Ditemukan 608 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
393202
  • Keterangan Verifikasi(SKV);Tidak ada kewajiban Saksi untuk melakukan pengecekan fisik terhadap kapalyang akan melakukan keberangkatan karena Nahkota telah membuat SuratPernyataan Nahkoda tentang Keberangkatan Kapal, kecuali ada laporan dariNahkoda atau awak kapal bahwa kapal tidak memenuhi syarat kelaik lautankapal, kapal bocor;Yang harus dibayarkan oleh Agen / Owner dalam pengurusan SuratPersetujuan Berlayar (SPB), yaitu PNBP meliputi uang navigasi / uang rambu(Kapal Lokal = GT x Hari x Rp.250, dan Kapal
    Asing = GT x Hari x 0,035 xKurs Dollar pada saat itu), uang tambat (GT x Hari x Rp.19,), uang labuh (GTx Hari x Rp.50,), jasa barang (1 % dari kontrak pembayaran kesepakatankerja bongkar muat), jasa barang perusahaan bongkar muat (jumlah muatan xRp.300,), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentangPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);Tidak ada biaya atau pungutan lain yang harus dibayarkan oleh Agen / Ownerdalam pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);Pemegang IUP Operasi Produksi
    pengecekan fisik terhadapkapal yang akan melakukan keberangkatan karena Nahkoda telah membuatSurat Pernyataan Nahkoda tentang Keberangkatan Kapal, kecuali ada laporandari Nahkoda atau awak kapal bahwa kapal tidak memenuhi syarat kelaiklautan kapal atau kapal bocor; Uang harus dibayarkan oleh Agen / Owner dalam pengurusan SuratPersetujuan Berlayar (SPB), yaitu PNBP meliputi uang navigasi / uang rambuHalaman 158/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdi(Kapal Lokal = GT x Hari x Rp.250, dan Kapal
    Asing = GT x Hari x 0,035 xKurs Dollar pada saat itu), uang tambat (GT x Hari x Rp.19,), uang labuh (GTx Hari x Rp.50,), jasa barang (1 % dari kontrak pembayaran kesepakatankerja bongkar muat), jasa barang perusahaan bongkar muat (jumlah muatan xRp.300,), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentangPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pembayarannya dilakukandengan menggunakan sistim online, setelah dilakukan pembayaran kemudiankami ditunjukan bukti pembayarannya dan tidak ada
Register : 11-01-2021 — Putus : 17-03-2021 — Upload : 18-04-2021
Putusan PN UNAAHA Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh
Tanggal 17 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.Syahrianto Subuki, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.FITRIANI HASAN, SH.
4.Putri Dewinta Yusuf, S.H.
5.ANDI HERNAWATI, S.H.
6.ARBIN NU'MAN, SH
7.IRWAN BAHARUDDIN, SH
8.Nuria Mentari Idris, S.H.
Terdakwa:
PT. Bososi Pratama
311177
  • dan sertifikat dokumen keselamatanpengawakan minimum (minimum Safe Manning Certificate),Pedoman muatan Geladak (Jika ada muatan diatas Geladak), Bukti SuratPerintah Panduk (SPK), Bukti Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal(Wreck Removal), Bukti Pembayaran PNBP, Bukti Pembayaran JasaKepelabuhanan, Laporan kedatangan dan Keberangkatan Kapal,Memorandum Dokumen/Suratsurat Kapal, Daftar Muatan Kapal (CargoManifest), Bukti Rencana Muatan (Storage Plan), Perhitungan Stabilitas(Stability Calculation)Bagi Kapal
    Asing ditambahkan dengan melampirkan:1) Port State Control (PSC).2) Flag State Control (FSC).3) Inward Manifest.4) Outward Manifest.5) Imigration Clearance.Bahwa persyaratan yang harus di lampirkan khususya untuk pengangkutanhasil tambang /nikel adalah:Dokumen pemilik barang :1) Surat Keterangan asal barang.234) Surat pernyataan kebenaran dokumen.))
Register : 08-04-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
514203
  • Bhanda Ghara Reksa (Persero);437.1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan diantaranya tertulis KUOTA BABYLOBSTER438.1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan diantaranya tertulis PROYEKPENGELOLAAN KAPAL ASING;439.1 (Satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan Kembalian Mera Delima & BillRM440.Halaman 56 dari 1305 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pst1 (satu) lembar print out Ide Pemikiran Skema Operasional Usaha BudidayaLobster & Ekspor Benur Bagi Pemenuhan Kepentingan Khusus;441.1 (satu)
    Bhanda Ghara Reksa (Persero);437.1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan diantaranya tertulis KUOTA BABYLOBSTER438.1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan diantaranya tertulis PROYEKPENGELOLAAN KAPAL ASING;439.Halaman 853 dari 1305 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pst1 (Satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan Kembalian Mera Delima & BillRM440.1 (satu) lembar print out Ide Pemikiran Skema Operasional Usaha BudidayaLobster & Ekspor Benur Bagi Pemenuhan Kepentingan Khusus;441.1 (satu
    Bhanda Ghara Reksa (Persero);437.1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan diantaranya tertulis KUOTA BABYLOBSTER438.1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan diantaranya tertulis PROYEKPENGELOLAAN KAPAL ASING;439.1 (Satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan Kembalian Mera Delima & BillRM440.1 (satu) lembar print out Ide Pemikiran Skema Operasional Usaha BudidayaLobster & Ekspor Benur Bagi Pemenuhan Kepentingan Khusus;441.1 (Satu) lembar bukti setoran tunai Bank BCA tanggal 18 11 2020 denganjumlah
Register : 17-06-2014 — Putus : 28-08-2014 — Upload : 08-10-2021
Putusan PN RANAI Nomor 15/PID.SUS/PRK/2014/PN.RNI
Tanggal 28 Agustus 2014 — Jaksa Penuntut:
1.BAMBANG WIDIANTO, S.H
2.BAGUS HANINDYO MANTRI, SH. MH
3.EDI SUTOMO, S.H
4.WAHER TARIHORAN, SH
Terdakwa:
NGUYEN HANH
5330
  • (Ahli perhubungan) yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir dan atas persetujuan terdakwa keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

    - Ahli, bekerja di Dinas Perhubungan Komunikasi Kabupaten Natuna, sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut;

    - Hasil pemeriksaan ahli terhadap KM BV 4552 TS, bahwa KM BV 4552 TS termasuk kapal asing karena memakai bendera negara asing (Vietnam), tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia, tidak memiliki dokumen

Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Amiril Mukminin
2.Siswadhi Pranoto
3.Ainul Faqih
983239
  • Bhanda Ghara Reksa (Persero);437.1 (Satu) lembar kertas bertuliskan tangan diantaranya tertulis KUOTA BABY LOBSTER438.1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan diantaranya tertulis PROYEKPENGELOLAAN KAPAL ASING;439.1 (Satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan Kembalian Mera Delima & Bill RM440.1 (Satu) lembar print out Ide Pemikiran Skema Operasional Usaha Budidaya Lobster &Ekspor Benur Bagi Pemenuhan Kepentingan Khusus;Barang bukti nomor 434 sampai dengan nomor 440 dikembalikan kepada SatriaHaryanto441.1
    Bhanda Ghara Reksa (Persero);437.1 (Satu) lembar kertas bertuliskan tangan diantaranya tertulis KUOTA BABY LOBSTER438.1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan diantaranya tertulis PROYEKPENGELOLAAN KAPAL ASING;439.1 (Satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan Kembalian Mera Delima & Bill RM440.1 (Satu) lembar print out Ide Pemikiran Skema Operasional Usaha Budidaya Lobster &Ekspor Benur Bagi Pemenuhan Kepentingan Khusus;Halaman 1090 dari 1262 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt PstBarang bukti
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Edhy Prabowo
24762273
  • Bhanda Ghara Reksa (Persero);437.1 (Satu) lembar kertas bertuliskan tangan diantaranya tertulis KUOTA BABY LOBSTER438.1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan diantaranya tertulis PROYEKPENGELOLAAN KAPAL ASING;439.1 (Satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan Kembalian Mera Delima & Bill RM440.1 (Satu) lembar print out Ide Pemikiran Skema Operasional Usaha Budidaya Lobster &Ekspor Benur Bagi Pemenuhan Kepentingan Khusus;441.1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BCA tanggal 18 11 2020 dengan
Putus : 26-07-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 26 Juli 2019 — Drs. HERMAN HUSODO Bin HARTONO
650441
  • Kami untuk belajar bagaimana memonitor danmengoperasikan kapal;Halaman 439 dari 1283 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PN Srg Bahwa PT Central Shipping punya kapal sendiri, PT Central Shippingjuga owner, sehingga Kami punya kemampuan untuk mengoperasikankapal; Bahwa prosedur pembelian kapal adalah: pertama harus diketahui fisik kapal, mengetahui kapal itu berasaldarimana berbendara mana, untuk transaksinya tidak jauh berbedadengan kita membeli tanah, yaitu harus melalui Notaris; Apabila kapal itu kapal
    Asing, setelah tiba di Indonesia wajibdibenderakan Indonesia, didaftarkan di Departemen PerhubunganLaut maka keluarlah yang disebut Gross Akta; Gross Akta adalah Akta Kepemilikan kapal; Bilamana kapal mau dijual maka pihak yang lain juga akanmelakukan hal yang sama, yaitu dilakukan dengan Notaris lagi danpenyerahan Gros Akta kepada Si Pembeli, dimana nanti Pembeliakan merubah Gros Aktanya untuk kepemilikan kapal; Bila kapal sedang di finance, maka Gros Akta harus ada ditanganFinance; Bahwa apabila
Putus : 26-07-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 26 Juli 2019 — -TRIONO, SE Bin WIDYO WARDONO
492278
  • Kami untuk belajar bagaimana memonitor danmengoperasikan kapal;Halaman 439 dari 1283 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2019/PN Srg Bahwa PT Central Shipping punya kapal sendiri, PT Central Shippingjuga owner, sehingga Kami punya kemampuan untuk mengoperasikankapal; Bahwa prosedur pembelian kapal adalah: pertama harus diketahui fisik kapal, mengetahui kapal itu berasaldarimana berbendara mana, untuk transaksinya tidak jauh berbedadengan kita membeli tanah, yaitu harus melalui Notaris; Apabila kapal itu kapal
    Asing, setelah tiba di Indonesia wajibdibenderakan Indonesia, didaftarkan di Departemen PerhubunganLaut maka keluarlah yang disebut Gross Akte; Gross Akte adalah Akte Kepemilikan kapal; Bilamana kapal mau dijual maka pihak yang lain juga akanmelakukan hal yang sama, yaitu dilakukan dengan Notaris lagi danpenyerahan Gros Akte kepada Si Pembeli, dimana nanti Pembeliakan merubah Gros Aktenya untuk kepemilikan kapal; Bila kapal sedang di finance, maka Gros Akte harus ada ditanganFinance; Bahwa apabila