Ditemukan 118 data
FARASIVA INDIANI RAJASA
Termohon:
1.KASAT RESKRIM POLRES Kota Sleman DIY
2.Kepala Kepolisian Resort KAPOLRES Kota Sleman DIY
3.FRANDY APRIANTO
4.Direktur Kriminal Umum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta
5.KABID PROPAM POLDA DIY
6.KABAG WASSIDIK KRIMUM POLDA DIY
7.Kepala Kejaksaan Negeri KAJARI Sleman
8.Kepala Kejaksaan Tinggi KAJATI Daerah Istimewa Yogyakarta
9.Yang Terhormat Jaksa Agung Bapak Prof Dr H Sanitiar Burhanuddin SH MM
120 — 115
Pemohon:
FARASIVA INDIANI RAJASA
Termohon:
1.KASAT RESKRIM POLRES Kota Sleman DIY
2.Kepala Kepolisian Resort KAPOLRES Kota Sleman DIY
3.FRANDY APRIANTO
4.Direktur Kriminal Umum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta
5.KABID PROPAM POLDA DIY
6.KABAG WASSIDIK KRIMUM POLDA DIY
7.Kepala Kejaksaan Negeri KAJARI Sleman
8.Kepala Kejaksaan Tinggi KAJATI Daerah Istimewa Yogyakarta
9.Yang Terhormat Jaksa Agung Bapak Prof Dr H Sanitiar Burhanuddin SH MM10.Jaksa Agung Muda Pengawasan RI
11.Bapak Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo MSi
12.KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI
13.KARO WASSIDIK POLRI
14.Bpk Ir H Joko Widodo
15.Bapak Prof Dr H Mohammad Mahfud Mahmodin SH SU MIP
16.Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati SE MSi
17.KOMNAS PEREMPUAN
Mirah Sanusi Darwiyah
Termohon:
2.Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq Kepala Balai Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Cq Kepala Seksi II Cq Penyidik PPNS
3.Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Cq Kepala Biro Koordinator dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bareskrim Polri Cq Kabag Wassidik
13 — 8
Pemohon:
Mirah Sanusi Darwiyah
Termohon:
2.Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq Kepala Balai Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Cq Kepala Seksi II Cq Penyidik PPNS
3.Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Cq Kepala Biro Koordinator dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bareskrim Polri Cq Kabag Wassidik
293 — 141
SPHP2 nomor:B/1106/WAS/IV/2014/Bareskrim tanggal 28 Februari 2014 olehKaro Wassidik Brigadir Jenderal.Pol.Oerip Soebagio8. SP2HP nomor:B/89//2015/Reskrim tanggal 21 Januari 2015 oleh KasatReskrim Kompol.Wahyu Bram Sik.SH.Surat Pengaduan / Dumas ke Poldasu1. Tanggal 13 Mei 2013 Perihal Perlindungan Hukum tentang keberpihakanPenyidik kepada Terlapor2. Tanggal 22 Oktober 2014 Perihal Pelanggaran Perkap No.14 Thn 2012 danRekayasa Penyidikan.. Surat Pengaduan / Laporan Pengaduan ke Mabes Polri1.
Reskrim PolrestaMedan.2) Gelar perkara pada tanggal 8 Mei 2013 di Aula Ditreskrimum Polda Sumut.3) Gelar perkara pada tanggal 9 Oktober 2013 di Aula Ditreskrimum PoldaSumut.4) Gelar perkara pada tanggal 11 Nopember 2013 di Aula Ditreskrimum PoldaSumut.5) Gelar perkara pada tanggal 13 Nopember 2013 di Ruang Gelar Perkara Biro Wassidik Bareskrim Polri Gedung TNCC Lantai 12 Mabes Polri.6) Gelar perkara pada tangggal 10 Januari 2014 di Aula Direskrimum PoldaSumut.V.
56 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
KepalaBadan Reserse Kriminal Polri, Karo Wassidik, dengan Surat Nomor:B/892/WAS/111/2011/Bareskrim, tertanggal Jakarta, 14 Maret 2011, ditujukankepada Kuasa hukum, Antonius Stefanus, SR., menjelaskan bahwa dari hasilpemeriksaan sidik jari tersebut diperoleh hasil identik/sama (foto copy hasilpemeriksaan sidik jari dengan Nomor Pol: PID. 14NI/ 1990/Ident, tertanggal13 Juni 1990; yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya):Bahwa dengan demikian maka penyangkalan Dua Minya Doo tersebutsudah terbantahkan
RUTH SIHOMBING, SH
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT Cq DIR RES NARKOBA POLDA NTB Cq SUBDIT II RES NARKOBA POLDA NTB
70 — 34
., selaku atasan Penyidik denganpeserta gelar Penyidik dan Penyidik Pembantu yang menangani berkas,maupun dari Bag Wassidik Ditreskerimum Polda NTB pada tanggal 24Agustus 2020.Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dengandemikian permintaan Pemohon untuk menyatakan tidak sahnyaPenghentian Penyidikan tidak berdasar hukum dan harus ditolak, sertatindakan Termohon telah sah menurut hukum;II.
Terbanding/Penuntut Umum : RADIAH HASNI D
66 — 17
Foto-Foto Siberius Halawa dirawat di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru;
- Copy bukti pembayaran Perincian Biaya Perawatan atas nama Pasien Siberius Halawa yang dikeluarkan oleh RSUD Arifin Achmad Pekanbaru tanggal 17 Juni 2022;
- Copy Bukti Rekam Medik Nomor 01097284 atas nama Pasien Siberius Halawa yang dikeluarkan oleh RSUD Arifin Achmad tanggal 17 Juni 2022;
- Laporan Pengaduan Perlindungan Hukum No 109/PID/TAR/XI/2022 atas nama Agusman Nduru dan Siberius Halawa kepada Kabag Wassidik
RINDU ASMARA Als UPIK Binti Alm A.LATIF
Termohon:
Kepolisian Daerah Bengkulu
103 — 45
Rindu Asmara Nomor : LHGP89/IX/2020/WASSIDIK, selanjutnya diberi tanda T.33;34.Photocopy Buku Register Berkas Perkara Penyerahan TanggungJawab Tsk Dan Bb Reskrim B.12 No. Urut 112 BP/112/B.10/X/2020tersangka Rindu Asmara Als Upik, selanjutnya diberi tanda T.34;Menimbang, bahwa di samping bukti Suratsurat tersebut, Termohonjuga telah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
MUSTIKA RENY
Termohon:
KEPOLISIAN RESORT METROPOLITAN JAKARTA UTARA
69 — 39
Surat Kapolres Metro Jakarta Utara NomorB/2225/X1/2015/Reskrim, tanggal 30 November 2015;Kemudian TERMOHON melakukan Gelar Perkara dengan para pihak terkaitantara lain Wassidik Polres Metro Jakarta Utara, Siwas Polres MetroJakarta Utara, Sipropam Polres Metro Jakarta Utara dan Subbagkum PolresMetro Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 bertempat diRupatama Lt.
OKDI FARIDA SIMARMATA danketerangan dari pihak BANK BCA yang dalam hal ini menunjuk Saksi Sdr.BONG DJUNG KHO.Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka sudah sepatutnya perkaradihentikan penyidikannya oleh penyidik dengan alasan tidak terdapat cukupbukti, hal ini juga dikuatkan Gelar Perkara dengan para pihak terkait antaralain Wassidik Polres Metro Jakarta Utara, Siwas Polres Metro Jakarta Utara,Sipropam Polres Metro Jakarta Utara dan Subbagkum Polres Metro JakartaUtara pada hari Rabu tanggal 30
Terbanding/Penuntut Umum : RADIAH HASNI D
59 — 18
Foto-Foto Siberius Halawa dirawat di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru;
- Copy bukti pembayaran Perincian Biaya Perawatan atas nama Pasien Siberius Halawa yang dikeluarkan oleh RSUD Arifin Achmad Pekanbaru tanggal 17 Juni 2022;
- Copy Bukti Rekam Medik Nomor 01097284 atas nama Pasien Siberius Halawa yang dikeluarkan oleh RSUD Arifin Achmad tanggal 17 Juni 2022;
- Laporan Pengaduan Perlindungan Hukum No 109/PID/TAR/XI/2022 atas nama Agusman Nduru dan Siberius Halawa kepada Kabag Wassidik
DINI MARIA
Termohon:
1.PEMERINTAH NEGARA RI Cq KAPOLRI Cq DIR TINDAK PIDANA UMUM BARESKRIM POLRI Cq KOMPOL ANDHIKA FITRANSYAH
2.PEMERINTAH RI Cq KAPOLRI Cq KOMBES POL DICKY PATRIA NEGARA
3.PEMERINTAH NEGARA KESATUAN RI Cq KEPALA KEPOLISIAN R.I
4.PEMERINTAH KESATUAN R.I Cq KAPOLRI Cq KADIV PROPAM POLRI
5.PEMERINTAH KESATUAN R.I Cq KAPOLRI Cq IRWASUM POLRI
6.PEMERINTAH KESATUAN R.I Cq KAPOLRI Cq KARO WASSIDIK POLRI
36 — 3
Pemohon:
DINI MARIA
Termohon:
1.PEMERINTAH NEGARA RI Cq KAPOLRI Cq DIR TINDAK PIDANA UMUM BARESKRIM POLRI Cq KOMPOL ANDHIKA FITRANSYAH
2.PEMERINTAH RI Cq KAPOLRI Cq KOMBES POL DICKY PATRIA NEGARA
3.PEMERINTAH NEGARA KESATUAN RI Cq KEPALA KEPOLISIAN R.I
4.PEMERINTAH KESATUAN R.I Cq KAPOLRI Cq KADIV PROPAM POLRI
5.PEMERINTAH KESATUAN R.I Cq KAPOLRI Cq IRWASUM POLRI
6.PEMERINTAH KESATUAN R.I Cq KAPOLRI Cq KARO WASSIDIK POLRI
434 — 242
.17.18.12.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.Fotocopy Surat Nomor B/19389/XV2016/ Datro tentang PermohonanPersetujuan penetapan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri JakartaSelatan tertanggal 29 Nopember 2016 Perintah Penyidikan, diberi tanda BuktiT17;FotocopyBerita Acara Penyitaan tertanggal24 Nopember 2016, diberi tandaBukti T 18;Fotocopy Penetapan Nomor : 2540/Pen.Per.Sit/2016/PN.Jkt.Sel, Persetujuanpenetapan penyitaan tertanggal 02 Desember 2016,diberi bertanda Bukti T135Fotocopy Nota Dinas Nomor B/ND890/XV/2016/ Wassidik
Putusan No. 157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.perkara pidana atau bukan, dan menentukan status Tersangka, namunTERMOHON ternyata tidak melakukan Gelar Perkara dan langsungmenetapkan PEMOHON sebagai Tersangka.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Termohon telahmengajukan bukti berupa T20, yang dalam bukti tersebut telah memuat NotaDinas Nomor B/ND890/XV2016/Wassidik, yang berisi laporan pelaksanaan hasilgelar perkara tengah tertanggal 24 Nopember 2016.
Gelar perkara awal dimulai dengan adanya Nota Dinas NomorND/3862/X/Subdit IV Cyber Crime dimulai dengan Surat permohonan PelaksanaaanGelar Perkara Awal pada tanggal 14 Oktober 2016, selanjutny keluar Surat NotaDinas Nomor B/ND803/X/2016/Wassidik perihal undangan gelar perkara awal .
,selanjutnya pada tanggal 1 Nopember 2016 keluar Nota Dinas B/ND390/XV/2016/Subdit IV Cyber Crime perihal Permohonan Gelar Perkara Tengah ,kemudian padatanggal 3 Nopember 2016keluar Nota Dinas Nomor B/ND836/X/2016/Wassidikperihal Undangan Gelar Perkara tengah, selanjutnya pada tanggal 21 Nopember2016 telah keluar Surat Nota Dinas Nomor Dinas ND402/XV/2016/ Subdit IVCyber Crime perihal permohonan gelar perkara Tengah, kemudian terbit NotaDinas Nomor B/ND878/X/2016/Wassidik perihal Undangan Gelar Perkara
tengahpenetapan status tersangka tertanggal 21 Nopember 2016 dan akhirnya terbitlahNota Dinas Nomor B/ND890/XV/2016/Wassidik perihal Laporan pelaksanaan hasilgelar perkara tengah;Menimbang, bahwa Ahli Pidana Dr.Alfitra ,SH.MH. menerangkan : memangKUHAP tidak mengatur secara luas tentang adanya satu gelar perkara tetapiPerkap Nomor 14 tahun 2012 mengatur tentangnya suatu proses gelar perkaratersebut baik bersifat khusus maupun umum , terbuka maupun semi terbukadalam konten ini pihakpihak , subjek
156 — 35
Pemohon), dengan pimpinanGelar : AKBP TOGU SIMANJUNTAK, SH ( Kabag Wassidik Polda Sumut).Bahwa, dari hasil gelar perkara, para peserta gelar menyimpulkan bahwaLaporan pengaduan dari Pemohon TUTUR SAUT MARTUA PANJAITANtidak cukup bukti dan direkomendasikan agar perkara dihentikan penyidikannya(SP3).9. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 bertempat di Aula SatReskrim Polres Labuhanbatu, dilakukan Gelar perkara Internal terhadapLaporan Polisi No.
PT. ARTHAGRAHA GENERAL INSURANCE
Termohon:
Dittipidum Bareskrim POLRI
242 — 108
Selatau perbuatan pidana.Memperhatikan adanya Gelar Perkara Khusus tanggal 21 Mei 2021, dimanaPemohon diundang secara lisan tanpa adanya Surat Undangan, dan GelarPerkara Khusus tersebut diselenggarakan oleh Biro Wassidik Bareskrimkarena adanya Pengaduan Masyarakat (DUMAS) merupakan intervensi atasPenyidikan Perkara, karena DUMAS bisa mengalahkan hasil penyidikanperkara, sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.Gelar Perkara yang diadakan setelah naiknya status penyelidikan
75 — 9
menuntaskan penyidikan laporan polisi yang dilaporkan Pelawan namunpenyidik Polres Deli Serdang juga belum melaksanakan amar putusanPengadilan Negeri Medan tersebut, dimana hingga sampai sekarang belummelakukan penyitaan terhadap Surat Pardjianjian Panggadisan ni tano Siborongborong Pasar Melintang tanggal 6 Pebruari 1961, sehingga Pelawan melaporkanpenyidik Polres Deli Serdang ke Bagian Pengawasan Penyidik DitreskrimumPolda Sumatera Utara sesuai dengan Pengaduan Masyarakat Nomor:Dumas/13/l/2015/Wassidik
selanjutnya diberi tanda Bukti P 10;11.Foto copy Surat Kapolda Sumatera Utara kepada Kapolres Deli Serdang Nomor :B/5605/X/2013/Bidikum tanggal 2 Oktober 2013, ~ selanjutnya diberitanda Bukti P 11 ;12.Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 02/Pra.Pid/2014/PN.MDNtanggal 5 Maret 2014, yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang,selanjutnya diberi tanda Bukti P 12 ;Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Nomor 138/Pdt.G/Plw/2016/PN.Lbp13.Foto copy Pengaduan Masyarakat Nomor : Dumas/13/l/2015/Wassidik
EPI JUMIYANI SARI
Termohon:
KAPOLRI Cq.KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PERCUT SEI TUAN
36 — 9
Wassidik Ditreskrimum Polda Sumut, buktiP5;6. Surat kuasa hukum Pemohon nomor 009/JKH/X/2020 tanggal 16Oktober 2020 kepada Kepala Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan, bukti P6;7. Surat kKuasa hukum Pemohon nomor 011/JKH/X/2020 tanggal 16Oktober 2020 kepada Komisi Kepolisian Nasional R.I., bukti P7;8. Catatan Kronologi Kejadian yang dibuat oleh Epi, bukti P8;9.
LINDA SAHARA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT
116 — 14
Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk MENCABUT ;27.Bahwa terhadap keanehan jalannya penyidikan terhadap Laporan PolisiNomor: LPB/754/VIII/2017/JABAR yang cenderung tidak objektif dankeberpihnakkan tersebut, pemohon (LINDA SAHARA) melalui kuasahukumnya HANDIMAN, SH dkk (Handiman & Associates Legal Consellor)pernah mengirim surat perihal permohonan perlindungan hukum tertanggal13 November 2017:28.Bahwa berkaitan dengan surat perihal permohonan perlindungan hukumtertanggal 13 November 2017 tersebut, Biro Wassidik
LINDA SAHARAoa Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara Khusus di Biro118s) Buko ILS Wassidik Bareskrim Polri tanggal 14 Desember 2017 Copy Gar eopy. Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara Khusus di Bag .120, Bukti 1120 wassidik Dit Reskrim Um Polda Jabar tanggal 24 April COPY dari copy2018121.
47 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepala BadanReserse Kriminal Polri, Karo Wassidik, dengan Surat Nomor: B/892/WAS/III/2011/Bareskrim, tertanggal Jakarta, 14 Maret 2011, ditujukan kepada Kuasahukum, Antonius Stefanus, SR., menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaansidik jari tersebut diperoleh hasil identik/sama (foto copy hasil pemeriksaansidik jari dengan Nomor Pol: PID.14NI/1990/Ident, tertanggal 13 Juni 1990;yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya);Bahwa dengan demikian maka penyangkalan Dua Minya Doo tersebutsudah terbantahkan
5.KASUBDIT HARDA POLDA METRO JAYA
6.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
7.IRWASDA INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH POLDA METRO JAYA
8.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
9.IRWASUM INSPEKTORAT PENGAWASAN UMUM POLRI
10.KARO WASSIDIK POLRI
32 — 4
5.KASUBDIT HARDA POLDA METRO JAYA
6.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
7.IRWASDA INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH POLDA METRO JAYA
8.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
9.IRWASUM INSPEKTORAT PENGAWASAN UMUM POLRI
10.KARO WASSIDIK POLRI
77 — 31
LP.449A/II/2008/Siaga Ill tanggal 8Agustus 2008 ke Wassidik Bareskrim Polri dan Surat Kepala Kepolisian DaerahMetro Jaya Nomor B/8931A//2016/Datro tanggal 25 Mei 2016 perihal pelimpahanLaporan Polisi No.Pol. LP.449A/II/2008/Siaga Ill tanggal 8 Agustus 2008 perkarayang dilaporkan Penggugattersebut saat ini ditangani Penyidik Dittipidum BareskrimPolri;3.
Perihal Rekomendasi pelimpahan penanganan perkara Laporan Polisi NomorLP 449AAII/2008/Siaga Ill, tanggal 6 Agustus 2008 ke Wassidik Bareskrim Polri danSurat Kepala Kepolisian Daerah Metri Jaya Nomor: B 8931A//2016/Datro tanggal 25Mei 2016, perihal pelimpahan Laporan Polisi Nomor LP 449A/III/2008/Siaga III, tanggal6 Agustus 2008, yang saat ini ditangani Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri;5.
LP.449A/II/2008/Siaga Ill tanggal 8Agustus 2008 ke Wassidik Bareskrim Polridan Surat Kepala Kepolisian Daerah MetroJaya Nomor B/8931A//2016/Datro tanggal 25 Mei 2016 perihal pelimpahan LaporanPolisi No.Pol.
JHONY LUKITO
Termohon:
Kapolda Metro Jaya Cq Ditreskrimum Polda Metro Jaya
88 — 56
disita penyidik serta berdasarkan Pasal 70 ayat (2) huruf dPeraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana, guna menetapkan status PEMOHONsebagai Tersangka, diharuskan melakukan Gelar Perkara,sehingga pada tanggal 10 Januari 2018 dan pada tanggal 14Maret 2018 telah dilaksanakan gelar perkara di Ruang WassidikDit Reskrimum Polda Metro Jaya dengan menghadirkan lintasfungsi (Itwasda, Propam, Bidkum, Bagwassidik) yang dipimpinAKBP JAIRUS SARAGIH, SH, MH selaku Kabag Wassidik
hasil penyidikan serta berdasarkan Pasal 70 ayat (2) huruf dPeraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana, guna menetapkan status PEMOHONsebagai Tersangka, diharuskan melakukan Gelar Perkara,sehingga pada tanggal 10 Januari 2018 dan pada tanggal 14Maret 2018 telah dilaksanakan gelar perkara di Ruang WassidikDit Reskrimum Polda Metro Jaya dengan menghadirkan lintasfungsi (Itwasda, Propam, Bidkum, Bagwassidik) yang dipimpinAKBP JAIRUS SARAGIH, SH, MH selaku Kabag Wassidik
yang samadengan cara merubah pasal dengan dijadikannya PEMOHONsebagai Tersangka tindak pidana pasal 263 KUHP dan TindakPidana Pencucian Uang;Dalili PEMOHON adalah dalil yang keliru dan tidak benar bahwaTERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka telahterpenuhinya pasal 184 KUHAP dan Pasal 70 ayat (2) huruf dPeraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana, pada tanggal 10 Januari 2018 telahdilakukan gelar perkara dan pada tanggal 14 Maret 2018,bertempat di Ruang Wassidik