Ditemukan 953 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : komnasa komang kosmas komunal koanak kompas konnas komas konas kombas kosnas
Pengadilan PA SIDOARJO Perdata Agama Perceraian
Register : 18-09-2013 — Putus : 13-08-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PA SIDOARJO Nomor 3290/Pdt.G/2013/PA.Sda
Tanggal 13 Agustus 2014 — PEMOHON DAN TERMOHON
41 — 2
  • KOMNAS HAM9. KOMNAS Perlindungan anak0. Media Massa Nasional1.ORPOP Nasional12.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-10-2015 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1618 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Oktober 2015 — WALI KOTA PADANG VS BUSTAMAN, DKK
87 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1618 K/Pdt/20155.Bahwa selain posita angka 4 di atas, Para Penggugat telah meminta KomisiNasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Republik Indonesia untukmelakukan mediasi antara Para Penggugat dengan Tergugat terhadapperkara a quo, namun tidak tercapai penyelesaian;Bahwa perbuatan Tergugat dan Tergugat II yang mempergunakan objekperkara a quo tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugatsebagaimana dimaksud posita angka 3 adalah Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige daad) sebagaimana
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 01-08-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 157/PDT/2019/PT PBR
Tanggal 30 September 2019 — Pembanding/Penggugat : YUNI EFRIANTI Diwakili Oleh : Afrinaldi, SH
Terbanding/Tergugat I : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Pekanbaru
Terbanding/Tergugat II : PT. Bank Negara Indonesia Tbk, Loan Centre Pekanbaru
45 — 29
  • massasetempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan (Pasal 20ayat (3) Undangundang No. 4 Tahun 1996.11.Pelaksanaan eksekusi yang memerlukan fiat Ketua Pengadilanmerujuk dari pasal 26 Undang undang Hak Tanggungan danpenjelasannya dan sesuai dengan Peraturan hokum acara PerdataIndonesia, eksekusi Hak Tanggungan pasal 20 ayat (1) huruf b jopasal 14 Undang undang Hak Tanggungan memerlukan campurtanggan Ketua Pengadilan Negeri atau izin dari fiat eksekusipengadilan.12.Penjelasan direktur eksekutif KOMNAS
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Putus : 05-11-2012 — Upload : 18-11-2013
Putusan PN MAKASSAR Nomor 83/PDT.G / 2012/PN. MKS
Tanggal 5 Nopember 2012 — - WONG ANWAR HAIRUDDIN Vs. - Pemerintah Republik Indonesia Cq. - Walikota Makassar
178 — 52
  • Komnas HAM RI ( bukti P 33 ) ;4. DPR RI ( bukti 34 dan P37:5. Pemerintah Prpinsi UlSel ( bukti P 37 ) ;6.
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama Perceraian
Register : 02-08-2006 — Putus : 13-02-2007 — Upload : 09-07-2012
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 968/Pdt.G/2006/PAJS
Tanggal 13 Februari 2007 — ANDI RUSANDI RUBARDI bin RUBARDI melawan INGE BOLITA PRADIASURI binti DODY PRATIKNYO
59 — 23
  • lima puluh satu ribu sembilan ratustiga puluh rupiah)(bukti T9); Foto Tergugat bersama anakanak pada tanggal 30 Juni 2006 ( buktiT10.a) ;Foto Tergugat bersama anakanak pada tanggal 26 Oktober 2006 (buktiT10.b);Fotocopy Surat Pernyataan .... tertanggal 13 Desember 2006 (bukti T11); Fotocopy Surat Pernyataan Anak I tertanggal 13 Desember 2006 (buktiT12); Fotocopy Surat Pernyataan Anak IItertanggal 13 Desember 2006 (buktiT13); Fotocopy Artikel Hukum Online.com oleh Ketua Komisi Hukum danAdvokasi pada Komnas
Pengadilan PA SUNGGUMINASA Perdata Agama
Register : 14-08-2019 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 24-02-2020
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 833/Pdt.G/2019/PA.Sgm
Tanggal 24 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
63 — 34
  • Untuk hal tersebut Termohonakan pertimbangkan untuk melapor kepada Propam Polda Sulsel,dan/atau akan mengajukan permohonan perlindungan hukum kepadaKomnas Perlindungan Perempuan Indonesia dan Komnas PerlindunganAnak Indonesia;.
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 27-10-2017 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PN PADANG Nomor 137/Pdt.G/2017/PN Pdg
Tanggal 1 Agustus 2018 — Penggugat:
SEPTIAN ANWAR
Tergugat:
1.Pimpinan Bank Mandiri Persero Tbk Plaza Mandiri
2.PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL
120 — 55
  • massasetempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan (Pasal 20ayat (3) Undangundang No. 4 Tahun 1996).13.Pelaksanaan eksekusi yang memerlukan fiat Ketua Pengadilan merujukdari pasal 26 Undang undang Hak Tanggungan dan penjelasannya dansesuai dengan Peraturan hukum acara Perdata Indonesia, eksekusi HakTanggungan pasal 20 ayat (1) huruf b jo pasal 14 Undang undang HakTanggungan memerlukan campur tanggan Ketua Pengadilan Negeri atauizin dari fiat eksekusi pengadilan.14, Penjelasan direktur eksekutif KOMNAS
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 21-10-2014 — Upload : 30-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1160/Pid.Sus/2014 /PN.Plg
Tanggal 21 Oktober 2014 — SAMINGAN Bin JAENI
46 — 8
  • Bahwa pada sekira akhir tahun 2011, ada memanggil Komnas HAM danmenanyakan apakah benar wilayah tersebut masuk dalam hutan suakamargasatwa dan apakah tandatandanya.e Bahwa saksi yakin bahwa lahan tersebut adalah tanah adat karena ada kuburanlama, pohon durian dan pohon karet lama.e Bahwa pada awalnya lahan milik saksi adalah bekas kebunkebun karet lamayang terbakar.e Bahwa di lokasi tersebut ada perusahaanperusahaan sawit dan ada yang sudahmenghasilkan dan nantinya akan berkembang ke tanah saksi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 16-02-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1292 K/PID/2016
Tanggal 16 Februari 2017 — SITI HABIBA Alias DAENG BAJI Binti DAENG LACCO;
44 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ROBBI yangsudah berkekuatan hukum tetap; dan Nomor: 85/Pid.B/2015/PN.PAREatas nama Terdakwa: SITT HABIBAH ALIAS DAENG BAJI BINTI.DAENG LACCO yang sekarang ini dimohon Kasasi;Dan begitu pula;SURAT KOMNAS HAK ASASI MANUSIA, tanggal 1 Juni 2015. an: MUH.AHRIS BARAKASI (anak kandung Terdakwa); yang diajukkan olehTerdakwa bahwa penanganan proses mulai tingkat penyidikan sampaidengan penuntutan penuh dengan rekayasa;Sedangkan;Diajukkan Putusan pidana Nomor:84/Pid.B/2015/PN.PARE an.
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama
Register : 10-02-2014 — Putus : 20-10-2014 — Upload : 11-11-2015
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 0452/Pdt.G/2014/PAJT
Tanggal 20 Oktober 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
16 — 1
  • No. 0452/Pdt.G/2014/PAJTkesehatan, tauladan, pendidikan dan kasih sayang kepada anakanakTergugat dan Penggugat sesuai dengan akidah Islam.Bahwa dalil Tergugat tersebut diatas, didukung oleh Pendapat Ketua KomisiHukum dan Advokasi Komnas Perlindungan Anak, Muhamad Joni, yangprinsipnya menyatakan bahwa hak pemeliharaan anak bukan ketentuanyang imperative, namun bisa saja dikesampingkan dan diabaikan, inidiperkuat oleh undangundang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindunganAnak, bahwa orang tua (bapak ataupun
Pengadilan PN PACITAN Pidana Khusus
Register : 24-04-2014 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN PACITAN Nomor 34/Pid.Sus/2014/PN Pct
Tanggal 3 Juli 2014 — Miswadi Bin Tumijo
91 — 26
  • Terdakwa tersebut dijualsaja kepada PT GLI, namun Terdakwa menolaknya;Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2014/PN Pct.Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa pernah didemo oleh kuranglebin 300 (tiga ratus) orang premasn suruhan dari PT GLI, laluTerdakwa melaporkan hal tersebut ke pihak Polsek namun Polsektidak berani mengambil tindakan, bahkan Terdakwa sampaisempat meminta bantuan kepada pihak KODIM, namun pihakKODIM juga tidak mau mengambil tindakan apapun, aluTerdakwa melaporkan hal tersebut kepada KOMNAS
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama Perceraian
Register : 04-05-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 2047/Pdt.G/2018/PA.JT
Tanggal 28 Februari 2019 — PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI berlawanan dengan TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI
23 — 13
  • Atas peristiwa ini Tergugat mengadukan perbuatan main hakimsendri yang dilakukan Penggugat tersebut ke Komnas Perlindungan AnakIndonesia (KPAI) karena Tergugat dilarang bertemu dengan kedua anakTergugat tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-05-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 712 K/PDT/2015
Tanggal 29 Mei 2015 — NY. JENIE SIMON WIHARDJO vs NY. SISKA KODONG, dkk.;
137 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa untuk mengantisipasi adanya kemungkinan tindakan kekerasan berlanjutyang ditujukan terhadap keselamatan jiwa Penggugat maupun suami Penggugat,melalui Kuasa Hukumnya, Penggugat telah mengirimkan Surat PerlindunganHukum Iangsung kepada Kapolri, di samping juga akan mempertimbangkanmengirim surat yang sama kepada Komnas Ham dan InstansiInstansi lainnnya,karena dikhawatirkan muncul dan terjadi kekerasan yang dapat mengancamkeselamatan jiwa Penggugat dan keluarganya;Bahwa Penggugat berpendapat,
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Umum
Register : 07-06-2023 — Putus : 26-10-2023 — Upload : 27-10-2023
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 208/Pid.B/2023/PN Byw
Tanggal 26 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
1.Robi Kurnia Wijaya, S.H.
3.Helena Yuniwasti Henuk, S.H., M.Hum.
4.Ahmad Budi Muklish, S.H., S.Hum.
5.Supriyadi Ahmad, S.H., M.H.
6.RISTA ERNA SOELISTIOWATI, SH
7.WAHYUNING DYAH WIDYASTUTI, SH.,MH
Terdakwa:
UNTUNG
110 — 0
  • ., tanggal 6 Maret 2023;
  • Fotokopi Putusan Nomor: 91/Pid.B/2020/PN Byw, tanggal 9 Maret 2020 atas nama Terdakwa Suparmo;
  • Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi, Nomor: 280/600.1.35.10/II/2018, tanggal 14 Februari 2018;
  • Fotokopi Surat Komnas HAM RI Nomor: 926/PM.00/R/VIII/2023, perihal Rekomendasi Komnas HAM RI atas sengketa lahan antara PT.
Pengadilan PN TEGAL Perdata Perjanjian
Register : 04-08-2011 — Putus : 31-01-2012 — Upload : 09-04-2012
Putusan PN TEGAL Nomor 56/Pdt.G/2011/PN.Tgl
Tanggal 31 Januari 2012 — 1. TITIN SUPRIATINI, Dkk MELAWAN 2. PT. BCA FINANCE
140 — 29
  • SURYO SUPRAPTO, SH dan LISERNAWATI, SH. keduanya Advokad/Konsultan Hukum danpengurus pada YPK KOMNAS PKPU INDONESIAberkantor di Jl. Kutilang No.02 Ds. Pedeslohor Rt.04 Rw.001Kec. Adiwena Kab. Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 20 Juli 2011, yang telah dilegalisasi dan didaftarkanpada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal nomorregister :138/SK/2011/PN.Tgl tertanggal 09 Agustus 2011yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.MELAWAN ;PT. BCA FINANCE, yang berkedudukan di Jakarta Cq. PT.
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-09-2013 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN KEPANJEN Nomor 48/Pdt.G/2013/PN.Kpj
Tanggal 3 September 2013 — HANDRI WARIANTO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOHN A. CRISTIAAN, SH dan DONY ADINEGARA, SH Para Advokat/Konsultan Hukum dari “LAW OFFICE CHRISTIAAN ASSOCIATES”, sebagai PENGGUGAT M e l a w a n 1. IDA YUNI ROKHAYATI, sebagai TERGUGAT 2. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA (POLRESTABES) SURABAYA, sebagai TURUT TERGUGAT
86 — 109
  • William berada di satuMall di Surabaya, tibatiba saja Penggugat membawa William meninggalkanTergugat sendirian;Bahwa Penggugat sadar bahwa sikap Tergugat yang kasar dan sesuka hatinya akanmemaksa untuk segera membawa William secara paksa, selain dari pada itu untukmenjaga agar Penggugat tidak dituduh menculik atau membawa lari anak William,maka kemudian Penggugat memohon perlindungan hukum terhadap Anak Williamkepada KOMISI NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK (selanjutnya disebutKOMNAS ANAK), selanjutanya KOMNAS
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penggelapan
Register : 19-06-2013 — Putus : 30-10-2013 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 859/PID.B/2013/PN.JKT.PST.
Tanggal 30 Oktober 2013 — Terdakwa FIYANDI ROZY, SE. MM
1635 — 1277
  • Jannete.San oases Bukti T8 s/d T14 : Rekomendasi dari Kompolnas Indonesia, Rekomendasri dariKomnas Ham RI, Surat Komnas Ham kepada management PT. ABDI di KantorPusat Singapura, Rekomendasi Ombudsman RI, Laporan ke UKP4, RekomendasiKPK dan laporan ke LPSK.9.. Bukti T15 : Laporan ke Dirjen Pajak.10.. Bukti T16 : Bukti setoran SSP Pajak bulan Februari 2012 tandatangan saksi SusiSiregar .11.. Bukti T17 : Bukti SSP Pajak tahun 2012 yang ditandatangani saksi Kamlesmelalui BCA cabang Matraman12..
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Tanah
Putus : 20-01-2016 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 183/Pdt.G/2015/PN.SBY
Tanggal 20 Januari 2016 — Drs. Moch Soewandhy Dkk melawan 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, (dahulu sebelum ada pemekaran wilayah disebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya) Dkk
167 — 34
  • PW/09258/DPR RI/VI/2015, Hal : Rapat DengarPendapat Umum dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia atas laporan Perlindungan hukum atas dugaan perlakuansewenangwenang TNIAD Kodam V/Brawijaya tertanggal 18 Juni 2015P33a71.Foto Copy Surat No : PW/10990/DPR RI/VII/2015, Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia, perihal : Penyampaian Tindak Lanjut RDPUKomisi Ill DPR Rl kepada Ketua KOMNAS HAM RI untuk menindaklanjutilaporan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundangundanganyang
    PW/09258/DPR RI/VI/2015, Hal : Rapat Dengar PendapatUmum dari Komisi Ill Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas laporanPerlindungan hukum atas dugaan perlakuan sewenangwenang TNIAD KodamV/Brawijaya tertanggal 18 Juni 2015 P33a15.Foto Copy Surat No : PW/10990/DPR RI/VII/2015, Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, perihal : Penyampaian Tindak Lanjut RDPU Komisi II DPRRI kepada Ketua KOMNAS HAM RI untuk menindaklanjuti laporan sesuaimekanisme dan ketentuan peraturan perundangundangan yang
    banyak mendapat tekanan dari Tergugat Ill dan akibatnya para penghunibanyak yang menderita depresi,sakit dan atas tindakan Tergugat Ill tersebut telahberusaha melaporkan kepada KOMNAS dan Ombudsman;Menimbang bahwa berdasarkan bukti :1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 23-07-2013 — Upload : 13-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 737 K/Pid/2013
Tanggal 23 Juli 2013 — MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA ;
67 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka ketika dipersidangan para saksi mahkota yang juga Terdakwa mencabut semuaketerangannya menimbulkan kegaduhan para pengunjung sidang yangdipenuhi oleh Keluarga Korban dan pemantau dari Komnas Perempuan,LPSK, dan pemantau dari BEM U.LN.
Pengadilan PN BLITAR Perdata
Register : 25-09-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 128/Pdt.G/2020/PN Blt
Tanggal 4 Februari 2021 — Penggugat:
BAYU
Tergugat:
1.PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI
2.Yulaika Ningsih, SH, M.Kn
Turut Tergugat:
KPKNL
48 — 20
  • Penjelasan direktur eksekutif KOMNAS PKPU INDONESIA memintadan menghimbau kepada masyarakat yang asetnya dilelang tanpa fiatKetua Pengadilan Negeri disarankan melakukan upaya hukumperlawanan Pengadilan dimana domisili Tergugat tersebut berada.13.Bahwa agar gugatan penggugat tidak sia sia kelak karena adanyakekhawatiran yang didasarkan sangkaan yang beralasan bahwa tergugatakan mengalihkan tanah jaminan untuk di jual / dilelang kepada umumsebelum perkara ini di putus oleh majelis hakim atau belum