNomor 8 Tahun 2010), tidak setiap tindak pidana dapat juga dikenakanTPPU, karena dalam TPPU adalah

Bahwa dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPUsecara pasif. Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindakpidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 danPasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU).Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU PP TPPUadalah :Setiao Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawake luar neger!

Secara normatif, Pasal 4UU TPPU diterapkan kepada seorang pelaku TPPU namun tindakpidana asalnya dilakukan oleh pihak lain baik dalam kapasitasnyasebagai profesi seperti lawyer, pengacara, akuntan ataupun dalamkapasitas pribadi karena turut serta, membantu atau melakukanpermufakatan jahat untuk melakukan TPPU bersamasama denganpelaku lainnya.

Batasanbatasan tersebut sebagaimanadimaksud dalam regulasi TPPU itu sendiri, disitu ada definisi SubyekPelapor dan tindak pidana yang berhubungan dengan TPPU adakriterianya.

Bahwa jadi UU TPPU ketika disandingkan dalam predikat crime/tindakpidana asal, bukan serta merta tindak pidana asal itu dapat disandingkandengan UU TPPU, dengan mengimplementasikan teori konserfatif/teoribalas dendam/Pembalasan.

Dalam khasanah TPPU menggunakan proceeds of crimeuntuk melakukan kegiatan yang sah dikenal dengan istilah comingling.Comingling lazim dilakukan oleh para pelaku TPPU dengan bertujuan untukmenjauhkan proceeds of crime dari asalusulnya guna menyembunyikan ataumenyamarkan asalusul harta hasil tindak pidana.Menimbang, bahwa dalam UU TPPU, bahwa perbuatan Terdakwa EGIPRANATA terbukti telah:1.

TPPU BNN RI), sebesar Rp. 30.000. 000, (tiga puluh juta rupiah), berdasarkan mutasi rekening nomor7875022067 atas nama KHALID SAPUTRA, terdapat transaksi uangmasuk (Kredit) dengan transaksi SETORAN TUNAI DGN BERITA denganketerangan M SOLEH yang ditujukan ke rekening 7875022067 atas namaKHALID SAPUTRA;Bahwa benar data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 7875014668atas nama ATIKA (Pelaku TPPU Narkotika Dalam Perkara Lain), yangtelah menerima uang narkotika (kode K kredit), dari rekening BCA Norek.7875022067

rekening oleh Bareskrim Polri pada saat ituPenyidik ada menunjukan beberapa rekening dalam perkara Terdakwadan menurut penilaian kami transaksi cukup aktif dengan nilai yang sangatfantastis akan tetapi tidak sesuai dengan profil nasabah;Bahwa Dalam perkara TPPU ini ada beberapa barang bukti yang disitadan diduga dari hasil TPPU dan dalam perkara ini pidananya dulu baruditentukan asetnya;Bahwa aset yang dapat disita adalah dalam masa tindak pidanasedangkan aset yang sebelum itu harus dikembalikan

Dengan demikianpelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasilkejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untukmelakukan pemeriksaan dan pengejaran.Halaman 103 dari 119 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN LgsNamun tindak pidana pencucian uang telah terjadi meskipun hanya satu ataulebih dari ketiga tahapan tersebut yang terpenuhi ;Menimbang, bahwa dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif yaitusebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU (UU Nomor 8 Tahun2010

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)dan TPPU pasif sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 8 UU TPPU;Menimbang, bahwa sesuai UU TPPU, unsurunsur tindak pidanapencucian uang meliputi :1.Menempatkan adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasakeuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membukagiro atau mendepositokan sejumlah uang;Mentransfer adalah perbuatan pemindahan uang dari penyedia jasakeuangan satu ke penyedia jasa keuangan lain baik

SHOLEH serta beberapa nomorrekening lainya untuk menerima pembayaran narkotika, menampung uanghasil tindak pidana narkoba.Dalam perspektif TPPU, penggunaan rekening atas nama orang lain untukmenampung proceeds of crime termasuk dalam salah satu tipologi atauHalaman 106 dari 119 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Lgsmodus dalam tindak pidana pencucian uang dan lazim digunakan oleh parapelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul HartaKekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.

Pemohon / Terlapor didugamelanggar Pasal 2,3,4, undangUndang No. 8 Tahun 2010 TentangPencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang(TPPU).Hal. 3 dari57 Putusan No. 03/Pid.Prap /2016/PN.JKT.Sel.11.

Menyatakan Penetapan Status Tersangka terhadap Pemohon olehTermohon telah melanggar aturan dan ketentuan hukumsebagaimana telah diatur Pasal 75 UU No : 8 Tahun 2010 TentangPencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang(TPPU).6.

sebagai mana dimaksud dalam Pasal75 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TindakHal. 37 dari 57 Putusan No. 03/Pid.Prap /2016/PN.JKT.Se11.12.13.Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucianUang (TPPU). telah sesuai prosedur hukum acara pasal 1butir 2 dan butir 14 KUHAP Jo.

Menyatakan Penetapan status Tersangka terhadap PEMOHON olehTERMOHON telah sesuai aturan dan ketentuan hukum sebagaimanatelah diatur Pasal 75 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangTindak Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang (TPPU).;4.

ANDRISurat Nomor: R/872/II/2016/Datro tanggal 5 Februari 2016,kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta perihal PengirimanBerkas Perkara TPPU IBRAHIMPERDANACUNDA;:Pasal 69 dan 74 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidanaa.n.

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,menitipbkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan denganmata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yangdiketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan ataumenyamarkan asal usul harta kekayaan, sehingga seolaholah menjadi hartakekayaan yang sah ;Bahwa menurut ahli bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam 3tahap, namun TPPU

Dengandemikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasilkejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukanpemeriksaan dan pengejaran ;e Bahwa dalam TPPU dikenal ada dua yaitu TPPU secara aktif dan TPPU secarapasif :e Yang dimaksud TPPU secara aktif adalah TPPU sebagaimana dimaksud dalampasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU ;e Yang dimaksud TPPU secara pasif adalah TPPU sebagaimana dimaksud dalampasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU ;Bahwa

keuangan satu ke penyedia jasa keuangan yang lain atau dari satu rekening kerekening lainnya, membayarkan harta kekayaan artinya menyerahkan sejumlah uang dariseseorang kepada pihak lain terkait hak dan kewajiban, membelanjakan harta kekayaanartinya penyerahan sejumlah uang atas pembelian suatu barang ;Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barangbarang bukti yang disampaikan dalam persidangan dapat disimpulkan adanya faktafaktahukum sebagai berikut :e Bahwa dalam konteks TPPU

Sehingga dengan demikian unsure ke3 dari dakwaan Kedua telahterpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 3 UndangUndang RINo. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo 64 ayat (1) KUHPyang didakwaan dalam dakwaan Kedua terpenuhi, dan majelis hakim memperoleh keyakinankarenanya, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah sebagai mana dalam dakwaanKedua tersebut ;Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasanalasan

bersikap sopan dalam persidangan ;e Terdakwa sangat kooperatif dan berterus terang ;e Perbuatan terdakwa terjadi akibat lemahnya sistim control yang diterapkanmenejemen Rumah Sakit ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan2 tersebut diatas maka lamanyapidana yang akan dijatuhkan seperti tertera dalam amar putusan ini sudah dipandang adildan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;Mengingat, pasal 374 jo 64 ayat (1) KUHP, dan pasal 3 UndangUndang RI No. 8Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

Tahun 2010 telah membedakan TPPU aktif (Pasal 3 danPasal 4) dan tindak pidana pencucian uang pasif (Pasal5).

Kata kunci dalampasal 3 sampai dengan pasal 5 adalah diketahuinya atau patut diduga yangmerupakan unsur pokok dalam TPPU baik aktif maupun pasif. Bahasahukum yang tepat atas perbuatan tersebut adalah diketahuinya (withknowletge) dan dalam doktrin hukum pidana padannya adalah dengansengaja (intentional) unsur patut diduganya memiliki padanan dalam doktrinhukum pidana yang termasuk dalam kelalaian (negligence).

Kedua unsurpokok dalam TPPU Pasis (Pasal 5 TPPU tahun 2010) mirip denganketentuan pasal 480 KUHP.

tahun2010 pembentuk UU telah meniadakan kewajiban membuktikan tindakpidana asal (pasal 69 TPPU).Bahwa tujuaan UU TPPU tahun 2010 adalah pada perampasan hartakekayaan terdakwa yang diduga dari atau terkait tindak pidana asalbukan untuk tujuan membuktikan kesalahan Terdakwa.

Pembukriankesalahan Terdakwa tidak mutatis, mutandis dan sahnya perolehanharta kekayaan terdakwa yang terkait dengan tindak pidan(asal).Bahwa ketentuan 18 USC US 1957 telah diadopsi kedalam pasal 5 UUTPPU tahun 2010 dengan memasukkan unsur patut diduganya yang diklemoleh stessens sebagai karakter norma yang sangat liberal dalam penegakanhukum terhadap TPPU;Bahwa dalam Pasal 77 UUNo. 8 Tahun 2010yang berbunyi untukkepentingan Pemeriksaan disidang pengadilan, terdakwa WajibMembuktikan harta kekayaannya

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

• Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

• Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
• Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka atas dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan Pasal 4 UU. No. 8 Tahun 2010 No.

Sidik /735.B/ X/2018/Reskrim Tanggal 30 Oktober 2018 dalam dugaan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang Undang No. 8 Tahun 2010 tentang (TPPU) adalah tidak SAH dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Pembanding juga Terbanding Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;

Bahwa Penggugat merupakan terpidana dalam perkara tindak pidanapencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana narkotika sebagai tindakpidana asalnya, sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan NegeriMedan Nomor: 311/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 25 Oktober 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap;2. Bahwa penyidikan terhadap Penggugat dilakukan oleh Penyidik yangbertugas di Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada BadanNarkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI);3.

Penggugat untuk diperiksa dan diadili dalam perkara tindak pidanapencucian uang (TPPU) di depan persidangan pada Pengadilan NegeriMedan yang terdaftar dalam register Nomor 311/Pid.Sus/2018/ PN. Mdn;.

APAKAH BENAR Pembanding/Penggugat MERUPAKAN TERDAKWADALAM PERKARA TPPU yang pada waktu penyidikan telah dikenakantindakan penyitaan beberapa kebendaan yang diantaranya 5 (lima) jenisbenda serta selanjutnya dipergunakan oleh Terbanding/Tergugat sebagaiHalaman 36 dari 70 Putusan Nomor 553/Pdt/2020/PT MDNAd.1.sebagian dasar penyusunan surat dakwaan dalam perkara TPPU yangtelah diputus Sesuai dengan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDANNo. 311/Pid.Sus/2018/PN.

Kapasitas Pembanding/Penggugat Dalam Perkara TPPU:3.

Bunyi amar Putusan Dalam Perkara TPPU:6.Bahwa berdasarkan BUKTI P11 pada halaman 63 s/d 65 maka terbuktiPUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN No. 311/Pid.Sus/2018/PN. Mdntanggal 25 Oktober 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, amarnyaberbunyi :MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL Als JUNED Bin Alm.

tanggung jawab saya di PPATK antara lainmelakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaandengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan keterangan ahlikhususnya di bidang tindak pidana pencucian uang guna kepentinganpemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum baik di tingkatPenyidikan di Kepolisian, Kejaksaan maupun Pemeriksaan di sidangPengadilanBahwa Berdasarkan Pasal 39 Undangunddang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang(UU PP TPPU

Pedagang kendaraan bermotorc. pedagang permata dan perhiasan /logam mulia,d. pedagang barang seni dan antike. balai lelangberjangka Bahwa Dalam TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif, sebagaimanayang dimaksud sebagai berikut :A. TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimanadimaksud dalam pasal 3 Undangundang Nomor 15 Tahun 2002tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubahdengan undangundang Nomor 25 tahun 2003.

TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6UndangUndang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak PidanaPencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undangnomo 25 Tahun 2008. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimanapasal 6 UndangUndang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak PidanaPencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undangnomo 25 Tahun 2003.1. Setiap orang yang menerima atau menguasai :a.bcdefg.PenempatanPentransferan. PembayaranHibah. Sumbangan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku bagiPenyedia Jasa Keuangan yang melaksanakan kewajiban pelaporanTransaksi kKeuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Bahwa Dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif,sebagaimana yang dimaksud sebagai berikut :1.TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimanadimaksud dalam pasal 3 dan Pasal 4 UU PP TPPU (Undang UndangNomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang Pasal 3

bentuk, menukarkan dengan mata uang asing atau suratberharga atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yangdiketahuinya atau patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidanasebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuanmenyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaandipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjarapaling lama 20 dua puluh) tahundan di denda paling banyak Rp.10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah).Tindak Pencucian uang sebagaimana pasal Pasal 4 UU PP TPPU

),saksi Janti (warga binaan Lapas Tanjung Gusta terkait kasus narkotikadan TPPU) dan saksi Haryanto Chandra als Gombak (warga binaanLapas Cipinang terkait kasus narkotika dan TPPU) melakukan transaksikeuangan terkait bisnis narkotika menggunakan beberapa rekeningyang dikuasai bahkan atas nama orang lain yang diperoleh dengan caramembeli dari sesama napi.

),saksi Janti (warga binaan Lapas Tanjung Gusta terkait kasus narkotikadan TPPU) dan saksi Haryanto Chandra als Gombak (warga binaanLapas Cipinang terkait kasus narkotika dan TPPU) melakukan transaksikeuangan terkait bisnis narkotika menggunakan beberapa rekening yangdikuasai bahkan atas nama orang lain yang diperoleh dengan caramembeli dari sesama napi.

Transaksi menerima pentransferan dari rekening BCA An Riawira(mantan napi kasus TPPU). Terdakwa tidak mengetahui transaksitersebut karena saksi Devy Yuliana menguasai rekening berikutfasilitas bank.

Transaksi melakukan pentransferan ke rekening nomor0612111454 An Ruslan (mantan napi kasus TPPU).

penilaian kami transaksi cukup aktif dengan nilai yang sangatfantastis akan tetapi tidak sesuai dengan profil nasabah; Bahwa Dalam perkara TPPU ini ada beberapa barang bukti yang disitadan diduga dari hasil TPPU dan dalam perkara ini pidananya dulu baruditentukan asetnya; Bahwa aset yang dapat disita adalan dalam masa tindak pidanasedangkan aset yang sebelum itu harus dikembalikan, dan untukmembuktikan bahwa harta kekayaan yang diperoleh baik sebelummaupun sesudah tindak pidana oleh terdakwa harus

ISKANDAR; Bahwa sebab barang bukti tersebut disita, karena ada hubungannya dengantindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam peredaran Narkotika; Bahwa narkotika yang terdakwa pesan dengan Amir Husen Bin Hanafiahsebanyak 16 (enam belas ) kilogram; Bahwa terdakwa dan Amir Husen Bin Hanafiah melakukan bisnis narkotikasudah 3 (tiga) kali; Bahwacara pembayarannya saat itu melalui transfer ke rekening Bank; Bahwa terdakwa mentransfer uang tersebut ke nomor Rekening Amir HusenBin Hanafiah; Bahwa terdakwa

Dengan demikianpelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasilkejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untukmelakukan pemeriksaan dan pengejaran.Namun tindak pidana pencucian uang telah terjadi meskipun hanya satu ataulebih dari ketiga tahapan tersebut yang terpenuhi ;Menimbang, bahwa dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif yaitusebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU (UU Nomor 8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang

) dan TPPU pasif sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 8 UU TPPU;Menimbang, bahwa sesuai UU TPPU, unsurunsur tindak pidanapencucian uang meliputi :1.

digunakan oleh parapelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul HartaKekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.

padahal menurut pemahaman Penggugat,Institusi khusus dan Independen yang memeriksa TPPU adalah PusatPelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan tetapi PenyidikHalaman 8 dari 70 halaman Putusan No.237/PDT/2021/PT SMR20.21.Kepolisian / Tergugat dan PT.

/Tergugatll sendiri akan tetapi terjadi di Koperasi Karyawan BankBukopin Balikpapan;Bahwa peristiwa pidana yang didalilkan sebagai peristiwa pidana Perbankanjo TPPU di tubuh Bank Bukopin, Tbk.

Bahwa pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat II dalam hal ini untukmembantu proses hukum yang sedang ditangani oleh Direktorat KriminalKhusus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur terkait dugaan tindak pidanaperbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sesuai peraturanPerundangundangan yang berlaku ;.

) akan tetapi Majelis HakimTingkat Pertama tidak menguraikan kapan terjadinya TPPU itu untukdibandingkan dengan perolehan Tanah Dan Bangunan SHM No. 610 milikPembanding yang dijual kepada Saksi MAEKUS seharga Rp.1.100.000.000,;Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwasanya sejak tahun 2011Pembanding / Penggugat memiliki tanah SHM No. 610/Kel.

perkara tersebut hanya sebatasmembantu penyidik TPPU Kepolisian daerah Kalimantan Timur denganmemberikan bantuan keterangan ahli terkait ada tidaknya dugaan TPPU;Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat yang ditandai T.I1 sampaidengan T.I5, T.l6 sampai dengan T.I12 adalah telah dilakukannya prosespenyidikan atas dugaan tindak pidana pencucian uang dengan pidana pokokPerbankan dan berdasarkan surat ketetapan Dir Reskrimsus Polda KaltimNomor : S.Tap/14/V/RES.2.2/2020/Ditreskrimsus tanggal 29 Mei 2020

Bahwa penetapan tersangka pada diri Pemohon yang di dasarkan padalaporan Widodo Agus Hartono adalah tidak sesuai dengan ketentuanUndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 TentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yangmengatur mengenai siapa saja yang dimaksud sebagai Pelapor dalamperkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) khususnya dalam pasal 17ayat 1 yang menegaskan :Pihak Pelapor meliputi:a. penyedia jasa keuangan:bank;perusahaan pembiayaan;perusahaan asuransi

Bahwa dengan adanya penetapan tersangka yang di dasari dari laporanWidodo Agus Hartono yang terbukti melanggar ketentuan perundangundangan, saat ini telah merugikan Pemohon karena dari perkara pidanaaquo telah menghambat pemberian PB (Pembebasan Bersyarat) oleh DirjenPemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.RI kepada Pemohon, jikamemang benar adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) olehPemohon seharusnya sewaktu Termohon masih melakukan penyidikanterhadap Pemohon dalam perkara pidana penipuan

) kepada Termohonhal ini sesuai dengan kententuan pasal 2 ayat (1) huruf q ( tindakpidana penipuan ) UU No 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas UUNo 15 Tahun 2002 tentang TPPU jo pasal 2 ayat (1) huruf r Nomor 8Tahun 2010 tentang TPPU, sehingga apa yang didalilkan oleh KuasaHukum Pemohon tidaklah benar dan tidak mendasar, oleh karena itupantaslah untuk ditolak.8.

yangdilakukan oleh Pemohon dengan jelas dan terang benderangmemenuhi unsur seperti yang telah diamanatkan dalam pasal 2 ayat(1) huruf gq ( tindak pidana penipuan ) UU No 25 Tahun 2003 tentangperubahan atas UU No 15 Tahun 2002 tentang TPPU jo pasal 2 ayat(1) huruf r Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU hal ini telah dapatdibuktikan oleh Termohon berdasarkan 2 alat bukti yang sah jo pasal184 KUHAP.9.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka romawi V.DASAR ATAU ALASANALASAN MATERIL PERMOHONANPEMOHON terhadap dalil PEMOHON angka 10 bersama iniTermohon tidak perlu menanggapi, tetapi alangkah baiknyaPemohon agar memahami makna pasal demi pasal UU Nomor 8tahun 2010 tentang TPPU dimana proses penyidikan berdasarkanHalaman 24 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Smratas Laporan Pelapor didasari adanya Putusan Pokok PerkaraPenipuan yang dilakukan oleh Pemohon atas diri Sdr.

Bahwa penetapan tersangka pada diri Pemohon yang di dasarkan padalaporan Widodo Agus Hartono adalah tidak sesuai dengan ketentuanUndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 TentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yangmengatur mengenai siapa saja yang dimaksud sebagai Pelapor dalamperkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) khususnya dalam pasal 17ayat 1 yang menegaskan :Pihak Pelapor meliputi:a. penyedia jasa keuangan:bank;perusahaan pembiayaan;perusahaan asuransi

Bahwa dengan adanya penetapan tersangka yang di dasari dari laporanWidodo Agus Hartono yang terbukti melanggar ketentuan perundangundangan, saat ini telah merugikan Pemohon karena dari perkara pidanaaquo telah menghambat pemberian PB (Pembebasan Bersyarat) oleh DirjenPemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.RI kepada Pemohon, jikamemang benar adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) olehPemohon seharusnya sewaktu Termohon masih melakukan penyidikanterhadap Pemohon dalam perkara pidana penipuan

) kepada Termohonhal ini sesuai dengan kententuan pasal 2 ayat (1) huruf q ( tindakpidana penipuan ) UU No 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas UUNo 15 Tahun 2002 tentang TPPU jo pasal 2 ayat (1) huruf r Nomor 8Tahun 2010 tentang TPPU, sehingga apa yang didalilkan oleh KuasaHukum Pemohon tidaklah benar dan tidak mendasar, oleh karena itupantaslah untuk ditolak.8.

yangdilakukan oleh Pemohon dengan jelas dan terang benderangmemenuhi unsur seperti yang telah diamanatkan dalam pasal 2 ayat(1) huruf gq ( tindak pidana penipuan ) UU No 25 Tahun 2003 tentangperubahan atas UU No 15 Tahun 2002 tentang TPPU jo pasal 2 ayat(1) huruf r Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU hal ini telah dapatdibuktikan oleh Termohon berdasarkan 2 alat bukti yang sah jo pasal184 KUHAP.9.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka romawi V.DASAR ATAU ALASANALASAN MATERIL PERMOHONANPEMOHON terhadap dalil PEMOHON angka 10 bersama iniTermohon tidak perlu menanggapi, tetapi alangkah baiknyaPemohon agar memahami makna pasal demi pasal UU Nomor 8tahun 2010 tentang TPPU dimana proses penyidikan berdasarkanHalaman 24 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Smratas Laporan Pelapor didasari adanya Putusan Pokok PerkaraPenipuan yang dilakukan oleh Pemohon atas diri Sdr.

) ;Bahwa, yang dimaksud dengan Pencucian Uang, yaitu segala perbuatanyang memenuhi unsurunsur tindak pidana sesuai dengan ketentuandalam Undangundang TPPU ;Bahwa, transaksi dalam TPPU adalah, transaksi untuk melakukan ataumenerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan,Halaman 51 dari 88 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Pdgpentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/ataupenukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yangberhubungan dengan uang ;Bahwa

Mengapademikian, karena dalam dakwaan Jaksa terdapat kepentingan hukumyang disebut dengan dakwaan tunggal, alternatif artinya bisa sajadakwaan dari Jaksa setelah pertimbangan pemeriksaan perkara menjadidakwaan tunggal dan bisa juga menjadi dakwaan alternatif secaraberlapis; Maksudnya adalah ketika dakwaan yang diajukan memfokuskandakwaan dalam TPPU terhadap pelaku, siapapun pelakunya makaPredicat crime tidak perlu dibuktikan lagi sehingga untuk TPPU dakwaanbersifat tunggal tetapi tuntutan bersifat

pengertian dari TPPU itu sendiri.

,L.L.M Pasal 5 TPPU adalah bersifat pasif yang sifatnya hanya atau cukup dengan menguasai, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaan.

Ismansyah didalam membuktikan TPPU yang harusdibuktikan adalah penggunaan uang yang diperoleh dari aktifitas ilegal denganmenutup!

Hal inimengadopsi asas peradilan cepat dengan biaya ringan;Bahwa Ahli menjelaskan, Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU mengkualifikasikanpelaku aktif melalui adanya frasa dengan tujuan menyembunyikan,menyamarkan. Sementara Pasal 5 UU TPPU untuk pelaku pasif, karena tidakada frasa dengan tujuaan menyembunyikan, menyamarkan;Bahwa Ahli menjelaskan terdapat pola umum pelaku TPPU menggunakanindustri jasa keuangan untuk mencuci uang.

TPPU merupakan independent crime, sehingga dapat berdiri sendiri.Apalagi penyalahgunaan perkara TPPU karena dapat berdiri sendiri sangatlahkecil kKemungkinannya;Bahwa Ahli menjelaskan TPPU mengatur masalah harta yang berasal daritindak pidana.

Selama Terdakwa dapat membuktikan asal usul hartanya bukanhasil tindak, pidana maka Terdakwa seharusnya bebas;Bahwa Ahli menyatakan bahwa apabila tidak ada pidana asal, maka sudahpasti tidak ada TPPU;Bahwa Ahli menegaskan objek TPPU adalah harta hasil dari tindak pidana;Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Pasal 3 UU TPPU mengatur mengenaimensrea yang harus dibuktikan dengan serangkaian perbuatan. Misalnyadengan adanya identitas palsu.

Kondisi seperti ini tidak dapat disebut sebagai TPPU; Halaman 128 dari 212 halaman, Putusan Nomor 1308/Pid.B/2017/PN.Bdg.Bahwa Ahli menjelaskan inti persoalan TPPU sebenarnya sederhana, yaitumenyamarkan uang dengan berbagai cara yang merupakan hasil dari tindakpidana. Dalam TPPU harus ada primary crimenya.

TPPU itu sendiri bentuknya bisa bermacammacam.Maksud utama kejahatan TPPU ini adalah menyamarkan.

sebagaiorang yang dituju dalam tipologi TPPU hal inidisebut pemakaian nomini.e Si C tidak tahu apakah uang tersebut berasal dariTPPU, maka si C tidak bisa jadipelaku TPPU, kalau B bisa dikenakan TPPU karenaB memakai nomini sehingga B yang memakainomini maka bisa masuk dalam TPPU karenamengetahui atau patut menduga.e Bahwa layering merupakan proses pelapisan dalamhal menyembunyikan, menyamarkan asal usulpredicate crime maka disebut TPPU.e Bahwa dilihat dari contoh kasus diatas Amentransfer ke rekening

C, dan C menggunakanuang tersebut sebenarnya itu layering tingkatpertama, tetapi dalam TPPU sebenarnya tidakmengenal layering yang keberapa, hal itu sebenarnyamerupaan salah satu hal untuk menyembunyikanatau menyamarkan asal usul proses predicate crime.Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.SusTPK/2015.

yang menyembunyikan ataumenyamarkan dan tergolong TPPU aktif sedangkanorang yang menerima uang Rp. 200 juta merupakanpelaku TPPU pasif karena sebagai orang yangmenerima uang hasil Tindak pidana.Contoh Kasus si A membutuhkan dana kemudianbertemu dengan C karena punya hub kerjasama, Cmenyarankan melengkapi persyaratan dan bertemudengan B pimpinan sebuah Bank, Amengatakan ada agunan tanah tetapi sudahdiagunkan ke pihak lain nilai tanah tidak mencukupipencairan kredit, maka C menyarankanmenggunakan

usaha yang tidak dimilki si A,C sarankan juga menggunakan usaha yang tidakbenar, C tahu usaha tersebut tidak benar apakah bisadisebut TPPU, C kenal dengan A dekat, komitmenfee terpenuhi sehingga C bisa tergolong penerimaTPPU, apalagi A dan B sudah terbukti korupsi makayang diterima C kuat dugaan merupakan bagian darihasil Tindak Pidanae Independen crime adalah TPPU merdeka, yangdibicarakan adalah harta kekayaan hasil TindakPidana, sehingga dalam pasal 69 bisa dipidanasebelum dibuktikan Pidana asal

yang cairsehingga akan dapat komitmen fee, maka TPPU adadisitu, komitmen fee membuktikan bahwa Cmengetahui itu bagian dari suatu Tindak pidanaMenimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa kenal dengan Bambang Santoso;Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.SusTPK/2015.

itu). adanyaPerbuatan, mentransfer, mengembelikan, membelanjakan,membayarkan, menukarkan dengan tujuan untukmenyembunyikan;Bahwa dan di dalam undang undang TPPU adanya tindakanmenyamarkan., artinya menyamarkan itu memperlakukan seolaholah barang itu legal padahal sesungguhnya tidak legal;Bahwa dalam tindak pidana TPPU barang barang yang dicurigaiitu kalau memang sudah didapatkan adanya asetaset yangdiduga seharusnya disita dulu supaya tidak beralih ke pihak lain,kalau tidak ditemukan/dalam proses

Putusan No. 266/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.Bahwa untuk mendeteksi seseorang telah melakukan tindakpidana TPPU itu harus terdapat bukti yang menunjukkan adatindakkan penyamaran harta harta, misalnya ada temuantemuan,dalam penyidikan adanya aset pembelian kendaraan diatasnamakan orang lain, dan kendaraan itu tidak diketahui lagikebedaannya dan atas perbuatannya membeli kendaraan atasnama orang lain itu sudah termasuk pelanggaran TPPU., dankalua menunggu barang itu disita dulu bisa menghambatpersidangan

jadi kalau ada kondisi kondisi tertentu bisamenyusul disitanya;Bahwa kalau seseorang mentransfer uang tapi bukan atasnamanya sendiri itu. termasuk penyamaran., kalau. belummelibatkan rekening orang lain itu belum ada TPPU., tetapimenurut ahli sesuai pasal 3 itu pelakunya bersifat aktif, karenadalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif,yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidanapencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal4 UU PP TPPU (UndangUndang Nomor

Pasal 2 ayat (1) UndangundangNo.8 tahun 2010 Tentang TPPU, unsurunsurnya :1. Setiap Orang.2.

No.8 tahun 2010 tentang TPPU dan pasalpasal dari UU No.8 tahun 1981 Tentang KUHAP.MENGADILI;1. Menyatakan Terdakwa CANDY ANGELIKA WIJAYA terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPENIPUAN dan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itudengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;3.

Sidik/09-TPPU/VII/2020/BNN, tanggal 15 Juli 2020, dalam Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN/88-TPPU/VII/2019/ BNN tanggal 14 Oktober 2019 batal demi hukum;

Bahwa selanjutnya TERMOHON I menerbitkan LaporanKejadian Narkotika LKN TPPU NOMOR LKN/ 88TPPU/X/2019BNN TANGGAL 14 Oktober 2019 a.n. Yudi Hasmir Siregar danSurat Perintah Penyidikan Nomor : = Sp. Sidik/27TPPU/X/2019/BNN tanggal 14 Okt 2019.e. BahwaPemohon membuka rekening Bank Mega Norek01.045.0020.332622 a.n. Yudi Hasmir Siregar dan Bank MandiriNorek 1080019002006 a.n. a.n.

Violita Rindayu tersebut juga pernahdigunakanPemohon dalam perkara TPPU yang telah memilikikekuatan hukum tetap berdasarkan putusan TPPU a.n.PemohonNomor 426/PID.B/2014/PN.MDN Tanggal 16 Oktober 2014.h. BAP Saksi Rizky Ardiansyah.i.