Ditemukan 693 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menteri mentari mentteri mneteri menetri menterii meneteriã moneteri memeberi
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 05-12-2011 — Putus : 06-06-2012 — Upload : 25-09-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 122/G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 6 Juni 2012 — IVONE FELICIA INTAN D.S. alias NJI RATU EPON PELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, 2. PT. GUNUNGSUBUR SENTOSA, 3. PALMER SITUMORANG, SH. MH
204 — 331
  • Gunung Subur Sentosa,Badan Hukum Swasta Indonesia yang bergerak dibidang property membebaskan tanah dengan carapelepasan hak (SPH) dari Para Pemilik Tanah yangdibuat oleh Kepala Kecamatan Cimanggis, yang alashaknya berasal dari Tanah Milik dan Tanah Milik Adat(vide, Surat Edaran Direktur Jendral Agraria atasnama Meneteri Dalam Negeri No. 130.12/108/12/75,angka XI, No. 2 tanggal 3 Desember 1975 dantanahtanah yang dibebaskan tersebut yang semulaTanah Milik dan Tanah = Milik Adat denganberpindahnya
Pengadilan PN LAHAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-03-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN LAHAT Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Lht
Tanggal 26 September 2019 — Penggugat:
ISKANDAR
Tergugat:
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII
Turut Tergugat:
1.BUPATI EMPAT LAWANG
2.BUPATI LAHAT
3.DPRD KABUPATEN EMPAT LAWANG
4.DPRD KABUPATEN LAHAT
163 — 95
  • Sesuai dengan ketentuan Peraturan Meneteri Agraria KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentangpenyelesaian masalah hak ulayat mempersyaratkan sepanjangmasih ada.Halaman 41 Put. Nomor 4/Pdt.G/2019/PN LhtSedangkan hak ulayat di Sumatera Selatan termasuk di KabupatenEmpat Lawang dengan hapusnya marga maka hak ulayat margatidak ada lagi.b.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 28-11-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan PN PALU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal
Tanggal 20 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ARIATI, SH
Terdakwa:
MARGASATWA
142 — 48
  • Pasal 24 ayat (1) Peraturan Meneteri Dalam Negeri nomor 113 tahun2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan Semuapenerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaankewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Margasatwa, mengakibatkan Kerugiankeuangan Negara/ Pemerintah Kabupaten Sigi Cq.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-04-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 170/PDT/2015/PT-MDN
Tanggal 2 Desember 2015 — ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos LAWAN PT. PD. PAYA PINANG, DKK
65 — 214
  • Dahris & Cotanggal 2281979 sebagai memenuhi diktum KEDUA dari suratkeputusan Meneteri Dalam Negeri cq. Diektorat Jenderal Agrariatanggal 14 Juni 1979 No.SK.62/DJA/1979 tentang penyampaian isisurat keputusan Menteri Dalam negeri tersebut bahwa Hak GunaUsaha Perkebunan Paya Mabar/Sei Buluh telah dibatalkansehingga tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung olehNegara, disebut Pihak Kedua;Hal 73 dari 121 Hal Put.
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 08-10-2018 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 207/Pdt.G/2018/PN Amb
Tanggal 10 Juli 2019 — Penggugat:
NADHER ATTAMIMI
Tergugat:
1.GUBERNUR PROPINSI MALUKU
2.PANITIA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN DERMAGA LANTAMAL XI MALUKU
3.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANA JALAN NASIONAL IX MALUKU
4.BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON
5.SO KOK SENG
6.POLO SETIAWAN
7.HENRY JOTAM LOLAEN
8.HARRY TAN PT DOK TAWIRI
9.HERNY SAYOGO DAN CAESAR BORIS CHOMARO
10.MARLON LONTOH
11.JHONNY de QUELJOE alias SIONG
12.JANES TANISIWA
13.Ny. DENI TRINTJE SEIPATTIRATU
14.PEMERINTAH NEGERI TAWIRI
15.SILAS TOUMAHUA
16.JOSEP TUHULERUW
17.JERRY TUHULERUW
18.YANTJE SIRIPORI
Turut Tergugat:
LANTAMAL IX AMBON
176 — 60
  • Sech Abdul Gawi Attamimi.Bahwa Tergugat II akan menanggapi Gugatan Penggugat (hal.4 point 2a,b,c dan d) sebagai berikut:a.Bahwa Eig.Verp. 1064 sebagimana Surat Keterangan PendaftaranTanah (SKPT) bukan merupakan hak tetapi bersifat informasitentang tanah yang pernah terdaftar/tercatat pada dokumen KantorPertanahan yang akan ditanggapi oleh tergugat IV.Bahwa gugatan penggugat tersebut sudah sepatutnya ditolak atautidak diterima karena apa yang dikemukan oleh Penggugat mengenaiKutipan SuratKeputusan Meneteri
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 27-03-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 41/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 5 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
287 — 537
  • Peraturan Meneteri Negara Agraria/KepalaBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah antara lain :4.1 Pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang batasbatas bidangtanahnya ditunjukkan oleh pemohon dan disaksikan oleh pihak pihak yang berbatasan serta hasilnya sebagaimana tertuang dalamSurat Ukur dari masingmasing Sertipikat.
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-03-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mjl
Tanggal 31 Agustus 2017 — Penggugat : Ir. Soekardono MM Tergugat : 1.BUDI YUNANTO 2.SUGIARTO
634 — 291
  • Berita Negara R.I tanggal 2 Agustus 2005 No. 62 yang dikeluarkan olehDepartemen Hukum dan Hak asasi Manusia Keputusan Meneteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C02554 HT.01.01.TH.2005 tentangPengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas sementara itu Tergugat dalammenyangkal gugatan Penggugat yang tidak pernah melakukan penyetoranmengaju kepada bukti T.1 & T.2aj merupakan Buku Saham PT. Kharisma IndahBestari dan 1.1 & T26 yang merupakan rekening koran PT.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-11-2014 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 25 /Pid.Sus.TPK /2014/PN.Dps
Tanggal 8 April 2015 — Dra. NI MADE AYU ARDINI, Msi
131 — 74
  • ., MH. dalam persidangan dibawah sumpah padapokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:e Bahwa ahli adalah ahli dibidang hukum pidana;e Bahwa ahli menjelaskan tentang mekanisme pemberian subsidi Bahan BakarMinyak bersubsidi diatur dalam peraturan meneteri keuangan nomor 65/PMK.02/2012 tentang perubahan PMK 217/201 1;Hal 85 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.86e Bahwa pemberian BBM bersubsidi diatur dalam UU 15 tahun 2012 dan lebihspesifik lagi diatur dalam UU 5 tahun 2012
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-12-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 25-01-2017
Putusan PT BENGKULU Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL
Tanggal 12 Januari 2017 — Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, SMc, MT BIN IKRAM (ALM)
88 — 52
  • yangjuga menjabat selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan SuratKeputusan Bupati Seluma Nomor 292 Tahun 2013 tentang PerubahanKedua atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 01 Tahun 2013 tentangPenunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di LingkunganPemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013, tertanggal 04 April2013.Bahwa sebagai Pengguna Anggaran Terdakwa mempunyai kewenanganberdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri dalam negeri No 13 tahun 2006sebagaimana dirubah dengan Peraturan Meneteri
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-09-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 18/PID.SUS/2012/PN.KPG
Tanggal 24 September 2012 — BLASIUS ADUR, ST, Dkk
79 — 51
  • Atas hal itu Majelisberpendapat bahwa kewajiban bagi Majelis hakim untuk menentukanapabila Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka hanyamenentukan jenis pidananya yang dalam hal ini adalah penjatuhan pidanapenjara mengenai tempatnya pidana penjaranya adalah dimana pada saatpemeriksaan di pengadilan Para terdakwa ditahan, sedangkan pemindahannarapidana adalaah kewenangan Meneteri Hukum dan Ham RI, makapermintaan Penuntut Umum dan Para Penasihat hukum Para terdakwa baikdalam Surat
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 13-04-2020 — Putus : 09-07-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 212/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 9 Juli 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT.Bangun Tjipta Pratama Diwakili Oleh : Zainuddin Soti, S.H. Acep Samsu Djalal, S.H. Fauziah Nudiati, S.H.
Terbanding/Penggugat I : Ocim Bin Acep
Terbanding/Penggugat II : Olim Bin Acep
Terbanding/Penggugat III : Siti Anyi Alias Onyih Binti Acep
Terbanding/Penggugat IV : Encum Bin Acep
Terbanding/Penggugat V : Rumalam Alias Erom Binti Alam
Turut Terbanding/Tergugat II : Arga Bin Tabeng
Turut Terbanding/Tergugat III : Rekson Sitorus
51 — 27
  • BANGUN TJIPTA PRATAMA) tidakmenggugat Meneteri Pekerjaan Umum sebagai pemberiRuislaag;2. PENGGUGAT (PT. BANGUN TJIPTA PRATAMA) tidakmenggugat Kapala Kantor Badan Pertanahan NasionalKabupaten/Kota Bekasi sebagai Pemberi Hak GunaBangunan;3.
Pengadilan PN PURWODADI Perdata
Register : 29-10-2012 — Putus : 23-05-2013 — Upload : 19-11-2013
Putusan PN PURWODADI Nomor 36/Pdt.G.Plw/2012/PN.Pwi
Tanggal 23 Mei 2013 — Meneteri Keuangan RI di Jakarta, Cq. Bank Rakyat Indonesia Pusat di jakarta, Cq. Bank Rakyat Indonesia Cabang Purwodadi yang beralamat di Jl.
95 — 16
  • Meneteri Keuangan RI di Jakarta, Cq. Bank Rakyat Indonesia Pusat di jakarta, Cq. Bank Rakyat Indonesia Cabang Purwodadi yang beralamat di Jl.
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 25-01-2010 — Putus : 03-08-2010 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 45/PID.B/2010/PN.Sim
Tanggal 3 Agustus 2010 — Kemin, Dkk
92 — 5
  • BadanPertanahan Nasional ; Untuk menyelesaian pemasalahan tersebut kiranyasaudara Gubernur dapat melakukan penelitiankembali bersama Kantor Wilayah BadanPertanahan Basional dan Kantor WilayahDepartemen Kehutanan dan Perkebunan PropinsiSumatera Utara ; Terhadap HGU yang telah dan akan berakhir masaberlakunya disarankan untuk diadakanpenelitian terlebih dahulu sebelumperpanjangan HGU ; Bukti T.6. yaitu 1 (satu) Jlembar Foto Copy SuratNomor 593/3107/PUOD, tanggal 12 Oktober 1999,dari dan ditandatangani An Meneteri
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 24-03-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 428/Pid.B/2014/PN.Bdg
Tanggal 7 Oktober 2014 — LIM TJING HU Alias KING HU
135 — 38
  • Dengan demikian tidak ada pembayaran uangbersih lelang dari pemenang lelang yaitu Terdakwa kepada saksi MULYADIHALIM ;Berdasarkan Keputusan Meneteri Keuangan RI No.557/KMK.01/1999,tanggal 06 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;1. Pasal 29 ayat (2) pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harussudah melunasi setiap kewajiban pembayaran selambatlambatnya 3(tiga) hari kerja setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang ;2.
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 08-04-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 74/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 23 Juli 2014 — 1.SYAHRIZAL, S.E,2.SUSI PRIHATINI, S.E, dkk;1.MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,.2BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN ASAHAN, dkk
452 — 66
  • Inti Palm Sumatera selaku SubyekHukum adalah Badan Hukum/Perusahan yang bergerak dalam bidang UsahaPerkebunan Kelapa Sawit, yang telah mendapatkan Izin Pelepasan KawasanHutan Produksi yang dapat Dikonversi dalam wilayah Kawasan HutanNantalu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan SuratKeputusan Meneteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.19/MenhutII/2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapatDikonversi seluas + 6.215,8 Hektar terletak di Kelompok Hutan Nantalu,Kecamatan
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-04-2017 — Putus : 21-12-2017 — Upload : 15-02-2018
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Klk
Tanggal 21 Desember 2017 — PT. KAPUAS MAJU JAYA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Rajawali KM 8 Nomor 30 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya yang diwakili oleh KIKI OKTA NUGRAHA, dalam kapasitas Jabatan sebagai Direktur; Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. Dr. RISEN YAN PITER, S.H., M.KN., 2. SILVIA JAMIN, S.H., 3. RETNO PURWANINGSIH, S.H.,4. BUDI MICHAEL OLOAN HASIBUAN, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum “RnD PARTNERSHIP”yang beralamat di Office 88, Lantai 6 Unit B, Jl. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II dengan Nomor 15/2017/SK/PN Klk tertanggal 18 April 2017 Selanjutnya disebut sebagai …………...…....................... PENGGUGAT; Lawan 1. WILSON KS., Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 6203011503570002, beralamat di Jl. Tiung Raya No 517, RT/RW: 009/-, Desa Pulau Telo, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah; Selanjutnya disebut sebagai ............................................. TERGUGAT I; 2. ICANG A. SAMBA, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Tumbang Diring Datah Kapas, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah; Selanjutnya disebut sebagai ............................................ TERGUGAT II; Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. ANWAR FIRDAUS, S.H., 2. M.IMAM SYARBINI, S.H., 3. WILLIAM THAN SIGAI,S.H., Para Advokat pada Kantor " LBH Koalisi Masyarakat Madani (LBH Sikatni) yang beralamat di Jalan Jendral A.Yani Nomor 97 RT 07 Kuala Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor 18/2017/SK/PN Klk tertanggal 2 Juni 2017; Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai .................................................................... PARA TERGUGAT;
237 — 46
  • Perda Kalteng Nomor : 5 Tahun 2011Halaman 21 dari 133 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN KlikBahwa sebelum IUP diterbitkan, maka berdasarkan ketentuanPasal 42 ayat (4) huruf i 9 jo Pasal 45 ayat (5) huruf b danc PerdaKalteng Nomor : 5 Tahun 2011, dengan jelas menyebutkanadanya syarat, dimana pelaku usaha wajib mengantongi IzinPelepasan Kawasan Hutan dari Meneteri Kehutanan terlebihdahulu, sebelum IUP diterbitkan. Tetapi keadaan yang terjadidalam perkara aquo justeru sebaliknya.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 23-02-2011 — Putus : 28-09-2011 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 146/PDT.G/2011/PN.JKT.TIM
Tanggal 28 September 2011 — PT. PERTAMINA (PERSERO) UNIT PENGELOLAAN V BALIKPAPAN VS PT. PRABU MUTU MULIA., Cs
88 — 13
  • TH 2003 Tentang Persetujuan AktaPerubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Meneteri Kehakiman danHak Asasi Manusis Republik Indonesia tertanggal 4 Februari 2003, (diberitanda bukti TI/PR6);Foto copy Surat Perjanjian Alin Kelola Asset dan Inventaris Ex Vico diGunung Bakaran dan Batakan Balikpapan, tertanggal 23 Oktober 1997,(diberi tanda bukti TI/PR7);Foto copy Berita Acara Kesepakatan Pengelolaan Operasional tertanggal 23Maret 2001, (diberi tanda bukti TI/PR8);Foto copy Surat Perjanjian Pengelolaan
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata
Register : 08-10-2018 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Tjb
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
1.SURIANTO
2.SYUHAIRI ISHAK
3.SYAMSINAR CHAIRANI
4.SYAHRIZAL SE
5.Ir. MUHAMMAD ALI NASIR PURBA
6.IRWANSYAH NASUTION
7.SUSI PRIHARTINI, SE
8.ROSDIANA Br. PURBA
9.RONALD SIHOMBING
10.LIM BUN HOAT atau disebut JIMMY
11.YUNITA ANDRIYANI
12.RICCIE HELENA LUSTERIA HUTAPEA
13.FERNANDO P. SIHOMBING
14.MINA KIE
Tergugat:
1.KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA Cq. BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN,
3.PT. INTI PALM SUMATERA
4.YUSNAH KOSIM, SH
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN
92 — 12
  • Kelompok Hutan Nantalu Kecamatan SeiKepayang Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara atas nama :PT.INT PALM SUMATERA, telah mempunyai Kekuatan Hukumsebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) PERATURANMENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomro : P.50/Menhutll2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang PENGEGASAN STATUS DANFUNGSI KAWASAN HUTAN;Bahwa sebagai Pemegang Pelepasan Kawasan Hutan Nantalu Tergugatlll telah menjalankan kewajiban sebagaimana yang diatur dan/atauditetapkan dalam Surat Keputusan Meneteri
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 17-11-2017 — Putus : 19-04-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 143/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 19 April 2018 — Penggugat:
1.Ir Annin Hudaya MT
2.Linda Purnomo
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Intervensi:
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII Persero
227 — 149
  • Peraturan Meneteri NegaraAgraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah antaralain a. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang batasbatas bidangtanahnya ditunjukkan oleh pemohon dan disaksikan oleh pihak pihakyang berbatasan serta hasilnya sebagaimana tertuang dalam Surat Ukurdari masingmasing Sertipikat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 09-02-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 20-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 P/HUM/2016
Tanggal 29 Agustus 2016 — SATRIA ARIEF ANANDA (Ketua Komisariat REI Bogor Raya), DK VS WALIKOTA DEPOK, DK;
140 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Bukti P13c);27.Fotokopi Peraturan Meneteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan KawasanPermukiman Dengan Hunian Berimbang (Copy dariWWW .djpp.depkumham.go.id. (Bukti P14);28.Fotokopi Buku Saku Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia(REI), masa Bakti 20102030. (Bukti P15);29.Fotokopi Perda RTRW Singkirkan Penduduk Asli Depok (copy Harian JurnalDepok Tanggal 11 Januari 2013).