Zainudin Berahim, M.Kes selakuKepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara/ pemerintah(KPA) hanya dapat dibatalkan oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diridalam perjanjian tersebut, vide pasal 1320, plasal 1338, pasal 1365KUHPerdata;Bahwa terjadinya cidera janji dalam perjanjian kontrak (pemboronganpekerjaan) a quo adalah masuk lapangan hukum perdata, wanprestasi;Menurut Jumly Assidigie (mantan Ketua MK), mengatakan : Konsepmelawan hukum materiil yang merujuk pada hukum tidak tertulis

lebih lanjut.Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulispada tanggal 14 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan perkarayang dihadapi Terdakwa adalah bukan perkara pidana melainkan perkaraperdata, sehingga Dakwaan Oditur Militer alternatif pertama Pasal 378 joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,karena perkara yang dihadapi oleh Terdakwa murni usaha jual beli sapiyang dilakukan oleh Saksi9 (istri Terdakwa) yang merupakan murniranah perkara perdata

(wanprestasi) antara kelompok penggemuk sapiHal.60 dari 79 hal.

., 11 Dengan demikian Gugatan LainLain a~guo diajukan dengan prosedurgugatan perdata wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdata yang berbunyi; T/apperikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikanpenggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya, yang merupakankewenangan Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Umum.;12 Dengan demikian Gugatan LainLain a~guo adalah gugatanwanprestasi yang menjadi kewenangan

JKT.Menimbang, bahwa setelan Pengadilan mencermati Posita gugatanPenggugat pada pokoknya menguraikan penerbitan surat keputusan tata usahanegara yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan asasasas umum pemerintahan yang baik, dan pada pokoknyadalam petitum gugatannya dimohonkan oleh Penggugat untuk menyatakan batalatau tidak sah sebagaimana telah diuraikan di atas, dan tidak menuntutsebagaimana umumnya tuntutan perkara perdata (wanprestasi atau perbuatanmelanggar

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU0005955.AH.07 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan ForumKomunikasi Anak Betawai tanggal 06 Mei 2021 sebagai KTUN objek sengketa dandengan posita bahwa KTUN objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugatbertentangan dengan peraturan perundangundangan dan asasasas umumpemerintahan yang baik, dan hal yang dimohonkan agar KTUN objek sengketadinyatakan batal atau tidak sah, bukan menuntut sebagaimana umumnya tuntutanperkara perdata

(wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum), maka sengketa inimerupakan sengketa TUN;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan dalam eksepsi ini, Pengadilanmemberikan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkanketentuan Pasal 47 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 adalah memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;Halaman 119 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKTMenimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengketa tata

Ketika suatu hubungan hukum keperdataandilandasi adanya itikad tidak baik berupa niat batin kehendak menipu, makaselain tanggung jawab keperdataan yang dapat digugat secara perdata (wanprestasi) terhadap pelaku juga dapat dituntut secara pidana;Menimbang, bahwa kaidah yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 133 K/KR/1973 tanggal 15 November 1975menegaskan bahwa seseorang yang menyerahkan cek, padahal iamengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipumuslihat

TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TURUT TERGUGAT Hal 44 dari 154 Putusan Nomor844/Pdt.G/2017/PN Tng1.2.Bahwa dalam GUGATAN halaman 1 alinea 1, PENGGUGAT telah menyatakan bahwa gugatan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan NegeriTangerang sebagai gugatan perdata Wanprestasi (Ingkar Janji).Bahwa dalam halaman 3 angka 5 dari GUGATAN, PENGGUGAT menyatakan hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT danTERGUGAT II adalah didasari adanya perjanjian pinjam modal usaha dalamAkta Nomor 15 tanggal

Bahwa dalam GUGATAN halaman 1 alinea 1, PENGGUGAT telah menyatakan bahwa gugatan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan NegeriTangerang sebagai gugatan perdata Wanprestasi (Ingkar Janji).2.

Bahwa, gugatan perkara ini adalah murni perkara perdata (Wanprestasi)yang mana tidak ada keterkaitan dengan Turut Tergugat , sehingga TurutTergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara iniberkenan untuk mengambil sikap dan memutus mengeluarkan TurutTergugat sebagai pihak dari pemeriksaan perkara ini, karena padaprinsipnya Turut Tergugat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinyaadalah pihak Eksekutif dan atau / suatu Lembaga / Instansi PelayananPublik di Bidang Pertanahan yang kewenangannya

PetitumPenggugat tersebut hanya dikenal dalam suatu gugatan perbuatan melawanhukum, oleh karena suatu perjanjian hanya mengikat pihakpihak yangmembuatnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1340 KUHPerdata;Menimbang, bahwa atas eksepsi/keberatan dari Tergugat di atas, makaPenggugat telah pula menyangkal dan membantah dalam Repliknya, denganalasan hukum, bahwa secara tegas dan jelas Gugatan Penggugat merupakangugatan perdata wanprestasi, yang menyebutkan Tergugat dalam keadaanwanprestasi terhadap perjanjian

Berdasarkan hukum, jika terjadi kelalaian pemenuhan pengembalianpokok obligasi yang timbul dari suatu janji yang tentunya harus dibuktikanlebih dahulu dari tidak dipenuhinya permintaan pengembalian ObligasiSubordinasi, maka kelalaian tersebut merupakan bentuk dari peristiwahukum ingkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan hak bagi ParaPenggugat untuk mengajukan gugatan perdata wanprestasi;b.

,Berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atas, dapat terlinat bahwa rezim hukumPerseroan Terbatas yaitu UU No.40/2007 maupun UU No. 1/1995 mengatur lebihkhusus dari HIR dimana dalam HIR mengatur secara umum mengenai kemana suatu gugatanperdata diajukan atau dialamatkan tanpa melihat objek permasalahan gugatan maupun macamgugatan perdata (wanprestasi atau perbuatan melawan hukum) sementara dalam UUNo.40/2007 maupun UU No.1/1995 mengatur secara khusus mengenai kemanasuatu gugatan diajukan dengan

TentangPeradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Posita gugatan ParaPenggugat pada pokoknya menguraikan penerbitan surat keputusan tata usaha negarayang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundangundangandan asasasas umum pemerintahan yang baik, dan pada pokoknya dalam petitumgugatannya dimohonkan oleh Para Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahsebagaimana telah diuraikan di atas, dan tidak menuntut sebagaimana umumnyatuntutan perkara perdata

(wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum);Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati jawab jinawab Para Pihakdikaitkan dengan keseluruhan bukti dan saksi, Pengadilan menilai terdapat kaedahhukum public khususnya hukum administrasi pertanahan lebih khusus lagi padaPeraturan Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 11 Tahun 2016 Tentang PenyelesaianKasus Pertanahan, yang dapat menyelesaikannya, karenanya secara hukum satusatunya penyelesaian sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan sengketa

Dalam dakwaan pejabat dianggap wanprestasi, apa itu dikenaldalam hukum pidana kita, menurut Ahli bahwa Wanprestasi juga melawanhukum, tetapi sifatnya onrechmatige daad, yang bersifat perdata,wanprestasi tidak dikenal dalam hukum pidana;Bahwa Pasal 424 KUHP ini kalau kita perhatikan sama dengan pasal 12 UUTipikor, kitika ada diatur dalam KUHP dan juga dalam UU Tipikor mana yangharus dipakai, menurut Ahli bahwa ada azas Lex Specialis Derogat LexGeneralis, yang khusus mengenyampingkan UndangUndang yang

H.Soemarno, MM Terbukti, akantetapi bukan merupakan tindakpidana, melainkan perbuatanhukum perdata (Wanprestasi),maka Terdakwa dilepaskan darisegala tuntutan hukum (Onzlagvan alle reschtvevolging) ;2.

Hakim mencermati Posita gugatanPenggugat pada pokoknya menguraikan penerbitan surat keputusan tata usaha negaraHalaman 181 dari 206 halaman, Putusan Nomor : 120/G/2018/PTUNJKT.yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundangundangandan asasasas umum pemerintahan yang baik, dan pada pokoknya dalam petitumgugatannya dimohonkan oleh Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahsebagaimana telah diuraikan di atas, dan tidak menuntut sebagaimana umumnyatuntutan dalam perkara perdata

(wanprestasi atau perobuatan melanggar hukum);Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati ketentuanhukum administrasi yang berkaitan dengan persetujuan dan pengesahan Badan HukumPerseroan Terbatas yakni pada UndangUndang No. 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas, jo.

Adhi Kartiko Pratama tersebut,sehingga kemudian kami keberatan dan melaporkan kejadian tersebut;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka timbulpertanyaan apakah perkara a quo termasuk ranah hukum pidana (Penipuan)ataukah termasuk dalam ranah hukum Perdata (wanprestasi) karena adanyaperjanjian, sehingga untuk menjawab hal tersebut dipertimbangkan sebagaiberikut;Menimbang, bahwa Perbedaan yang mendasar antara perkara gugatanwanprestasi adalah terletak pada good will atau niat

Dengan dapat dibuktikan dengan gugatan perkaraperdata no. 30/Pdt/G/2012/PN.BKS perihal perbuatan melawan hukum dan perkara perdatano. 13/Pdt/G/3013/PN.BKS perihal gugatan perkara perdata wanprestasi (ingkar janji).Bahwa dalam hal ditemukanya alasan persengketaan Prae Judicieel, maka hakim pidanamempunyai kewenangan untuk menangguhkan perkara pidana sampai adanya putusanperdata yang menentukan ada tidaknya hak keperdataan itu.

Direksi Bank Sumut telahHalaman 232 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUSTPK/2017/PT MDNmembubuhkan tanda tangannya di atas Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut,artinya seluruh pelaksanaan dari perjanjian tersebut membawa akibat hukumterhadap pihakpihak yang membuatnya, namun akibat hukum tersebuthanyalah akibat hukum keperdataan, sehingga pertanggungjawaban yang dapatdimintakan kepada pihakpihak yang menandatangani Surat Perjanjian(Kontrak) tersebut hanyalah pertanggungjawaban dalam konteks perdata

(wanprestasi ataupun onrechtmatigedaad);Bahwa sebagaimana telah terungkap di depan persidangan berdasarkanketerangan saksisaksi, baik keterangan saksi a charge, ad charge, maupunketerangan TERDAKWA IRWAN PULUNGAN, S.SOS., Surat Perjanjian(Kontrak) tersebut telah sempurna dilaksanakan, PT.

Dengan demikian perjanjian tersebut mengikat para pihak yangmembuatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Wanprestasi adalah tidak melaksanakan prestasi atau kewajiban yang ditentukandalam kontrak atau perjanjian.