untuk tahun 2010 berada dibawah yang dianggarkan sekitar Rp.58 Milyar;Bahwa kendalanya untuk Bansos SKPD di Sekretariat Daerah dananya berada diSekretariat Daerah;Bahwa penggunanya Sekretariat Daerah;Bahwa kuasa pengguna anggarannya di Asisten III;Bahwa saksi mengetahui teknis jumlah dana Bansos tertuang di SK Walikota;Bahwa Dana Bansos itu diberikan untuk masyarakat atau anggota masyarakat danpartai politik;Bahwa untuk kriteria masyarakatnya bagaimana saksi tidak ingat;Bahwa untuk partai politik koalisi

Dipasena kepada PT.AWS.2.Saksi ABDUL HALIMe Bahwa saksi pada tahun 2007 bergabung dengan LSM Walhi, kemudian sejaktahun 2008 bergabung dan aktif dengan LSM Kiara (Koalisi Rakyat untukPerikanan )di Jakarta yang peduli terhadap petani tambak;e aktif pada suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM )Kiara (Koalisi Rakyatuntuk Perikanan)di Jakarta yang peduli terhadap petani tambak;e Bahwa saksi bersama dengan 5 orang teman lainnya turun kelokasi mempelajaridan mendalami para petambak di Bumi Dipasena Rawa

., dan kawankawan semuanya adalahAdvokat pada Kantor Koalisi Rakyat Palu berkedudukan di Jalan Bantilan No.40 Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 19 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;Lawan1. PT. RISGUN PERKASA ABADI, jalan Malonda yang terletak di KelurahanWatusampu Kecamatan Ulujadi Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengahdiwakili oleh H. Moh. Riswan Gunawan selaku Direksi, selanjutnya disebutsebagai Tergugat I;2. PT.

Presiden Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2018Tentang Penundaan Dan Evaluasi Perizinan PerkebunanKelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan,tanggal 19 September 2018, (fotokopi sesuai dengan PrintOutnya).Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor: 10 Tahun 2017Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat HukumAdat MOI Di Kabupaten Sorong, tanggal 29 Desember 2017,(fotokopi Sesuai dengan aslinya).Konfederasi Masyarakat Adat Tolak Investasi, (fotokopi Sesualdengan aslinya).Tuntutan Aksi Koalisi

fokus pada kota, kemudiandisarankan agar pembangunan juga dilakukan pada pinggir kota;Bahwa saksi pernah/selalu komunikasi dengan saksi AGUNG PURNOSARJONO, namun saksi lupa apakah termasuk komunikasi pada tanggal 14November 2011;Bahwa di persidangan dibacakan transkrip hasil penyadapan tanggal 14November 2011, jam 13:36:56, menit 00:00:56 antara saksi dengan sdr.AGUNG PURNO SARJONO, mengenai pembagian Rp.40.000.000.000,dibagi 50, dan saksi menjelaskan maksudnya adalah Partai Gerindra 139 melakukan koalisi

Dewan jadi mengenai soal APBDsaksi tidak tahu, saksi hanya berempati dengan saksi AGUNG PURNOSARJONO atas penyampaian tersebut; Bahwa pada pertemuan di Hotel Novotel Semarang, AGUNGPRIYYAMBODO dan AGUNG PURNO SARJONO juga hadir, termasuk jugapada tanggal 10 November 2011 di ruang Sekda Pemkot Semarang(terdakwa), mereka juga datang namun tidak ada kaitannya dengan transkrippercakapan yang telah dibacakan tersebut; Bahwa adapun mengenai GUNADI (anggota partai Gerindra) tersebutberhubungan dengan koalisi

sesuai denganaslinya).Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor502/KEP.36/III/TAHUN 2021 Tentang Tim Evaluasi danTindak Lanjut Rencana Aksi Perizinan Usaha PerkebunanSawit Di Kabupaten Sorong, Tanggal 29 Maret 2021,(Fotokopi sesuai dengan aslinya).Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Nomor :005/289, Tanggal 31 Maret 2021, Perihal : Undangan,(Fotokopi sesuai dengan aslinya).Notulensi Rapat Koordinasi Perizinan Kelapa Sawit,Tanggal 01 April 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).Tuntutan Aksi Koalisi

/li>

1 (satu) majalah An-Najah berjudul ahlu sunnah bukan takfiri;

1 (satu) majalah An-Najah berjudul barah suriah kupas tuntas tanah yang dijanjikan;

1 (satu) majalah An-Najah berjudul siapa ulil amri;

1 (satu) majalah An-Najah berjudul rohingyah bangsa muslim yang terlupakan;

1 (satu) majalah An-Najah berjudul melacak jejak pasukan imam mahdi;

1 (satu) majalah An-Najah berjudul makar koalisi

kejadian itu tidak benar tanggal 2 Oktober2018 malam karena ada keterangan dari pihak Kepolisian ada buktikwitansi, dokter dan buktibukti yang telak kalau terdakwa sebenarnyaoperasi sedot lemak;Bahwa Terdakwa tidak ada memberi tahu kepada saksi bahwa itu tidakbenar, kemudian saksi mengetahui dari berita kalau terdakwa memintamaaf melalui melalui konprensi pers;Page 49 of 152 Putusan No. 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.Bahwa konprensi pres tanggal 2 Oktober 2018 Intinya Pak Prabowosebagai Pemimpin di koalisi

Asas ini menghendaki bahwa setiaptindakan badan/pejabat administrasi harus dapat dipertanggungjawabkan,baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;Bahwa telah dilakukan penelitian mengenai "Transparansi RegulasiPenyediaan Air Minum di DKI Jakarta olehorganisasi masyarakat sipilyaitu ECOTAS bekerjasama dengan Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air(KRUHA) yang diterbitkan tahun 2011.

yangmemenuhi syarat.Angka 33 : Hak Pejabat Pembuat Komitmen untuk menerima dan menolakpenawaran.Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak untuk menerima atau menolaksalah satu atau semua penawaran dan membatalkan proses lelang setiapsaat sebelum penetapan pemenang lelang, tanoa tuntutan dari pesertalelang yang bersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alas anapapun kepada peserta lelang, apabila di pandang seluruh penawaran tidakmenunjukn adanya persaingan yang sehat, terjadi pengaturan bersama(koalisi

komitmen untuk menerima dan menolakpenawaran.Pejabat pembuat komitmen mempunyai hak untuk menerima atau menolaksalah satu atau semua penawaran dan membatalkan proses lelang setiapsaat sebelum penetapan pemenang lelang, tanpa tuntutan dari pesertalelang yang bersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alas anapapun kepada peserta lelang, apabila di pandang seluruh penawaran tidakHalaman 149 dari 355 perkara No. 53/Pid.SusTPK/2016/PN Mdnmenunjukn adanya persaingan yang sehat, terjadi pengaturan bersama(koalisi

yangmemenuhi syarat.Angka 33 : Hak Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Menerima dan MenolakPenawaran.Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak untuk menerima atau menolaksalah satu atau semua penawaran dan membatalkan proses lelang setiap saatsebelum penetapan pemenang lelang, tanpa tuntutan dari peserta lelang yangbersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alas an apapun kepadapeserta lelang, apabila di pandang seluruh penawaran tidak menunjuknadanya persaingan yang sehat, terjadi pengaturan bersama (koalisi

Untuk itupengajuan permohonan pemberhentian Termohon oleh DPRDKabupaten Jember sulit rasanya untuk tidak dikaitkan dengan aspek nonhukum yaitu) aspek politik kompetisi dalam Pilkada yang akandiselenggarakan 9 Desember 2020 dimana dalam Pilkada Jember 2020diikuti oleh 3 Pasangan calon dimana Termohon akan berkompetisidengan 2 (dua) pasangan calon yang diusung oleh koalisi Parpol.TIDAK TERPENUHINYA/TIDAK TERBUKTINYA ASPEKSUBSTANSI/MATERIIL TERKAIT PENDAPAT DPRD KABUPATENJEMBER BAHWA BUPATI JEMBER DIDUGA

untuk tahun 2010 berada dibawah yang dianggarkansekitar Rp. 58 Milyar;Bahwa kendalanya untuk Bansos SKPD di Sekretariat Daerah dananyaberada di Sekretariat Daerah;Bahwa penggunanya Sekretariat Daerah;Bahwa kuasa pengguna anggarannya di Asisten III;Bahwa saksi mengetahui teknis jumlah dana Bansos tertuang di SKWalikota;Bahwa Dana Bansos itu diberikan untuk masyarakat atau anggotamasyarakat dan partai politik;Bahwa untuk kriteria masyarakatnya bagaimana saksi tidak ingat;Bahwa untuk partai politik koalisi

saksi tidak sampaikan, ini menjadi catatan saksidan kemudian diketahui oleh teman saksi yang saat itu hadir dalampertemuan di rumah pak Abraham Samad ;Bahwa ketika itu apakah sudah ditetapbkan yang akan menjadi Cawapresadalah pak Jusuf Kalla ;Bahwa di dalam pernyataan yang disampaikan oleh pak Abraham Samad,beliau merasa yang menghambat ditetapkan sebagai Cawapres adalah pakBudi Gunawan ;Bahwa pak Budi Gunawan belum pernah menyampaikan kepada saksi agarsupaya Abraham Samad tidak dicalonkan oleh koalisi

pernah terlibatlangsung tapi saksi pernah mendengar bahwa untuk pengesahanAPBD selalu ada uang ketok bagi anggota DPRD;Bahwa yang saksi pahami terkait pemberian kepada anggotaDPRD Sumut adalah terkait dengan pengesahan RAPBD,PAPBD dan LKPy;Bahwa saksi menjadi Wakil Gubernur Sumatera Utara padatahun 2008 selanjutnya pada tahun 2011 saksi menjabat selakuPelaksana Tugas atau PLT Gubernur Sumut;Bahwa saksi meyakini setiap pengesahan APBD, PAPBD danLPJP pasti ada uang ketok;Bahwa yang dimaksud dengan koalisi

) orang kepala SKPD yangsaksi kenal dekat, yaitu Kepala Dinas Kehutanan, Kepala DinasSosial dan Kepala Dinas Perhubungan agar mereka menemuiRANDIMAN TARIGAN dan memenuhi komitmen yang telahmereka janjikan dan sepengetahuan saksi ketiga Kepala SKPDtersebut menemui RANDIMAN TARIGAN;Bahwa pada tahun 2015 pada sekitar bulan Mei GATOT PUJONUGROHO memanggil saksi bersama dengan Kepala BiroKeuangan, pada saat itu GATOT PUJO NUGROHOmenyampaikan bahwa telah melakukan rapat dengan DPRDtentang pembentukan koalisi

Kudus padatahun 2007 ;Bahwa Ada perpecahan setelah partai mendapatkan banpol tahun 2007 danmenjelang Pilkada ;Bahwa Saat perpecahan saksi tetap mengikuti instruksi DPW yaitu ikut sekretaris ;Bahwa Saat rapat koalisi saksi juga ikut ;Bahwa Setahu saksi penggunaan uang banpol tidak boleh untuk membayar hutangpengeluaran bulan sebelumnya ;Bahwa KTA yang lama masih bisa dipakai karena sudah ada keputusan dari pusat ;Bahwa Tahun 2008 DPC tetap mendapatkan banpol dari Pemkab Kudus ;Bahwa DPC PPP tetap

Kudus padatahun 2007 ;Bahwa Ada perpecahan setelah partai mendapatkan banpol tahun 2007 danmenjelang Pilkada ;Bahwa Saat perpecahan saksi tetap mengikuti instruksi DPW yaitu ikut sekretaris ;Bahwa Saat rapat koalisi saksi juga ikut ;Bahwa Setahu saksi penggunaan uang banpol tidak boleh untuk membayar hutangpengeluaran bulan sebelumnya ;Bahwa KTA yang lama masih bisa dipakai karena sudah ada keputusan dari pusat ;Bahwa Tahun 2008 DPC tetap mendapatkan banpol dari Pemkab Kudus ;Bahwa DPC PPP tetap

.,Para Advokat pada Kantor " LBH Koalisi Masyarakat Madani (LBH Sikatni) yang beralamat di Jalan Jendral A.Yani Nomor 97 RT 07 Kuala Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor 33/2017/SK/PN Klk tertanggal 23 Oktober 2017;

politik adalah kongres, maksud darimahkamah parpol jika ada statement siapa berhak mengeluarkan tidaksengketa partai politik yaitu mahkamah parpol hasil kongres;Bahwa kalau memang ada dua/tiga kepengurusan menurut ahli partaipolitik yang merupakan hasil kongres yang sudah betul sesuai AD/ART;Bahwa perselisihan itu ada suatu kongres dan kongres itu pecah tidakmenghasilkan suatu hasil kesepakatan bersama/tibatiba ada pengurusyang diberhentikan sebagai pengurus, tetapi apabila ada kongres dankongres ini koalisi

untuk tahun 2010 berada dibawah yang dianggarkan sekitar Rp.58 Milyar;Bahwa kendalanya untuk Bansos SKPD di Sekretariat Daerah dananya berada diSekretariat Daerah;Bahwa penggunanya Sekretariat Daerah;Bahwa kuasa pengguna anggarannya di Asisten III;Bahwa saksi mengetahui teknis jumlah dana Bansos tertuang di SK Walikota;Bahwa Dana Bansos itu diberikan untuk masyarakat atau anggota masyarakat danpartai politik;Bahwa untuk kriteria masyarakatnya bagaimana saksi tidak ingat;Bahwa untuk partai politik koalisi