Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Pembakal Desa Patikalain Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan tetanggal 1 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Pembakal Desa Patikalain Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah diketahui/ditandatangani Turut Tergugat II, yang menetapkan Turut Terggat I / Sadiansyah sebagai Calon Terpilih;d.

yang menyatakan Kardi Ropino memperoleh 126 suara adalahperhitungan tidak resmi ((Ilegal) yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, oknum yang kecewa atau tidak menerima atas hasil perhitungan suara yangdilakukan oleh Panitia Pemilihan Pembakal Desa Patikalain Kecamatan Hantakan.Bahwa perhitungan tidak resmi (legal) yang dilakukan oleh oknum yang tidakbertanggung jawab, oknum yang kecewa atau tidak menerima atas hasil perhitungansuara yang dilakukan oleh Panitia dilakukan setelah perhitungan

tidak resmi ((Ilegal) yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, oknom yang kecewa atau tidak menerima atas hasil perhitungan suara yangdilakukan oleh Panitia Pemilihan Pembakal Desa Patikalain Kecamatan Hantakan.9 Bahwa perhitungan tidak resmi (Ilegal) yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, oknum yang kecewa atau tidak menerima atas hasil perhitungan suara yangdilakukan oleh Panitia dilakukannya setelah perhitungan yang dilakukan oleh Panitiadinyatakan selesai;Halaman

perolehan suara sewaktu saksi menolehkarena terjadi ributribut namun saksi tidak tahu siapa orangnya; Bahwa yang melakukan perhitungan suara waktu itu adalah Ketua Panitia (Ajianor);e Bahwa waktu perhitungan suara berlangsung ada ributribut namun saksi tidak tahu pihakyang mana yang ribut;e Bahwa waktu pemilihan sampai perhitungan suara selesai dihadiri oleh perwakilan pihakKecamatan Hantakan serta pihak keamanan dari kepolisian Polsek Hantakan dan dariKoramil atau Babinsa, calon Pembakal serta

suara waktu itu adalah Ketua Panitia (Ajianor);Bahwa saksi tidak tahu kalau ada calon Pembakal yang menandatangani Berita Acara Hasilperolehan suara;Bahwa setelah perhitungan suara, saksi menandatangani surat pernyataan para saksi padaacara pemugutan suara dan perhitungan suara pemilihan Pembakal;Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi mandat lain ikut menandatangani surat pernyataanterebut;Bahwa waktu pemilihan sampai perhitungan suara selesai dihadiri oleh perwakilan pihakKecamatan Hantakan serta pihak

danapabila yang dilanggar adalah syarat materiil maka masa kerja dihitung sejakawal PKWT (bukti P4);Bahwa pada saat Penggugat diputus hubungan kerjanya denganTergugat oleh karena telah mencapai usia purna bakti/pension, kepadaPenggugatdiberikan perincian perhitungan pembayaran hakhak dan kewajibanpegawai oleh Tergugat, di mana dalam perincian tersebut dinyatakan bahwamasa kerja Penggugat selama bekerja pada Tergugat adalah 14 (empat belas)tahun dan 9 (sembilan) bulan (bukti P5);Bahwa perhitungan

oleh Tergugattersebut (vide buktiP15), sampai dengan per tanggal 30 April 2010, Penggugat dirugikan sebesarRp329.873.810,00 dengan rincian sebagai berikut: Kekurangan pembayaran tahun 1996/1997 Rp 28.166.050,00(perhitungan kekurangan pembayaran); Kekurangan pembayaran tahun 1997/1998 Rp114.242.245,00(perhitungan kekurangan pembayaran ) Kekurangan pembayaran tahun 1998/1999 Rp 45.259.350,00(perhitungan kekurangan pembayaran ) Kekurangan pembayaran tahun 1999/2000 Rp 40.149.320,00(perhitungan kekurangan

pembayaran ) Kekurangan pembayaran tahun 2000/2001 Rp 12.070.500,00(perhitungan kekurangan pembayaran ) Kekurangan pembayaran tahun 2001/2002 Rp 13.995.500,00(perhitungan kekurangan pembayaran ) Kekurangan pembayaran tahun 2002/2003 Rp 12.473.351,00(perhitungan kekurangan pembayaran ) Kekurangan pembayaran tahun 2003/2004 Rp 10.608.700,00(perhitungan kekurangan pembayaran ) Kekurangan pembayaran tahun 2004/2005 Rp 10.287.300,00(perhitungan kekurangan pembayaran ) Kekurangan pembayaran tahun 2005

/2006 Rp 20.574.600,00(perhitungan kekurangan pembayaran )Hal. 10 dari 24 hal.

No. 290 K/Pdt.Sus/201 1Bahwa adapun besaran denda dan bunga atas keterlambatan tersebutyang dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 1981secara proporsional menurut waktu mulainya keterlambatan tersebut terjadidengan rincian perhitungan sebagaimana tabel terlampir (bukti P22);Bahwa dari uraian di atas besarnya kekurangan pembayaran akibatkesalahan perhitungan masa kerja, akibat penurunan golongan, akibat tidakdimasukkannya tunjangan tetap lainnya dalam perhitungan pensiun,

denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;bahwa terdapat perbedaan dasarperhitunganpenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;DPP PKDPP (80/100 x DPP PK)SelisihPPN. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaranyang sangat mendasar atau FUNDAMENTALbukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastianhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan

Sehinggaproduk hukum penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagaidasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPNyang masih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Oktober 2007 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut:= Rp 1.179.575.617= Rp 943.660.494= Rp 235.915.123= Rp 23.591.513bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan tertulis

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluar DPP;. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Oktober 2007sesuai Pasal 3 KMKNomorKMK.03/2002sebagai berikut:252/adalah Pajak Masukan Rp 85.039.502Pajak Masukan

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto denganmenggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

dalam proses perhitungan PPN Masa PajakOktober 2007 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk MasaPajak Oktober 2007 adalah sebesar Rp35.274.412,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah sepakat berpendapatbahwa perhitungan PPN menurut

);bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 465/KMK.01/1987 tanggal 31 Juli1987 tentang Pedoman Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjualanAtas Barang Mewah Serta Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dinyatakan Dalam hal SuratKetetapan Pajak dikeluarkan untuk lebih dari 1 (satu) Masa Pajak, apabila jumlah Pajak Pertambahan Nilaidan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang kurang atau tidak dibayar per Masa Pajak yang menjadidasar perhitungan

maka jumlah kekurangan pajak (Pajak terutang/Pajak Keluaransetelah dikurangi Kredit Pajak misalnya Pajak Masukan, PPN/PPnBM yang telah disetor) untuk masingmasing Masa Pajak dapat dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor :465/KMK.01/1987 yaitu kekurangan tersebut dibagi rata per Masa Pajak;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis berpendapat karena Terbanding tidak mengetahui secarapasti jumlah PPN/PPnBM yang kurang dibayar untuk masingmasing Masa Pajak maka perhitungan

Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar menurut Pemohon Banding sesuaidengan Surat Banding dan Surat Bantahannya untuk Masa Pajak November 2007 adalah sebagai berikut : URAIAN Jumlah (Rp) Dasar Pengenaan Pajak Ekspor 49.661.272.214 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 577.403.156.149 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungutJumlahPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiriPajak Masukan yang dapat diperhitungkanJumlah perhitungan PPN kurang bayarKelebihan pajak yang sudahdikompensasikan

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)Kelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaDikompensasikan ke Masa Pajak ..... (pembetulan)c.

Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 638.105.958.7402 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2) 57.740.315.615b. Dikurangi :b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 65.909.088.510c. Diperhitungkan :c.1. SKPPKPd.Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.1c.1) 65.909.088.510e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (8.168.772.895)3 Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (8.213.004.423)b.

222222 on nn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn n nnn nnn nn nn nnn neem ences ne neeBahwa adalah amat keliru pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar Nomor: 47/PenDis/2017/ PTUN.Mks, tanggal 03 Juli 2017,pada penetapannya tersebut yang menyatakan:Menimbang, bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalahperihal perhitungan tagihan susulan biaya pemakaian listrik oleh Penggugatselaku Pelanggan pemakaian listrik PLN, dengan demikian perbuatan antaraPenggugat dan Tergugat berada

Dalam Penjelasan Pasal 2 huruf a, dinyatakan:Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata,umpamanya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukanantara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan padaketentuan hukum perdata;Apakah surat keputusan Terlawan yakni perhitungan tagihan susulanditerbitkan dan dibuat oleh Terlawan berdasarkan ketentuan hukum perdata,yang dalam hal ini berdasarkan Perjanjian Pemakaian Aliran Listrik PLNatau berdasarkan ketentuan

Surat Keputusan Objek sengketa berupa perhitungan tagihan susulan dibuatdan diterbitkan oleh Terlawan berdasarkan Berita Acara PenertibanPemakaian Tenaga Listrik (P2TL) ;Berita Acara Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) adalahmerupakan Lampiran 4.2a Keputusan Direksi PT.

Pada judul surat keputusan objek sengketa, secara limitatif hanyadinyatakan: Perhitungan Tagihan Susulan dan bukan Perhitungan Tagihansusulan biaya Pemakaian Listrik. Dalam surat keputusan objek sengketa secara limitatif dinyatakan:Perhitungan Tagihan Susalan Berdasarkan Berita Acara PenertibanPemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Dan bukan berdasarkan PerjanjianPemakaian Aliran Listrik PLN antara Pelawan/Penggugat denganTerlawan/Tergugat.

Jika dianalisa berdasarkan fakta terhadap surat tagihan listik, sangatberbeda pihak yang menerbitkan tagihan berdasarkan tunggakanpembayaran tagihan listrik bulanan dan pihak yang menerbitkan suratkeputusan objek sengketa) 222222 non nen nnn nn nnn n ennHalaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor: 47/PLW/2017/PTUN.Mks.Pada surat keputusan objek sengketa berupa Perhitungan Tagihan Susulanditerbitkan oleh pimpinan tertinggi PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselbar,Area.

Rp.10.000.000, (Sepuluh jutsrupiah) per bulan dan setelah beberapa hari terdakwa punmenyewakan kepada pihak lain dengan perhitungan Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) atau sekitar Rp.18.000.000,: (delapan belas juta rupiah) unutk jangkwa waktuyang belum ditentukan ;e Bahwa seanjutnya sekitar 3 (tiga) bulan be~alan terdakwatidak juga melakukan pembayaran rental kepada pihak PTDiva Servis hingga akhirnya saksi pun melaporkan haltersebut kepada polsek pacet dan menindaktanjuti ataskerugiannyae Bahwa

, (Sepuluh juts rupiah) perbulan dan setelah beberapa hari terdakwa pun menyewakan kepada pihaklain dengan perhitungan Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) atausekitar Rp. 18.000.000, (delapan belas juta rupiah) unutk jangkwa waktuyang belum ditentukan ;e Bahwa seanjutnya sekitar 3 (tiga) bulan be~alan terdakwa tidak jugamelakukan pembayaran rentalkepada pihak PT Diva Servis hingga akhirnya saksi pun melaporkan haltersebut kepada polsek pacet dan menindaktanjuti atas kerugiannyae Bahwa akibat dari

Rp.10.000.000, (Sepuluh jutsrupiah) per bulan dan setelah beberapa hari terdakwa punmenyewakan kepada pihak lain dengan perhitungan Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) atau sekitar Rp.18.000.000,: (delapan belas juta rupiah) unutk jangkwa waktuyang belum ditentukan ;Bahwa seanjutnya sekitar 3 (tiga) bulan be~alan terdakwatidak juga melakukan pembayaran rental kepada pihak PTDiva Servis hingga akhirnya saksi pun melaporkan haltersebut kepada polsek pacet dan menindaktanjuti ataskerugiannyae Bahwa

Pol B 7446 11 Atasn nama PT DivaServis melalui saksi Sansan selaku anggota dari Pt Diva tersebutdengan alasan rental pehitungan Rp. 400.000, (empat ratus riburupiah) per hari;Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi dan memintaagar perjanjian rental dirubah menjadiperbulan dengan perhitungan Rp.10.000.000,: (sepuluh jutarupiah) per bulan dan setelah beberapa hari terdakwa punmenyewakan kepada pihak lain dengan perhitungan Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) atau sekitar Rp.18.000.000, (delapan

Unsur dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohonganmembujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi danpengakuan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta terdakwamenghubungi saksi dan meminta agar perjanjian rental dirubah menjadiperbulan dengan perhitungan Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) per bulandan setelah beberapa hari terdakwa pun menyewakan kepada pihak lain denganperhitungan Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah)

Pasangan Batu Kali : 4, perhitungan berdasarkan MC.100 sebanyak 2.767,63m? dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak 2.850,81 m3 ;d. Plesteran, pengukuran berdasarkan MC.100 sebanyak 4.290,68 m? danpengukuran berdasarkan As Built Drawing sebanyak 3.944,07 m? ;e. Pengadaan Kayu Dolken ukuran 2,5 meter, perhitungan berdasarkan MC.100sebanyak 300 batang dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak3.378 batang ;f.

Pengadaan Kayu Dolken 1,7 meter, perhitungan berdasarkan MC.100 sebanyak6.281 batang dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak 6.149batang ;g. Pemancangan kayu dolken ukuran 2,5 meter, perhitungan berdasarkan MC.100sebanyak 750 meter dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak8.694 meter ;h.

dandisetujuinya atau fisiknya telah mencapai minimal 95% dan sisa 5% nya diselesaikanpada masa pemeliharaan serta berita acara pemeriksaan lapangan tersebut juga tidakada tandatanganan/persetujuan konsultan supervisi, seharusnya apabila pengukurandan perhitungan dilakukan sesuai dengan prosedur maka tim supervisi pastimenerima hasil pengukuran dan perhitungan volume serta tim supervisi ikut sertabersamasama ke lapangan sehingga kenyataan sebenarnya dokumen berita acarapengukuran dan perhitungan

;Pengadaan Kayu Dolken ukuran 2,5 meter, perhitungan berdasarkan MC.100sebanyak 300 batang dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak3.378 batang ;Pengadaan Kayu Dolken 1,7 meter, perhitungan berdasarkan MC.100 sebanyak6.281 batang dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak 6.149batang ;Pemancangan kayu dolken ukuran 2,5 meter, perhitungan berdasarkan MC.100sebanyak 750 meter dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak8.694 meter ;Pemancangan kayu dolken ukuran 1,7

BA/BRR.PBPP/2006,tanggal 21 Aprill 2006 ; Perhitungan Progress Fisik 100% ;Hal. 53 dari 70 hal. Put.

sebagai berikut:Nilai Pembelian Impor = Rp 59.838.148.398,00Jumlah Bahan Baku = Rp 8.591.700,00ImporHarga Rataratabahan = Rp 6.965,00baku imporSisa Bahan Baku Impor = 45.031di jual lokalbahwa menurut Terbanding perhitungan PPN Impor yang semula tidak dipungut yang harus dibayarkembali oleh Pemohon Banding untuk Masa Pajak Desember 2009 adalah sebesar Rp46.419.312,00dengan perhitungan sebagai berikut: Uraian Cfm Terbanding (Rp)Sisa Bahan Baku Impor yang dijual 45.031Harga ratarata per kg bahan baku

PPN mengacu pada nilai impor dari dasarperhitungan bea masuk yang berupa harga jual;bahwa Pemohon Banding berpendapat nilai pabean (Nilai Transaksi Barang) adalah sama dengan HargaJual, nilai transaksi barang yang Pemohon Banding lakukan adalah barang waste sehingga untukpenetapan penghitungan Bea Masuk adalah Harga Jual Waste dikalikan Tarif Waste (Harga Jual x 5%)sehingga untuk penghitungan PPNnya adalah (Harga Jual + (Harga Jual x 5%)) x 10%);bahwa menurut Pemohon Banding perhitungan Masa PPN

Terbanding, namun dengan perhitungan harga ratarata per kg bahan bakutetap sebesar Rp3.436,55 sebagaimana perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk menyampaikanpenjelasan dan detil perhitungan lebih lanjut atas pernyataannya dalam persidangan tersebut;bahwa kemudian dalam persidangan pada tanggal 2 Desember 2013, Pemohon Banding menyampaikanpenjelasan tertulis tambahan dengan Surat Nomor: 023/MMC/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013,dimana

dalam penjelasan tambahan tersebut Pemohon Banding kembali menghitung besarnya kuantumsisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 58.3311 kg sebagaimana perhitungan dalam SuratBandingnya;bahwa demikian juga dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harus dibayar kembalijuga sama dengan perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat kekonsistenan perhitungandari Pemohon Banding sehingga Majelis tidak dapat meyakini

Terbanding namun tetap berbeda cara perhitungan DPP nya danpengkreditan Pajak Masukannya;8. bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundangundangan perpajakan yang bersangkutan, Majelis berpendapat:a. bahwa Terbanding menentukan harga bahan baku impor berdasarkan harga ratarata bahan bakudengan perhitungan jumlah nilai pembelian impor dibagi jumlah bahan baku impor selamaperiode Juni sampai dengan Desember 2009 adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 23

Putusan Nomor 118/B/PK/PJK/20136.8.Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding), berdasarkan perhitungan dari Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) dimana produksi berdasarkan PKsebesar 504.985 unit dan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) telah melakukan perhitungan Harga Pokok Produksiberdasarkan jumlah unit yang diproduksi sebesar 502.985 unit,maka Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)akan melakukan perhitungan Harga Pokok Produksi berdasarkan504.985

Namun demikian, Majelistidak melakukan perhitungan jumlah unit yang diproduksi sebesar504.985 unit tersebut dalam nilai rupiah sebagaimana yang dilakukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding), sehinggatidak dapat diketahui berapa nilai produksi maupun nilai penjualanmenurut perhitungan Majelis Hakim dalam rupiah.Bahwa perhitungan dalam rupiah tersebut seharusnya dilakukanMajelis Hakim karena perhitungan jumlah realisasi produksiberdasarkan Perintah Kerja sebesar 504.985 unit merupakanperhitungan

Perhitungan dalam rupiah tersebut seharusnya dilakukanMajelis Hakim karena perhitungan jumlah realisasi produksiberdasarkan Perintah Kerja sebesar 504.985 unit merupakanperhitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dalam proses uji bukti di persidangan, dan bukan perhitungan yangdilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding). Dengan demikian Majelis telahtidak cermat dalam memutus sengketa;Halaman 18 dari 27 halaman.

Dengantidak diperhitungkannya pemakaian bahan baku dan bahan pembantutersebut dalam perhitungan Harga Pokok Penjualan, maka terdapatproduksi barang jadi yang tidak dicatat atau tidak dilaporkan sebagaipenjualan, dengan perhitungan sebagai berikut :Harga Pokok Penjualan cfm Termohon PK (PB) Rp41.062.473.966,00Harga Pokok Penjualan cfm Pemohon PK (TB) Rp86.256.348. 759,00Koreksi (Rp45.193.874.793,00)5.2.

Perhitungan dalam rupiahtersebut seharusnya dilakukan Majelis Hakim karena perhitunganjumlah realisasi produksi berdasarkan Perintah Kerja sebesar504.985 unit merupakan perhitungan Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) dalam proses uji bukti dipersidangan, dan bukan perhitungan yang dilaporkan dalam SPTTahunan PPh Badan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding);5) Bahwa atas jumlah unit yang diproduksi sebesar 504.985 unitsesual yang diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali

perhitungan PPN MasaPajak September 2006 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN PemohonBanding untuk Masa Pajak September 2006 adalah sebesar Rp 119.634.846,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 Keputusan MenteriKeuangan Nomor 252/KMK.03/2002;Bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan

(lebih) bayar 66.337.225,00 Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali (d.h Pemohon Banding): Bahwa perhitungan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus(lebih) dibayar sebesar (Rp 0,00) Nihil; Bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonan banding, suratbantahan, penjelasan tertulis, penjelasan tertulis tambahan, data lainnya baikyang diserahkan dalam persidangan maupun disampaikan melaluisekretariat pengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:1.

;Peneliti/penelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada surat keputusan keberatan atas pajakmasukan SPT PPN Pemohon Banding karenapeneliti/penelaahmengoreksi tidak sesuai dengan dasar hukum dalam menghitung PPNyang masih harus dibayar;Sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tatacara menghitung) Antara pemeriksa/fungsional dengan peneliti/ penelaahterdapat perbedaan/tidak konsisten dalam menghitung PPN yang harusdibayar.

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatantidak biasa digunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasarperhitungan PPN yang masih harus dibayar;Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPNMasa Pajak September 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut:DPP PK Rp. 1.261.116.688,00DPP (80/100xDPP Pk) Rp. 1.088.893.350,00Selisin (DPP PK DPP PM) Rp. 252.223.337,00PPN (10/100xDPP) Rp.

Bahwa karena Pemohon Banding sepakat bahwa perhitungan PPNmenurut Terbanding sudah benar yaitu untuk Pajak Masukan PPNPemohon Banding Masa Pajak September 2006 adalah sebesarRp119.634.846,00 dan sesuai dengan Pasal 3 Keputusan MenteriKeuangan Nomor 252/KMK.03/2002. Pemohon Banding dalam prosespemeriksaan Pemohon Banding tidak menyerahkan data yang dimintaTerbanding (pemeriksa) walaupun sudah diberikan Surat Peringatan danIl;c.

Makassar tahun 2020 Rp. 3.191.572,Perhitungan : Pesangon > (2x9xRp. 3.191.572,)= Rp. 57.448.296, Penghargaan Masa Kerja: (8xRp. 3.191.572,)= Rp. 25.532.576,Rp. 82.980.872, Tunj. Pengobatan/Perumahan : (15% x Rp.82.980.872,) Rp.12.447.131, Pengganti Cuti : (12/25 x Rp.3.191.572,) =Rp. 1.531.995,Jumlah Rp. 96.959.998.,2) NANI SARRO= Masa kerja 25 tahun.=" UMK.

Makassar tahun 2020 Rp. 3.191.572,Perhitungan :Pesangon : (2x9xRp. 3.191.572,)= Rp. 57.448.296,Penghargaan Masa Kerja: (8xRp. 3.191.572,)= Rp. 25.532.576.,Rp. 82.980.872,Tunj.Pengobatan/Perumahan : 15% x Rp.82.980.872,) =Rp.12.447.131, Pengganti Cuti : (12/25 x Rp.3.191.572,):Rp. 1.531.995,Jumlah Rp. 96.959.95/7,5) TEGUH SANTOSO= Masa kerja 30 Tahun=" UMK.

Makassar tahun 2020 Rp. 3.191.572,Perhitungan :Pesangon (2x9xRp. 3.191.572,) =Rp. 57.448.296,Penghargaan Masa Kerja ( 8 x Rp. 3.191.572,) =Rp. 25.532.576,Rp. 82.980.872,Tunj.Pengobatan/Perumahan(15%xRp.82.980.872,)= Rp. 12.447.131, Pengganti Cuti : (12/25 x Rp. 3.191.572,) =Rp. 1.531.995.,Jumlah Rp. 96.959.957,7.

Makassar tahun 2020 Rp. 3.191.572,Perhitungan : Pesangon (2x9xRp. 3.191.572,) =Rp. 57.448.296, Penghargaan Masa Kerja ( 8 x Rp. 3.191.572,) =Rp. 25.532.576,Rp. 82.980.872, Tunj.Pengobatan/Perumahan(15%xRp. 82.980.872,)=Rp. 12.447.131, Pengganti Cuti =r: (12/25 x Rp. 3.191.572,) =Rp. 1.531.995,Jumlah Rp. 96.959.957,3.

Makassar tahun 2020 Rp. 3.191.572,Perhitungan :Pesangon > (9x Rp. 3.191.572,) = Rp. 28.724.148,Penghargaan Masa Kerja: (8x Rp. 3.191.572,) = Rp. 25.532.576.,Rp. 54.256.724,Tunj.

Bahwa apabila dicermati perhitungan bunga dan denda Surat Panggilandan Peringatan III terjadi perhitungan bunga dan denda Rp. 530.680.863, Rp. 523.282.670, = Rp.7.398.193, ( tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah ) untukjangka waktu 1 (satu ) bulan ;8. a.

Bahwaternyata di dalam Surat Panggilan dan Peringatan , Il, Ill terjadiperhitungan bunga dan denda yang berbeda ;Bahwa dengan adanya perhitungan bunga dan denda yang berbedadengan perhitungan bunga dan denda para Penggugat maka paraPenggugat menurut hukum merasa dirugikan ;b. Bahwa oleh karena itu para Penggugat secara tegas agar diperhitungkanbunga dan denda oleh Tergugat dari awal secara terinci ;9.

Bahwa perhitungan bunga para Pemohon Kasasi / paraPembanding / para Penggugat tetap bertahan pada gugatan daripara Pemohon Kasasi / para Pembanding / para Penggugat.Bahwa para Pemohon Kasasi / para Pembanding / para Penggugat mohonkepada Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat agar menjelaskansecara rinci terhadap perhitungan bunga dan denda agar perkaraperhitungan bunga makin jelas.4.

Bahwa para Pemohon Kasasi / para Pembanding / para Penggugatdengan tidak mengajukan keberatan pada saat pemberitahuanbukan berarti setuju terhadap perhitungan bunga dan denda dariTermohon Kasasi / Terbanding / Tergugat I.Bahwa menurut hukum keberatan suatu masalah tidak adanya batasanwaktu oleh karena ini perkara perdata.5.

Bahwa dengan mengajukan gugatan di Pengadilan NegeriSukoharjo para Pemohon Kasasi / para Pembanding / paraPenggugat baru mempermasalahkan perhitungan bunga.Bahwa dalam hal ini dibenarkan oleh hukum.Bahwa para Pemohon Kasasi / para Pembanding / para Penggugat tetapbertahan pada perhitungan bunga dan denda didalam surat gugatan paraPemohon Kasasi / para Pembanding / para Penggugat.Bahwa walaupun para Pemohon Kasasi / para Pembanding / paraPenggugat tidak mengajukan bukti perhitungan bunga dan denda

KEP99/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011,Terbanding pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut bahwa PemohonBanding mengajukan PEB nomor 004407 tanggal 30 Oktober 2010 dengan mencantumkanTanggal Perkiraan Ekspor 3 Nopember 2010, berupa Crude Palm Oil (CPO), dengan postarif 1511.10.00.00 dan ditetapkan Harga Ekspor USD 836,00/MT (dan/atau), Tarif BeaKeluar 7,50% (dan/atau), Kurs Rp 8.933,00.sehingga Pemohon Banding wajib melunasitagihan sebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Kembali Perhitungan

untuk memompa CPO ke kapal padatanggal 5 November 2010 dan selesai pada tanggal 6 November 2010;bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 Tentang PengenaanBea Keluar Terhadap Barang Ekspor mengatur sebagai berikut:Pasal 6Ayat (2): Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung berdasarkanTarif Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlaku padatanggalPemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.Ayat (4): Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan

penghitungan Bea Keluar adalah Tarif Bea Keluar dan HargaEkspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan keKantor Pabean.Ayat (4): Dalam hal Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar adalah Barang EksporDengan Karakteristik Tertentu, Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan untukpenghitungan dan pembayaran Bea Keluar adalah Nilai Tukar Mata Uang yangberlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke KantorPabean.Pasal 14Ayat (1): Direktur Jenderal menetapkan kembali perhitungan

Bea Keluar dalam waktupaling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak pemberitahuan pabean ekspor mendapatnomor pendaftaran, dalam hal :a. berdasarkan hasil penelitian ulang atas pemberitahuan pabean ekspor; ataub. dalam pelaksanaan audit kepabeanan, ditemukan adanya kekurangan dan/ataukelebihan pembayaran Bea Keluar yang disebabkan oleh perbedaan Tarif BeaKeluar, Harga Ekspor, jenis dan/atau jumlah barang ekspor.Ayat (2): Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud padaayat

Banding, dengan demikian koreksi Terbanding atas beakeluar tidak dapat dipertahankan;Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undangundang Nomor 10Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor17 Tahun 2006 dan peraturan perundangundangan lainnya yang terkait;Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapkeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP99/WBC.03/2011 tanggal 26Agustus 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Eksporbahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 hari sejak PEBdidaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kKewenangan dan dasar perhitungan beakeluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan BeaKaluarPasal 6 ayat (2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dihitung berdasarkan

bea keluar kedapatan tidak benardan terhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaranPEB.bahwa menurut Kami data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen danpenetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat PemeriksaDokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 harisejak

berpendapat bahwa antara Terbanding sendiri terjadi perbedaanpendapat dalam menetapkan dasar perhitungan bea keluar yang dapat merugikanPemohon Banding yang seharusnya untuk memberikan kepastian hukum dalampelayanan, hal tersebut tidak terjadi;Penetapan Kembali Dengan Tanggal Realisasi Eksporbahwa PEB yang telah didaftarkan di Kantor Pabean Pemuatan, Direktur JenderalBea dan Cukai dapat menetapkan kembali perhitungan bea keluar dalam jangkawaktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal PEB didaftarkan

barangekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar serta jangka waktuberlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penetapan HargaEkspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh DirekturJenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Bandingyang disengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan beakeluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:PEB Nomor 003262 tanggal 28 Desember 2009;berdasarkan

dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke KantorPabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan No. 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluara quo.

puluh riburupiah), dikurangi defisit sebesar Rp. 1.494.818.242, (satu milyar empatratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu duaratus empat puluh dua rupiah).Bahwa setelah PENGGUGAT mencermati, nyatanya tagihan yangdiajukan oleh TERGUGAT tersebut, bukanlah berasal dari perhitunganTIM Perhitungan Biaya OM yang dibentuk oleh PENGGUGAT danTERGUGAT melainkan perhitungan TERGUGAT secara sepihak yangtidak melampirkan dasar perhitungan kekurangan Beban Biaya OM GTKarawang Barat 2

oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT.Bahwa oleh karena tagihan kekurangan Beban Biaya OM GT KarawangBarat 2 yang diajukan oleh TERGUGAT tersebut merupakan perhitungansepihak yang bukan hasil dari perhitungan TIM Perhitungan Biaya OMdan tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat 5 Perjanjian.

Hal tersebut pada faktanyabukanlah suatu pembenaran bahwa perhitungan yang tepatdan harus dipakai untuk menghitung penangunggan BiayaOM adalah perhitungan yang terdapat dalam Hasil Audit PTLAPI Ganeshatama selaku auditor dari Penggugat..

PerundangUndangan Yang Berlaku padahalaman 33 s/d 37 Gugatan Penggugat, Penggugat padaintinya mendalilkan bahwa perhitungan terkaitpenanggungan kekurangan Biaya OM yang tepat adalahperhitungan Penggugat sendiri dan bukan perhitungan dariTergugat.

perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal10 ayat (1) jo.

Putusan Nomor 969/B/PK/PJK/2017dan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundangundanganperpajakan yang masih berlaku;Bahwa perhitungan jumlah pajak yang terutang:Menurut Terbanding (Sesuai Keputusan Keberatan):PPN Kurang Bayar Rp57.720.238,00;Sanksi Administrasi :Sanksi Bunga Rp23.292.227,00;Sanksi Kenaikan Rp 9.194.766,00; Jumlah PPN ymh dibayar Rp90.207.231,00;Menurut Pemohon Banding:Jumlah PPN ymh dibayar Rp0,00 (Nihil

Majelis beroendapat bahwa sepanjang dalam proseskeberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yang dilakukanpada proses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak adaaturan yang mengatur dasar penetapan dan dasar perhitungan yang harusdiikuti oleh Terbanding pada proses keberatan maka halhal yang telahdilakukan oleh Terbanding pada proses keberatan dalam sengketa iniadalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturan perpajakan yang berlaku;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding

dalam proses perhitungan PPNMasa Pajak Januari 2007 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak Januari 2007 adalah sebesarRp577.202.375,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor258/KMK.03/2002;Halaman 10 dari 16 Halaman.

Putusan Nomor 969/B/PK/PJK/201 7Bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan PPN menurutTerbanding sudah benar sehingga koreksi Terbanding dipertahankan danmenolak permohonan banding dari Pemohon Banding;Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali (d.h Pemohon Banding): Bahwa perhitungan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus(lebih) dibayar sebesar(Rp.0,00) nihil

Sehingga produk hukum penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagai dasar penetapansekaligus dasar perhitungan PPN yang masih harus dibayar;Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPNMasa Pajak Januari 2007 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut:DPP PK = Rp1.117.526.711,00;DPP (80/100xDPP Pk) =Rp 894.021.369,00;Selisih =Rp 223.505.342,00;PPN =Rp 22.350.534,00;Kesimpulan:Bahwa

Membayar Uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019 yang belumdibayar dengan perincian perhitungan sebagai berikut:Masa kerja 4 tahun 4 bulanGaji Pokok dan Tunjangan Tetap =: Rp3.365.000,00Dengan perincian perhitungan sebagai berikut : Uang Pesangon (UP) R03 365,000 00 = Rp33.650.000,00 Uang Penghargaan MasaKerja (UPMK) 2 X Rp3.365.000,00 = Re6.730.000,00 Rp40.380.000,00 Uang Pergantian Hak (UPH) 15 % xHak Perumahan & Rp40.380.000,00 = Rp6.057.000,00KesehatanCuti belum gugur : size = Rp1.211.400,00

Menghukum Tergugat untuk membayar Upah selama ProsesPenyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepadaPenggugat yaitu selama 12 (dua belas) bulan gaji pokok berjalan terhitungsejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan April 2020 secara tunai dansekaligus, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :12 bulan x Rp3.365.000,00 = Rp40.380.000,00(empat puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)7.

Membayar Uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019 yangbelum dibayar dengan perincian perhitungan sebagai berikut:Masa kerja 4 tahun 4 bulan Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap : Rp3.365.000,00Dengan perincian perhitungan sebagai berikut :Uang Pesangon (UP) 2 BXOK. = Rp33.650.000,00Rp3.365.000,00 Uang PenghargaanKerja (UPMk)Masa > x Rp3.365.000,00Rp6.730.000,00 Rp40.380.000,00 Uang Pergantian Hak (UPH) Hak Perumahan &:/15%*X Rp6.057.000,00 Halaman 6 dari 13 hal. Put.

Membayar Uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019 yangbelum dibayar dengan perincian perhitungan sebagai berikut:Masa kerja 4 tahun 4 bulanGaji Pokok dan Tunjangan Tetap : Rp3.365.000,00Dengan perincian perhitungan sebagai berikut: .2 x 5 x Uang Pesangon (UP) Rp3.365.000,00 = Rp33.650.000,00Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) 2 X Rp3.365.000,00 Rp6.730.000,00Rp40.380.000,00Uang Pergantian Hak (UPH)Hak Perumahan & 19 ZaxRp40.380.000,00 = Rp6.057.000,00Kesehatan. 9/25 x =Cuti belum gugur Rp3.365.000,00

sebagai berikut :12 bulan x Rp3.365.000,00 = Rp40.380.000,00:(empat puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar Upah selama ProsesPenyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepadaPenggugat yaitu selama 12 (dua belas) bulan gaji pokok berjalanterhitung sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan April 2020 secaratunai dan sekaligus, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:12 bulan x Rp3.365.000,00 = Rp40.380.000,00(empat puluh juta tiga ratus delapan

Medan Merdeka Timur No. 16Jakarta Pusat, Penggugat telah menerima penjelasan mengenaiperbedaan dasar perhitungan PPh Pasal 25 versi Penggugat denganversi KPP WP Besar Satu;Berdasar perhitungan angsuran bulanan PPh Pasal 25 versi KPP WPBesar Satu diterbitkaniah STP098 untuk menagih kekuranganpembayaran angsuran bulanan PPh Pasal 25 masa pajak Juli 2010;sebagai wujud itikad balk Penggugat, walaupun masih terdapatperbedaan pendapat antara Penggugat dengan KPP WP Besar Satutentang dasar sumber perhitungan

Dengan tidak adanya kewajiban mendasarkan perhitungan PPh 25pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, makatidak ada dasar bagi KPP Wajib Pajak Besar Satu untuk menghitungkembali dan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas PPh Pasal25 kami dengan mendasarkan perhitungan pada Laporan Keuanganyang telah diaudit.

Berdasar pada penjelasan Pasal 25 ayat (7) UndangUndang PPhyang antara lain menyebutkan bahwa : "Hal ini dimaksudkan untuklebih mendekati Kewajaran perhitungan besamya angsuran pajakkarena didasarkan pada data terkini kegiatan usaha perusahaan",perhitungan angsuran bulanan PPh Pasal 25 Penggugat telahdidasarkan pada laporan keuangan yang terkini sehingga besarnyaangsuran bulanan PPh Pasal 25 Penggugat telah mendekatikewajaran;Ill.

Medan Merdeka TimurHalaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 346/B/PK/PJK/2016No. 16 Jakarta Pusat, kami telah menerima penjelasan mengenaiperbedaan dasar perhitungan PPh Pasal 25 versi Bank CIMBNiaga dengan versi KPP WP Besar Satu;2.1.5.

Berdasar perhitungan angsuran bulanan PPh Pasal 25 versi KPPWP Besar Satu diterbitkanlah STP098 untuk menagih kekuranganpembayaran angsuran bulanan PPh Pasal 25 masa pajak Juli2010; sebagai wujud itikad baik kami, walaupun masih terdapatperbedaan pendapat antara kami dengan KPP WP Besar Satutentang dasar sumber perhitungan angsuran bulanan PPh Pasal25 kami, kekurangan pembayaran angsuran bulanan PPh Pasal25 tersebut telah kami bayar pada pada tanggal 22 Desember2010;2.1.6.

PAK CAH Bin AHMAD (Alm)mengetahui bahwasanya Dana Kompensasi tersebut seharusnya untuk 100 KKyang terdaftar pada SK Bupati Ketapang Nomor : 207 namun Dana Kompensasitetap diterima dengan perhitungan Terdakwa Il 14 Kavling, Terdakwa Ill 7 Kavling,Saksi WASBIR Als. WAS Bin H HAJRAN (Alm) 19 Kavling, dan Saksi H. UTINAZARUDIN AHMAD Als.

WAS Bin H HAJRAN (Alm) menerima DanaKompensasi adalah sejumlah Rp. 20.900.000, (dua puluh juta sembilan ratusribu) dengan perhitungan 19 Kavling dikali dengan Dana KompensasiRp.550.000, (lima ratus lima puluh ribu) selama bulan Januari 2020 sampaidengan Februari 2020, kemudian Dana Kompensasi yang telah diterimadigunakan untuk kebutuhan keluarga.Bahwa Saksi H. UTI NAZARUDIN AHMAD Als.

WAS Bin H HAJRAN (Alm) menerima DanaKompensasi adalah sejumlah Rp. 20.900.000, (dua puluh juta sembilan ratusribu) dengan perhitungan 19 Kavling dikali dengan Dana KompensasiRp.550.000, (lima ratus lima puluh ribu) selama bulan Januari 2020 sampaildengan Februari 2020, kemudian Dana Kompensasi yang telah diterimadigunakan untuk kebutuhan keluarga.Bahwa Saksi H. UTI NAZARUDIN AHMAD Als.

PAK CAH Bin AHMAD (Alm)mengetahui bahwasanya Dana Kompensasi tersebut seharusnya untuk 100 KKyang terdaftar pada SK Bupati Ketapang Nomor : 207 namun Dana Kompensasitetap diterima dengan perhitungan Terdakwa II 14 Kavling, Terdakwa Ill 7 Kavling,Saksi WASBIR Als. WAS Bin H HAJRAN (Alm) 19 Kavling, dan Saksi H. UTINAZARUDIN AHMAD Als.

MENURUT TERBANDINGBahwa perhitungan menurut Terbanding adalah sebagai berikut:Bea Keluar Rp 3.297.443.000,00Denda Administrasi Rp 35.843.000,00Jumlah Rp 3.333.286.000,00Halaman 1 dari 15 halaman.

tiaptiap dokumen PEB atauberdasarkan dokumen PEB, bukan secara global atas seluruh muatan yang adadi dalam sarana pengangkut;PERHITUNGAN MENURUT PEMOHON BANDINGBahwa perhitungan menurut Pemohon Banding selaku Eksportir telahbenar dan Bea Keluar telah dibayar sesuai ketentuan, adalah sebagai berikut:Bea Keluar Rp 3.261.600.000,00Denda Administrasi Rp 0,00Jumlah Rp 3.261.600.000,00Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put45612/PP/M.1X/19/2013, tanggal 18 Juni 2013, yang telah berkekuatan

hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP104/WBC.03/2012tanggal 25 April 2012 tentang Penetapan atas Keberatan PT Inti IndosawitSubur Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalamSurat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPKB) Nomor SPPBK015/WBC.03/KPP.0302/2012 tanggal 02 Februari 2012, atas nama PT IntiIndosawit Subur, NPWP 01.062.129.0091.000, beralamat

Majelis Pengadilan Pajak telah lalai atau keliru memakai dasarpertimbangan, yaitu memakai Pasal 9 PP 55/2008 yang mengaturpenetapan perhitungan bea keluar dan sanksi administrasi berupadenda, dan Pasal 13 PMK 214/2008 yang mengatur perhitungan beakeluar, padahal sebagaimana telah diketahui oleh Majelis HakimPengadilan Pajak melalui Surat Banding Pemohon Peninjauan Kembali,Surat Uraian Banding Termohon Peninjauan Kembali, PenjelasanTertulis Pengganti Surat Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali,penjelasan

dalam persidangan, yang menjadi pokok sengketa adalahperbedaan JUMLAH BARANG, bukan penetapan perhitungan beakeluar.