Ditemukan 6365 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 20-01-2016 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2496 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 20 Januari 2016 — Amir Alias Haji(T1),Dk
12487 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2496 K/Pid.Sus/2015dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak ataubenda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasaldari tindak pidana Narkotika dan atau tindak pidana PrekusorNarkotika;Bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap padapersidangan Terdakwa dan Terdakwa II bukanlah pedagangNarkotika jenis sabusabu ataupun melakukan jual beli NarkotikaJenis Sabusabu atau memperdagangkan Narkotika jenis Sabusabu, namun kejadian yang terjadi pada tanggal 22 September2014
Putus : 16-09-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 05/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 16 September 2013 — HANSEN
320122
  • FIG adalah sesuai pasal 3 dalam Akta Nomor 5Tahun 2001 menjalankan usaha usaha dalam bidang industri danperdagangan yakni menjalankan usaha dibidang industri pembuatan sarungtangan baik dari bahan karet, plastik dan kain dan memperdagangkan hasilhasilnya baik didalam maupun diluar negeri.Domisili perusahaan : awalnya di Jl. HM. Yamin No. 40A Medan sekarang diJl. Pemuda No. 11 Medan. PT. First International Gloves (PT. FIG) tergabungdalam group usaha milik terdakwa Hansen sendiri yakni :PT.
    FIG) bergerak dibidang indsutri pembuatan sarungtangan, baik dari bahan karet, plastic, dan kain dan memperdagangkan hasilhasilnya baik didalam maupun diluar negeri sedangkan sesuai dengan SuratIjin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 140/02.13/PB/IX/2003 yangdikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan bergerak dibidang usahaperdagangan barang. Terdakwa tidak tahu apakah PT. First InternationalGloves (PT.
Register : 13-12-2019 — Putus : 10-02-2020 — Upload : 01-12-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 3606/Pid.Sus/2019/PN Mdn
Tanggal 10 Februari 2020 — Penuntut Umum:
Maria F.R. Tarigan, SH
Terdakwa:
HALIM
3313
  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa Halim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar : Rp.5.000.000,00 (Lima
Register : 24-09-2021 — Putus : 18-10-2021 — Upload : 29-10-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 108/PID.SUS/2021/PT BTN
Tanggal 18 Oktober 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUSTRI HARTONO, SH, MH
Terbanding/Terdakwa : TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO ALM
242171
  • BINT SAHANU dan saksi YANARAHMANA Als MAMI FEBI serta PONI HARTONO, MAMI AMEL tersebuttelah mendapatkan keuntungan sehingga perbuatan terdakwa dan temantemannya (para pelaku lainnya) tersebut bukan hanya sebagai matapencaharian, akan tetapi lebih dari itu, perbuatan terdakwa dan temantemannya telah mengeksploitasi para korban Saksi Hani Herdawati AliasAlexa, saksi Desi Wulandari Alias Ocha, Saksi Novi Sartika Dewi aliasAmira dan Saksi Chris Maryani Alias Mio secara seksualitas dengan caramenjual, memperdagangkan
Register : 02-01-2013 — Putus : 05-12-2013 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 5 Desember 2013 — DEDDY HARTAWAN JAMIN, M E L A W A N 1. PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK 2. AMIR SUNARKO 3. DAVID, 4. LEE YUEN CHAK 5. AMBRAN SUNARKO 6. SETIAWAN HERLIANTOSAPUTRO 7. KADARYANTO 8. HARBRINDERJIT SINGH DILLON 9. HUSNI HERON 10. PT. SUMBER GRAHA SEJAHTERA 11. KANTOR JASA PENILAI PUBLIK BENNY, DESMAR & REKAN,
474369
  • Sel154DIDALAM GUGATAN AQUO, PENGGUGAT MENDALILKAN MERASADIRUGIKAN, KEMUDIAN PENGGUGAT TELAH MENGAJUKANKEBERATAN SEJAK RUPSLB TERGUGAT TANGGAL 15 OKTOBER2009 ATAS ADANYA DIVESTASI SAHAM TERGUGAT YANG ADAPADA PT SUMALINDO HUTANI JAYA; DAN PENGALIHAN ZCB KEPADAMARSHALL ENTERPRISE LTD; SERTA TELAH MENGAJUKANGUGATAN AQUO PADA TANGGAL 2 JANUARI 2013, NAMUNPENGGUGAT TETAP MEMPERDAGANGKAN DAN MELAKUKANPEMBELIAN DAN PENAMBAHAN JUMLAH SAHAM PENGGUGAT PADATERGUGAT SECARA TERUS MENERUS DI BURSA EFEK INDONESIA15
Register : 15-12-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PN KOTABARU Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Ktb
Tanggal 25 Januari 2022 — Penuntut Umum:
ERLIA HENDRASTA,SH
Terdakwa:
SYARIFUDIN Bin ZAKARIA Alm
10919
  • Menyatakan Terdakwa Syarifudin bin Zakaria (alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2.
Register : 19-11-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 08-02-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 21/PID.SUS.TPK/2018/PT MDN
Tanggal 29 Januari 2019 — MAS INTAN ARITONANG, SH., MH
6754
  • Hal ini dikarenakan delikkorupsi yang terdapat dalam Konvensi PBB Anti Korupsi telah diuraikan secarajelas meliputi suap, penggelapan dalam jabatan, memperdagangkan pengaruh,penyalahgunaan jabatan, pejabat publik memperkaya diri secara tidak sah, suapdi sektor swasta, penggelapan dalam perusahaan swasta, pencucian uanghasil kejahatan, menyembunyikan adanya kejahatan korupsi, danmenghalanghalangi proses peradilan.
Register : 08-07-2024 — Putus : 28-08-2024 — Upload : 06-09-2024
Putusan PN CIAMIS Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Cms
Tanggal 28 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
KENDAR SUDARYANA,.SH
Terdakwa:
AGUS SOLEH Bin EMAN
1819
    1. Menyatakan Terdakwa AGUS SOLEH Bin EMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelaku usaha minuman keras oplosan jenis Arak Bali yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu memproduksi dan/atau memperdagangkan
Register : 30-08-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 181/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 21 Februari 2018 — PT. PARNA RAYA : MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, dkk.
270192
  • Kegiatan hulu mulai dari eksplorasi, Kegiatan hiliradalah kegiatan yang langsung menjual atau bisa memperdagangkan kekonsumen akhir. Ada yang namanya midstream di tengahtengahnya.Bahwa BPH Migas menentukan fee untuk gas, ongkos gas, melaluiinfrastruktur pipa, hulu diatur dan hilir juga diatur ;Bahwa konsumen Gas yang paling banyak adalah industri.
Register : 11-05-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN Sby
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.HAMIDI, SH. MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
4.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
5.NOVAN ARIYANTO, SH
Terdakwa:
SRI WINDYASWATI alias WIWIED
774784
  • Distribusi SecaraLangsung Barang, yang menyebutkan barang termasuk produk komoditiberjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atauJasa dilarang dipasarkan melalui sistem Penjualan Langsung, Dan apabila adaseseorang/perseorangan ataupun badan hukum/pelaku usaha melakukankegiatan perdagangan jasa dengan sistem penjualan langsung maka haltersebut melanggar pasal 106 undang undang nomor 7 tahun 2014 tentangperdagangan karena seseorang/perseorangan ataupun badan hukum/pelakuusaha yang memperdagangkan
Register : 10-03-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 157/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 30 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. BANK CIMB NIAGA Tbk., KC Jakarta Cinere Depok
Terbanding/Penggugat : H. MILLA
Turut Terbanding/Tergugat II : OTORITAS JASA KEUANGAN
19196
  • untukmemastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undangundang ini dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnyayang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun sertadenda sekurangkurangnya Rp. 5.000.000.000, (lima miyar rupiah)dan paling banyak Rp. 100.000.000.000, (seratus milyar rupiah);Bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Nomor 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen menyatakan Pelaku usaha dilarangmemperoduksi dan/atau memperdagangkan
Register : 05-11-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN TUAL Nomor 107/PID.SUS/2015/PN Tul
Tanggal 10 Maret 2016 — MR.BOONSOM JAIKA Alias YUD Alias TAI YUD
393862
  • Tindak PidanaPerdagangan Orang perusahaanperusahaan atau orangorang yangHalamani40dari219 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN.Tul.terkait yang tidak memberikan upah atau gaji tiap bulannya kepada ABKtetapi pada akhirnya diberikan sekaligus upah atau gaji yang belumdibayarkan tersebut kepada mereka pada saat mereka ditangkap tetaptidak menghilangkan kejahatan tindak pidananya karena ini bukanwanprestasi karena sesungguhnya ini akan menjadi modus karenasejah awal akitifitas ini adalah aktifitas untuk memperdagangkan
Register : 05-11-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN TUAL Nomor 109/PID.SUS/2015/PN Tul
Tanggal 10 Maret 2016 — Mr.HATSAPHON PHAETJAKRENG Alias TAI AT Alias AT
16587
  • itu harus mau;Bahwa status hukum dalam UndangUndang' Tindak PidanaPerdagangan Orang perusahaanperusahaan atau orangorang yangterkait yang tidak memberikan upah atau gaji tiap bulannya kepada ABKtetapi pada akhirnya diberikan sekaligus upah atau gaji yang belumdibayarkan tersebut kepada mereka pada saat mereka ditangkap tetaptidak menghilangkan kejahatan tindak pidananya karena ini bukanwanprestasi karena sesungguhnya ini akan menjadi modus karenasejah awal akitifitas ini adalah aktifitas untuk memperdagangkan
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1063757 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam bidang ekonomi."3.3.2 Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 ini UndangUndang No.5/1999, suatupelaku usaha harus memenuhi syarat, yaitu:i. didirikan dan berkedudukan di Indonesia; atauii. menjalankan kegiatan usaha di bidang ekonomi di Indonesia.3.3.3 Jelas banhwa Pemohon tidak didirikan maupun berkedudukan diIndonesia.3.3.4 Pengertian "menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidangekonomi di Indonesia" terkait dengan sektor usaha telekomunikasiadalah bahwa pelaku usaha merupakan pihak yang menyediakan,memperdagangkan
    Dalam hal bagaimanapun, Pemohon dahulu dan sekarang tidakmenyediakan, menyelenggarakan, memperdagangkan, menjualatau. memproduksi barang dan jasa telekomunikasi kepadakonsumen, dan tidak ada bukti untuk itu.Disamping itu, Mahkamah Agung telah mengakui bahwa Pemohontidak melakukan kegiatan usaha dalam telekomunikasisebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukumnya padahalaman 1145:,..sehingga walaupun Temasek tidak secara langsung melakukankegiatan usaha, namun dengan melalui anak perusahaannya yaituSTT
    telah diuraikan bahwaPemohon bukan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 ayat (5) UndangUndang No.5/1999.Hal. 580 dari 722 hal.Put.No.128 PK/Pdt.Sus/20097.1.2 Penerapan hukum pembuktian tentang faktafakta yang terbuktisebagaimana telah diuraikan dalam butir 9.3.2 sampai 9.3.2.19 diatas, karena "melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi"sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UU No.5/1999dikaitkan dengan industri telekomunikasi adalah bahwa pelakuusaha adalah pihak yang menyediakan, memperdagangkan
Register : 19-12-2013 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 02-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 43/PID/TPK/2013/PT.DKI
Tanggal 29 Januari 2014 — HANSEN
254132
  • kepemilikan dan struktur organisasi adalah := Hansen selaku Direktur Utama sebesar 80% kepemilikan sahamnya= Lipiny Kuwanto selaku Komisaris sebesar 18% kepemilikan sahamnya= Imelda selaku Direktur sebesar 2% kepemilikan sahamnya.Adapun maksud dan tujuan perseroan adalah menjalankan usaha usahadalam bidang industri dan perdagangan dan untuk mencapai maksud dantujuan tersebut, perseroan menjalankan kegiatan usaha dibidang industripembuatan sarung tangan karet baik dari bahan karet, plastik dan kaindan memperdagangkan
Register : 19-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 07-05-2024
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Krg
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.ERWIN RIONALDY KOLOWAY., SH
2.ANDHY SULAKSO WIBOWO, SH
Terdakwa:
RIAN HARIANTO a.d INDARTO
2311
    1. Menyatakan Terdakwa RIAN HARIANTO Anak Dari INDARTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan barang yang tidak sesuai SNI atau penomoran SNI;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
    3. Menetapkan Terdakwa segera
Putus : 26-02-2008 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1713K/PDT/2007
Tanggal 26 Februari 2008 — PT BANK MIZUHO INDONESIA ; MORGAN STANLEY & Co. INCORPORATED, dkk. ; INDAH KIAT INTERNATIONAL FINANCE COMPANY BV ; BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, dkk.
311264 Berkekuatan Hukum Tetap
  • untuk melakukan penawaran efek kepada public,pasalpasal dalam UndangUndang Pasar Modal mewajibkan emitenuntuk mengajukan pernyataan pendaftaran kepada BAPEPAM danpernyataan pendaftaran tersebut telah dinyatakan berlaku efektif olehBAPEPAM atau menurut ketentuan peraturan perundangundangan.Isi dan peraturan mengenai pembuatan pernyataan pendaftaran ditetapkan oleh BAPEPAM.Pernyataan pendaftaran tersebut diadakan dalam rangka melindungipublic yang akan melakukan investasi pada (yaitu memesan,membeli, memperdagangkan
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 3/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 12 Juni 2013 — - H. RANU, SH
12161
  • pencairan dana bansos yang dilakukan anggota Dewan faktadipersidangan menunjukkan dana tersebut sebagian besar tidakSampai kepada sasaran dalam hal ini pihak yang mengajukan proposal;Menimbang, bahwa fakta dipersidangan tidak ada menunjukkanancaman fisik yang dilakukan oknum anggoda DPRD Lobar yang jikatidak dicairkan dana bansos dengan segera akan mengancamkeselamatan jiwa dari Juandi Setiawan maupun Ahmad Sholihan,kendatipun demikian tidaklah dipungkiri adanya tindakan dari oknumdewan tersebut yang memperdagangkan
Register : 23-08-2011 — Putus : 22-11-2011 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 102/G/2011/PHI/PN.BDG
Tanggal 22 Nopember 2011 — PT. ELANGPERDANA PRIMA NIAGA & INDUSTRI; LAWAN; FEDERASI KONSTRUKSI UMUM DAN INFORMAL SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FKUI SBSI) KOMISARIAT ELANGPERDANA PRIMA NIAGA DAN INDUSTRI;
11572
  • pencurian dan penggelapan barang/uang milik Pengusaha atau milik teman sekerja atau milik teman Pengusaha.6.4.Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Pengusaha.6.5.Mabuk, minum-minuman keras yang memabukan, madat, memakai obat bius, mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau obat-obatan perangsang lain yang dilarang oleh perundang-undangan.6.6.Melakukan perbuatan asusila atau melakukan perjudian ditempat kerja.6.7.Menyerang atau menipu Pengusaha atau teman sekerja dan memperdagangkan
Register : 13-10-2021 — Putus : 12-11-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 37/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 12 Nopember 2021 — Pembanding/Terdakwa : DADANG SUGANDA
Terbanding/Penuntut Umum I : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Penuntut Umum II : TITO JAELANI
Terbanding/Penuntut Umum III : MUH RIDUAN
Terbanding/Penuntut Umum IV : HAERUDIN
Terbanding/Penuntut Umum V : MOH. HELMI SYARIF
Terbanding/Penuntut Umum VI : PUTRA ISKANDAR
566315
  • Hal ini dikarenakandelik korupsi yang terdapat dalam Konvensi PBB Anti Korupsi telahdiuraikan secara jelas meliputi suap, penggelapan dalam jabatan,memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabat publikmemperkaya diri secara tidak sah, suap di sektor swasta, penggelapandalam perusahaan swasta, pencucian uang hasil kejahatan,menyembunyikan adanya kejahatan korupsi, dan menghalanghalangiproses peradilan.Bahwa nilai kerugian negara dalam LHP Investigatif BPKNomor:47/LHP/XXI/10/2019 tanggal