Ditemukan 744 data
Dra. ST. RATNA DIANA
Tergugat:
BUPATI DOMPU
42 — 22
Sementara ke134 daftar nominatif Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN.MTR Halaman 45pengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
SRIWAHYUNI SPd.
Tergugat:
BUPATI DOMPU
37 — 21
Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
89 — 28
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 , Tentang PengelolaanPengaduan PublikHalaman 26 dari 81 halaman Putusan Nomor : 140/G/2015/PTUNJKTO.Keppres RI Nomor 42 Tahun 2000 tentang Sekolah Tinggi IlmuPelayaran;Peraturlan MENPAN RI Nomor 35 Tahun 2012 Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.Peraturan Menhub RI Nomor KM 68 Tahun 2009 tentang Organisasi danTata Kerja Sekolah Tinggi llmu Pelayaran;Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 67 Tahun 2014 TentangStatuta
JULIANDO NAINGGOLAN
Tergugat:
bupati tebo
455 — 209
asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yangmewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidakmenggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi ataukepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberiankewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan,dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;Hal ini: dapat penggugat buktikan bahwa terbitnya objek sengketakarena adanya kepentingan yang lain yakni melaksanakan amanatSurat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan
AWALUDDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
45 — 18
Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
63 — 25
Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK;Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
MARDANSYAH, S.Pd.
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
154 — 95
Tahun2014 sebagai pengganti dari UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang PokokPokokKepegawaian;Ahli menerangkan bahwa PPK tidak wajib menggunakan format dari BKN,format hanya sebagai bahan pertimbangan dan untuk SK boleh tidak samadengan format, yang jelas tidak mengurangi inti dari surat keputusan itu;Ahli menerangkan bahwa berlakunya PTDH yang baru ditetapkan tahun 2019atau sekarang ini petunjuk pelaksanaannya ada didalam surat dari Mendagri,Menpan
82 — 53
Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk;Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
81 — 101
Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
FARIS ARLIANSYAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
47 — 27
Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
45 — 27
Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK;Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
EMMY NURRAHMI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
34 — 18
Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk;Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
NURHAIDAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
33 — 18
Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Putusan Nomor 108/G/2017/PTUN.MTR Halaman 44 Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
33 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2017dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 joLampiran Bab V huruf E Peraturan MENPAN Reformasi Birokrasi Nomor 80Tahun 2012.b.
KHAERUNNISAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
43 — 30
Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
SUHAIRI, SKM
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
148 — 28
berencana;Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : Orang atauatau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan olehsuatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertuliskepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan TataUsaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;Bahwa SKB Mendagri, Menpan
85 — 22
aktaotentik tetapi tidak ada kaitan langsung dengan orang yang bersalah, Saksiminimal dua orang, sedangkan petunjuk tidak bisa dijadikan penyidik sebagaialat bukti karena petunjuk dari hakim yaitu Pasal 183 KUHAP minimal duaalat bukti ditambah keyakinan hakim;bahwa jika dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidanakorupsi maka harus jelas dulu alur uang tersebut jika tidak maka tidak bisatetapkan tersangka;bahwa laporan polisi model A dibuat polisi karena temuan ;bahwa mengenai Peraturan Menpan
ANDY SYAH PUTRA
Tergugat:
WALIKOTA LANGSA
193 — 103
Bahwa setelah menerima jawaban klarifikasi dari Tergugat yangmenyebutkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dasarhukum yang disebutkan tidak berkaitan atau berkorelasi dengan perkara aquo, Penggugat kemudian mengajukan Banding Administratif melalui surattertulis kepada Gubernur Aceh dan ditembuskan kepada Presiden RI,Mendagri, MenPAN, Ketua DPR RI, Ombudsman RI, Badan PertimbanganKepegawaian (Bapek), Ketua DPR Aceh dan Tergugat;6.
RUSMIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
37 — 18
Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
SRI KURNIAWATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
41 — 19
Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.