Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor86/Pid.Sus/2018/PN.Tgr. tanggal 12 April 2018 dalam perkara Terdakwa tersebutdi atas;4.

Bahwa disamping dasardasar di atas, maka Pemohon Banding jugamempunyai alasanalasan dalam menyatakan banding atas Putusan judexfactie Tingkat Pertama Nomor : 57/Pdt.G/2019/PN.Tgr tanggal 14 April2020, yaitu sebagai berikut ;a. Putusan tersebut mengandung kekeliruan yang fatal. Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi danpertimbangan dalam Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor57/Pdt.G/2019/PN.Tgr, tanggal 14 April 2020, ternyata pada putusanhalaman 45.

;Dipergunakan untuk perkara lain ;Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,(tujuh ribu lima ratus rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 205/Pid.B/2006/PN.Tgr. tanggal 8 Februari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menyatakan terdakwa Drs. H.

untuk dijadikan sebagaibarang bukti dalam perkara atas nama terdakwa lain ;Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500, (tujuhribu lima ratus rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di SamarindaNomor: 119/Pid/2007/PT.KT.SMD. tanggal 14 November 2007 yang amarlengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat HukumTerdakwa tersebut ;Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 8 Februari2007 Nomor: 205/Pid.B/2007/PN.Tgr

Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp. 7.500, (tujuhribu lima ratus rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07A/Akta Pid/2008/PN.Tgr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 13 Mei 2008 Jaksa/ Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Tenggarong mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Hal. 47 dari 58 hal.

No. 1704 K/Pid.Sus/2008Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07B/Akta Pid/2008/PN.Tgr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juli 2008 Terdakwa mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Juli 2008 dari Terdakwasebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan NegeriTenggarong pada tanggal dan hari itu juga ;Membaca suratsurat yang bersangkutan

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri TenggarongNomor 21/PDT.G/2009/PN.TGR, tertanggal 2 Juni 2010, yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap, ternyata telahterbukti bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalamperkara ini yaitu) tanah yang terletak diantaraTenggarongSamarinda bernama Sungai Jembayan, dari Muaranya masuk di dalam berwatasan dari Muara jembayan mengambil kesebelah Ulu dipinggir kali Mahakam sampai teluk Saruba menjikoe (menimpang/ berbelok) naek kedarat terus mendapati bertentangan

kepala Jjambayang, dan dari Muara jJembayang mengambil kesebelah Ilir dipinggir kali Mahakam sampai diujung pulau Jerang disebelah Ilir menuju naik didarat terus dimanamana sampai melanggar anak Jembayan atau mendapati bertentangan Kepala Jembayan air menitis dari situ tjoet (menciut/merucut) dikepala jembayan adalah sama dengan tanah objek sengketa dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat diPengadilan Negeri Tenggarong sesuai Putusan PengadilanNegeri Tenggarong Nomor 21/PDT.G/2009/PN.TGR, tertanggal2

pertimbangan tersebutdiatas justru lebih menunjukkan tentang adanyahubungan hukum antara tanah sengketa denganTergugat I dan Tergugat II dibandingkan tanah sengketadengan Penggugat; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi TergugatIl telah diterima sebagaimana telah dipertimbangkandalam eksepsi, maka Gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa disamping itu pengakuan Penggugat tidak konsistenmengenai cara memperoleh hak tanah objek sengketa, dimanadi dalam Gugatan Perkara Nomor 21/PDT.G/2009/PN.Tgr

bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 591 K/Pdt/2011, tanggal 16 Agustus 2011, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetaptersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dengan perantaraankuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2012, diajukanpermohonan peninjauan kembali pada tanggal 15 Februari 2012, sebagaimana ternyatadari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 25/Pdt.G/2005/PN.Tgr

Tenggarong telahmenjatuhkan putusan Sela terhadap eksepsi lainnya (eksepsi tentangnebis in idem), yang tidak ada kaitannya dengan eksepsi absolutmaupun eksepsi relatif yang diajukan TergugatPembanding, yangkemudian eksepsi tersebut dipertimbangkan lagi pada bagian pokokperkara ;1.6 Bahwa dari uraian di atas, jelaslah bahwa Hakim Pengadilan NegeriTenggarong telah melakukan pelanggaran tertib hukum acara perdata,sehingga putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 13 Agustus2018 No.36/Pdt.G/2018/PN.Tgr

Bahwa alasan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding yang termuatdalam memori bandingnya adalah tidak beralasan hukum untuk diterima,karena alasanalasan permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebuttidak memuat alasanalasan hukum yang baru, dan cenderung pengulanganatas jawabanjawabannya terdahulu, yang telah Majelis Hakim PengadilanNegeri Tenggarong pertimbangkan dalam perkara Nomor36Pdt.G/2018/PN.Tgr, tanggal 13 Agustus 2018, oleh sebab itu harusditolak;3.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor36/Pdt.G/2018/PN.Tgr Tanggal 13 Agustus 2018, yang dimohonkan banding ;3.

kepada Penuntut Umum untuk perkara lain ;1 Membebankan ongkos perkara kepada TerdakwaTerdakwa masingmasing sebanyak Rp.5.000, (lima riburupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Kalimanatan Timur di Samarinda Nomor 10/Pid/Tpk/2011/ PT.KT.SMDA,tanggal 15 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1 Menerima permohonan banding yang diajukan Terdakwadan Penuntut Umum tersebut ;2 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri TenggarongNomor 170/Pid.B/ 2010/PN.Tgr

tanggal 6 April 2011,yang dimohonkan banding tersebut ;3 Membebankan kepada Terdakwa I dan Terdakwa IT untukmembayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan,yang pada tingkat banding masingmasing sebesarRp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 170/Pid.B/2010/PN.Tgr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 14 September 2011 Penasehat Hukum Terdakwa IIyang bertindak untuk dan atas nama

Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 14 September 2011 mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggitersebut ;Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 170/Pid.B/2010/PN.Tgr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 21 September 2011 Terdakwa I mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 170/Pid.B/2010/PN.Tgr, yang dibuat

peserta menyadari tindakan daripara pelaku peserta lainnya dan tidak diisyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauhsebelumnya, tidak perlu adanya suatu "perundingan" untuk merencanakan tindak pidanasebelumnya (loebby loqman, dalam bukunya percobaan, penyertaan, dan gabungantindak pidana hal. 67) ;Menimbang :1 Bahwa dalam perkara ini terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion)sebagaimana dikemukakan oleh Hakim Anggota II ;2 Bahwa pada putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 170/Pid.B/ 2010/PN.Tgr

Oleh karena itu Legal Standing, tentangPanitia Pengadaan tidak sempurna dan tidak sesuai mekanisme mengacu KeputusanBupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK155/2003 Tentang Uraian TugasSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pasal 17 ayat (1) PeraturanDaerah tersebut, maka mekanisne Surat Keputusan tersebut di atas tidak sah untukdijadikan legal standing pihak Pengadilan Negeri Tenggarong (vide surat bukti halaman10 Nomor 65 dan 66 dalam putusan Nomor 170/Pid.B/2010/PN.Tgr) bukti terlampir

Fotocopy Pencabutan Pekara Perdata No. 22/Pdt/G/1988/PN.Tgr, tertanggal 4Januari 1989 sesuai dengan aslinya diberi tanda P 4;5. Fotocopy Pencabutan Perkara Perdata Nomor : 11/Pdt/G/1989/PN.Tgrtertanggal 29 Juni 1989, sesuai dengan aslinya diberi tanda P 5;6.

P 4: Fotocopy Pencabutan Pekara Perdata No. 22/Pdt/G/1988/PN.Tgr,tertanggal 4 Januari 1989 sesuai dengan aslinya. P5: Fotocopy Pencabutan Perkara Perdata Nomor : 11/Pdt/G/1989/PN. Tgrtertanggal 29 Juni 1989, sesuai dengan asiinya. P6: Fotocopy Risalah Panggilan, sesuai dengan aslinya.Bahwa bukti P4 hingga P6 adalah bukti yang menunjukkan bahwa antaraHaji Sanusi, HMS dengan A.R. Dono Rojo Putro benar pemah timbul sengketadi Pengadilan, yang tercatat dalam perkara No. 22/Pdt/G/1988/PN.

Dono Rojo Putro benar pernah timbul sengketa di Pengadilan,yang tercatat dalam perkara No. 22/Pdt/G/1988/PN.Tgr. dimana A.R. Dono RojoPutro selaku penggugat mencabut gugatannya karena adanya kekeliruanmengenai objek sengketa dan menyatakan bahwa objek sengketa benar adalahmilik Haji Sanusi, HMS, dan A.R.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No.24/Pdt.G/2020/PN.Trg,tanggal 03 Pebruari 2021.Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai peradilantingkat banding, setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkarasecara keseluruhan yang meliputi Surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acarapersidangan, pembuktian dari kedua belah pihak dan salinan resmi putusanPengadilan Negeri Tenggarong Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Tgr tanggal 3 Februari2021, juga memori banding

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 20 / Pdt.G / 2018 /Pn.Tgr tanggal 20 Agustus 2018.

ANDI ANTANG ;Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 86/Pid.B/2008/PN.Tgr., tanggal 13 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa H. M. ISKANDAR bin M. AMIN.

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 86/Pid.B/2008/PN.Tgr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2009 Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Tenggarong telah mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 6 Nopember 2009 dari JaksaPenuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan

belanja barangdan jasa) dan telah merealisasikannya tanpa memformulasikan dalanDPPASKPD dan tanpa melalui perubahan Perda tentang APBD ;Bahwa terhadap penjelasan terhadap posita poin 10 diatas ditetapkansebagai Tersangka dan ditahan selama 6 bulan (februari s/d juli) 2010dan setelah itu. dilakukan penangguhan penahan selama prosespersidangan berlangsung,oleh majelis hakim perbuatan penggugatbukan merupakan perbuatan pidana sesuai amar putusan pengadilanNegeri Tenggarong dengan nomor: 231/Pid.B/2010/PN.TGR

yang ditentukan dalam undangundang, makaoleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi seharusnya mempertimbanganhalhal yang diungkapkan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalamBanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa danmengadili Perkara Perdata Nomor 270/Pdt.6/2013/PN.TGR

2020;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi KalimantanTimur di Samarinda tanggal 19 Mei 2020 Nomor 129/PID/2020 /PT.SMR,tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan TinggiKalimantan Timur di Samarinda tanggal 19 Mei 2020 Nomor 129/PID/2020/PT.SMR, tentang hari sidang;Telah membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusanPengadilan Negeri Tenggarong Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN.Tgr

inkonsisten yakni apakahberalamat di Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai(sekarang Kabupaten Kutai Kartanegara), atau di Desa Suka DamaiKecamatan Muara Badak;Bahwa dengan uraian dari Penggugat yang inkosisten serta tidakmenyebutkan domisili Hukum yang jelas terkait dengan tempat/KantorKoperasi Serba Usaha (KSU) Agro Tunas Harapan dalam Perkara a quodimana menunjukan kekaburan dan/atau ketidak jelasan Penggugat dalammenguraikan Gugatannya dalam Perkara A quo (vide Perkara38/Pdt.G/2017/PN.TGR

Perkara 38/Pdt.G/PN.TGR yangtelah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 21 Agustus 2017adalah termasuk dalam kategori gugatan yang premature;Bahwa premateurnya gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah terletakpada perihal gugatan Penggugat terkait dengan Wanprestasi.

yakni apakah beralamat diDesa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai (SekarangKabupaten Kutai Kartanegara), atau di Desa Suka Damai Kecamatan MuaraBadak; Bahwa dengan uraian dari Penggugat yang inkonsisten serta tidakmenyebutkan domisili Hukum yang jelas terkait dengan tempat/KantorKoperasi Serba Usaha (KSU) Agro Tunas Harapan dalam Perkara a quodimana menunjukan kekaburan dan/atau ketidak jelasan Penggugatdalam menguraikan Gugatannya dalam Perkara a quo (vide Perkara38/Pdt.G/2017/PN.TGR

Bahwa PEMBANDING (semula PENGGUGAT) sangat keberatan atasputusan Pengadilan Negeri Tanerang Kls.1A Khusus tanggal 12 Pebruari2019 dalam perkara perdata No.585/Pdt.G/2018/PN.TGR tersebut;2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanerang Kls.1AKhusus dalam perkara tersebut telah salah dan lalai dalam mencatat sertamenilai faktafakta hukum dan demikian juga dalam menerapkan hukumnyadan memeriksa serta mengadili gugatan perkara ini.

, terbittanggal 10 Maret 2008, atas nama Henry Suhardja, SE diTaman Tekno Sektor XI Blok A2/32 BSD, SerpongTangerang Selatan.Hal tersebut pun telah terurai didalam Posita Gugatan dalamPutusan Perkara Nomor : 54/Pdt.G/2013/PN.TGR tertanggal 14Juni 2016 pada halaman 2 poin ke 3 mengujikan hal yang samayakni:pahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama berupa :o Sebidang tanah bangunan berupa Rumah Tinggak seluas +190 M?

., tanggal 20 Januari 2015, yang amarnya adalah sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pdt.G/201 3/PN.Tgr tanggal 23 Juni 2014;Mengadili Sendiri:1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian;2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat/Pembanding selaku anakalmh. Sapiah binti Wa Malli yang mendapat bagian hak waris dari alm.

permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 27 Mei2015 Nomor 105/Pid.B/2015/PN.Trg. yang dimintakan banding tersebutsekedar mengenai Kualifikasi tindak pidana sehingga berbunyi sebagaiberikut :Menyatakan Terdakwa MURSIDI bin DARMAWI telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersamasamamelakukan pencurian dalam keadaan memberatkan ;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 27 Mei2015 Nomor 105/Pid.B/2015/PN.Tgr

banding dari Terdakwa tersebut ; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 27 Mei 2015Nomor : 105 /Pid.B/2015/PN.Trg. yang dimintakan banding tersebut sekedarmengenai Kwalifikasi tindak pidana sehingga berbunyi sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa MURSIDI Bin DARMAWI telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersamasamamelakukan pencurian dalam keadaan memberatkan ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 27 Mei 2015Nomor : 105/Pid.B/2015/PN.Tgr