Ditemukan 631 data
Terbanding/Tergugat I : T.ISKANDAR
Terbanding/Tergugat II : PT.KERETA API INDONESIA (Persero) DIVRE I SUMATERA UTARA Sub DIVISI REGIONAL I.1 ACEH
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG (Pj.BUPATI ACEH TAMIANG)
Terbanding/Turut Tergugat II : KETUA DPRK ACEH TAMIANG
Terbanding/Turut Tergugat III : JUMADI SANDI
Terbanding/Turut Tergugat IV : Nasrul
13 — 20
,SH.SPN
Terbanding/Tergugat I : T.ISKANDAR
Terbanding/Tergugat II : PT.KERETA API INDONESIA (Persero) DIVRE I SUMATERA UTARA Sub DIVISI REGIONAL I.1 ACEH
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG (Pj.BUPATI ACEH TAMIANG)
Terbanding/Turut Tergugat II : KETUA DPRK ACEH TAMIANG
Terbanding/Turut Tergugat III : JUMADI SANDI
Terbanding/Turut Tergugat IV : Nasrul
M. DAHLAN, S.H
Tergugat:
WALIKOTA BANDA ACEH
Intervensi:
Keuchik Gampong Ateuk Jawo diwakili oleh 1. RUSMAN NUR 2. MUNAWAR 3. SYAHRIR AMIN
185 — 108
Bahwa Tuha Peut Gampong Batoh kemudian telah mengirimkan surat No.07/TPGBTH/X/2020 Tanggal 12 Oktober 2020 kepada Ketua DPRK BandaAceh tentang Penetapan Tapal Batas Gampong Batoh dengan GampongAtuek Jawo Berdasarkan Perda No.8 Tahun 2000 tanggal 23 Agustus 2000M/23 Jumadil Awal 1421 H yang intinya agar Tergugat mencabut KeputusanWali Kota Banda Aceh Nomor: 40 Tahun 2015, Tanggal 17 Februari 2015Tentang Penetapan Batas Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata KotaBanda Aceh dengan Gampong Ateuk Jawo Kec
1.RIZKI DWI ANUGRAH PUTRA, S.H.
2.SIARA NEDY, S.H.
Terdakwa:
Khairum Hafis Bin Alm. H. Amin Rajab
174 — 162
BPRS Kota Juang;
- 1 (satu) Bundel Berisi Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT BPRS Kota Juang;
- 1 (satu) Bundel Berisi Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
- 1 (satu) Bundel Berisi Rapat Dua Pihak Badan Anggaran DPRK Bireuen Dan TAPK Bireuen Dalam Rangka Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten
Bireuen Tahun 2021, Senin 30 November 2021;
- 1 (satu) Bundel Berisi Rapat Dua Pihak Badan Anggaran DPRK Bireuen dan TAPK Bireuen Dalam Rangka Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Bireuen Tahun 2021, Kamis 26 November 2020;
- 1 (satu) Bundel Berisi Rapat Sepihak Badan Aggaran DPRK Bireuen dalam rangka pembahasan rancangan KUA Dan PPAS Kabupaten Bireuen Tahun 2021;
- 1 (satu) Bundel Berisi tentang Keputusan Bupati Bireuen tentang Pengangkatan Direktur Perseroan Terbatas
PT BPRS Kota Juang Masa Kerja Tahun 2020-2024;
- 1 (satu) Bundel Berisi Keputusan Bupati Bireuen tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT BPRS Kota Juang Periode 2020-2024;
- 1 (satu) Bundel Berisi SK Banggar DPRK Bireuen;
- 1 (satu) Bundel Berisi tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen Dan Pendamping Operator System Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) Bundel Berisi
Rekening 660 02.20.000147-6 periode 01 Juni 2019 s.d 30 Juni 2019;
- 1 (satu) Bundel berisi surat permohonan persetujuan penambahan modal disetor (OJK);
- 1 (satu) Bundel berisi Notulen Rapat Umum Pemegang saham luar biasa PT BPRS Kota Juang tahun buku 2018;
- 1 (satu) Bundel berisi Notulen Rapat Umum Pemegang saham luar biasa penambahan setoran modal PT BPRS Kota Juang tahun 2019;
- 1 (satu) Bundel berisi Jadwal Kegiatan DPRK Bireuen Dalam Rangka Pembahasan Kebijakan
1.Japarrudin
2.Wagiman
3.Maimun
4.Suriatno
5.Sabam Junjungan M Simanjuntak
6.Amat S
7.Mustafa Kamal
8.Joni Halim
9.Tjoeng Tjhin Chung
10.Eddy Dermawan
11.Johan
12.Tjin Tjai
13.Jumadi
14.Siswandi
Tergugat:
1.Bukhary
2.Kelompok Tani Hutan Suwakarsa Mandiri
3.Suyanto
4.Suprianto
Turut Tergugat:
Kepala Desa Bukit Mas
146 — 96
Propinsi Aceh, yang menjadi batasantara Propinsi Sumatera Utara dan Aceh adalah alur berupa aliran air, saksimengambil titik koordinat di tengahtengah aliran sungai tersebut, jarak antaralokasi tanah sengketa dengan sungat tersebut diatas peta sekitar 400 (empatratus) meter sampai 500 (lima ratus) meter ditarik garis lurus, yang menetukantitik Koordinat tersebut adalah BPN Aceh Tamiang;Halaman 46 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN StbMenimbang, bahwa saksi Miswanto (Anggota DPRK
748 — 160
dan pemudapemuda kampung;Bahwa saksi tidak ingin sampai ada penutupan ;Bahwa ketika konflik PT.Kallista Alam tetap beroperasi sedangkanyang lain tutup ;Bahwa saksi tidak pernah mengalami banjir sehubungan denganpembukaan lahan di PT.Kallista Alam ;19.Saksi H.SAID JUNAIDI Dibawah sumpah pada pokoknya memberikanketerangan sebagaiDBTIKUL t=~ nnn nnn nr nen nnmnnmnnnannnnnannnenanansBahwa saksi belum pernah diperiksa di tingkat kepolisian ataukementerian lingkungan hidup ;Bahwa saksi anggota dewan (DPRK
102 — 18
Mohathir, S.Sos;Bahwa pada saat pelaksanaan rapat pansus DPRK Bener Meriah bertempat di AulaDPRK Bener Meriah yang dihadiri seluruh SKPK Bener Meriah dan dalam rapattersebut masingmasing menyampaikan realisasi tindak lanjut hasil temuan BPKRI Perwakilan Aceh, pada saat itu saksi menyampaikan realisasi tindak lanjut hasiltemuan BPK RI Perwakilan Aceh dalam forum rapat tersebut sesuai dengan buktisetoran yang di sampaikan terdakwa kepada saksi.
SIARA NEDY, S.H.
Terdakwa:
Yusrizal Bin Abkar
239 — 188
BPRS Kota Juang;
- 1 (satu) Bundel Berisi Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT BPRS Kota Juang;
- 1 (satu) Bundel Berisi Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
- 1 (satu) Bundel Berisi Rapat Dua Pihak Badan Anggaran DPRK Bireuen Dan TAPK Bireuen Dalam Rangka Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten
Bireuen Tahun 2021, Senin 30 November 2021;
- 1 (satu) Bundel Berisi Rapat Dua Pihak Badan Anggaran DPRK Bireuen dan TAPK Bireuen Dalam Rangka Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Bireuen Tahun 2021, Kamis 26 November 2020;
- 1 (satu) Bundel Berisi Rapat Sepihak Badan Aggaran DPRK Bireuen dalam rangka pembahasan rancangan KUA Dan PPAS Kabupaten Bireuen Tahun 2021;
- 1 (satu) Bundel Berisi tentang Keputusan Bupati Bireuen tentang Pengangkatan Direktur Perseroan Terbatas
PT BPRS Kota Juang Masa Kerja Tahun 2020-2024;
- 1 (satu) Bundel Berisi Keputusan Bupati Bireuen tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT BPRS Kota Juang Periode 2020-2024;
- 1 (satu) Bundel Berisi SK Banggar DPRK Bireuen;
- 1 (satu) Bundel Berisi tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen Dan Pendamping Operator System Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) Bundel Berisi
Rekening 660 02.20.000147-6 periode 01 Juni 2019 s.d 30 Juni 2019;
- 1 (satu) Bundel berisi surat permohonan persetujuan penambahan modal disetor (OJK);
- 1 (satu) Bundel berisi Notulen Rapat Umum Pemegang saham luar biasa PT BPRS Kota Juang tahun buku 2018;
- 1 (satu) Bundel berisi Notulen Rapat Umum Pemegang saham luar biasa penambahan setoran modal PT BPRS Kota Juang tahun 2019;
- 1 (satu) Bundel berisi Jadwal Kegiatan DPRK Bireuen Dalam Rangka Pembahasan Kebijakan
67 — 23
I/2012 tanggal 10 April 2012.1 (satu) Exs Daftar Lokasi dan Alokasiprogram Nasional Pemberdayan MasyarakatMandiri (PNPM Mandiri) T.A 2012 nomor :B.222/MENKO/KESRA/X/2011 tanggal 31Oktober 2011.1 (satu) exs Petunjuk Teknis pancairan danPenggunaan Dana Urusan bersama PNPMMandiri Perdesaan Dari kementrian DalamNegeri Nomor : 414.2/1247/PMD, Tanggal 22Februari 2012.1 (satu) lembar Persetujuan alokasi DanaMendahului Pengesahan APBK P dari Dewanperwakilan Rakyat Kabupaten Bener MeriahNomor : 180 /66A/DPRK
32 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 225 K/Pid.Sus/2010mengusulkan dana dalam APBD Perubahan Kota Langsa tahun 2005 untukmengelola Terminal Terpadu Kota Langsa yang baru diserahkanpengelolaannya dari Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur kepadaPemerintahan Kota Langsa tersebut ;Berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor : 13 Tahun 2005 tanggal 28Desember 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKota Langsa Tahun Anggaran 2005 yang disahkan pada tanggal 28 Desember2005 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa, telah
Pembanding/Tergugat I : Hj. Sakyan Binti alm. Harun
Pembanding/Tergugat IV : Tjut Suwarni Binti alm. T. Puteh Diwakili Oleh : H. T. Bustami Puteh Bin alm. T Puteh
Terbanding/Penggugat VII : Noza Riskan Bin Alm. M. Amin. AS
Terbanding/Penggugat V : Yuli Andayani Binti Alm. M. Amin. AS
Terbanding/Penggugat III : Silfa Maidi Bin Alm. M. Amin. AS
Terbanding/Penggugat I : Rosfinar Binti Alm. Cut Ubit
Terbanding/Penggugat VI : Deni Hilmansyah Bin Alm. M. Amin. AS
Terbanding/Penggugat IV : Romi Deliyanda Bin Alm. M. Amin. AS
Terbanding/Penggugat II : Zulnaidy Bin Alm M. Amin. As
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ACEH BARAT
Turut Terbanding/Tergugat II : H. M. Yunus Bin alm. Harun
71 — 34
Aceh Barat, mantan Ketua Partai PAN AcehBarat, mantan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Aceh Barat dan terakhirKetua DPRK Aceh Barat telah tercemar nama baiknya yang sangatHalaman 11 dari 72. Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT BNA.memalukan dan alangkah gusarnya almarhum abang kami Drs. H. M.SYAREF HARUN di dalam kuburnauzubillahiminzhaliq semoga ParaPenggugatpenggugat di limpah rahmat oleh Allah Swt atas tuduhan tersebutkarena almarhum Drs. H. M.
109 — 21
Namun yangbersangkutan tetap menjadi sasaran kecemburuan Penggugat.Wanita lainnya yang menjadi sasaran adalah saudari YE, salahseorang PNS pada Sekretariat DPRK Banda Aceh. Penggugatpada suatu hari telah mendatangi rumah yang bersangkutandengan maksud melabrak yang bersangkutan karena disangkatelah berselingkuh dengan Tergugat atas informasi dari temantemannya. Pada hal hubungan antara Tergugat dengan yangbersangkutan hanya sebatas teman kerja di kantor.
58 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini dapat dilinat di dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1)Undangundang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Acehyang menegaskan bahwa DPRA dan DPRK mempunyai fungsilegislasi, anggaran, dan pengawasan.
1.Hamdan Sati, ST
2.M. Ilyas Mustawa
3.Umran
4.Angga Saputra
5.Muhammad Abdi Pratama, A.Md
6.Syamsul Bahri
7.ABD Azis
Tergugat:
Gubernur Aceh
Intervensi:
Drs. ASRA
245 — 151
Sekretaris DPRK Aceh Tamiang (Ir.
186 — 1188
Bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan seluas + 131.509 Ha sebagaimanadimaksud pada huruf i angka 1 terdiri dari :1 Seluas + 124.775 Ha merupakan perubahan peruntukan yang tidakberdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis sehinggatidak memerlukan persetujuan DPR RI2 Seluas + 6.734 Ha merupakan perubahan peruntukan yang berdampakpenting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis sehinggamemerlukan persetujuan DPRk Berdasarkan hal tersebut diatas :1 Terhadap perubahan peruntukan
Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas + 1.834j Bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan seluas + 131.509 Ha sebagaimanadimaksud pada huruf i angka 1 terdiri dari :1 Seluas + 124.775 Ha merupakan perubahan peruntukan yang tidakberdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis sehinggatidak memerlukan persetujuan DPR RI;2 Seluas + 6.734 Ha merupakan perubahan peruntukan yang berdampakpenting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis sehinggamemerlukan persetujuan DPRk
108 — 18
Bahwa biaya pekerjaan pembangunan fasilitas pemerintahantersebut dibebankan pada APBK, APBA dan APBN tahun anggaran2009 sampai dengan 2011 sebesar Rp 143.349.612.300, (seratusempat puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta enamratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) yang meliputi pekerjaansebagai berikut :a.Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten(DPRK) Rp.32.207.297.000,KantorBupati Rp.42.562.511.000,. Pusat Pelayanan Terpadu Rp.3.611.472.000,.
167 — 346
dan SPM Thn Anggaran 2009 Kec.JangkaKec.Siblah Krueng Kec.Kuala Kec.Kota Juang Kec.PeusanganSelatan.Satu bundel SP2D dan SPM Thn Anggaran 2009 Dinas Kesehatan.Satu bundel SP2D dan SPM Thn Anggaran 2009 InspektoratKependudukan Sipil Kec.Makmur.Satu bundel SP2D dan SPM Thn Anggaran 2009 Dinas Perkebunan.Satu bundel SP2D dan SPM Thn Anggaran 2009 Pengairan /Pertambangan KPPTSP.Satu bundel SP2D dan SPM Thn Anggaran 2009 Perhubungan Kec.Kuta Blang.Satu bundel SP2D dan SPM Thn Anggaran 2009 Sekretariat DPRK
Dan awalnya saksi tidakmengetahui sumber uang yang saksi pinjam tersebut dari mana, namunsetelah sekira bulan April 2010 atau pada saat adanya pemeriksaanPansus DPRK Bireuen, sdr. MUSLEM SYAMMAUN, S.Sos ada beberapakali bertemu dengan SAKSI . Pada saat itu sdr, MUSLEM SYAMMAUN,S.Sos mengatakan bahwa dirinya pada saat itu sedang dilakukanpemeriksaan oleh PANSUS DPRK BIREUEN kaitannya dengan uangpajak (PPh dan PPn). Selanjutnya sdr.
MUNIZAR THALEB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa benar saksi mengenal terdakwa, dan saksi kenal dengan terdakwapada saat saksi pindah ke Kabupaten Bireun; Bahwa benar saksi adalah mantan anggota DPRK Kab. Bireun tahun2004 s/d 2009 dari Fraksi Golkar (dari partai PPNUI) ; Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa pada tahuun 2009 dimanapada saat itu terdakwa hadir di gedung DPRK Kab.
KutaBlang.Satu bundel SP2D dan SPM Thn Anggaran 2009 Sekretariat DPRK danDPRK.Satu bundel SP2D dan SPM Thn Anggaran 2009 BKPP dan BPPKPSatu bundel SP2D dan SPM Thn Anggaran 2009 Dinas P dan K.Satu bundel SP2D dan SPM Thn Anggaran 2009 Dinas P dan K.Satu bundel SP2D dan SPM Thn Anggaran 2009 Dinas P dan K.Satu bundel SP2D dan SPM Thn Anggaran 2009 Dinas P dan K.Satu bundel SP2D dan SPM Thn Anggaran 2009 Dinas P dan K.Satu bundel SP2D dan SPM Thn Anggaran 2009 Dinas P dan K.Satu bundel SP2D dan SPM
RAHMAD SYAHRONI RAMBE SH MH
Terdakwa:
Jolly Rusli, SE Bin Rusli
166 — 30
Si);
- 1(satu) Eksemplar Asli Dokumen SP2D dengan nomor: 0009/4.01.01.01/LS.GJ/SP2D/2019 tanggal 04 Maret 2019 sebesar Rp.231.000.000,- Kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK Aceh Singkil untuk Pembayaran Langsung (LS) Tunjangan Transportasi Anggota DPRK Kab, Aceh Singkil untuk Bulan Maret TA 2019, yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Sdr. Hendra Sunarno, SE., Ak, M.
;
- 1(satu) Eksemplar Asli Dokumen SP2D dengan nomor: 0019/4.01.01.01/LS.GJ/SP2D/2020 tanggal 02 Juni 2020 sebesar Rp.157.500.000,- Kepada Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil untuk Pembayaran Langsung (LS) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil untuk Bulan Juni TA 2020, yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Sdr. Fachruddin, SE.)
;
- 1(satu) Eksemplar Asli Dokumen SP2D dengan nomor: 0016/4.01.01.01/LS.GJ/SP2D/2020 tanggal 30 April 2020 sebesar Rp.157.500.000,- Kepada Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil untuk Pembayaran Langsung (LS) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil untuk Bulan Juni TA 2020, yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Sdr. Fachruddin, SE.)
Pengeluaran Sekretariat DPRK Aceh Singkil untuk Pembayaran Langsung (LS) Tunjangan Transportasi Anggota DPRK Kab, Aceh Singkil untuk Bulan Maret TA 2019, yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Sdr.
81 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
ASWAD,SE (pemegang kas) untuk memegang uangtersebut, seharusnya oleh Terdakwa selaku kepala kantor perhubunganKota Langsa yang merupakan atasan langsung dari pemegang kasmemerintahkan supaya sisa uang tersebut untuk dikembalikan ke KasDaerah mengingat pelaksanaan operasi gabungan baru dilaksanakanselama 6 (enam) hari, yang seharusnya 22 (dua puluh dua) hari karenaadanya demonstrasi dari Para Pengusaha loketloket ke Kantor DPRK(Dewan Perwakilan Rakyat Kota) Langsa sehingga Muspida KotaLangsa memerintahkan
65 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1)yang menegaskan bahwa DPRA dan DPRK mempunyai fungsi legislasi,anggaran, dan pengawasan.
124 — 25
Saksi 2, Tempat/Tanggal lahir 12 Juli 1978, agama Islam, pekerjaanAnggota DPRK Aceh Singkil, pendidikan SMA, tempat tinggal.Atas AcehSingkil, saksi bersedia untuk dimintai keterangannya dan tidak maumengundurkan diri menjadi saksi serta dibawah sumpahnya memberikanketerangan sebagai berikut:Hal. 34 dari 102 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/MS.