termuat dan bagian dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan dari para saksi, suratsurat sertaadanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang laindan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, maka dapatdisimpulkan adanya suatu rangkaian peristiwa /faktafakta sebagai berikut:42Bahwa PT Adaro Indonesia adalah perusahaan pertambangan yang mempunyaiwilayah tambang dan sudah melakukan operasionalnya di wilayah KabupatenTabalong serta Kabupaten

Balangan termasuk wilayah Desa Maburai kecamatanMurung Pudak kabupaten Tabalong;Bahwa dalam melakukan operasionalnya (eksplorasi dan eksploitasi) harusmembersihkan terlebih dahulu wilayahnya dari hakhak masyarakat apabilaterdapat hakhak masyarakat;Bahwa sekitar tahun 2008 PT Adaro Indonesia melakukan pembebasan lahansalah satunya di jalan Pertamina wilayah desa Maburai;Bahwa Terdakwa mengetahui akan adanya pembebasan lahan untuk perluasantambang PT Adaro di wilayah Maburai dari saksi Abdullah alias

Syamsul Bachri dan Mursidah binti Ruslantelah menikah pada tanggal 19 Januari 1987 di KecamatanAwayan, Kabupaten Balangan, sesuai dengan Akta Nikah Nomor74/87 No. Seri : LB.136916;Hal 3 dari 83 hal : Putusan No.0359/Pdt.G/2016/PA. Tat.SALINANBahwa dari pernikahan Ardiansyah bin H. Syamsul Bachri denganMursidah binti Ruslan tersebut mempunyai 2 (dua) orang anakperempuan bernama:a. PENGGUGAT b.

Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari almarhum H.Muhammad Ishaq yang menikah berdasarkan agama Islam padatanggal 22 Agustus 2010 (13 Ramadhan 1431 H), yang kemudiandicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, sesuai Kutipan AktaNikah No. 175/ 19/VIII/ 2010 tanggal 22 Agustus 2010. Sehinggakarenanya Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agamadan sesuai dengan ketentuan UndangUndang No. 1 tahun 1974jo.

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 14 November2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;coPerpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejaktanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernamaHardiansyah, S.H, Advokat, berkedudukan dan berkantor hukum padaHARDIANSYAH, SH & PARTNERS, beralamat di Desa Uren KecamatanHalong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkanSurat

Nomor 195 PK/Pdt/2016Bagi PT Adaro untuk meningkatkan kwalitas guruguru, baik ditingkat SD,SMP dan SMA meliputi madrasah dan sekolahsekolah negeri dari 3(tiga) Kabupaten Balangan dan Tabalong untuk Kalsel dan Barito Timuruntuk Kalteng.

SUDIBYO, SE,MMsebesar Rp. 225.000.000..Sedangkan untuk pembayaran ketiga kegiatan tersebut diatasyang menggunakan SP2DLS untuk pembayaran biaya takterduga yaitu kepada Kabupaten Balangan sebesar Rp.1.108.544.000,Pembayaran biaya tak terduga secara langsung atau SP2DLSkepada rekening Kasda Kabupaten Balangan dibayarkan untukpengembalian kesalahan penyetoran BPHITB oleh penyetor yangseharusnya menyetor ke Kabupaten Balangan tetapi disetorkan kerekening kas daerah Kab.

untuk tingkat Kabupaten Banjar KalimantanSelatan;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Banjar KalimantanSelatan;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Banjar KalimantanSelatan;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Banjar KalimantanSelatan;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Banjar KalimantanSelatan;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Banjar KalimantanSelatan;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Banjar KalimantanSelatan;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten

Balangan Kalimantan Selatan;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tanah LautKalimantan Selatan;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan:Koordinator lapangan untuk tingkat Kota Banjarmasin KalimantanSelatan;306. 1 (satu) Bundel Biaya Personil Tingkat Kabupaten / Kota Tahun 2011,Bantex warna kuning :Perjanjian Kerja

Balangan Kalimantan Selatan:Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan;Hal. 325 dari 443 hal.

Balangan Kalimantan Selatan;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan;Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan:Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tanah LautKalimantan Selatan:Koordinator lapangan untuk tingkat Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan;Hal. 414 dari 443 hal.

BRI tanggal 10 Oktober 2007 yangberlokasi di kabupaten Balangan Propinsi Kalsel.8 1 (satu) buku asli sertifikat Nomor 16 atas nama PemegangHak PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 22 Nopember 1999 yangberlokasi di Desa Sungai Cuka Salaman Riam AdunganKecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalsel.9 1 (satu) buku asli sertifikat Hak Tanggungan Nomor 100 atasnama Pemegang Hak PT.

BRI tanggal 10 Oktober 2007 yang berlokasidi kabupaten Balangan Propinsi Kalsel.eoBerupa 1 (satu) buku asli sertifikat Nomor 16 atas nama Pemegang HakPT. Malindo Jaya Diraja tanggal 22 Nopember 1999 yang berlokasi diDesa Sungai Cuka Salaman Riam Adungan Kecamatan KintapKabupaten Tanah Laut Propinsi Kalsel.9. Berupa 1 (satu) buku asli sertifikat Hak Tanggungan Nomor 100 atasnama Pemegang Hak PT. BRI Jakarta tanggal 23 Mei 2007 yangberlokasi diTanah Laut Propinsi Kalsel.

BRI tanggal 10 Oktober 2007 yang berlokasidi kabupaten Balangan Propinsi Kalsel.8. Berupa 1 (satu) buku asli sertifikat Nomor 16 atas nama Pemegang HakPT. Malindo Jaya Diraja tanggal 22 Nopember 1999 yang berlokasi diDesa Sungai Cuka Salaman Riam Adungan Kecamatan KintapKabupaten Tanah Laut Propinsi Kalsel.9. Berupa 1 (satu) buku asli sertifikat Hak Tanggungan Nomor 100 atasnama Pemegang Hak PT. BRI Jakarta tanggal 23 Mei 2007 yangberlokasi diTanah Laut Propinsi Kalsel.

Pasal 72 huruf d Peraturan Daerah Provinsi KalimantanSelatan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana TataRuang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun20152035, jelasjelas menyatakan bahwa kawasanperuntukkan pertambangan mineral dan pertambanganbatubara dikelompokkan menjadi beberapa kelompokyang salah satunya adalah formasi Dahor (tqd) yangmeliputi Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan,termasuk juga Kabupaten Kotabaru; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun2012 Tentang Rencana Tata

2008 Tentang Rencana TataRuang Wilayah Nasional, dalam lampiran 9 tentang kawasanandalan disebutkan bahwa Pulau Laut merupakan kawasan andalanuntuk perikanan dan pertambangan, serta konsideran mengingatangka 24 yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan SelatanNomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 2035, yang pada Pasal 72huruf d menyatakan bahwa kawasan peruntukkan pertambanganmineral dan pertambangan batubara meliputi Kabupaten Tabalong,Kabupaten

Balangan, termasuk juga Kabupaten Kotabaru, sehinggahal tersebut menunjukkan bahwa antara pertimbangan yuridis yangmenjadi dasar pertimbangan hukum kewenangan dan dasar hukumsubstansi dengan pertimbangan sosiologis yang menjadi dasarmanfaat bagi masyarakat dan pertimbangan filosofis yang menjadidasar kesesuaian dengan tujuan diterbitkannya objek sengketatidak berkesesuaian, dan oleh karenanya bertentangan denganPasal 55 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan ;

ASWIN PANJAITAN tanggal 12 Oktober 2015;

8.1 (satu) lembar (fotocopy legalisir) Struktur Organisasi Support Directorate External Relations Division tanggal 16 Maret 2020;

9.1 (satu) lembar Peta Hasil Overlay Pengambilan Titik Koordinat terhadap kawasan Hutan Di Kabupaten Balangan & Kabupaten Tabalong Provinsi Kalsel dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V;

10.1 (satu

pengadilan ;Bahwa, saksi ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Unlam, dan MataKuliah yang saya asuh terdiri dari: Hukum Administrasi, Hukum PemerintahanDaerah, Hukum Pemerintahan Desa, Hukum Perizinan, PendidikanPancasila, Pengantar Hukum Indonesia, Lembaga Perwakilan Rakyat,Hukum Kebendaan Milik Negara dan Perbandingan Hukum Tata Negara;Bahwa, saksi ahli juga melakukan penelitian tentang desa, dimana Karyallmiah yang telah saksi ahli buat dengan Judul Pengaturan dan ImplementasiPemekaran Desa di Kabupaten

Balangan Tahun 2012 dan TransisiPengaturan Hukum Pemerintahan Desa Tahun 2014;Bahwa, saksi ahli mengetahui, seperti tertulis didalam Argumentasi Hukumsaksi ahli pada hari ini, persyaratan menjadi seorang Kepala Desaberdasarkan PP 72 Tahun 2005 Tentang Desa dalam Pasal 44 sebagaiberikut: Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara RepublikIndonesia yang memenuhi persyaratan:a.

BRI tanggal 10 Oktober 2007 yang berlokasi di kabupaten Balangan PropinsiKalsel.1 (satu) buku asli sertifikat Nomor 16 atas nama Pemegang Hak PT. Malindo JayaDiraja tanggal 22 Nopember 1999 yang berlokasi di Desa Sungai Cuka SalamanRiam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalsel.1 (satu) buku asli sertifikat Hak Tanggungan Nomor 100 atas nama Pemegang HakPT.

BRI tanggal 10 Oktober 2007 yang berlokasi di kabupaten Balangan PropinsiKalsel.81011121314151617181920211 (satu) buku asli sertifikat Nomor 16 atas nama Pemegang Hak PT. Malindo JayaDiraja tanggal 22 Nopember 1999 yang berlokasi di Desa Sungai Cuka SalamanRiam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalsel.1 (satu) buku asli sertifikat Hak Tanggungan Nomor 100 atas nama Pemegang HakPT.

Pasal 72huruf d Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 20152035, jelasjelasmenyatakan bahwa kawasan peruntukkan pertambangan mineraldan pertambangan batubara dikelompokkan menjadi beberapakelompok yang salah satunya adalah formasi Dahor (tqd) yangmeliputi Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, termasukjuga Kabupaten Kotabaru. Begitupun juga halnya IzinLingkungan dan Izin Usaha pertambangan.

Pasal 72 huruf d Peraturan DaerahProvinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 20152035, jelasjelasmenyatakan bahwa kawasan peruntukan pertambanganHalaman 41 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJMmineral dan pertambangan batubara dikelompokkanmenjadi beberapa kelompok yang salah satunya adalahformasi Dahor (tqd) yang meliputi Kabupaten Tabalong,Kabupaten Balangan, termasuk juga KabupatenKotabaru,(4) Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru

BRI tanggal 10 Oktober 2007yang berlokasi di Kabupaten Balangan Provinsi KalimantanSelatan;8. Berupa 1 (satu) buku asli sertifikat Nomor 16 atas namaPemegang Hak PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 22 November1999 yang berlokasi di Desa Sungai Cuka Salaman RiamAdungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut ProvinsiKalimantan Selatan;9. Berupa1 (satu) buku asli sertifikat Hak Tanggungan Nomor 100atas nama Pemegang Hak PT.

BRI tanggal 10 Oktober 2007yang berlokasi di Kabupaten Balangan Provinsi KalimantanSelatan;Berupa 1 (satu) buku asli Sertifikat Nomor 16 atas namaPemegang Hak PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 22 November1999 yang berlokasi di Desa Sungai Cuka Salaman RiamAdungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut ProvinsiKalimantan Selatan;Berupa 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 100atas nama Pemegang Hak PT.

BRI tanggal 10 Oktober 2007 yang berlokasi di Kabupaten Balangan ProvinsiKalsel.1 (satu) buku asli Sertifikat Nomor : 16 atas nama Pemegang Hak PT. Malindo JayaDiraja tanggal 22 November 1999 yang berlokasi di Desa Sungai Cuka SalamanRiam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalsel.1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 100 atas nama Pemegang HakPT.

BRI tanggal 10 Oktober 2007 yang berlokasi di Kabupaten Balangan ProvinsiKalsel.8101112131415161718191 (satu) buku asli Sertifikat Nomor : 16 atas nama Pemegang Hak PT. Malindo JayaDiraja tanggal 22 November 1999 yang berlokasi di Desa Sungai Cuka SalamanRiam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalsel.1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 100 atas nama Pemegang HakPT.

BRI tanggal 10 Oktober 2007 yang berlokasi di Kabupaten Balangan ProvinsiKalsel.Hal. 305 dari 356 hal. Put. No.1019 K/Pid.Sus/201481011121314151617181 (satu) buku asli Sertifikat Nomor : 16 atas nama Pemegang Hak PT. Malindo JayaDiraja tanggal 22 November 1999 yang berlokasi di Desa Sungai Cuka SalamanRiam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalsel.1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 100 atas nama Pemegang HakPT.

JAYA MAKMUR SENTOSA, yang berkedudukandi desa Mantimin RT. 07 RW.03 Kecamatan BatuMandi Kabupaten Balangan, selanjutnya disebutsebagai Tergugat III;4.

Putusan Nomor : 160/G/2020/PTUNJKT302.303.304.305.306.307.308.309.310.311.312.Bukti P 302Bukti P 303Bukti P 304Bukti P 305Bukti P 306Bukti P 307Bukti P 308Bukti P 309Bukti P 310Bukti P 311Bukti P 312: Surat: Surat: Surat: Surat: Surat: Surat Dukungan~ disertai Mandat dariDekopinda Kabupaten Balangan (fotokopisesuai dengan asli);: Surat Dukungan~ disertai Mandat dariDekopinda Kabupaten Tabalong (fotokopisesuai dengan asli);: Surat Dukungan~ disertai Mandat dariDekopinda Kota Amuntai (fotokopi sesuaidengan

Bahwa jawabanjawaban tergugat, mendasarkan dalilnya kepada :UndangUndang Nomor 2 Tahun 2003 tentang PembentukanKabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di ProvinsiKalimantan Selatan,dalam pasal 9;UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerahdalam pasal 15 ayat 1;UndangUndang Nomor 23 Tahun 1997 tentang PengelolaanLingkungan Hidup.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AnalisisMengenai Dampak Lingkungan.Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 46 Tahun 2003tentang Komisi

Barito Timur,Propinsi Kalimantan Tengah,EFENDI BETHEL, beralamat di Pulau Padang, RIT.2,Kecamatan Parangkep, Tutui, Kabupaten Barito Timur,Propinsi Kalimantan Tengah,HADI, Lakilaki, Alamat : KM.02 Kec.Patangkep TutuiKab.Barito Timur, Kalimantan Tengah.WIDODO, beralamat di Lalap Kec.Patangkep tutuiKab.barito Timur, Propinsi Kalimantan TengahHAIRI, beralamat di Pasar Panas, Barito, Kecamatan BenuaLima, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah,AMIN, beralamat di Gunung Riut, Kecamatan Halong,Kabupaten

Balangan, Kalimantan Selatan ;TRISMANTONO, beralamat di Desa lalap, KecamatanPatangkep Tutui Bentot, Kabupaten Barito Timur, PropinsiKalimantan Tengah,10.