• Sering melanggar larangan Pemohon terutama dalam hal hutang piutangbaik dalam skala kecil maupun besar. Sejak tahun 2009, Termohonsudah terlibat hutang yang menurut Pemohon sudah cukup besar,sehingga menimbulkan percekcokan besar yang mengakibatkanPemohon dan Termohon pisah rumah selama + 1 bulan.

• kesalahanTerdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanadan karenanya patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sematamata pembalasanterhadap Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasaadil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidakterulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, fakta di persidanganmenunjukkan kegiatan terdakwa baru 1 (Satu) hari dan dalam skala

• Indorama Polyester Industries Indonesia dengan status Pekerja Tetap(Benin dengan jabatan Senor Leader dan Dadang Suhendar denganJabatan Foreman), dimana besaran upahnya ditetapkan denganmenggunakan Struktur Skala upah yang ada di perusahaan, hal ini sesuaidengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Pasal 14ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :Ayat (1) Penetapan besarnya Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan berpedoman padastruktur

  dan skala Upah.Dan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor : Kep. 49/men/2004 Pasal 4 ( empat ) hurup a, yang berbunyisebagai berikut :Dalam melakukan analisa, uraian dan evaluasi jabatan sebagaimanadimaksud dalamPasal 3 diperlukan data/informasia. bidang usaha dari perusahaan yang bersangkutan;Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 2Oktober 2013, menetapkan kewenangan

  2014 tentang Penetapan UpahMinimum di Jawa Barat Tahun 2015 (vide Bukti T2 ), adalah merujuk padaKBLI Tahun 2009 yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat StatistikNomor 57 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Klasifikasi BakuLapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2009;Sehingga Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat tentuSebagai pekerja Tetap berhak atas Upah Minimum Sektoral yang telahditetapkan oleh Pemerintah serta upah jabatan yang mana sudahterakumulasi dalam struktur dan skala

• Bahwa selama kurun waktu dari Tahun 2004 sampai dengan 2017,Penggugat tidak Pernah mendapatkan slip dan atau suratpemberitahuan tentang rincian kenaikan gaji karyawan secara berkalayang menjadi kewajiban Tergugat untuk diberikan setiap tahunnyakepada Karyawan, hal ini menurut Penggugat ada unsur kesengajaandari Tergugat, walaupun sering dimintakan oleh Penggugat mengenailaporan penilaian kompetensi dan skala kenaikan upah berkalapertahun nya tapi sampai dengan saat ini permintaan itu belum jugadilakukan

  estimasikerugian Penggugat dari gaji yang seharusnya diterima selama 13( tiga belas ) tahun adalah = gaji terakhir Penggugat adalah sebesarRp. 9.046.000 + ( dikurangi 3 % menjadi besaran gaji tahun 2016kemudian dikurangi 3 % Hasilnya menjadi besaran gaji tahun 2015dikurangi 3 % menjadi nilai besaran gaji tahun 2014 dan seterusnyadikurang 3 % setiap tahunnya sampai dengan perhitungan besarangaji tahun 2004 ), kemudian setelah diketahui besaran gaji yangditerima pada tahun 2004 maka sesuai dengan kenaikan skala

  upahdan berdasarkan catatan penilaian kompetensi kerja karyawan makadari tahun 2004 sampai dengan tahun 2017 Penggugat merasa bahwasepatutnya Penggugat menerima besaran kenaikan gaji skala upahpertahun minimal sebesar 10 % dari gaji tahun sebelumnya, jadi biladihitung dari gaji tahun 2004 maka kita tambahkan nilai besarannyaHalaman 7 dari 39 Putusan Nomor 79/Padt.SusPHI/2018/PN.Bdgditambah 10 % dari gaji yang diterima dari tahun 2004 ditambah teruspertahunnya 10 % sampai dengan tahun 2017 dengan

  asumsikenaikan gaji berkala pertahunnya sekitar 10 % pertahun.Pasal 92 Undangundang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.Ayat (1) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah denganmemperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan,dan Kompetensi .Ayat (2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkaladengan memperhatikan kemampuan perusahaan danproduktivitas .Ayat (3) Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri .Evaluasi dan

• Bahwa Hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat akhirakhir ini mulai terjadi dinamika, penggugat dengan tergugat sering terjadiperbedaan pendapat, namun perbedaan pendapat tersebut hanya berakhirdengan perselisihnan skala kecil dan kembali seperti sediakala;.

  Bahwa Tergugat dengan Penggugat mulai sering terjadi perselisihandalam skala besar akibat alasan yang kurang begitu jelas, halhal kecilseringkali memicu terjadi percekcokan diantara kKeduanya, sehingga antarapenggugat dengan tergugat sudah mulai putus hubungan komunikasi;.

• tetapi sudah tidak diberikankarena alokasinya sudah habis;Bahwa petani memiliki batasan pembelian pupuk bersubsidi sesuai denganjenis pupuk dan dihitung berdasarkan luas lahan dimana contohnya untukpembelian pupuk subsidi jenis Urea, petani mendapat sekitar 4 (empat)karung atau 200 kg (duaratus kilogram) per hektar;Bahwa seorang petani dalam kelompok tani maksimal memiliki lanhan seluas2 (dua) hektar;Bahwa kelangkaan pupuk tahun 2020 tidak hanya terjadi di Bantaeng, namunkelangkaan terjadi dalam skala

  syaratsyarat umum untuk melakukanHalaman 10 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Banperdagangan (SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan), memiliki atau menguasaisarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi guna menjamin kelancaranpenyaluran pupuk di wilayah tanggung jawabnya, memiliki permodalan yangcukup, mempunyai surat penunjukan dari distributor, mempunyai gudangpenyimpanan serta mempunyai SPJB (surat perjanjian jual beli antaradistributor dan pengecer);Bahwa kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi dalam skala

  telematika, melakukan pengawasan di pasaran terhadapproduk SNI wajib, baik produk dalam negeri maupun produk Import,Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Banmelakukan pengawasan di pasaran terhadap produk yang berkaitan denganK3L, dan melakukan pengawasan di pasaran terhadap Produk SNI wajibbahan bangunan;Bahwa barang yang diawasi oleh Saksi adalah produk elektronik, dan produkSNI wajib termasuk pupuk bersubsidi;Bahwa keberadaan pupuk pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2020menjadi skala

  maupun nonsubsidi;Bahwa perbedaan pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi hanya darisisi harga dan labelnya;Bahwa Pupuk bersubsidi ada 5 Jenisnya antara lain Urea, ZA, SP36, NPKPhonska dan Pupuk Petroganik;Bahwa Syarat menjadi pengecer adalah adanya surat izin usahaperdagangan, memiliki tempat usaha dan Tanda Daftar Perusahaan;Bahwa yang boleh menjual pengecer yang terdaftar tidak boleh orang lainyang menjual;Bahwa barang kebutuhan pokok yaitu barang yang menyangkut hajat hiduporang banyak dengan skala

• perubahanterhadap keutunan kawasan suaka alam dan setiap orang dilarangmelakukan penebangan pohon dalam hutan secara tidak sah dan tanpa izindari pejabat yang berwenang" di Kelurahan n Kecamatan KerumutanKabupaten Pelalawan ;Bahwa Tempat Kejadian Perkara telah dengan tidik koordinatnya yang telahdiplotkan oleh pihak Dinas KLHK Propinsi Riau. pada titik koordinat: N : 0002' 46,2" dan E 102 27" 06,5" dan N : 00 02' 46,9" dan E 102 27' 05,9".Kemudian diperlihatkan Sket Gambar kejadian Perkara tanpa skala

  buah locak, 1 (satu) bilah parang, dan 2 (dua) batangkayu olahan adalah benar barang bukti yang telah diamankan oleh pihak yangberwajib pada saat Terdakwa melakukan penebangan dan pengelohan kayu didalam kawasan hutan ; Bahwa benar Tempat Kejadian Perkara telah dengan tidik koordinatnya yangtelah diplotkan oleh pihak Dinas KLHK Propinsi Riau. pada titik koordinat: N : 0002' 46,2" dan E 102 27" 06,5" dan N : 00 02' 46,9" dan E 102 27' 05,9".Kemudian diperlinatkan Sket Gambar kejadian Perkara tanpa skala

  buah locak, 1 (satu) bilah parang, dan 2 (dua) batangkayu Olahan adalah benar barang bukti yang telah diamankan oleh pihak yangberwajib pada saat Terdakwa melakukan penebangan dan pengelohan kayu didalam kawasan hutan ;Bahwa benar Tempat Kejadian Perkara telah dengan tidik koordinatnya yangtelah diplotkan oleh pihak Dinas KLHK Propinsi Riau. pada titik koordinat: N : 0002' 46,2" dan E 102 27" 06,5" dan N : 00 02' 46,9" dan E 102 27' 05,9".Kemudian diperlinatkan Sket Gambar kejadian Perkara tanpa skala

• statuspenguasaan tanah lainnya atau tanda bukti perjanjian pemanfaatantanah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;5. fotocopy surat keterangan rencana kota (SKRK) atau fotocopy IMByang dimiliki sebelumnya atau siteplan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;6. rencana teknis bangunan meliputi : a. gambar rancang bangun (bestek) yang ditandatangani olehpenanggung jawab (pemilik, perencana, pengawas/ pelaksana), sebanyak 3 (tiga) set, yang terdiri dari :1) gambar situasi (Skala

  1 : 1000 / 1 : 500); 2) gambar...........262) gambar lay out/denah, tampak, potongan (skala 1 : 100 /1: 200);3) gambar rencana pondasi, sanitasi dan rencana atap (skala 1 : 100/ 1 : 200) ;b. gambar konstruksi (Skala 1 : 100) dan detail (Skala 1: 50/1: 20/1:10) ditandatangani oleh penanggung jawab (pemilik, perencana,pengawas / pelaksana), sebanyak 2 (dua) set (untuk bangunan bertingkat);c. perhitungan konstruksi sebanyak 2 (dua) set (untuk bangunan bertingkat);.

  Pucang Adi No.122 Surabaya dengan Skala 1 : 100 dan 1 : 500 ( Lampiran IMBNomor: 188/402992/402.4.6/2002) tanggal 28 Juni 2002 (fotocopysesuai dengan aslinya) ; Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah (IPT)188/.45/1351B/436.6.18/2014 atas nama Drh.

• PRIMA MITRAJAYA MANDIRI Tanggal 8Nopember 2011;Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Tanggal: 28 Pebruari 2007 pada pasal 15 huruf f berbunyi :BAB III SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHAPERKEBUNANiIzin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calonlokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;Keputusan Tergugat tidak dilengkapi dengan Peta Lokasi PT.Prima Mitrajaya Mandiri dan Daftar Koordinat, sehingga

  BuktiP 15.P15.d.P 16.a.P 16.b.Nomor. 79/KptslI/2001, tanggal 15 Oktober 2015,Skala : 200.000;Foto copy sesuai dengan aslinya PetaCitralandsat Hasil Investigasi LSM BADAKPelanggaran Perkebunan PT. Prima MitrajayaMandiri terhadap Surat Keputusan MenteriKehutanan Nomor. 79/KptsI1/2001 ( DataCitralandsat 8 Lipitan 12 Agustus 2015), tanggal 15Oktober 2015, Skala : 1 : 200.000;Foto copy sesuai dengan aslinya Peta CitralandsatInvestigasi LSM BADAK Pelanggaran Izin UsahaBudidaya Perkebunan PT.

  Usaha Budidaya Perkebunan Skala Menengah dan Skala Besarwajib menjalin kemitraan dengan koperasi dan masyarakat disekitar tempat/lokasi perkebunan dalam bentuk / pola pembagiansaham atau Pola IntiPlasma;c. Mengelola usaha perkebunannya secara profesional, transparan,partisipasif, berdaya guna dan berhasil guna;d. Melaksanakan AMDAL sesuai ketentuan yang berlaku;e.

  Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calonlokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;g. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unitpengolahan;h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota;i. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;J.

  minimal 1:100.000;izin lokasi dari gubernur atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya;izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;d. rekomendasi gubernur atau bupati/walikota, dilampiri peta kawasanhutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala minimal1:100.000; danpernyataan kesanggupan dalam bentuk Akta Notaris kecualipermohonan oleh Pemerintah, untuk:7. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan;2. tidak akan mengalihkan persetujuan prinsip pelepasan kawasanhutan

• Pemeriksaan umumKesadaran : baik dan menurut skala koma Glasgow : lima belas,tekanan darah : seratus enam puluh per delapan puluh milimeter airHalaman 3 dari 21 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Skyraksa, denyut nadi : sembilan puluh dua kali per menit, pernafasan :dua puluh dua kali per menit.B. Pemeriksaan fisik : Kepala dan wajah : luka robek di kepala sebelah kanan belakang,ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nolkoma lima sentimeter.

  Melani, denganpemberitaan :Pemeriksaan umumKesadaran : baik dan menurut skala koma Glasgow : lima belas,tekanan darah : seratus enam puluh per delapan puluh milimeter airraksa, denyut nadi : sembilan puluh dua kali per menit, pernafasan :dua puluh dua kali per menit.Pemeriksaan fisik :Kepala dan wajah : luka robek di kepala sebelah kanan belakang,ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nolkoma lima sentimeter.

  Melani,dengan pemberitaan :Pemeriksaan umumKesadaran : baik dan menurut skala koma Glasgow : lima belas, tekanandarah : seratus enam puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyutnadi : sembilan puluh dua kali per menit, pernafasan : dua puluh dua kali permenit.Pemeriksaan fisik :Kepala dan wajah : luka robek di kepala sebelah kanan belakang, ukuranpanjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma limasentimeter.

• MARSIDIQ YASIN;

• 10 (sepuluh) lembar foto copy surat dari para petani pemilik tanah;
• 3 (tiga) lembar foto copy peta tanah tanpa skala;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

MARSIDIQ YASIN; 10 (sepuluh) lembar foto copy surat dari para petani pemilik tanah; 3 (tiga) lembar foto copy peta tanah tanpa skala;(Terlampir dalam berkas perkara);4.

MARSIDIQ YASIN;10 (sepuluh) lembar Foto copy surat dari para petani pemilik tanah;3 (tiga) lembar Foto copy peta tanah tanpa skala;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa benar awalnya Saksi Benny selaku pemilik dari PT.

MARSIDIQ YASIN; 10 (Sepuluh) lembar foto copy surat dari para petani pemilik tanah; 3 (tiga) lembar foto copy peta tanah tanpa skala;Merupakan dokumen yang menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan denganberkas perkara maka ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutanhukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan

MARSIDIQ YASIN; 10 (sepuluh) lembar foto copy surat dari para petani pemilik tanah; 3 (tiga) lembar foto copy peta tanah tanpa skala;Terlampir dalam berkas perkara;6. Membebankan biaya perkara kepada negara;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, olehRudy Wibowo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, M.

• Selain ituPenggugat adalah selaku pemilik merek dagang DAIRA yang telah memperolehhak patent dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan NomorPermohonan D002014030347 dan telah memperoleh Sertifikat Merek NomorPendaftaran IDM000538851 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.Bahwa kegiatan usaha air mineral tersebut mulai beroperasi dan berproduksipada tahun 2012 yang mempunyai kKemampuan produksi dengan skala

  Bahwa dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun, skala perdagangan dan produksiair mineral PT. Anugerah Tridaya Mandiri semakin berkembang pesat, danmemiliki daya saing dengan merk dagang air mineral lainnya, sehingga sampaidengan diajukannya gugatan ini seluruh asset perusahaan mengalamipeningkatan, yaitu :a. Penambahan sumber daya manusia perusahaan.b. Penambahan 31 (tiga puluh satu) unit Kendaraan operasional perusahaan.c. Perluasan lahan pabrik.d. Penambahan 5 (lima) unit gudang penyimpanan.e.

  Skala Tri Tunggal : Rp. 130.000.000,k. Duta Plasindo Perkasa :Rp. 163.395.210,. Primajaya Eratama : Rp. 983.850.000,m. Madu Jaya :Rp. 228.354.152,n. Ciplasindo Makmur Sejahtera :Rp. 282.240.000,o. Centra Inti Pratama :Rp. 79.200.000,Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2021/PT PLGp. Kawan Lama : Rp. 3.283.280,Total : Rp.9.671.808.225.e Hutang BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang terdiri dari:a.

  Skala Tri Tunggal : Rp. 130.000.000,k. Duta Plasindo Perkasa :Rp. 163.395.210,. Primajaya Eratama : Rp. 983.850.000,m. Madu Jaya >Rp. 228.354.152,n. Ciplasindo Makmur Sejahtera Rp. 282.240.000,o. Centra Inti Pratama :Rp. 79.200.000,p. Kawan Lama : Rp. 3.283.280,Total : Rp.9.671.808.225e Hutang BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang terdiri dari:a.

• Nomor 511 K/Pdt.SusPHI/2015tidak diperbolehkan untuk mengurangi gaji pokok dalam melakukandemosi sesuai pertimbangannya tersebut;Bahwa gaji pokok dan penghasilan (take home pay) yang diperolehpekerja sangat tergantung dan terpengaruh serta melekat pada posisi danjabatan pekerja sesuai struktur dan skala upah yang ditetapkan dandiberlakukan oleh Pemohon Kasasi, dan mengenai hat tersebut sudahdiketahui oleh Termohon Kasasi dan diatur dalam Peraturan Perusahanyang berlaku, serta tidak dipersalahkan

  oleh Mediator dalam Anjurannya;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidakmemperhatikan ketentuan Kepmen tanggal 8 April 2004, Nomor Kep. 49/MEN/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah, yang dalam halini Pemohon Kasasi yang menyusun struktur dan skala upah dalampenetapan upah pekerja/ buruh di perusahaan, sehingga demosi yangdilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi secaraotomatis mengikuti struktur dan skala upah yang berlaku untuk jabatanyang diberikan kepada

• tetapi sudah tidak diberikankarena alokasinya sudah habis;Bahwa petani memiliki batasan pembelian pupuk bersubsidi sesuai denganjenis pupuk dan dihitung berdasarkan luas lahan dimana contohnya untukpembelian pupuk subsidi jenis Urea, petani mendapat sekitar 4 (empat)karung atau 200 kg (duaratus kilogram) per hektar;Bahwa seorang petani dalam kelompok tani maksimal memiliki lanhan seluas2 (dua) hektar;Bahwa kelangkaan pupuk tahun 2020 tidak hanya terjadi di Bantaeng, namunkelangkaan terjadi dalam skala

  syaratsyarat umum untuk melakukanperdagangan (SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan), memiliki atau menguasaisarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi guna menjamin kelancaranpenyaluran pupuk di wilayah tanggung jawabnya, memiliki permodalan yangcukup, mempunyai surat penunjukan dari distributor, mempunyai gudangpenyimpanan serta mempunyai SPJB (surat perjanjian jual beli antaradistributor dan pengecer);Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN BanBahwa kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi dalam skala

  melakukan pengawasan di pasaran terhadap produkelektronik dan telematika, melakukan pengawasan di pasaran terhadap rodukSNI wajib, baik produk dalam negeri maupun produk Import, melakukanpengawasan di pasaran terhadap produk yang berkaitan dengan K3L, danmelakukan pengawasan di pasaran terhadap Produk SNI wajib bahanbangunan;Bahwa barang yang diawasi oleh Saksi adalah produk elektronik, dan produkSNI wajib termasuk pupuk bersubsidi;Bahwa keberadaan pupuk pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2020menjadi skala

  pupuk non subsidi hanya darisisi harga dan labelnya;Bahwa Pupuk bersubsidi ada 5 Jenisnya antara lain Urea, ZA, SP36, NPKPhonska dan Pupuk Petroganik;Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ban Bahwa Syarat menjadi pengecer adalah adanya surat izin usahaperdagangan, memiliki tempat usaha dan Tanda Daftar Perusahaan; Bahwa yang boleh menjual pengecer yang terdaftar tidak boleh orang lainyang menjual; Bahwa barang kebutuhan pokok yaitu barang yang menyangkut hajat hiduporang banyak dengan skala

• ., tentangPendirian Perseroan Komanditer CV SKALA TEKNIK atasnama Pemohon dan Termohon tertanggal 12 Oktober 2006,No: 09 (P6);Turunan Akta Notaris HERI SUHERMAN, SH., tentangPerubahan CV SKALA TEKNIK, tertanggal 28 = April2011, Nomor: 35.

• memeriksadan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan, yang dengan sengaja, melakukan penebangan pohon dalam kawasanhutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :e Bahwa kawasan Hutan Produksi wilayah RPH Bagu Pasiriantepatnya di Petak 19 B Blok Banyu Adem Desa Bagu KecamatanPasirian Kabupaten Lumajang adalah kawasan Hutan Produksisesuai dengan Gambar Peta Lokasi skala

  mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan, yang dengan sengaja, memuat, membongkar, mengeluarkan,mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpaizin, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :Bahwa kawasan Hutan Produksi wilayah RPH Bagu Pasiriantepatnya di Petak 19 B Blok Banyu Adem Desa Bagu KecamatanPasirian Kabupaten Lumajang adalah kawasan Hutan Produksisesuai dengan Gambar Peta Lokasi skala

  mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan, dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memunguthasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang,perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :Bahwa kawasan Hutan Produksi wilayah RPH Bagu Pasiriantepatnya di Petak 19 B Blok Banyu Adem Desa Bagu KecamatanPasirian Kabupaten Lumajang adalah kawasan Hutan Produksisesuai dengan Gambar Peta Lokasi skala

  mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutanyang tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan,perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :e Bahwa kawasan Hutan Produksi wilayah RPH Bagu Pasiriantepatnya di Petak 19 B Blok Banyu Adem Desa Bagu KecamatanPasirian Kabupaten Lumajang adalah kawasan Hutan Produksisesuai dengan Gambar Peta Lokasi skala

• YosKresno Wardana pada Rumah Sakit Umum Imanuel Banjarnegara, denganhasil pemeriksaan: Fisik:Penderita datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Imanueldengan penurunan kesadaran skala 12 dari maksimal skala 15. KakuKuduk positif, tekanan darah 101/64 Nd 92 suhu 38 C, nafas 30, tidakditemukan luka di permukaan ubuh; Pemeriksaan penunjang:CT Scan : sumbatan di otak sebelah kanan atas;Rontgen : Pnemonia/Infeksi paruparu;Kesimpulan:Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 288/PID.SUS/2019/PT SMG.

• Bukti Surat1.Fotokopi Peta Gambar Ukur Objek sengketa I, dengan skala 1300/Luas = 456 M2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta tidakdicocokkan dengan aslinya (Bukti P1);Fotokopi Peta Gambar Ukur Objek sengketa Il, dengan skala 1350/Luas = 1.3822 M2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen sertatidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti P2);Fotokopi Peta Gambar Ukur Objek sengketa Ill, dengan skala 11000/Luas = 5.459 M2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen sertatidak dicocokkan dengan aslinya

• Skala 1:250,000 wilayah negara. Skala 1:1.000.000 LaRTRWKab Kulon Progo arahon kebijakan don stretegi pemanfoatanruang wilayah kabupeten. Skala 1:50.000 arahan kebijakan dan strategipemanfectan ruang wilayah KSN TamenNasional Gunung Merapi. Skele 1:50.000 RTR KSNPecpres 70/2014 RDTR KawasanKota YogyakartaPerda 1/2018Rencene secara terperinel skale: 1:5.000 dilengkapi denganperaturan zonasiHalaman 43 dari 67 halaman.

  UntukKepentingan Umum, bandar udara termasuk dalam kategori atauklasifikasi kepentingan umum;Oleh karena itu, pendirian bangunan untuk kepentingan umum (dalam halini bandar udara) dimungkinkan untuk dilaksanakan pada kawasan rawanbencana alam geologi (termasuk kawasan rawan bencana tsunami);Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa YogyakartaTahun 20092029 yang merupakan arahan kebijakan danstrategipemanfaatan ruang provinsi skala

  Putusan Nomor 32 P/HUM/2019Kemudian berdasarkan hasil overlay peta tematik bencana tsunami(Sumber: inarisk.bnpb.go.id) dengan peta pola ruang RTRW Provinsi DIY,Kabupaten Kulon Progo berada pada kawasan dengan tingkat tsunamisedang dan tsunami rendah (gambar 7);Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 2032 yang merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruangkabupaten skala 1:50.000, pengaturan arahan rencana

• UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal92 ayat (1) yang berbunyi :Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikangolongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi2.

  Kepmenakertrans No. 49/Men/IV/2004 tentang Struktur dan SkalaUpah, pasal 1 berbunyi:struktur upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampaiyang terting gi atau sebaliknya dari yang tertinggi sampai yang terendah.Sedangkan, skala upah adalah kisaran nilai nominal upah menurutkelompok jabatan.129.

  Hal ini sesuai Peraturan Penyusunan Struktur dan SkalaUpah yang tertulis di dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Pasal 92 ayat (1)dan Kepmenakertrans No. 49/Men/IV/2004Pasal1 tentang Struktur dan Skala Upah;Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Penggugat point 9 didalamgugatannya menyatakan pada tanggal 30 April 2014 antara Penggugat denganTergugat telah terjadi kesepakatan penandatanganan surat Perjanjian BersamaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tentang Upah Sundulan