Polda Metro Jaya untukmengembalikan berkas tersebut ke Polres Jakarta Pusat;Bahwa hasil dari gelar perkara tersebut oleh Penyidik (unit 3 KamnegPolda Metro Jaya) tidak juga dijalankan sehingga Pelapor denganKuasa Hukumnya membuat surat ke Wasidik Mabes Polri untukmeminta kejelasan atas perkara tersebut yang pada hasilnya suratdari Pelapor tersebut melalui Kuasa Hukumnya ditanggapi oleh pihakWasidik akhirnya pada bulan Mei pihak Wasidik menggelar perkaratersebut dengan hasil bahwa Penyidik Polres

Jkt.PstBahwa oleh karena berkas perkara tersebut berada dalampenguasaan unit 3 Kamneg Polda Metro sehingga Polres MetroJakarta Pusat tidak dapat berbuat apaapa dan tidak dapatmenjalankan perintah dari pihak Wasidik Mabes Polri;Bahwa sekitar bulan Agustus 2016 pihak Wasidik Mabes Polriternyata melakukan gelar perkara atas beberapa perkara yang ada diPolda Metro dan salah satu yang di gelar di Polda Metro adalahperkara dari Pelapor yang pada akhirnya putusan dan kesimpulandari gelar perkara Wasidik

Bahwa hasil dari gelar perkara tersebut oleh Penyidik (unit 3Kamneg Polda Metro Jaya) tidak juga dijalankan sehingga Pelapordengan Kuasa Humunnya membuat surat ke Wasidik Mabes Polriuntuk meminta kejelasan atas perkara tersebut yang pada hasilnyasurat dari pelapor tersebut melalui kuasa hukumnya ditanggapioleh pihak Wasidik akhirnya pada bulan Mei pihak Wasidikmenggelar perkara tersebut dengan hasil bahwa Penyidik PolresMetro Jakarta Pusat diwajibkan untuk segera melimpahkanperkara tersebut ke Jaksa

Bahwa oleh karena berkas perkara tersebut berada dalampenguasaan unit 3 Kamneg Polda Metro sehingga Polres MetroJakarta Pusat tidak dapat berbuat apaapa dan tidak dapatmenjalankan perintah dari pihak Wasidik Mabes Polri;Halaman 17 dari 41Halaman Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN.Jkt.Pstj.mM.Bahwa sekitar bulan Agustus 2016 pihak Wasidik Mabes Polriternyata melakukan gelar perkara atas beberapa perkara yang adadi Polda Metro dan salah satunya yang digelar di Polda Metroadalah perkara dari Pelapor yang

pada akhirnya putusan dankesimpulan dari gelar perkara Wasidik Mabes Polri di Polda MetroJaya atas perkara Pelapor dinyatakan perkara tersebut harussegera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat selakuPenuntut Umum;.

./2018/PT TJKDokumen bukti yang diterima berupa:1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima Biro Wasidik Bareskrim Polri atasnama SRI SUKAISI, tertanggal Jakarta, 23012017.Pada dokumen bukti tersebut terdapat tulisan tangan Kwetansi asli th2000 yang dipersoalkan.B.

Atau dengan kata lain tulisan tangan bukti yang dipersoalkan pada:1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima Biro Wasidik Bareskrim Polri atas namaSRI SUKAISH, tertanggal 23012017.Pada butir LA. diatas dengan tulisan tangan atas nama SRI SUKAISIH BintiMUHAMAD SOHAR pembanding adalah merupakan tulisan tangan yangsama.V. PEMBUNGKUSAN:Barang bukti dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, dilem danikat silang dengan benang pengikat warna putih.

DOKUMEN BUKTI:Dokumen bukti yang diterima berupa:1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima Biro Wasidik Bareskrim Polri atasnama SRI SUKAISI, tertanggal Jakarta, 23012017.Pada dokumen bukti tersebut terdapat tulisan tangan Kwetansi asli th2000 yang dipersoalkan.B.

Atau dengan kata lain tulisan tangan bukti yang dipersoalkan pada: Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor:67/Pid./2018/PT TJKVi.1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima Biro Wasidik Bareskrim Polri atas namaSRI SUKAISH, tertanggal 23012017.Pada butir LA. diatas dengan tulisan tangan atas nama SRI SUKAISIH BintiMUHAMAD SOHAR pembanding adalah merupakan tulisan tangan yangsama.PEMBUNGKUSAN:Barang bukti dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, dilem danikat silang dengan benang pengikat warna putih

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Suriyanto bin Wasidik) terhadap Penggugat (Anisa Rahayu binti Giarno);
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Wasidik Kec. Pontianak Selatan tanggal 29 Oktober 2021;

Selanjutnya berkas oleh Kejaksaan Tinggi Jambi diserahkankembali ke Penyidik Polda Jambi.Setelah penyerahan P.18 dari KejaksaanTinggi Jambi ke Polda Jambi tersangka bersama kuasa hukumnya pergi keBareskrim Polri di Jakarta untuk memohon adanya gelar Perkara di MabesPolri dan ini diterima oleh Mabes Polri maka diadakanlah gelar perkara tanggal11 November 2020 di ruang Biro Wasidik (Bareskrim Polri) yang intinyaHal 2 dari 47 Putusan Nomor 06/Pid.Pra/2020/PN Jmb.Bareskrim Polri menginterfensi Termohon

Raden Prima Lestari, Nomor : B.3720IV/KC/ADK/11/2008 tanggal 20Nopember 2008, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P17;Foto copy Surat tanggal 30 Nopember 2020 yang ditujukan kepada Kapolri danKaro Wasidik Kabareskrim, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberitanda P18;Foto copy Surat Pernyataan atas nama Zen Muhammad, tanggal 14 Oktober2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P19;Foto copy Surat PT.

terhadapHal 24 dari 47 Putusan Nomor 06/Pid.Pra/2020/PN Jmb.perkara tersebut dan jika sudah P 16, maka ada kewenangan Jaksa PenuntutUmum dalam perkara tersebut, dalam hal ini sudah ada delegasi dan beralih;Bahwa jika ada tindakan yang didasari oleh Undangundang dan menyangkutkewenangan dalam secara teori tidak diperbolehkan;Bahwa jika ada peraturan yang memberikan kewenangan dan harusdilaksanakan, karena itu dilaksanakanlah gelar perkara dan gelar perkaratersebut termasuk tugas pokok dari Biro Wasidik

, Bidkum,Propam dan Ahli, selain itu juga hadir Pelapor (Achmad) dan Terlapor;Bahwa saat itu hadir dari Devisi Hukum, Itwasum dan Biro Wasidik sertaPropamninal hadir saat itu;Bahwa Ahli hadir saat itu dari Dosen PTIK, dosen pidana;Bahwa saat gelar, saksi tidak diberi waktu untuk menyampaikanhasilpenyidikan yang saksi lakukan, tetapi pada saat dilakukan gelar perkaratersebut, Direktur dan Kasubdit langsung yang menjelaskan hasil penyidikan,sedangkan saksi hanya sebagai notulen;Hal 32 dari 47 Putusan

Raden Prima Lestari, Nomor : B.3720IV/KC/ADK/11/2008 tanggal 20Nopember 2008, bukti surat bertanda P17, Surat tanggal 30 Nopember 2020 yangditujukan kepada Kapolri dan Karo Wasidik Kabareskrim, selanjutnya pada foto copybukti surat tersebut diberi tanda P18, Surat Pernyataan atas nama Zen Muhammad,tanggal 14 Oktober 2008, bukti Surat bertanda P19, Surat PT.

pemohon bukan sebagai komisaris dan nanti ditahun 2017 baru pemohonsebagai komisaris dan keberadaan bukti surat yang ditemukan penyidik tersebuttelah dilakukan penyitaan melalui penetapan sesuai dengan bukti surat (T.6);Bahwa Saksi menerangkan ada relevansi antara saksisaksi dengan bukti suratdan tersangka;Bahwa setelah dilakukan proses penyidikan, Saksi melakukan anev terhadapperkara dan meyakini telah mendapatkan barang bukti yang cukup untukmenetapkan terlapor sebagai tersangka lalu mengajukan ke Wasidik

untukdilakukan gelar perkara untuk menetapkan status terlapor mejadi tersangka;Bahwa prosedur gelar perkara ini melalui Wasidik dan dilaksanakan tanggal 17Desember 2018 sesuai dengan bukti surat (T.8);Setelah ditetapkan terlapor menjadi tersangka, yang dilakukan saksi sebagaipenyidik membuat surat panggilan pertama sesuai dengan bukti surat (T.9)kepada pemohon via pos ke alamat pemohon di Jakarta dan dikonfirmasi olehPengacara Pemohon yang bernama Alex namun tidak ada jawaban sehinggakami membuat

surat panggilan kKedua namun pemohon tetap tidak hadir danpemohon menyurat ke Bareskrim ke Biro Wasidik komplain terkait pemanggilantersebut sehingga saat itu dilakukan gelar pekara khusus;Bahwa pemohon mengajukan permohonan gelar perkara khusus yangdilaksanakan bulan Januari 2019, Saksi hadir sebagai penyidik pembantu yangmenangani perkara ini dan juga sebagai pemapar dan yang menjadi pesertaadalah Rowassidik Bareskrim Polri Kombes Pol.

,MM., Ahli Dr.Eka Dian pengajar di PTIK, Ditkum Mabes;Bahwa rekomendasi dari hasil gelar perkara khusus tersebut, pada intinya dimintauntuk melengkapi berkas perkara dan melakukan pemeriksaan terhadapbeberapa orang saksi serta melakukan penyitaan dan semua telah dilakukan;Bakwa saksi telah melakukan laporan hasil pelaksanaan rekomendasi gelarperkara kepada Polri dengan tembusan Karo Wasidik dalam waktu paling lama 30Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 04/Pid.Pra/2019/PN.Kdi(tiga puluh) hari namun saksi

tersangka dan oleh peserta gelar sepakat untukmenetapkan pemohon sebagai tersangka karena penyidik pembantu telahmenunjukan 2 (dua) alat bukti;e Bahwa dilakukan gelar perkara khusus di Mabes karena Mabes merupakaneselon atas sebagai pembina fungsi direktorat reserse kriminal umum PoldaSultra dan sebagai cek control;e Bahwa upaya penyidik dalam melakukan penahanan dan penangkapanterhadap pemohon, dengan adanya rekomendasi gelar perkara menjadidasar untuk dilakukan penangkapan;e Bahwa Saksi sebagai Wasidik

Borneo Suktan Miningmenyurati Karo Wasidik Mabes Polri berdasarkan Surat No.001/LO/BSM/V/2018 tertanggal 21 Mei 2018 PerihalPermohonan Kepastian Hukum ;Bahwa berdasarkan surat yang dikirimkan oleh atasanPEMOHON sebagaimana tersebut di atas, maka atas namaKepala Badan Reserse Kriminal Polri Karo Wassidik yaituBrigadir Jenderal Polisi Drs.

Bara Mega Quantum yaitu Akta Nomor 17 tanggal 13Agustus 2011, Akta Nomor 18 tanggal 13 Agustus 2011 dan AktaNomor 27 tanggal 19 Agustus 2011;Bahwa seluruh Surat dan Akta yang dikeluarkan berdasarkan AktaNomor 17, Akta Nomor 18 dan Akta Nomor 27 dianggap tidak sah;Bahwa saksi pernah mengiirim surat kepada Karo Wasidik MabesPolri dengan Surat No. 001/LO/BSM/V/2018tanggal 21 Mei 2018,Dalam hal Permohonan Kepastian Hukum, yang dijawab oleh KaroWasidik dengan 2 (dua) buah surat yaitu 1.

yang telah terbukti sebagai berikut:e Bahwa Pemohon telah membuat Laporan Polisi kepada Termohonpada tanggal 26 Februari 2018 atas dugaan Tindak PidanaPemalsuan Dokumen dan Keterangan Palsu yang diduga dilakukanoleh Dinmar Najamudin sebagai Terlapor (Surat bukti P.1/T.1) ;e Bahwa selanjutnya Termohon melakukan serangkaian tindakanPenyelidikan ;e Bahwa karena Pemohon merasa pemeriksaan Laporannya berteletele, maka atasan Pemohon yaitu Nurul Awaliyah mengirim Surattertanggal 21 Mei 2018 kepada Karo Wasidik

Eka Nurdianty Anwar dapat dihentikan Penyelidikannya karenabelum ditemukan Tindak Pidana dan perihal penerbitan IUP OP 468tahun 2013 yang dipermasalahkan, pihak pelapor dapatmengajukan gugatan PTUN terhadap Pemerintahn Daerah yangmengeluarkan IUP OP tersebut (Surat bukti T.11);e Bahwa berdasarkan surat dari Pemohon tertanggal 21 Mei 2018,Karo Wasidik Mabes Polri mengirim surat tertanggal 16 juli 2018kepada Nurul Awaliyah, perihal Pemberitahuan PerkembanganHasil Pengawasan Penyidikan, yang pada poin

Bahwa karena berkas laporan Pemohon tidak ada kemajuandalam penyidikan maka atas inisiatif Pemohon/Penggugat pada tanggal 18Januari 2018 Pemohon/Penggugat mengadukan/Melaporkanpermasalahan ini ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABESPOLRI) di Jakarta, dan oleh MABES POLRI ditangggapi, lalu dilakukanGelar Perkara di Ruang Wasidik Mabes Polri pada bulan April 2018.

Bahwa pernah dilakukan gelar perkara di Mabes Polri, hasilnya waktu ttumulai hari ini Biro Wasidik akan mengawal jalannya penyidikan perkara yangsaya laporkan ke Mabes, barang bukti dibawa ke lab, kKemudian kalau sampai diSP3 supaya diajukan pra peradilan karena para pihak sudah dikonfrontir katanyaitu bukan jual beli tapi pinjam uang dan sudah diakui oleh yang pinjam yaituYujanto pinjam uang sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) kepadaKMITA Tirtodiprodjo alias Joko.

Bahwa berdasarkan faktafakta, bukti surat dan hal hal pada angka 4 huruf asampai huruf g tersebut diatas, maka Surat Ketetapan PenghentianPenyidikan Nomor: S.Tap/67.b/X/2021/Reskrim Tanggal O05 Agustus 2021,Tentang Penghentian Penyidikan Terhadap Laporan Polisi Nomor:LP/278/VIII/2017/SULUT/Res Minsel tanggal 05 Agustus 2017, dimanaalasan dan Pertimbangan serta Dasar Termohon mengeluarkan SuratKetetapan Penghentian Penyidikan hanya berdasarkan laporan hasil GelarPerkara Bag wasidik Ditreskrimum Polda

pengertian Tersangka dalam Pasal 1 angka 14 KUHAPsesual dengan Putusan Mahkahmah Konstitusi (MK) Nomor: 21/PUUUX1I/2014 tanggal 28 April 2015 harus dimaknai minimal dua alat buktisesuai dengan Pasal 184 KUHAP;> Bahwa Penghentian Penyidikan yang dilakukan Termohon dalamPerkara ini bertentangan dengan maksud Pasal 109 ayat 2 KUHAP,karena perkara in casu sudah terdapat cukup bukti dan atau dua alatbukti;> Bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan hanyaberdasarkan laporan hasil Gelar Perkara Bag. wasidik

Penghentian Penyidikan yang di tandatangani oleh KepalaKepolisian Resor Minahasa Selatan hanya berdasarkan hasil Gelar PerkaraPenyidikan tanpa menjelaskan alasanalasan dan dasar hukum dalamPenghentian Penyidikan Laporan Polisi dari Pemohon dan Hakim setelahmencermati Surat Ketetapan tersebut (bukti P5 dan T31) memperoleh faktatentang tidak adanya uraian tentang alasanalasan dan dasar hukum dalamPenghentian Penyidikan Laporan Polisi dari Pemohon, selain pencantumantentang adanya gelar Perkara Bag Wasidik

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat(1) disebutkan bahwa Penghentian penyidikan dilakukan melalui Gelar Perkara,selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (2) dinyatakan bahwa pelaksanaan GelarPerkara biasa dapat mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri,dengan demikian maka penggunaan mekanisme gelar perkara sebagaimanaHasil Gelar Perkara Bag Wasidik Direskrimum Polda Sulawesi Utara tanggal 12Agustus 2021 dan juga Hasil Gelar Perkara Sat Reskrim Polres Minsel tanggal25 Juni 2021 (bukti P5

KasatReskrim Polres Karimun melakukan proses penyelidikan dan kemudianmelakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi, melakukan gelar perkarakemudian setelah mendapat rekomendasi dari Polda Kepri terbitlahHalaman 30 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbklaporan polisi LPA, kKemudian setelah terbit laporan polisi tersebut kamimelakukan proses penyelidikan kembali dan melakukan beberapatahapan berupa gelar perkara baik itu ditingkat Polres, tingkat Polda danterakhir proses gelar perkara di Biro Wasidik

BareskrimPolri, itu menjadi dasar kami dari satreskrim Polres Karimun untukmelimpahkan perkara tersebut di Bareskrim karena salah saturekomendasi gelar perkara yang telah dilaksanakan di Bareskrim MabesPolri salah satunya itu;bahwa Gelar perkara tersebut dilakukan pada tanggal 2 November 2020di Biro Wasidik Bareskrim Mabes Polri;Halaman 31 dari 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbkbahwa Untuk dari Polres Karimun dalam hal ini yang hadir Kasat ReskrimAKP.

Heru Pramono, saksi sendiri sebagai salah satu penyidik yangmelakukan proses penyidikan kemudian ada rekan saksi satu BriptuNelson Tampubolon kemudian dari Polda Kepri ada Kabid Biro Wasidikterus dari Biro Wasidik Polda Kepri juga;bahwa Tidak ada, dalam proses gelar perkara tersebut yang dibahasterkait penanganan laporan polisi nomor 82 itu;bahwa Untuk sekarang ini saksi tidak monitor, setelah melakukan gelarperkara dan rekomendasinya sudah kami penuhi dan setelah itu saksitidak monitor lagi sampai

saat sekarang ini;bahwa Ada dibuatkan surat ketetapan SP3 nya dari kami dan ada suratperintahnya juga, surat ketetapan tersebut tertanggal 4 November 2020Nomor TAP55B/X1I/2020/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan yangmana dalam surat ketetapan tersebut memutuskan menetapkanmenghentikan penyidikan terhadap LPA/82/IX/2020/Kepri/ReskrimResKarimun tanggal 8 September 2020 tentang Tindak Pidana Pembunuh anBerencana dengan alasan demi hukum;bahwa Berdasarkan rekomendasi gelar perkara dari Biro Wasidik

MabesPolri;bahwa Dalam proses penanganan laporan polisi nomor 82 yang manakami baru melakukan proses penyelidikan belum tahap penyidikan jadidalam hal ini belum ada melakukan penetapan tersangka;bahwa Sampai SP3 dikeluarkan dari Biro Wasidik Mabes Polri apakahstatusnya masih terlapor;bahwa Untuk saksi sendiri selaku salah satu penyidiknya tidak pernahdan saksi juga tidak pemah melihat postingan tersebut di media sosialcuma saksi pemah mendengar informasi bahwasanya ada beredar dimedia sosial terhadap

BareskrimPolri, itu menjadi dasar kami dari satreskrim Polres Karimun untukmelimpahkan perkara tersebut di Bareskrim karena salah saturekomendasi gelar perkara yang telah dilaksanakan di Bareskrim MabesPolri salah satunya itu;bahwa Gelar perkara tersebut dilakukan pada tanggal 2 November 2020di Biro Wasidik Bareskrim Mabes Polri;bahwa Untuk dari Polres Karimun dalam hal ini yang hadir Kasat ReskrimAKP.

Heru Pramono, saksi sendiri sebagai salah satu penyidik yangmelakukan proses penyidikan kemudian ada rekan saksi satu BriptuNelson Tampubolon kemudian dari Polda Kepri ada Kabid Biro Wasidikterus dari Biro Wasidik Polda Kepri juga;bahwa Tidak ada, dalam proses gelar perkara tersebut yang dibahasterkait penanganan laporan polisi nomor 82 itu;bahwa Untuk sekarang ini saksi tidak monitor, setelah melakukan gelarperkara dan rekomendasinya sudah kami penuhi dan setelah itu saksitidak monitor lagi sampai

saat sekarang ini;bahwa Ada dibuatkan surat ketetapan SP3 nya dari kami dan ada suratperintahnya juga, surat ketetapan tersebut tertanggal 4 November 2020Nomor TAP55B/X1I/2020/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan yangmana dalam surat ketetapan tersebut memutuskan menetapkanmenghentikan penyidikan terhadap LPA/82/IX/2020/Kepri/ReskrimResKarimun tanggal 8 September 2020 tentang Tindak Pidana PembunuhanBerencana dengan alasan demi hukum;bahwa Berdasarkan rekomendasi gelar perkara dari Biro Wasidik

MabesPolri;Halaman 33 dari 105 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tbkbahwa Dalam proses penanganan laporan polisi nomor 82 yang manakami baru melakukan proses penyelidikan belum tahap penyidikan jadidalam hal ini belum ada melakukan penetapan tersangka;bahwa Sampai SP3 dikeluarkan dari Biro Wasidik Mabes Polri apakahstatusnya masih terlapor;bahwa Untuk saksi sendiri selaku salah satu penyidiknya tidak pernahdan saksi juga tidak pemah melihat postingan tersebut di media sosialcuma saksi pemah mendengar

kepada penyidik agar laporanpolisi LPA tanggal 8 September 2020 dugaan tindak pidanapembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 jo pasal 55 KUHPsegera dihentikan penyidikannya dengan alasan demi hukum selanjuinyalaporan polisi LP nomor 25/IV/2002 tanggal 14 April 2002 dengantersangka Jufri, Lukmanul Hakim, Donal Siregar, Bambang, Kahar, Dodidan Andi dengan tersangka baru atas nama Dwi Untung alias Cun Heng(penetapan oleh hakim) proses penyidikannya dilimpahkan ke BareskrimPolri melalui Biro Wasidik

(Kabag Wasidik Dit Res Narkoba PoldaLampung), dan Anthonius Indra Simamora (Kasi Narkoba dan Zat AdiktifLainnya Pada Kejaksaan Tinggi Lampung), setelah dilakukan asesmenterhadap Terdakwa YULI YANTI ASTIKA BINTI JUMIKAN disimpulkan bahwaTerdakwa tidak terlibat dalam jaringan perdagangan gelap Narkotika danTerdakwa dikategorikan sebagai pengguna.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 127 Ayat (1) huruf a Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika*Menimbang, bahwa

KasatReskrim Polres Karimun melakukan proses penyelidikan dan kemudianmelakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi, melakukan gelar perkarakemudian setelah mendapat rekomendasi dari Polda Kepri terbitlahHalaman 30 dari 101 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Tbklaporan polisi LPA, kKemudian setelah terbit laporan polisi tersebut kamimelakukan proses penyelidikan kembali dan melakukan beberapatahapan berupa gelar perkara baik itu ditingkat Polres, tingkat Polda danterakhir proses gelar perkara di Biro Wasidik

BareskrimPolri, itu menjadi dasar kami dari satreskrim Polres Karimun untukmelimpahkan perkara tersebut di Bareskrim karena salah saturekomendasi gelar perkara yang telah dilaksanakan di Bareskrim MabesPolri salah satunya itu;bahwa Gelar perkara tersebut dilakukan pada tanggal 2 November 2020di Biro Wasidik Bareskrim Mabes Polri;Halaman 31 dari 101 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Tbkbahwa Untuk dari Polres Karimun dalam hal ini yang hadir Kasat ReskrimAKP.

Heru Pramono, saksi sendiri sebagai salah satu penyidik yangmelakukan proses penyidikan kemudian ada rekan saksi satu BriptuNelson Tampubolon kemudian dari Polda Kepri ada Kabid Biro Wasidikterus dari Biro Wasidik Polda Kepri juga;bahwa Tidak ada, dalam proses gelar perkara tersebut yang dibahasterkait penanganan laporan polisi nomor 82 itu;bahwa Untuk sekarang ini saksi tidak monitor, setelah melakukan gelarperkara dan rekomendasinya sudah kami penuhi dan setelah itu saksitidak monitor lagi sampai

saat sekarang ini;bahwa Ada dibuatkan surat ketetapan SP3 nya dari kami dan ada suratperintahnya juga, surat ketetapan tersebut tertanggal 4 November 2020Nomor TAP55B/X1I/2020/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan yangmana dalam surat ketetapan tersebut memutuskan menetapkanmenghentikan penyidikan terhadap LPA/82/IX/2020/Kepri/ReskrimResKarimun tanggal 8 September 2020 tentang Tindak Pidana Pembunuh anBerencana dengan alasan demi hukum;bahwa Berdasarkan rekomendasi gelar perkara dari Biro Wasidik

MabesPolri;bahwa Dalam proses penanganan laporan polisi nomor 82 yang manakami baru melakukan proses penyelidikan belum tahap penyidikan jadidalam hal ini belum ada melakukan penetapan tersangka;bahwa Sampai SP3 dikeluarkan dari Biro Wasidik Mabes Polri apakahstatusnya masih terlapor;bahwa Untuk saksi sendiri selaku salah satu penyidiknya tidak pernahdan saksi juga tidak pemah melihat postingan tersebut di media sosialcuma saksi pemah mendengar informasi bahwasanya ada beredar dimedia sosial terhadap

sudah bisa atau tidak dilakukan penahanan atas diriAbdul Kasan yang dihadiri oleh 10 orang petugas ;25Bahwa pada saat itu juga diputuskan atas diri Abdul Kasan telah dapatdilakukan penangkapan dan penahanan karena telah didukung oleh bukti,saksi maupun barang bukti ;Bahwa adapun penangkapan dan penahanan dilakukan atas Abdul Kasan,karena berdasarkan laporan yang didapat dilapangan yang dikuatkan olehketerangan aparat desa kalau Abdul Kasan tidak ada ditempat ;Bahwa saksi sebagai KBO, jabatannya Wasidik

Saksi Agustian Yudha Permana, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi sebagai Kasi Pengawasan Penyidikan yang berada dijajaranPolres Indramayu ;e Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses penangkapan dan penahananatas diri Abdul Kasan ;e Bahwa saksi hanya bertugas memeriksa tentang kelengkapan berkas perkarayang diajukan ke meja saksi ;e Bahwa terhadap berkas Abdul Kasan telah diteliti kelengkapannya dan sudahdinyatakan lengkap, kemudian dilanjutkan ke meja wasidik

Dalam proses penyidikan tersebut setelahn melakukan langkahlangkahpemeriksaan saksisaksi dan pengumpulan alat bukti maka penyidik melakukan gelarperkara pada tanggal 15 Juli 2020 dalam rangka penetapan tersangka.Bahwa Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) selaku pembina fungsiReserse di setiap tingkat daerah atau Polda, mengirimkan Surat Telegram No.STR/162/VII/RES.7.5/2020/BARESKRIM kepada Termohon untuk melakukan GelarPerkara Khusus terhadap perkara a quo di Ro Wasidik Bareskrim Mabes

Karowassidik Bareskrim Polri dalam waktupaling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2020.Oleh karena Keputusan Gelar dari Karo Wasidik Mabes Polri berkesimpulanbahwa perbuatan tidak dapat dipidana terhadap para pelaku, maka penyidik mengambillangkahlangkah guna memberikan kepastian hukum yaitu dengan menerbitkan SuratPerintah Penghentian Penyidikan (SP3) berdasarkan SP.

Atas laporantersebut ditindak lanjuti dengan adanya gelar perkara tanggal 23 April2015 di Lantai 12 ruangan WASIDIK MABES POLRI. Dalam gelarperkara tersebut hadir TERGUGAT dan TERGUGAT Il, Penyidik PolresJakarta Timur, dan R. Djoko Sudibyo, SH beserta Hero Indarto, SH tetapiWilmar Rizal Sitorus, SH., MH tidak hadir; Bahwa R.

Djoko Sudibyo, SH pada waktu gelar perkara tanggal 23 April2015 di ruang WASIDIK Lantai 12, Gedung MABES Polri mengatakandidepan forum gelar perkara untuk menangani perkara Andreas(TERGUGAT Il) telah kerugian yaitu menghabiskan uang sebanyak Rp.12.0. 000.000, (dua belas milyar rupiah), tetapi apa yang disampaikanoleh R.

Pengadilan Negeri Tangerang dalam PerkaraPerdara No.268/Pdt.G/2008/PN.TNG Jo Perkara No.95/Pdt/2009/PT.BTN JoPerkara No.1324 K/Pdt/2010 dimenangkan oleh Pemohon dan obyek sengketatelah diserahkan dengan telah dilakukan eksekusi oleh pengadilan NegeriTangerang, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri TangerangNo.85/PEN.EKS 2011/TNG pada tanggal 30 Juli 2012 Jo PerkaraNo.268/Pdt/2008/PN.TNG Jo Perkara No.95/Pdt/2009/PT.BTN Jo perkara1324K/2010 dan Jo perkara No.673PK/2012.Bahwa Termohon bersama wasidik

dimasalahkan / digelar pasal 263 KUHP sudah sangat jelasrekayasanya apa yang dilaporkan Pemohon masalah surat AJBNo.1304/Ciputat/2002 yang diduga tentang tindak pidana menyuruhmenempatkan keterangan palsu kedalam akta authentik sebagaimana Pasal 266KUHP, penyidik sengaja tidak membantu Pemohon.Bahwa ternyata gelar perkara tersebut untuk memojokkan Pemohon yangberlangsung diruang data Ditreskrimum Polda Metro Jaya, rupanya gelarperkara tersebut sebagai upaya penyidik Unit 3 SubDitHarda Ditreskrimum,wasidik

Bahwa karena tidak ada kejelasan dari Tergugat mengenai surat sertifikatyang di pinjam Tergugat maka pada tanggal 18 Juni 2016 Penggugatmelaporkan Tergugat ke Polda metro Jaya dengan noLP/3016/VI/PMJ/Ditreskrimum (bukti P4) yang sewaktu digelar perkaraTergugat didepan Wasidik Polda Metro Jaya menerangkan bahwa telahmenggadaikan atau meminjamkan buku Tanah asli yaitu Sertifikat hakmilik No.1437 Taman Sari / Pecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 155bekas Egeindom Verponding no. 7063, dengan surat ukur

pernah mendapat Salery,Deviden/Managemen fee perusahaan sejak tahun 2010 sampai dengan2018;Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami oleh Pemohon sebesar lebih kurangRp. 60.000.000.000, (enam puluh milyar rupiah)Bahwa setahu saksi yang jadi permasalahan Perusahaan Textil;Bahwa saksi diundang saat diadakan gelar perkara tanggal 23 Mei 2019,tempatnya di ruang gelar perkara Polda Jabar;Bahwa seingat saksi yang hadir saat gelar perkara yaitu: Pimpinan, Penyidikbernama Irwasum, Irwasda, Propan, Kasub, Wasidik

dan Terlapor yangdidampingi Penasihat Hukumnya dan saksi sendiri,Bahwa Pimpinan gelar perkara bernama Wasidik Zariusi;Bahwa benar Pimpinan memerintahkan Kanit untuk memaparkan perkara, tetapisebelum selesai memaparkan langsung diberhentikan di stop oleh Pimpinangelar perkara;Bahwa saat itu Pimpinan gelar langsung mengatakan Nebis in Idem,Bahwa Pimpinan mengatakan Nebis in Idem karena berdasarkan adanyaLaporan sebelumnya oleh Pemohon Pasal 374 KUHP;Hal 37 dari 38 Hal Putusan No. 15/Pid.Prap/2019/

Sketsa Situasi Tanah Pengukuran Petugas BPN Kab Asahan.T. 14;15.Notulen Gelar Perkara tanggal 27 Agustus 2018 di Wasidik PoldaSUMatera Utara. ... ccc ccc ek cecccccsceeeeeeeessueeeeeeeeseeeueueeeeaeeaeeaneeeeees T. 15;16.Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 28.b / IX / 2018 /.Reskrim, tanggal08 September 2018... 20... cc cccceeceeeceeeceseeeeeeeeeeeesaeeeeeeeeeaeaeeeeess T. 16;17.

Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan ke IV. berdasarkan SuratNomor : B/ 18 / IV / 2018 / Reskrim, tanggal 11 April 2018 (BuktiT.11).Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 15 berupa Notulen GelarPerkara tanggal 27 Agustus 2018 di WASIDIK POLDASU atas LaporanPemohon terhadap Terlapor an.