Ditemukan 692 data
20 — 4
Termohon mengajukan pindah tugas / mutasi PNS Dari MTsNYogyakarta ke Kantor Kementerian Agama Klaten dan saat inisudah melaksanakan tugas tanpa mentaati / tanpa mematuhipermintaan Pemohon untuk membatalkannya sebelum SK pindahterbit.Bahwa semua sikap dan pernyataan Termohon yang terurai di atasmenunjukkan dan membuktikan ketidak taatan / ketidak patuhan /menentang terhadap Pemohon sehingga Pemohon sebagai suami sangattidak ridho dan mengindikasikan bahwa Termohon berkehendak untukberpisah atau setidaknya
Terbanding/Terdakwa : ELIESER HERIETRENGGI
183 — 73
dapat dipastikan lagi setidaktidaknya dalam suatu waktuyang masih termasuk dalam waktu lain di tahun 2019, bertempat di kampungWarpa Distrik Kayuni Kabupaten FakFak atau setidak tidaknya pada suatutempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yangberwenang memeriksa dan mengadili secara lisan atau dengan tulisan didepanumum menghasut untuk melakukan sesuatu perobuatan yang dapat dihukum,untuk bertindak dengan kekerasan terhadap kekuasaan umum atau untukmelakukan sesuatu ketidak taatan
23 — 7
Karenaitu menyakiti hati isteri atau suami, baik melalui ucapan maupun perbuatan, adalah nusyuz.Menimbang, bahwa tindakan Penggugat dengan memasukkan lakilaki ke dalamrumah dan bahkan ke dalam kamar Penggugat dan tidur bersama adalah merupakan perbuatanyang menunjukkan ketidak taatan Penggugat pada Tergugat dan telah mencederai harkat danmartabat suami sebagai kepala rumah tangga.
19 — 6
adanya komunikasi dan tidak ada harapan untuk dapat hiduprukun guna membina rumah tangganya kemballi;Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondan Termohon telah memuncak dan mengakibatkan suami isteri pisah ranjangdan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya,dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaransudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumahtangganya, karena itu Majelis Hakim menilai ketidak taatan
181 — 90
Bahwa halhal yang mempengaruhi Terdakwamelakukan perbuatan tersebut adalah adanyaketersinggungan pada diri Terdakwa pada saatSaksi1 tidak menghiraukan dan berkata yang kurangsopan, tidak taatan terhadap aturan hukum yangberlaku dilingkungan TNI maupun umum hinggaakhirnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut .Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara initidaklah sematamata hanya memidana Terdakwa, tetapijuga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jerabagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi
77 — 31
jabatan padamasa 6 bulan berakhirnya masa jabatan maka KPU mencoret sebagai pasangan calon; Bahwa saksi menerangkan Peraturan KPU melanggar pasal 71 UndangUndangNomor 8 tahun 2015;Hal 40 Putusan Perkara Nomor : 20/G/Pilkada/2015/PTTUNMDNSaksi ahli menerangkan bahwa dalam pasal 71 ayat 2 melihat bukti yang tidak dapatdibantahkan tersebut harusnya KPU sudah harus mencoret apabila KPU melaksanakankewenangannya maka hal ini tidak terjadi, karena KPU yang mempunyai kewenangan untukitu, karena ketidak taatan
15 — 8
Untuk menjawab semua penyangkalan penyangkalan ketidak taatan Pelawan selaku istri, perlu kita garis bawahi bersama dengan menggunakan dasar syariat yang kita jalani yaitu dengan dapat menentukan apakah seorang suami harus patuh dan taat kepada seorang istri atau seorang istri yang harusnya patuh dan taat kepada suaminya dalam setiao kebaikan bagi rumah tangga yang dijalaninya ?
135 — 43
(seratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan mempunyaikekuatan hukum tetap;Bahwa akibat ketidak taatan oleh Tergugat dan Tergugat II terhap hukummaka beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat danTergugat II haruslah dibebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo;Bahwa selain itu pulamemerintahkan kepada Tergugat dan Tergugat Ilmenjalankan putusan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukumVerze,Banding , Kasasi dan atau Peninjauan Kembali (PK);Bahwa atas alasan alasan Penggugat sebagaimana
HANGGONOTOMO, SH
Terdakwa:
Sigit Firdaus Maulana
56 — 21
.: Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakanbentuk kurangnya kedisiplinan dalam berlalu lintas maupunketidak taatan akan peraturan yang berlaku dalam mengendaraikendaraan bermotor (dengan tidak memiliki SIM A), hal inimenunjukan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yangmengabaikan aturan yang berlaku.: Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkanHal. 46 dari 55 hal.
Terbanding/Tergugat I : PD.BPR BKK LASEM
Terbanding/Tergugat II : H.EDWYN AGUNG ST.SH.MKn
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Jawa Tengah di Semarang Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Pati
Terbanding/Tergugat IV : Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Keka yaan Negara Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
Terbanding/Tergugat V : ANI ROHIMAH
Terbanding/Tergugat VI : H.Edwin Agung ST.SH.MKn
Terbanding/Tergugat VII : Kepala Kantor Badan Pentanahan Nasional Wilayah Jateng
Terbanding/Tergugat VIII : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Semarang
Turut Terbanding/Penggugat I : ISTANTO Sebagai Ketua YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL YAPEKNAS Pusat Kabupaten Tegal
Turut Terbanding/Penggugat III : ISTANTO sebagai ketu
66 — 32
tidakmenyesatkan.(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapatdigunakan sebagai alat bukti.(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:a. disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepadaKonsumen mengenai hak dan kewajibannya;b. disampaikan pada saat membuat perjanjian denganKonsumen; danc. dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai mediaantara lain melalui iklan di media cetak atau elektronik.Dengan adanya Pelanggaran atau ketidak taatan
96 — 38
Bukan sebaliknya, didalam memberikan pelayanan justru36membuat kecewa dan resah sebagian dan pengurus aktif jemaat yang mengakibatkan antaragembala dengan jemaat dan diantara jemaat sendini menjadi kurang kondusif dan menjaditerbelah tidak menyatu.Menimbang, bahwa atas dasar ketidak patuhan dan ketidak taatan Penggugat selakuGembala sebagaimana diuraikan diatas dan atas pelayanan yang membuat kecewa danmeresahkan sebagian jemaatnya maupun pengurus aktif jemaatnya tersebut, MP GPPS menilaibahwa Penggugat
92 — 24
Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilainilaiyang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah prajurit danDelapan Wajib TNI knususnya ketidak taatan kepada hukumdan memegang teguh disiplin keprajuritan.2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimatamasyarakat.3.
16 — 2
No. 0588Pdt.G/20019/PA.TnkMenimbang, bahwa kepulangan Penggugat Rekonpensi ke BandarLampung karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, maka kepergian PenggugatRekonpensi dengan meninggalkan Tergugat Rekonpensi tersebut tidakmerupakan bentuk ketidak taatan seorang isteri terhadap suaminya, maka olehkarenanya terhadap Penggugat Rekonpensi tidak dapat dikatagorikan sebagaiisteri yang nusyuz, namun oleh karena Penggugat Rekonpensi sudah tidak
24 — 6
hubungandengan perempuan lain dan Termohon tidak menghargai dan menghormatiPemohon,;Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondan Termohon telah memuncak dan mengakibatkan suami isteri hidup berpisahHal.50 dari 58 Halamandan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya,dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaransudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumahtangganya, karena itu Majelis Hakim menilai ketidak taatan
Zarkasi, S.H.
Terdakwa:
Khumaidi
43 — 16
Putusan Nomor 58K / PM.I01 / AD / V/ 2019MenimbangHalhal yang memberatkan :Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan SumpahPrajurit knususnya ketidak taatan Terdakwa kepadahukum serta penekanan dan perintah dari pimpinanTNI.Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan programpemerintah yang sedang gencargencarnyamemberantas kejahatan penyalahgunaan Narkotika.Perbuatan Terdakwa merusak citra TNIADKhususnya nama baik kesatuan Terdakwa YonifRaider dimata masyarakat.Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnyaMemberikan
111 — 65
kepentingan mendesak melainkan kepentingansekelompok orang yang tidak ingin berbagi sarana umum berupa jalandengan masyarakat Jakarta lainnya, adapun kepentingan Tergugat adalahkepentingan mendesak karena atas lahan fasos fasum tersebut akandigunakan sebagai sarana kepentingan umum berupa Marga Jalan yangdapat digunakan oleh semua warga masyarakat Jakarta termasuk juga olehPenggugat sendiri;Bahwa tindakan Penggugat yang membangun tembok (alas pijakan pagar)tanpa ada IMB telah menunjukan bagaimana ketidak taatan
14 — 4
terus menerus dan tidak ada harapan untukdapat hidup rukun guna membina rumah tangganya kembali;Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondan Termohon telah memuncak dan mengakibatkan suami isteri hidup berpisahdan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya,dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaransudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumahtangganya, karena itu Majelis Hakim menilai ketidak taatan
29 — 14
Kwandang Kab Gorontalo Utara ProvinsiGorontalo, setidak tidaknya ditempat tempat lainyang termasuk wewenang Pengadilan Militer III 17Manado telah melakukan tindak pidana Militer yang menolak atau dengan sengajatidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengansemaunya melampaui perintah sedemikian itu) diancamkarena ketidak taatan yang disengajaPerbuatan tersebut dilakukan dengan cara carasebagai berikut1.
114 — 48
Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilainilaiyang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah prajurit danDelapan Wajib TNI khususnya ketidak taatan kepada hukumdan memegang teguh disiplin keprajuritan.2.
1.PAMA THEIS
2.USMAN HUSEN
Tergugat:
1.Moh.Hasan Suatrat,S.Pd,
2.Halil Suatrat,SH
3.DIRUT PT HASAM
134 — 75
Bahwa akibat ketidak taatan oleh Tergugat , Tergugat II danTergugat Ill terhap hukum maka beralasan menurut hukum untukmenghukum Tergugat ,Tergugat II dan Tergugat III haruslah dibebankanseluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;16.