Putusan Nomor 34 P/HUM/2017Penetapan jenis dan jumlah item/komponen dalam KHL adalah hasilperundingan dan konsultasi di Dewan Pengupahan Nasional & LembagaKerjasama Tripartit Nasional yang melibatkan unsur tripartit (SerikatPekerja/Serikat Buruh, Organisasi Pengusaha, Pemerintah, PerguruanTinggi dan Pakar), bukan hasil survei yang dilakukan oleh BPS atau yang dikenal dengan istilah inflasi;Jumlah item/komponen KHL itu bisa saja berubahubah sesuai denganhasil perundingan dan kesepakatan tripartit

Notulen rapat pembahasan Pokok Pokok Pikiran Badan PekerjaLembaga Kerjsama Tripartit Nasional Tentang Matrik PembahasanAgenda Kerja LKS Tripartit Nasional Tahun 2015 bulan Februari 2015(Vide Bukti.

Foto copy Notulen rapat pembahasan PokokPokok Pikiran Badan PekerjaLembaga Kerjasama Tripartit Nasional Tentang Matrik PembahasanAgenda Kerja LKS Tripartit Nasional Tahun 2015 bulan Februari 2015(bukti P23);70.

Foto copy Surat Kementerian Ketenagakerjaan RI Direktorat JenderalPembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjabernomor B756/PHIJSK/IX/2015 tertanggal 2 September 2015, PerihalKeanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional Unsur SerikatPekerja/Serikat Buruh Masa Jabatan 20152016 (bukti P24);71. Foto copy Petikan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 31/M Tahun 2016tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Keanggotaan LembagaKerjasama Tripartit (bukti P25);72.

Putusan Nomor 34 P/HUM/2017e Dalam lembaga kerjasama tripartit sebagaimana tertuang dalamPasal 107 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, ayat (1)"Lembaga kenya sama tripartit memberikan pertimbangan, saran,dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalampenyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakeraan",ayat (3) "Keanggotaan Lembaga Kerja sama Tripartit terdiri dariunsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh".e Dalam pembuatan peraturan Perusahaan, sebagaimana

tertulis dalam suatuperjanjian bersama (PB), yang mana terhadap perjanjian bersama (PB) tersebutwajib di daftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah hukum dimanaperjanjian bersama (PB) tersebut dibuat oleh para pihak yang membuatkesepakatan;Menimbang, bahwa apabila dalam perundingan bipartit yang dilakukanantara pihak pekerja/ourun dengan pihak pengusaha tidak mencapaikesepakatan (menemui jalan buntu), maka para pihak yang berselisin dapatmelanjutkan perselisinan melalui perundingan tripartit

atau salah satu pihak yang akan mengajukan gugatan ke PengadilanHubungan Industrial, apabila para pihak atau salah satu pihak menolak isianjuran yang diterbitkan oleh mediator/konsiliator tersebut;Menimbang, bahwa dalam setiap tahapan penyelesaian perselisinanhubungan industrial, maka para pihak yang berselisih wajib menyatakan dengantegas dan jelas tentang subyek hukum dan obyek hukum dalam perselisihanhubungan industrial tersebut, sejak penyelesaian perselisinan dilakukan padatahap bipartit, tripartit

pihak yang berselisih, serta termasuk ke dalam jenis perselisihan manakahhalhal yang diperselisinkan oleh para pihak tersebut;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 TentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah mengatur dengan tegasdan jelas, apabila para pihak atau salah satu pihak yang berselisin akanmengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, maka para pihak yangberselisin terlebih dahulu wajib melakukan penyelesaian perselisihan melaluimekanisme bipartit dan tripartit

hubunganindustrial, namun oleh karena terbukti obyek perselisihan dalam perundinganbipartit dan triparit yang dilakukan antara Para Penggugat dengan Tergugatadalah tentang perselisihan hak, sedangkan gugatan yang diajukan oleh ParaPenggugat dalam perkara a quo adalah tentang perselisihan pemutusanhubungan kerja (PHK), maka Majelis Hakim berpendapat antara ParaPenggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi penyelesaian perselisihanhubungan industrial melalui mekanisme perundingan bipartit maupun tripartit

No. 152/Pdt.SusPHI/2021/PN.Bdggugatan perkara a guo belum pernah dilakukan penyelesaian perselisihanmelalui mekanisme perundingan bipartit maupun tripartit, maka Majelis Hakimberpendapat Para Penggugat belum mempunyai hak serta alasan yang dapatdibenarkan menurut hukum untuk mengajukan gugatan tentang perselisihanpemutusan hubungan kerja (PHK) ke Pengadilan Hubungan Industrial (in casuPengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas AKhusus);Menimbang, bahwa oleh karena terbukti

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan aquo berdasarkan telah melewatiProses Bipartit dan Mediasi Tripartit yang dibuktikan dengan Surat NomorHalaman 15 dari 32 hal.Put.Nomor 170 K/Pdt.SusPHI/2016565/1008/2004 tertanggal 03 Juli 2014 Perihal Anjuran, yang isinya anjurannyaadalah sebagai berikut: Agar Management Perusahaan PT. Multimas NabatiAsahan dapat menerima 40 (empat puluh) pekerja/oburuh (daftar buruhterlampir) yang selama ini bekerja di bawah naungan PerusahaanVendor PT.

Bahwa berdasarkan adanya Putusan tersebut ketika Penggugat mengajukanGugatan berdasarkan Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten BatuBara dan Proses Tripartit dan Bipartit, adalah sangat keliru dan tidakmempunyai dasar hukum yang jelas, yang mana berdasarkan PutusanHukum tersebut proses Anjuran, Tripartit dan Bipartit yangn saat ituPenggugat telah memberikan Kuasa kepada Aliansi Buruh Batu BaraAnggota Federasi Serikat Patriotik Republik Indonesia KonfederasiKongres Serikat Buruh Indonesia (ABBSERBUPRIKASBI

) sehinggakepentingan hukum dari Penggugat diwakilkan kepentingan hukumnyakepada (ABBSERBUPRIKASBI) baik untuk mengajukan Tripartit, BipartitHalaman 16 dari 32 hal.Put.Nomor 170 K/Pdt.SusPHI/2016dan juga suratsurat yang dilayangkan (ABBSERBUPRIKASBI) kepadaInstansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batu Bara bertaliandengan Permohonan Pencatatan Perselisihan WHubungan Industrialkepada Dinas Tenaga Kerja Kabupten Batu Bara, berdasarkan hal tersebutDinas Tenaga Kerja Kabupten Batu Bara,

dan Bipartit, adalah sangat kelirudan tidak mempunyai dasar hukum yang Jjelas, yang mana berdasarkanPutusan Hukum tersebut proses Anjuran, Tripartit dan Bipartit yang saat ituTermohon Kasasi telah memberikan Kuasa kepada Aliansi Buruh BatuBara Anggota Federasi Serikat Patriotik Republik Indonesia KonfederasiKongres Serikat Buruh Indonesia (ABBSERBUPRIKASBI) sehinggakepentingan hukum dari Termohon Kasasi diwakilkan kepentinganhukumnya kepada (ABBSERBUPRIKASBI) baik untuk mengajukanTripartit, Bipartit

dan Bipartit, adalah sangat kelirudan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, yang mana berdasarkanPutusan Hukum tersebut proses Anjuran, Tripartit dan Bipartit yang saat ituTermohon Kasasi telah memberikan Kuasa kepada Aliansi Buruh Batu BaraAnggota Federasi Serikat Patriotik Republik Indonesia Konfederasi KongresSerikat Buruh Indonesia (ABBSERBUPRIKASBI) sehingga kepentinganhukum dari Termohon Kasasi diwakilkan kepentingan hukumnya kepada(ABBSERBUPRIKASBI) baik untuk mengajukan Tripartit, Bipartit

kesepakatanyaitu. bahwa Tergugat akan memberikan jawaban atas permintaanPenggugat dalam waktu 1 (satu) minggu atau pada tanggal 3 Juli 2019sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Bipartit (vide buktiP10);Bahwa hingga batas waktu sebagaimana yang disepakati tersebut diatasberakhir, Tergugat tidak memberikan jawaban atas tuntutan Penggugat.Sehingga pada tanggal 4 Juli 2019, Penggugat melalui Kuasa HukumnyaHalaman 5 dari 44 HalamanPutusan Nomor 24/Pdt.SusPHI/2019/PN Dpstelah mengajukan Permohonan Tripartit

melalui Surat tertanggal 4 Juli 2019serta melakukan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial pada KantorDinas Tenaga Kerja Sertifikasi dan Kompetensi (DTKSK) Kota Denpasarmelalui surat No. 01/07/2019 tertanggal 4 Juli 2019 perihal PERMOHONANPENCATATAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (vide buktiP11);14.Bahwa atas permohonan tripartit Penggugat tersebut diatas, DTKSK Kota15.16.Denpasar melalui surat No. 565/917/DTKSK tertanggal 8 Juli 2019 telahmengundang Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri

mediasipenyelesaian perselisihan melalui lembaga tripartit pada Kamis, 11 Juli 2019bertempat di kantor DTKSK Kota Denpasar yang beralamat di JI.

Gatsu VI/JNo. 32, Denpasar (vide buktiP12);Bahwa pada Kamis, 11 Juli 2019 bertempat di kantor DTKSK KotaDenpasar telah diadakan pertemuan tripartit yang pertama antaraPenggugat dan Tergugat yang dipimpin langsung oleh Bpk. Made RakaManuaba selaku Kepala Seksi Perselisihan Hubungan Industrial DTKSKKota Denpasar. Namun sayangnya, ternyata Tergugat maupun kuasahukumnya tidak hadir dalam pertemuan tripartit tersebut tanpapemberitahuan sebelumnya.

Sehingga, pertemuan tripartit dinyatakan tidakdapat terlaksana dan pihak Tergugat dinyatakan tidak hadir sebagaimanadinyatakan dalam Risalah Klarifikasi Perselisihnan Hubungan Industrialtertanggal 11 Juli 2019 (vide buktiP13);Bahwa oleh karena tidak dapat terlaksananya pertemuan tripartit yangpertama, pihak DTKSK Kota Denpasar selaku mediator mengundangkembali Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri pertemuan tripartit yangkedua melalui surat No.565/1048/DTKSK tertanggal 7 Agustus 2019 perihalUndangan

., Tahap selanjutnya adalah Perundingan Tripartit ke Dinas Tenaga Kerja (termasuk Mediasi Hubungan Industrial), yanghanya dapat dilakukan apabilaPerundingan Bipartitgagal. Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2)UU Penyelesaian PHI No. 2/2004 yang berbunyi sebagaiberikut:Hal.9 dari 41 hal. Putusan No.31/Pdt.SusPHI/2020/PN/Ptk(iii)(iv)1.

Apabila buktibukti sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak dilampirkan,maka instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan mengembalikanberkas untukdilengkapi paling lambatdalam waktu 7 (tujuh) han kena terhitungsejak ftanggal diterimanya pengembalianberkas;.Kemudian, dalam hal Perundingan Tripartit di DinasTenaga Kerja tersebut tidak menemukan katasepakat,maka Dinas Tenaga Kerja tersebut akan mengeluarkanAnjuran.

(Perundingan Tripartit) keDinas Tenaga Kerja terkait untuk meminta perantaraan ataumediasi yang hanya dapat dilakukan apabilaPerundingan Bipartit gagal, yang mana Dinas TenagaKerja terkait akan mengeluarkan Anjuran apabila tidakterdapat kata sepakat dari para pihak dalam PerundinganTripartit;Hal.17 dari 41 hal.

(Perundingan Tripartit).

Pasal 103 UUK No. 13/2003:Hubungan Industrial dilaksanakan melaluisarana:serikat pekerja/serikat buruh;organisasi pengusaha;lembaga kerja sama bipartit;lembaga kerja sama tripartit;peraturan perusahaan;penanyjian kerja bersama;Qo 29 5 peraturan perundangundanganketenagakerjaan; danh. lembaga penyelesaian perselisihan hubunganindustrial.

berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, PENGGUGAT mencatatkan dan mengadukan perselisihantersebut kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dengansurat tertanggal 12 Januari 2015, dengan melampirkan bukti upayaBipartit yang telah dilakukan yaitu Undangan Bipartit tertanggal 8Desember 2014..Bahwa setelah menerima pengaduan dari PENGGUGAT, selanjutnyaMediator Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara melakukan prosesMediasi Tripartit

, yang ternyata Mediasi tersebut tidak juga menghasilkankesepakatan apapun diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT.12.Bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan apapun yang dihasilkan dariMediasi Tripartit yang dilakukan oleh Mediator tersebut, selanjutnyaMediator menerbitkan ANJURAN dengan Surat yang bernomor: 4056/DTKTR/2015 tanggal 14 April 2015 perihal ANJURAN.13.Bahwa Surat ANJURAN sebagaimana yang disebutkan diatas, padapokoknya menyatakan sebagai berikut:1) Bahwa PENGGUGAT adalah pekerja TERGUGAT sejak

sebagaimana yang didalilkanPenggugat pada point 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) berbunyi sebagai berikut :11.Bahwa setelah menerima pengaduan dari Penggugat, selanjutnya MediatorDinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara melakukan proses Mediasi13Tripartit, yang ternyata mediasi tersebut tidak juga menghasilkankesepakatan apapun diantara Penggugat dan Tergugat.12.Bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan apapun yang dihasilkan dariMediasi Tripartit yang dilakukan oleh Mediator tersebut, selanjutnyaMediator

menerbitkan anjuran dengan surat yang bernomor : 4056/DTKTR/2015 tanggal 14 April 2015 perihal Anjuran.Bahwa Penggugat yang menempuh upaya Tripartit dengan membuatpengaduan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara adalah suatuupaya yang keliru dan bertentangan dengan hukum.

Bahwa tempat bekerjaPenggugat berada di wilayah Kabupaten Batubara, seharusnya Penggugatmenempuh lebih dahulu upaya proses mediasi untuk Tripartit pada wilayahyang berwenang yakni pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batubara.

industrial dalam hal Pengusaha tidak membayarupah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturutturutatau lebih;Bahwa oleh karena Tergugat membayar upah Penggugat lewat dari waktuyang telah ditentukan sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulanFebruari 2019 dan bahkan sejak bulan Maret 2019 sampai dengan gugatanini diajukan Tergugat sama sekali tidak ada membayar upah Penggugat,maka Penggugat mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) kepada Tergugat dalam perundingan Tripartit

yang dimediasi olehMediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan;Bahwa dalam perundingan Tripartit tersebut Tergugat mengakui membayarupah Penggugat dan pekerja lainnya ditempat usahanya yaitu Rumah SakitHalaman 3Putusan Nomor 318/Pdt.

SusPHI/2020/PNMdnUmum Sari Mutiara Medan telah melewati batas waktu tanggal pembayaranupah yang telah ditentukan, dimana pembayaran upah melewati batas waktutanggal pembayaran dilakukan Tergugat sejak bulan Agustus 2018 sampaildengan bulan Februari 2019;Bahwa meskipun dalam perundingan Tripartit Tergugat mengakul membayarupah Penggugat dan pekerja lainnya telah melewati batas waktu tanggalpembayaran yang telah ditentukan (terhitung sejak bulan Agustus 2018sampai dengan bulan Februari 2019), namun

tidak ada kesepakatan yangdicapai oleh Penggugat dan Tergugat dalam perundingan Tripartit tersebut,sehingga Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Menerbitkan SuratNo. 567/1269/DKKM/2019 Perihal Anjuran tertanggal 24 Juli 2019;Bahwa oleh karena Tergugat membayar upah Penggugat melewati bataswaktu tanggal pembayaran yang telah ditentukan setiap bulannya sejak sejakbulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Februari 2019, maka sangatberalasan hukum jika Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Tergugatbersalah

SusPHI/2020/PNMdnjuga terjadi kepada pekerja lainnya di Rumah Sakit Umum Sari MutiaraMedan;Bahwa meskipun dalam perundingan Tripartit Tergugat mengakuimembayar upah Penggugat dan pekerja lainnya telah melewati bataswaktu tanggal pembayaran yang telah ditentukan (terhitung sejakbulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Februari 2019), namuntidak ada kesepakatan yang dicapai oleh Penggugat dan Tergugatdalam perundingan Tripartit tersebut, sehingga Mediator DinasKetenagakerjaan Kota Medan Menerbitkan Surat

.: Sekretaris Eksekutif Tripartit Serikat BuruhSejahtera Indonesia (SBSI) Wilayah NTB.Ketiganya Pengurus Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSJ),beralamat di Jalan Perumahan Kopajali No. 9 Mataram, KelurahanJempong Baru, Kecamatan Sekarbela Kota mataram, Propinsi NusaTenggara Barat.DanOLDPIN PUTERA, SH.ROMY IRFAN, SH., : Advokat & Konsultan Hukum beralamat di JalanSwasembada No. 9 Kekalik Jaya Kelurahan Tanjung Karang Permai, KecamatanSekarbela Kota mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat.Berdasarkan

SALAHUDDIN, SH. selaku Sekretaris Eksekutif Tripartit SerikatBuruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Wilayah NTB hadir dipersidangaan bersama SHOFIHIDAYAT selaku Penggugat Principal, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya A.A. GedeBuana Putra SH, R. Aditya Karna, SH., dan I Gusti Bagus Wira Sutarja, SH.

kepada KepalaSuku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrsi Jakarta Pusatterkait Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak oleh Tergugat dan hasilnya TIDAKADA titik temu atau dalam perundingan baik BIPARTIT maupun TRIPARTIT,Para Penggugat dan Tergugat TIDAK TERCAPAI KESEPAKATAN danMediator Hubungan Industrial mengeluarkan Anjuran Nomor: 1782/1.835.3,tertanggal 30 Juli 2018 yang diketahui oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat maka dengan demikianberdasarkan

kepadaKepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota AdministrasiJakarta Pusat terkait Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak oleh Tergugatdan mediasi TRIPARTIT dilaksanakan di Suku dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Bahwa Tergugat mengenyampingkan dalil Para Penggugat padahalaman 4 alinea ke2 terkait dengan Anjuran No. 33/ANJ/D/XIV/17tertanggal 28 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga KerjaDKI Jakarta Pusat, dengan alasan karena pihak yang diundang olehDinas Tenaga Kerja DKI Jakarta Pusat untuk melakukan Tripartit adalahPT. ROYAL GOLDEN DRAGON dan bukan PT.

Seran, dan Perkara Nomor: 56/Pdt.SusPHV/2018/PN.JKT.PST atas nama Gaspar Bhisa disebabkan kesalahanPara Penggugat dalam pelaksanaan Tripartit dan gugatan, dimana dalamgugatan dimaksud Para Penggugat menggugat PT. ROYAL GOLDENDRAGON sebagai pihak Tergugat dalam perkara tersebut;.

Bahwa Gugatan yang diajukan Para Penggugat kabur (Obscuur Libel),karena terdapat ketidakjelasan mengenai besaran upah kerja Para Pengguatyang terdapat dalam surat permohonan mediasi Tripartit dengan suratgugatan Para Penggugat;3.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi Bipartitserta Tripartit mengenai perselisihan hak karena menolak rotasi. Setelahmediasi Tripatit selesai baik Penggugat maupun Tergugat tidak mencapaikesepakatan maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahatmengeluarkan Surat Ajuran pada tanggal 8 Desember 2015 dan Risalahpada tanggal 22 Desember 2015, kemudian pada tanggal 31 Desember2015 Tergugat mengeluarkan Surat Ketetapan Mutasi;8.

Adapun Tergugat tidakmembantah bahwasanya Penggugat mengajukan Risalah Bipartit danAnjuran di dalam Surat Gugatanya, namun upaya hukum Bipartit yangmenghasilkan Risalah Bipartit dan upaya hukum Tripartit yang mengasilkanAnjuran dimana upaya tersebut dilakukan Penggugat dengan Tergugatadalah terkait perselisihan kepentingan dalam rangka Penggugat menolakmutasi, bukan merupakan upaya hukum Bipartit dan Tripartit terkaitPerselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, hal tersebut terlihat jelas dalamRisalah

Merujuk pada poin 7 dalilGugatan Penggugat, secara tersurat atau secara gamblang, Penggugatmengakui bahwa upaya perundingan Bipartit dan Tripartit yang dilakukanoleh Penggugat dan Tergugat bukan terkait Perselisihan PemutusanHubungan Kerja.

Sehingga, Seharusnya sebelum Penggugat mengajukanGugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial, Penggugat seharusnyaterlebih dahulu mengajukan upaya Bipartit dan Tripartit setelan Penggugatdikualfikasikan mengundurkan diri dan/atau setelah Penggugat tidak lagimenerima upah sebagaimana biasa Penggugat terima dari Tergugat;Bahwa sebagaimana fakta hukum yang tidak terbantahkan tersebutdengan dipadupadankan dengan pijakan yuridis a quo, maka GugatanHalaman 11 dari 32 hal.

Put.Nomor 989 K/Pdt.SusPHI/2016Pemutusan Hubungan Kerja yang belum dilakukan upaya hukum bipartitdan tripartit sebagaimana diamanatkan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat(1) Undangundang Nomor 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihnan Hubungan Industrial dikualifikasikan Gugatan Prematurkarena tidak memenuhi syarat formil pengajuan Gugatan;Oleh karena itu, Tidak berlebihan apabila Tergugat Memohon kepadaMajelis Hakim yang Mulia yang Memeriksa, Mengadili dan MemutusPerkara ini berkenan menyatakan

dengan P12;Fotokopi surat dari Pengurus Serikat Pekerja No. 042/PUK.F.SPPPKSPSI.PTBSU/XII/2019 kepada Tergugat dan PT.Graha Agro Nusantara, perihalmohon kejelasan hasil bipartit, tanggal 03 Desember 2019, sesuai denganaslinya yang selanjutnya diberi tanda dengan P13;Fotokopisurat risalah pertemuan Bipartit, tanggal 18 Nopember 2019, sesuaidengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda dengan P14;Fotokopisurat dari Pengurus Serikat Pekerja No. 048/PUK.F.SPPPKSPSI.PTBSU/XII/2019, perihal permohonan Tripartit

, tanggal 20 Desember2019, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda dengan P15;Fotokopi surat dari Pengurus Serikat Pekerja No. 0O50/PUK.F.SPPPKSPSI.PTBSU/XII/2019, perihal permohonan Tripartit, tanggal 30 Desember2019, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda dengan P16;Fotokopisurat kesepakatan pertemuan Mediasi PT.

Setelah dilakukan perundingan Tripartit (mediasi) antara Penggugat, Tergugatdan pihak Dinas Tenga Kerja Kabupaten Batang Hari namun tidak tercapaikesepakatan.

Kesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak dapat menghasilkan kesepakatan,baik secara kekeluargaan maupun berdasarkan ketentuan yang diatur dalamHalaman 17dari27 halaman Putusan No. 17/Pdt.SusPHI/2020/PN.JmbPerjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Pasal 168 Undangundang Nomor 13 tahun2003.Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat,bahwa perundingan bipartit maupun tripartit (mediasi) tidak dapat menghalangiTergugat untuk tetap memutasikan karyawannya sesuai dengan kebutuhanperusahaan

, bahwaselanjutnya Penggugat mengajukan persoalan ini kepada Dinas Tenaga Kerjakabupaten Batang Hari vide bukti P15 berupa surat dari Pengurus Unit Kerja FederasiSerikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Konfederasi Serikat Pekerja seluruhIndonesia PT.Berkat sawit Utama nomor 048/PUK.F.SPPPK.SPSI PT.BSU/XII/2019perihal Permohonan Tripartit;Menimbang, bahwa Penggugat setelah menerima surat mutasi, Penggugatmasih tetap bekerja di PT.Berkat Sawit Utama yang terletak di Desa Bungku,Kecamatan Bajubang,

Bahwa Putusan oleh Majelis Hakim tingkat pertama wajib untuk ditolakoleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi karena dalam tentang duduk perkaraMajelis Hakim dalam pertimbangganya menyebutkan ................. yangdilampiri risalah penyelesaian ditingkat tripartit berupa Anjuran Mediatorbeeeeeeeaeenees dst............foada kantor Dinas Tenaga Kerja DanTransmingrasi Kabupaten Siak........... dst... tertanggal 15 Juli 214:a.

Tentang Tripartit :Hal. 14 dari 19 hal.Put.Nomor 519 K/Padt.SusPHI/2015 Bahwa UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI tidakmengenal penyelesaian ditingkat tripartit; Bahwa Penyelesaian dalam PPHI adalah bipartit, mediasi danPengadilan Hubungan Industrial; Bahwa Tripartit hanya diatur dalam UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 107 yaitu Lembagakerja sama tripartit yang memberikan pertimbangan, saran, danpendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunankebijakan

Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan melalui PengadilanHubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan ini, Penggugat sudahmelakukan berbagai upaya/usaha baik secara pribadi maupun melaluiKuasa Hukumnya agar hakhak Penggugat dipenuhi oleh PT ErakaryaJatayumas (Era Karya Group) sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku dengan cara menempuh pertemuan secara bipartit maupun tripartit,antara lain sebagai berikut :A.Bipartit :> Bahwa pada tanggal 02 Maret 2015, Penggugat telah menemui TuanDjohan/

Tripartit :> Setelah Penggugat menempuh upaya secara Bipartit dengan PTErakarya Jatayumas (Era Karya Group) namun tidak ditemukansolusi/penyelesaian maka Penggugat telah melanjutkan prosespenyelesaiannya dengan memohon bantuan kepada Dinas Sosial danTenaga Kerja Kota Medan untuk menyelesaikannya secara Tripartit;> Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengirimkansurat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Medan sesuaidengan surat Nomor 122/BS&R/PHKTripartit/V/2015 tertanggal

13 Mei2015 perihal mohon bantuan untuk penyelesaian Tripartit atas terjadinyapemutusan hubungan kerja sepihak terhadap Tuan Henry MariusChristianto sebagai General Manager oleh PT Erakarya Jatayumas (EraKarya Group), yang mana atas surat tersebut pihak Dinas Sosial &Tenaga Kerja Kota Medan telah mengirimkan surat balasan Nomor567/2444/DSTKM/2015 tertanggal 19 Mei 2015 perihal Panggilan yangisinya mengundang kehadiran PT Erakarya Jatayumas (Era KaryaGroup)/Tergugat dan Henry Marius Christianto/Penggugat

Bahwa dengan tidak adanya jalan keluar untuk penyelesaian antaraPenggugat dengan Tergugat, maka Penggugat melalui Kantor HukumBurhan Sidabariba & Rekan sebagai Kuasanya telah meminta kepadaDinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Medan untuk menerbitkan Suratanjuran/kesimpulan terhadap penyelesaian dan pembayaran hakhak dariPenggugat sesuai dengan surat kami Nomor 167/BS&R/PHkKTripartit/VII/2015 tertanggal 06 Juli 2015 perihal mohon diberikan suratanjuran/kesimpulan dalam pertemuan Tripartit atas terjadinya

Bahwa akibat gagalnya atau tidak adanya jalan keluar dengan ditempuhnyapertemuan/penyelesaian secara bipartit maupun tripartit antaraPenggugat dengan Tergugat dan sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial, maka patut dan layak Penggugat mengajukangugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial serta mohon agar Yth.Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang akan memeriksa

tidak ada dana adalah tidak berdasar dan hanya alasan untuktidak memberikan hakhak ahli waris pekerja;10.Bahwa jika Tergugat menyatakan tidak sanggup untuk membayar hakhak Penggugat tidak ada dana, Tergugat haruslah membuktikan bahwabenar Tergugat tidak sanggup untuk membayar dengan secara hukumTergugat Pailit;11.Bahwa oleh karena melalui Perundingan Bipartit tidak ada penyelesaiansehingga penggugat mengajukan Pengaduan ke Mediator Dinas TenagaKerja Propinsi Sumatera Utara untuk diproses secara Tripartit

;12.Bahwa perundingan secara Tripartit telah diadakan, akan tetapi tidak adapenyelesaian, Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Propinsi Sumatera UtaraHalaman 3 dari 24 Putusan Nomor 35/Pdt.SusPHI/2019/PN Mdnmengeluarkan anjuran No. 21846/DTK/2018, tertanggal 15 November2018;13.Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 1 UndangUndang No. 2 Tahun 2004yang menyatakan dalam hal Anjuran Tertulis ditolak salah satu Pihakmaka salah satu dapat melanjutkan Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri

Dalam mengajukan Perundingan Bipartit, Tripartit,pengaduan kekurangan upah ke Dinas ketenagakerjaan sertamengajukan Gugatan Perselisihan Hak dan Pemutusan HubunganKerja ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) padaPengadilan Negeri Medan, atas tindakan Direktur Utama PT.Perkebunan Nusantara Il Kebun Sawit Hulu Tanjung MorawaDeliSerdang Sumatera Utara, yang melakukan Pemutusan HubunganKerja dan pelanggaran hakhak normatif terhadap pemberi kuasa.Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Dinas

Bahwa disamping itu, penyelesaian secara Mediasi baik secara Bipartitmaupun Tripartit belum pernah dilakukan oleh Penggugat denganTergugat sebagaimana diatur pada Pasal 6 dan Pasal 8 UU No. 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrialsebagai syarat untuk mengajukan gugatan aquo, oleh karena itugugatan Penggugat dikualifisir sebagai gugatan yang prematurdiajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan karena tidak melampirkan Risalah Anjuran sebagaimana yangdiamanatkan

Karenarisalah perundingan bipartit merupakan syarat formil untukmengajukan penyelesaian hubungan industrial ditingkat tripartit(Mediasi).Bahwa oleh karena dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 3 ayat(1) jo Pasal 6 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial pada pelaksanaan bipartit, hal manabertitik tolak dari pengakuan Penggugat yang telah melaluiPerundingan Bipartit namun tidak dibuktikan dengan adanya risalahbipartit yang ditandatangani oleh para pihak

Hal ini disebabkan karena Tergugat menolakpenjatuhan hukuman disiplin berupa PHK dari Penggugat (Perundingan Bipartitgagal);Bahwa karena proses perundingan Bipartit yang telah ditempuh gagal, makaPenggugat mengajukan permohonan Mediasi Tripartit kepada Dinas Tenaga KerjaKabupaten Batang Hari agar dilakukan Mediasi Tripartit terhadap Penggugatdengan Tergugat sesuai Surat PT.

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten BatangHari mengundang Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Mediasi Tripartit.Proses Mediasi dilaksanakan dengan 3 (tiga) kali pertemuan, yaitu pada tanggal 25Januari 2010, 19 Februari 2010, dan 4 Maret 2010 bertempat di Kantor DinasTenaga Kerja Kota Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang Hari.Namun, dalam proses Mediasi tersebut tetap tidak tercapai kesepakatan antara pihakPenggugat dengan Tergugat, yang tertuang dalam Risalah Perundingan Tripartit

;Bahwa dikarenakan dalam sidang Mediasi Tripartit tersebut tidak tercapaikesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Mediator Dinas TenagaKerja Kota Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang Harimengirimkan Surat Nomor: 568/0249/DSKT., tanggal 11 Maret 2010 kepadaPenggugat dan Tergugat perihal Anjuran, yang pada intinya memberikankesimpulan pada hasil Mediasi antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatana quo berdasarkan telah melewatiproses bipartit dan mediasi tripartit yang dibuktikan dengan Surat Nomor565/1008/2004 tanggal 3 Juli 2014 Perihal Anjuran, yang isinya anjurannyaadalah sebagai berikut: Agar Management Perusahaan PT MultimasNabati Asahan dapat menerima 40 (empat puluh) Pekerja/Buruh (daftarBuruh terlampir) yang selama ini bekerja dibawah naungan PerusahaanVendor PT Kuala Cemerlang, status kerjanya berubah menjaditanggungjawab Pemberi pekerjaan yaitu

Bahwa berdasarkan adanya putusan tersebut ketika Penggugatmengajukan gugatanberdasarkan anjuran dari Dinas Tenaga KerjaKabupaten BatuBara dan Proses Tripartit dan Bipartit, adalah sangatkeliru dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, yang manaberdasarkan putusan hukum tersebut proses anjuran, tripartit dan bipartityangn saat itu Penggugat telah memberikan Kuasa kepada Aliansi BuruhBatu Bara Anggota Federasi Serikat Patriotik Republik IndonesiaKonfederasi Kongres Serikat Buruh Indonesia (ABB SERBUPRI

KASBI) sehingga kepentingan hukum dari Penggugat diwakilkankepentingan hukumnya kepada (ABB SERBUPRI KASBI) baik untukmengajukan Tripartit, Bipartit dan juga Suratsurat yang dilayangkan (ABB SERBUPRI KASBI) kepada Instansi terkait seperti Dinas Tenaga KerjaKabupaten Batu Bara bertalian dengan Permohonan PencatatanPerselisihan Hubungan Industrial kepada Dinas Tenaga Kerja KabupatenBatu Bara, berdasarkan hal tersebut Dinas Tenaga Kerja Kabupaten BatuBara, akhirnya membuat Anjuran, yang mana menurut

PHI/2016dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, yang mana berdasarkanputusan hukum tersebut proses anjuran, tripartit dan bipartit yang saat ituTermohon Kasasi telah memberikan Kuasa kepada Aliansi Buruh BatuBara Anggota Federasi Serikat Patriotik Republik Indonesia KonfederasiKongres Serikat Buruh Indonesia (ABB SERBUPRI KASBI) sehinggakepentingan hukum dari Termohon Kasasi diwakilkan kepentinganhukumnya kepada (ABB SERBUPRI KASBI) baik untuk mengajukanTripartit, Bipartit dan juga Suratsurat

anjuran, tripartit dan bipartit yang saat ituTermohon Kasasi telah memberikan Kuasa kepada Aliansi Buruh BatuBara Anggota Federasi Serikat Patriotik Republik Indonesia KonfederasiKongres Serikat Buruh Indonesia (ABB SERBUPRI KASBI) sehinggakepentingan hukum dari Termohon Kasasi diwakilkan kepentinganhukumnya kepada (ABB SERBUPRI KASBI) baik untuk mengajukantripartit, bipartit dan juga suratsurat yang dilayangkan (ABB SERBUPRI KASBI) kepada Instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja KabupatenBatu

limapuluh enam ribu rupiah)Menghukum Tergugat membayarkan upah/gaji dari bulan Oktober 2015sampai bulan Februari 2016 sebesar 4 x Rp2.200.000,00 = Rp8.800.000,00(delapan juta delapan ratus ribu rupian)Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkaraDan apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon agardiputuskan dengan seadiladilnya.Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya sebagai berikut:Eksepsi Prosesual1.Bahwa proses mediasi secara Tripartit

Tenaga Kerja Pemerintah Kota Samarindaadalah tidak sah dan cacat hukum;Bahwa sesuai dengan Pasal 103 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa: Direksi dapat memberikuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih ataukepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatanhukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa;Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan surat kuasa kepada siapapununtuk menghadiri proses mediasi secara tripartit

antara Penggugat danTergugat yang diadakan dan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga KerjaPemerintah Kota Samarinda;Bahwa dalam Surat Kuasa Nomor 013/S.Kuasa/SMR/IX/2015, tanggal 21September 2015 disebutkan Pemberi Kuasa adalah Wawit Mandala denganJabatan Branch Head CS Finance dan Penerima Kuasa adalah Dedi Sofiandengan Jabatan HRGA Head untuk menghadiri mediasi tripartit yangdilaksanakan oleh Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah KotaSamarinda;Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan kuasa kepada

Putusan Nomor 27 K/Pdt.SusPHI/2017tripartit di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Samarinda, sehinggadengan demikian Wawit Mandala pun tidak mempunyai hak dan wewenanguntuk memberikan kuasa kepada siapapun untuk mewakili perseroankarena Wawit Mandala bukanlah Direksi Perseroan dan Wawit Mandalatidak pernah mendapatkan kuasa untuk mewakili perseroan;Bahwa oleh karena proses mediasi secara tripartit tersebut dilaksanakantidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sebabTergugat tidak

,Tahap selanjutnya adalah Perundingan Tripartit ke DinasTenaga Kerja (termasuk Mediasi Hubungan Industrial), yanghanya dapat dilakukan apabila Perundingan Bipartitgagal. Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2)UU Penyelesaian PHI No. 2/2004 yang berbunyi sebagaiberikut:1.

Apabila buktibukti sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak dilampirkan,maka instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan mengembalikanberkasuntukdilengkapi paling lambatdalam waktu 7 (tujuh) han kena terhitungsejak ftanggal diterimanya pengembalianberkas;.Kemudian, dalam hal Perundingan Tripartit di DinasTenaga Kerja tersebut tidak menemukankatasepakat,maka Dinas Tenaga Kerja tersebut akan mengeluarkanAnjuran.

mediatordalam Perundingan Tripartit;Untuk jelasnya TERGUGAT kutip kembali ketentuanketentuanhukum tersebut sebagai berikut: Pasal3 ayat (1) dan (3) UU Penyelesaian PHI No. 2/2004:1.

(Perundingan Tripartit).

Pasal 103 UUK No. 13/2003:Hubungan Industrial dilaksanakan melaluisarana:serikat pekerja/serikat buruh;organisasi pengusaha;lembaga kerja sama bipartit;lembaga kerja sama tripartit;peraturan perusahaan;penanyjian kerja bersama;Q@Qmoaos peraturan perundangundanganketenagakerjaan; danh. lembaga penyelesaian perselisihan hubunganindustrial.

(Bukti P3D);Bahwa Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pembentukanPeraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor 19 Tahun 2012 tentang Syaratsyarat Penyerahan SebagianPelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, tidakmempertimbangkan saran dan pendapat dari LKS Tripartit Nasional.Padahal berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor355/MEN/X/2009 tentang Tata Kerja lembaga Kerja Sama (LKS)Tripartit Nasional (Bukti P11C), pasal 2 menyatakan LKS Tripartit

Faktanya pemberitahuan sidang pleno LKS Tripartit danbahan sidang diberitahukan mendadak pada tanggal 13 November 2012,semestinya hal tersebut diberikan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaansebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1, Keputusan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Nomor355/MEN/X/2009 tentang Tata Kerja lembagaKerja Sama (LKS) Tripartit Nasional.

dan bahan sidangdiberitahukan mendadak pada tanggal 13 November 2012,semestinya hal tersebut diberikan 3 (tiga) hari sebelumpelaksanaan sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 1,Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor355/MEN/X/2009 tentang Tata Kerja lembaga Kerja Sama(LKS) Tripartit Nasional.

Bahwa berdasarkan Notulen Rapat sidang Pleno LKS TripartitNasional, hari rabu tertanggal 14 Nopember 2012 terbukti bahwapemberitahuan sidang pleno LKS Tripartit dan bahan sidangdiberitahukan mendadak pada tanggal 13 November 2012,semestinya hal tersebut diberikan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaHalaman 36 dari 61 halaman.

Putusan Nomor 13 P/HUM2013an sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 1, Keputusan MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor355/MEN/X/2009 tentangTata Kerja lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional. Faktayang lain adalah dalam pengambilan keputusan pendapat parapeserta sidang tidak ditanggapi;i.

Pasal 1 Angka 3 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa permasalahan mengenai perselisihan hak ini telah diupayakan diselesaikanmelalui upaya Bipartit dan Tripartit (Mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja KabupatenBekasi) sesuai dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang kemudian akandijelaskan dalam gugatan ini;Bahwa oleh karena upaya Bipartit dan Tripartit (Mediasi oleh Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi)

);Bahwa pada tanggal 30 Mei 2014, Dinas Ketenagakerjaan kabupaten Bekasi selakupihak Mediator atas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat melalui SuratNomor: 567/673/HISyaker/V/2014, Perihal: Anjuran, menyampaikan hasil mediasi(Tripartit) kepada Penggugat, dengan menganjurkan halhal sebagai berikut:1.

;Bahwa dari anjuran tersebut sampai saat ini tidak ada tindak lanjut/ pelaksanaandari Tergugat;Bahwa atas hasil mediasi (Tripartit) sebagaimana tersebut di atas, tetap tidak adaitikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan hasil mediasi (Tripartit).

Tergugattidak memberikan jawaban atas surat anjuran mediator namun memberikantanggapan melalui surat tertanggal 5 Juni 2014; Dengan demikian oleh karena tidakadanya itikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan dan mentaati hasil Mediasi(Tripartit) serta dari pihak Penggugat sendiri telah menolak hasil dari mediasi(Tripartit) maka dengan demikian upaya mediasi (Tripartit) tidak mencapaikesepakatan ;Bahwa Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial telah mengatur

secara tegas dan jelas sebagai berikut:Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapaikesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada PengadilanHubungan IndustrialBerdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena dalam upayapenyelesaian perselisihan hak antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telahmelakukan upaya bipartit dan upaya Mediasi (Tripartit) namun tidak mencapaikesepakatan, maka dengan demikian beralasan secara hukum Gugatan a