PengelolaanLingkungan Hidup), sementara salah satu bentuk dokumen lingkungan yang wajibdi lengkapi oleh setiap pelaku usaha berupa wajib AMDAL (Analisis DampakLingkungan) atau UKLUPL sebagaimana ditegaskan dalam PP 27 tahun 2012tentang jjin lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun2012 tentang jenis rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL.Bahwa syarat kegiatan usaha sebagai konsekwensi atau persyaratan ijindalam UndangUndang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(UUPPLH

) yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/ataukegiatan dan untuk memperoleh ijin usaha dan/atau kegiatan, orang atau badanhukum terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan ijin lingkungan karena sesuaiketentuan Pasal 40 Ayat (1) UUPPLH bahwa lJjin lingkungan merupakanpersyaratan untuk memperoleh ijin usaha dan/atau kegiatan yang tujuannyauntuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah sertamenaggulangi pencemaran /perusakan lingkungan hidup.Bahwa dengan berdirinya

perkembanganpelaksana kegiatan, dan Menyiapkan dokumen pelaksana kegiatan,Terkait dokumendokumen teknis dalam persiapan kegiatan PengadaanBarang Dan Jasa Pemerintah, dokumen AMDAL dari Dinas LingkunganHidup serta jin Lingkungan dari DPMPT Kabupaten Garut merupakantugas PPK (pejabat Pembuat komitmen) dan PPTK (Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan).Halaman 18 dari 25 hal, putusan Nomor 311/PID.B/LH/2019/PT.BDG.Berdasarkan ketentuan Pasal 22 UU No.32 tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH

;f) Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuandan teknologi;Berdasarkan Ketentuan Pasal 23 UU No.32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) KriteriaUsaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapiAMDAL terdiri atas :1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam.;2. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan mupun yangtidak terbarukan.;3.

Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis RencanaUsaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis MengenaiHalaman 20 dari 25 hal, putusan Nomor 311/PID.B/LH/2019/PT.BDG.Dampak Lingkungan, dalam Lampiran Il huruf A Tabel Nomor 2, JenisKegiatan pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume lebihkecil dari 500.000 M3 tidak diwajibkan memiliki Analisis MengenaiDampak Lingkungan.Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 22 UU No.32 tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH

Citra Lam Trogung dan PT.Citra Lam Trogung memperolehnya dari PTPN Il (ex PTPN IX) denganharga murah sekitar tahun 1994 dan pada tahun 2011 Pengembangtelah memulai pekerjaan pembangunan Rumah Toko (Ruko), RumahMewah, Apartemen, Mall, Rumah Sakit, Universitas (Sekolah), danPerkantoran;Bahwa berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Jo.

karenaHalaman 8 Putusan No. 43/G/2017/PTUNM DNitu Tergugat harus menolak penerbitan perizinan sebelum memilikidokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)sebagaimana diatur dalam Pasal 22, Pasal 24, dan Pasal 37 UUPPLHdan menjadi kewajiban jabatan bagi Tergugat untuk membekukan danmembatalkannya serta menindaknya dengan melakukan paksaanpemerintah, seperti menstop kegiatan dan membongkar bangunanpengembang tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 71 s/d Pasal 74dan Pasal 76 s/d Pasal 82 UUPPLH

ini Penggugat sebagai OrganisasiLingkungan Hidup maupun masyarakat setempat dan Mahasiswa dariUniversitas Negeri Medan (UNIMED), Universitas Islam NegeriSumatera Utara (UIN SU), Amir Hamzah, Medan Area dan Mahasiswalainnya telah beberapa kali memperingatkan Tergugat supayamemfungsikan kewenangan jabatannya (patuh hukum) denganmenghentikan pekerjaan dan membongkar bangunan pengembangtersebut, namun Tergugat memilih berdiam diri sementara berdasarkanPasal 71 s/d Pasal 74 dan Pasal 76 s/d Pasal 82 UUPPLH

Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) juncto Pasal 87UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintah (UU AP);Bahwa dengan mengacu pada kriteria Keputusan Tata Usaha NegaraPasal 1 angka 9 UU PTUN juncto Pasal 87 UU AP di atas, maka objeksengketa Tata Usaha Negara dalam perkara lingkungan tidak terbataspada keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH

Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) juncto Pasal 87UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintah (UU AP);Bahwa dengan mengacu pada kriteria Keputusan Tata Usaha NegaraPasal 1 angka 9 UU PTUN juncto Pasal 87 UU AP di atas, maka objeksengketa Tata Usaha Negara dalam perkara lingkungan tidak terbataspada keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH

Unsur yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke medialingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 berbunyi Setiap orangdilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hiduptanpa izin;Halaman 63 dari 79 Putusan Nomor 1834/Pid.Sus/2020/PN TngMenimbang, bahwa limbah dan atau bahan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 104 UUPPLH yaitu limbah B3 dan/atau B3.

Alasan limbah dan ataubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 UUPPLH yaitu limbah B3 dan/atau B3 oleh karena Pasal 104 merujuk Pasal 60. Pasal 60 diatur dalam Bab VIIUUPPLH mengenai pengelolaan B3 serta limbah B3;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dumping limbah B3dan/atau B3 adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkanlimbah B3 dan/atau B3 dalam jumlah,kosentrasi,waktu, dan lokasi tertentu kemedia lingkungan hidup tertentu.

Dumping limbah B3 dan/atau B3 harusmemiliki izin Sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UUPPLH;Menimbang, bahwa unsur kesengajaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 104 UUPPLH dapat disimpulkan dari kalimat seluruhnya, dan terdapatkata kerja dalam rumusan Pasal 104 UUPPLH yaitu kata Melakukan, dan tanpaizin yang menunjukkan adanya unsur kesengajaan;Menimbang, bahwa unsur sengaja didalam terkandung elemenkehendak dan intelektual atau pengetahuan.

Tindakan dengan sengaja selaludikehendaki dan disadari atau diketahui sehingga untuk dapat masuk kedalamPasal 104 UUPPLH harus ada kehendak untuk tidak melakukan perbuatandumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

INDONESIA TORAY SYNTETICS telah lalai dan tidak taatdengan ketentuan UUPPLH mengenai dumping limbah B3 dan/atau B3walaupun sudah ada TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) akan tetapi tidakdigunakan sebagaimana mestinya sesuai aturan hukum yang berlaku.Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatanTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu maka

UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 yaitusebagai berikut :Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana suatu badan usahadalam kasus lingkungan hidup diatur dalam pasal 116 UUPPLH, berdasarkanpasal 116 ayat (1) UUPPLH pertanggung jawaban pidana badan usaha dapatdimintakan kepada badan usaha, dan atau orang yang memberi perintah untukmelakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpinkegiatan dalam tindak pidana tersebut, kemudian pasal 116 ayat (2)menetapkan bahwa apa bila tindak pidana

, Majelis akan memperimbangkan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana korporasi dibidanglingkungan hidup dikenakan kepada badan hukum dan pengurusnya (direktur,para manajer yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidupperusahaan, bahkan kepada para pemegang saham maupun kepada komisaris)secara bersamasama dalam hal kegiatan dan/atau usaha korporasi tersebutmenyebabkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup ;Menimbang, bahwa pasal 116 ayat (2) UUPPLH

Nomor :32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup (UUPPLH) pada angka 6 sangat jelas adanyaAsas Ultimum Remedium, yang menyatakan sebagai berikut Penegak hukum Pidana dalam undang undang inidiperkenalkan ancaman hukuman minimum disampingmaksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaranbaku mutu, keterpakuan penegak hukum pidana danpengaturan tindak pidana koporasi : Penegak hukum pidanalingkungan tetap memperhatikan Asas Ultimum Remediumyang mewajibkan penerapan

Besar Ilmu Hukum Pidana/LingkunganFakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Dosen ProgramMagister dan Doktor IImu Hukum, dan Program Magister danDoktor Pengelolaan SDM dan Lingkungan, Sekolah PascaSarjana USU, Wakil Direktur II sekolah Pasca Sarjana USU;e Bahwa pengertian secara otentik menganai istilah pencemaranlingkungan hidup dicantumkan dalam pasal angka (14) UU No.Halaman 65 dari 94 Putusan Nomor 92 1/Pid.Sus/2015/PN.Sky32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup (UUPPLH

) yaitu masuk atau dimasukkannyamakhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalamlingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampauibaku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;Bahwa pengertian istilah perusakan lingkungan hidup secaraotentik dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 UUPPLH yaitutindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atautidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan /atau hayatilingkungan hidup sehingga melampaui criteria baku kerusakanlingkungan hidup;Bahwa

berdasarkan pasal 21 ayat 1 UUPPLH dinyatakan bahwauntuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan, ditetapkancriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Baku kerusakanlingkungan hidup, berdasarkan pasal 1 angka 15 UUPPLH yaituukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayatilingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidupuntuk dapat tetap melestarikan fungsinya;Bahwa tindak pidana formal, tidak memerlukan adanya akibat,namun jika telah melanggar rumusan ketentuan pidana maka telahdapat dinyatakan sebagai telah terjadi tindak pidana dan karenayapelaku dapat dijatuhi hukuman.

Artinya tindak pidana pormil dapat digunakan bagi pelakutindak pidana lingkungan yang sulit ditemukan buktibuktikausalitasnya;Bahwa Pasal 109 UUPPLH merupakan tindak pidana formil yangtindak pidana tersebut menekankan kepada adanya perbuatanperbuatan yang dimaksud yakni : melakukan usaha dan/ataukegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, dengan kata lain jikaseseorang melakukan usaha dan atau tidak memiliki izinlingkungan, maka ia dapat dinyatakan melanggar dan diancamketentuan pasal 109 UUPPLH;e Bahwa

Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggarandasarnya;Bahwa kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat lembagadiatur secara tegas hak gugatnya dalam pasal 92 UndangUndangNomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) sebagaiberikut: a. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidupberhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarianfungsi lingkungan hidup;b.

Bahwa ijin usaha dan/atau kegiatan dapat diperoleh bila sudahmendapatkan ijin lingkungan sebagaimana pasal 40 ayat (1) UUPPLH yang menyatakan;jin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atauKEGiatan, " 2229222 2202 enna nnnnnnnnnnnnnnnn 1.4. Bahwa pasal 41 UU PPLHmenyatakan:Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 diaturdalam Peraturan Pemerintah. ;1.5.

Dengan demikian (KTUN) obyek sengketa yangdikeluarkan Tergugat bertentangan dengan pasal 2 huruf h UUPPLH;f.

) yaitu masuk atau dimasukkannyamakhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalamlingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampauibaku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;Bahwa pengertian istilah perusakan lingkungan hidup secaraotentik dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 UUPPLH yaitutindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atautidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan /atau hayatilingkungan hidup sehingga melampaui criteria baku kerusakanlingkungan hidup;Bahwa

berdasarkan pasal 21 ayat 1 UUPPLH dinyatakan bahwauntuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan, ditetapkancriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Baku kerusakanlingkungan hidup, berdasarkan pasal 1 angka 15 UUPPLH yaituukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayatilingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidupuntuk dapat tetap melestarikan fungsinya;Bahwa tindak pidana formal, tidak memerlukan adanya akibat,namun jika telah melanggar rumusan ketentuan pidana maka telahdapat dinyatakan sebagai telah terjadi tindak pidana dan karenayapelaku dapat dijatuhi hukuman.

Artinya tindak pidana pormil dapat digunakan bagi pelakutindak pidana lingkungan yang sulit ditemukan buktibuktikausalitasnya;Bahwa Pasal 109 UUPPLH merupakan tindak pidana formil yangtindak pidana tersebut menekankan kepada adanya perbuatanperbuatan yang dimaksud yakni : melakukan usaha dan/ataukegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, dengan kata lain jikaseseorang melakukan usaha dan atau tidak memiliki izinHalaman 63 dari 90 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2015/PN.Skylingkungan, maka ia dapat dinyatakan

melanggar dan diancamketentuan pasal 109 UUPPLH;e Bahwa izin sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintahmerupakan bukti legalitas yang menyatakan sah ataudiperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usahadan/atau kegiatan tertentu. sebagai dokumen, izin yangdikeluarkan harus yang tertulis.

2019, adalahberasal dari area lahan Taman Nasional Tanjung Puting(TNTP); Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor :233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu tanggal 17 Februari 2021dimana Tergugat/Pembanding dalam perkara pidanatersebut didudukan sebagai terdakwa dengan dugaanmelakukan tindak pidana sesuai pasal 98 ayat (1) jopasal 91 huruf a jo pasal 119 huruf c dan pasal 99 ayat(1) jo pasal 91 huruf a jo pasal 119 huruf c Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup UUPPLH

dahuluTERGUGAT diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telahHalaman 30 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.GLH/2021/PT PLKmempertimbangkan pada Putusan halaman 237238 yang bunyinyasebagai berikut:Menimbang, bahwa selanjutnya masih berdasarkan pengertianpertanggungjawaban mutlak Pasal 88 UU PPLH tersebut dikaitkandengan dalil gugatan aquo yakni mengenai telah terjadi kebakaran dilahan yang dikuasai Tergugat, Majelis Hakim berpendapat langsungmempertimbangkan unsur yang paling sesuai dari Pasal 88 UUPPLH

atau setidaktidaknya telah membiarkan terjadinya kebakaran lahanyang dikuasainya (yang masuk dalam wilayah izin usahanya), sehinggamengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugianlingkungan hidup, dan juga merupakan pihak yang harusbertanggungjawab mutlak (strict liability) atas kerusakan lingkunganhidup dan kerugian lingkungan hidup tersebut;Karena PEMBANDING dahulu TERGUGAT juga telah melakukan PMHberupa perusakan lingkungan hidup, maka dengan merujuk Pasal 1365BW dan Pasal 87 UUPPLH

pencemaran dan/atauperusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orangHalaman 90 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.GLH/2021/PT PLK37.38.39.lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/ataumelakukan tindakan tertentu.Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas pencemar membayar(Polluter Pays Principle) dan pencemar dan/atau perusak lingkunganhidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukumtertentu sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 87 ayat (1)UUPPLH

kebakaran lahan diperkebunannyadengan tindakan tindakan yang tidak dilakukan oleh Pembanding/Terbandingsemula Tergugat, mestinya Majelis Hakim tingkat pertama pertimbangannyaHalaman 122 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.GLH/2021/PT PLKdidasarkan kepada antara terjadinya kerugian lingkungan hidup akibatkebakaran dengan usaha dan/atau kegiatan Pembanding/Terbanding semulaTergugat.Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwagugatan dengan tanggung jawab mutlak adalah didasarkan pada :Pasal 88 UUPPLH

Tindak Pidana yang dilakukan berdasarkanPasal 98 UUPPLH dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yangdiatur dalam Pasal 99 UUPPLH dilakukan dengan kelalaian ;bahwa tindak pidana perusakan lingkungan hidup sebagaimana di atur dalamHalaman 221 dari 304 halaman, Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN PlwPasal 98 UUPPLH dan Pasal 99 UUPPLH yakni tindakan orang yangmenimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik,kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria

Baku kerusakan lingkungan hidup, berdasarkanPasal 1 angka (15) UUPPLH, yaitu ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia,dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkunganhidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;Bahwa baku kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 21 ayat (2)UUPPLH, meliputi baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakanakibat perubahan iklim, Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakanekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim, diatur

karst; dan/atauh. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembanganilmu pengetahuan dan teknologi.Bahwa kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim menurut Pasal 21 ayat(4) UUPPLH, didasarkan pada parameter antara lain:a. kenaikan temperatur;b. kenaikan muka air laut;c. badai; dan/ataud. kekeringan.Bahwa Pasal 21 ayat (3) UUPPLH memberikan penjelasan terhadap maksudoroduksi biomassa, kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa,kriteria baku kerusakan terumbu karang

, dan kerusakan lingkungan hidupyang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;Bahwa teknik perumusan tindak pidana pencemaran dan atau perusakanlingkungan hidup dalam UUPPLH, telah memberikan kata kunci bagi tindakpidana dan atau kerusakan lingkungan, yaitu: melampaui baku mutulingkungan yang telah ditetapkan atau melampaui kriteria baku kerusakanlingkungan;Bahwa tindak pidana pembakaran lahan diatur dalam Pasal 108 UUPPLH,Pasal 108 UUPPLH berbunyi, Setiap orang yang melakukan pembakaranlahan

Penjelasan Pasal 108UUPPLH, berbunyi: cukup jelas;Bahwa ketentuan Pasal 108 UUPPLH merupakan tindak pidana formil, yaituberupa perbuatan, "melakukan pembakaran lahan".

Lingkungan Hidup), sementara salah satu bentukdokumen lingkungan yang wajib di lengkapi oleh setiap pelaku usaha berupawajid AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) atau UKLUPL sebagaimanaditegaskan dalam PP 27 tahun 2012 tentang jin lingkungan dan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2012 tentang jenis rencana Usahadan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL;Bahwa syarat kegiatan usaha sebagai konsekwensi atau persyaratan ijin dalamUndangUndang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH

)yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatandan untuk memperoleh jjin usaha dan/atau kegiatan, orang atau badan hukumterlebin dahulu mengurus dan mendapatkan jin lingkungan karena sesualketentuan Pasal 40 Ayat (1) UUPPLH bahwa jin lingkungan merupakanpersyaratan untuk memperoleh ijin usaha dan/atau kegiatan yang tujuannyauntuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah sertamenaggulangi pencemaran/perusakan lingkungan hidup;Halaman 5 dari 34 halaman

Bahwa syarat kegiatan usahasebagai konsekwensi atau persyaratan izin dalam UndangUndang RI Nomor32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(UUPPLH) yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usahadan/atau kegiatan dan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan,orang atau badan hukum terlebin dahulu mengurus dan mendapatkanizin lingkungan karena sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan

Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan penggugat denganmekanisme hak gugat organisasi atau dikenal dengan Gugatan Legalstanding berdasarkan pasal 92 ayat (2) UUPPLH mengatakan hakHalaman 18 dari 47 halaman, Putusan Perdata Nomor 2/Padt.G/2020/PN SRLmengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakantertentu. tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya ataupengeluaran riil, sedangkan dalam posita gugatan penggugat padahalaman 6 (enam) pada tuntutan provisi dan halaman 7 (tujuh)

Artinya penggugat tidakmemahami dan gagal paham mengenai pengajuan gugatan denganmenggunakan hak gugat organisasi /gugatan legal standing karenaberdasarkan pasal 92 ayat (2) UUPPLH tegas mengatakan bahwagugatan dengan mekanisme hak organisasi/gugatan legal standing olehLSM tidak ada tuntutan ganti kerugian.

pembinaanmasyarakat suku anak dalam sebesar Rp. 100.000.000.000, (seratus miliarrupiah) adalah tidak beralasan hukum dan terlihat Penggugat tidakmemahami dan gagal paham mengenai pengajuan gugatan denganmenggunakan hak gugat organisasi /gugatan legal standing karena dalamHalaman 24 dari 47 halaman, Putusan Perdata Nomor 2/Padt.G/2020/PN SRLgugatan dengan menggunakan hak gugat organisasi/gugatan legalstanding tidak ada tuntutan ganti kerugian sebagaimana tercantum dalamketentuaan pasal 92 ayat (2) UUPPLH

Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnyapaling singkat2 (dua) tahun.Selengkapnya ketentuan Pasal 92 ayat (3) UUPPLH berbunyi sebagaiberikut:(3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabilamemenuhi persyaratan:a. Berbentuk badan hukum;b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkunganhidup; danc.

Yurina Surtati, S.H,M.BA, M.Kn, terlihat PENGGUGAT baruberumur +/ 6 (enam) bulan, karenanya PENGGUGAT tidak memenuhiketentuan Pasal 92 ayat (8) UUPPLH untuk mengajukan Gugatan a quokarena belum melakukan kegiatan nyata selama 2 (dua) tahun ;11.

;Bahwa quad non PARA PENGGUGAT telah memenuhi persyaratan yangdiatur dalam Pasal 92 ayat (8) UUPPLH jo.

(in casu: TERGUGAT Il INTERVENSI) berikut perpanjangannya pada tahun 2014;Bahwa TERGUGAT Il INTERVENSI telah melaksanakan kewajibankewajibannya yang diatur dalam UUPPLH jo Peraturan Pemerintah No. 27tahun 2012 tentang izin lingkungan yaitu dengan melakukan kajiankajiandari aspek lingkungan hidup.

Azas ProporsionalitasBahwa penerbitan Objek Sengketa a quo, secara jelas dan nyata telahmemperhatikan dan memberikan hak bagi masyarakat untukberpartisipasi dalam pembahasan KAANDAL, ANDAL, RKL RPL,sebagaimana diamanatkan UUPPLH..

Pelanggaran hukum di bidanglingkungan hidup oleh rezim hukum lingkungan, adalah upaya yangbenarbenar ekstrem, dimana penerapan hukum pidana adalah upayaterakhir atau hukum pidana sebagai ultimum remedium (senjatapamungkas), jika upaya administratif tidak efektif, sebagaimanadikonstatir olen Pasal 100 UUPPLH;Hal. 53 dari 111 hal. Put. No. 1094 K/PID.SUS/201410.

Kedua,sebagaimana bunyi Pasal 97 UUPPLH, tindak pidana dalam undangundang a quo hanya disebut dengan kejahatan.

Hal ini untukmempertegas bahwa UUPPLH adalah sebagai aturan yang bersifatlex specialis;Bahwa putusan Judex Facti tidak menerapkan satu peraturan hukumsebagaimana mestinya, karena UndangUndang Nomor 23 Tahun1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dicabut oleh UUPPLH, sehingga seluruh peraturan yang bersumber dari UndangHal. 54 dari 111 hal. Put.

Buhwa Judex Facti telah, melampaui kewenangannya, sehinggasalah menerapkan hukum terhadap perbuatan pidana yang tempusdelictinya terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 32Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup (UUPPLH) diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2009, olehkarenanya Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara aquo telah melampaui batas wewenangnya.

No. 1094 K/PID.SUS/2014menggunakan UUPPLH tersebut, seharusnya Terdakwa didakwaoleh Penuntut Umum berdasarkan ketentuan pasal yang terdapatdalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 1997 tentang PengelolaanLingkungan Hidup saja;.

Keputusan MenteriPerhubungan Nomor 18 Tahun 1991 Tentang BatasBatasKeselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar UdaraPolonia Medan ;UndangUndang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ;yang semestinya berdasarkan peraturan perundangundanganvide UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 TentangPembentukan Peraturan PerundangUndangan harus dimasukkandan dipertimbangkan dalam objek sengketa, karena bangunan PT.Sinar Menara Deli wajib AMDAL sesuai dengan Pasal 22 ayat (1),Pasal 36, Pasal 40 UUPPLH yang redaksinya

Putusan Nomor 274 K/TUN/2016meter, seharusnya berdasarkan peraturan perundangundangan (UUPPLH) objek sengketa baru dapat diterbitkansetelah terlebih dahulu dilakukan audit lingkungan ;Tergugat telah mengetahui atau patut mengetahui PT.

persidangan padapokoknya sebagai berikut::Bahwa Ali sebagai Guru Besar IImu Hukum Pidana/LingkunganFakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Dosen ProgramMagister dan Doktor IImu Hukum, dan Program Magister danDoktor Pengelolaan SDM dan Lingkungan, Sekolah PascaSarjana USU, Wakil Direktur II sekolah Pasca Sarjana USU;Bahwa pengertian secara otentik menganai istilah pencemaranlingkungan hidup dicantumkan dalam pasal angka (14) UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup (UUPPLH

) yaitu masuk atau dimasukkannyaHalaman 75 dari 105 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2015/PN.Skymakhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalamlingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampauibaku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;Bahwa pengertian istilah perusakan lingkungan hidup secaraotentik dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 UUPPLH yaitutindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atautidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan /atau hayatilingkungan hidup sehingga

melampaui criteria baku kerusakanlingkungan hidup;Bahwa berdasarkan pasal 21 ayat 1 UUPPLH dinyatakan bahwauntuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan, ditetapkancriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Baku kerusakanlingkungan hidup, berdasarkan pasal 1 angka 15 UUPPLH yaituukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayatilingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidupuntuk dapat tetap melestarikan fungsinya;Bahwa tindak pidana formal, tidak memerlukan adanya akibat,namun jika telah melanggar rumusan ketentuan pidana maka telahdapat dinyatakan sebagai telah terjadi tindak pidana dan karenayapelaku dapat dijatuhi hukuman.

Artinya tindak pidana pormil dapat digunakan bagi pelakutindak pidana lingkungan yang sulit ditemukan buktibuktikausalitasnya;Bahwa Pasal 109 UUPPLH merupakan tindak pidana formil yangtindak pidana tersebut menekankan kepada adanya perbuatanperbuatan yang dimaksud yakni : melakukan usaha dan/ataukegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, dengan kata lain jikaseseorang melakukan usaha dan atau tidak memiliki izinlingkungan, maka ia dapat dinyatakan melanggar dan diancamketentuan pasal 109 UUPPLH;Bahwa