Ditemukan 6617 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 07-03-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PA MAGELANG Nomor 0054/Pdt.G/2015/PA.Mgl
Tanggal 1 Juni 2016 — WAHYU AGUNG WIBOWO dan NY. SRI WAHYUNINGSIH/NY. WAHYU AGUNG WIBOWO Melawan 1. PT BRI Syariah Magelang 2.KEMENTERIAN KEUANGAN RI, di Jakarta cg. DIRJEN KPKNL PUSAT di Jakarta c.q. KPKNL Wilayah Jateng dan DIY 3. PIMPINAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN RI (OJK)
1043576
  • menuruthukum dan Undangundang yang berlaku;DALAM POKOK PERKARA1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkarayang timbul;Atau Jika Pengadilan berpendapat lain:Mohon Putusan Seadiladilnya ex aequo et bonoMenimbang, atas replik Para Penggugat, Tergugat I mengajukan dupliksebagai berikut:Bahwa Tergugat I dengan tegas demi dan untuk atas nama hukum menolakseluruh dalildalil yang diajukan Para Penggugat kecuali apaapa yang dengantegas tetah
Register : 29-11-2018 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 23-07-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 5198/Pdt.G/2018/PA.JT
Tanggal 23 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
4915
  • Biaya Kiswah per 3 bulan = Rp 300,000 atau dengan Rp 100.000 /bulan.Berdasarkan alasanalasan dan dasardasar hukum yang tetah diuraikan PenggugatRekonpensi/ Termohon Konpensi tersebut diatas, maka kami selaku kuasa Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenanmemberikan Putusan sebagai berikut:DALAM KONPENSI:331. Menolak Pennohonan Pemohon;2.
Register : 13-02-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 73/Pdt.G/2017/PN .JKT.UTR
Tanggal 21 Februari 2018 — Penggugat:
Ahli Waris Almh. RATNAWATI TJAKRA alias PANG PO TJOE
Tergugat:
1.MUTU SANI
2.SYENCE HARTO
3.HJ. RINAH MULYONO
4.HJ. NORCIT
5.HJ. RUSWATI
6.SUPRIYADI
7.SUPRIYONO
8.SUPRIYANTO
9.M. ADJI BACHTIAR
10.GITA binti M. RIFAI SUGIYONO
11.SUTARDI
12.SUNANTO
13.FITRI
14.NURHAYATI
15.SUKARDI
16.C I C I H
17.SANTI
18.YATI
19.Negara RI Cq. Pemerintah RI. Cq. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
20.Negara RI cq. Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional
10171
  • Bahwa pada angka III petitum gugatannya Penggugat memohon :" HI.Menghukum TERGUGAT XxX untuk menerbitkan hasil ukur dan sertifikattanah Penggugat yang tetah dilakukan pengukuran oleh TERGUGAT xXx". Banwa pada angka VI petitum gugatannya Penggugat memohon VI.Menghukum TERGUGAT XIX untuk membayar ganti kerugian tanahkepada Penggugat sebesar Rp. 2.609.715.884.00 (dua milyar enam ratussembilan juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh empatrupiah)".
Register : 05-07-2012 — Putus : 13-05-2013 — Upload : 26-08-2013
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 06/PDT.G/2012/PN.KSP
Tanggal 13 Mei 2013 — 1. RUBINO 2. JUDY FENNY Melawan: 1. Drs. H.T. ZAINAL ABIDIN 2. SURTINAH 3. AGAM FIRMANSYAH 4. DARA MEUTIA SURIFANNI 5. ISKANDARSYAH 6. NUR KEUMALA PUTRI 7. SUMARDI,SH 8. Pemerintah R.I. cq. Kementerian Dalam Negeri, cq. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 9. Pemerintah R.I. cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional, cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 10. Pemerintah R.I.cq.Kepala Badan Pertanahan Nasional,cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,cq.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang dahulu Kabupaten Aceh Timur 11. Pemerintah R.I. cq. Kejaksaan Agung R.I cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam cq. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Tamiang dahulu Kabupaten Aceh Timur
11016
  • Bahwa ternyata sebahagian tanah dan beberapa bangunanrumah induk dan bangunan lain milik Penggugat yang tetah diambilalih oleh penguasa darurat militer, tetap tidak dikembalikankepada perkumpulan "KONG SEAW THONG HIONG HWEE" (Penggugat)selaku pemilik tanah dan bangunan, meskipun bangunan milikPenggugat tersebut tidak lagi dijadikan POSKO K.O.D.M54/5;5 Bahwa justru yang terjadi adalah Kepala KejaksaanPengadilan Negeri Kuala Simpang (Tergugat XI) waktu itu dijabatoleh Teukoe Oemar, melalui suratnya
Register : 05-08-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 18-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 149/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Januari 2021 — Penggugat:
Rita Sarah
Tergugat:
1.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Administrasi Jakarta Barat
218141
  • Tergugat dalam menerbitkan objek sengketatidak pernah melibatkan Penggugat yang sangat berdampak akankehilangan hak atas tanah atau memanggil Penggugat untuk diberipenjelasan dan keterangan sebelum menerbitkan objek sengketa sehinggaTergugat telah jelas bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugasnegara serta tidak memperhatikan dan memberikan perlindungan kepadaPenggugat yang telah mempunyai hak atas tanah yang telah diperolehsecara sah secara hukum,;Bahwa demikian juga objek sengketa yang tetah
Putus : 28-06-2018 — Upload : 10-12-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 956/Pdt.G/2017/PN.Sby
Tanggal 28 Juni 2018 — JC. KRISJANTO WIDJAJA melawan PT. BANK JTrust INDONESIA, Tbk Dkk
16858
  • Surat Edaran No. 3, tahun 1978, tanggal 1 April1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/HakimPengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkanHal. 53 Putusan No.956/Padt.G/2017/PN.Sbyputusan Berta merta walapun syaratsyarat dalam pasal 180 ayat (1)HIR atau pasal. 191 ayat (1) Rbg tetah dipenuhi.
Register : 08-04-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 41/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 20 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : SUDIRMAN
Terbanding/Tergugat I : JHONY ONGADRIE
Terbanding/Tergugat II : PT.HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS
Terbanding/Intervensi I : PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
4038
  • Dalil hukum PENGGUGATtersebut tetah mengubah arti sebenarnya dari ketentuan hukum yangdirujuk, sehingga PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT harussecara khusus membantahnya Bahwa kekeliruan PENGGUGAT tersebut,haruslah dianggap sebagai kesalahan PENGGUGAT dalam berdalil, tidakboleh dianggap sebagai kekeliruan penulisan, karena selainpenyebutannya berulangkali dan selalu diikuti dengan rujukan ketentuanhukum, PENGGUGAT juga telah dengan sadar mengartikan persyaratanadministratif persetujuan warga sebagai
    Dalil hukum PENGGUGAT tersebut tetah mengubah arti sebenarnyadari ketentuan hukum yang dirujuk, sehingga PARA TERGUGAT danTURUT TERGUGAT harus secara khnusus membantahnya.Hal ini membuktikan bahwa Surat Gugatan PENGGUGAT mengandungcacat formil, karena telah disusun dengan tidak jelas dan kabur, serta tidakberkesesuaian antara dalil dan dasar hukumnya;PENGGUGAT secara keliru mendalilkan bahwa obyek sewa bersamasama dengan menara telekomunikasi dalam keadaan sengketa, sehinggapengalihan haknya menjadi
Register : 19-11-2019 — Putus : 05-02-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1408/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 5 Februari 2020 — Penuntut Umum:
ISKANDAR ZULKARNAIN, SH.MH
Terdakwa:
Ahmad Sobri alias Fery
5534
  • kendaraan untuk perpanjangan Kartu Uji BerkalaKendaraan (KIR), berikut Stiker Uji Berkala Tanda Samping (KIR) danPlat Uji Berkala (KIR) di Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing,Jakarta Utara; Bahwa Kartu atau Buku Uji Berkala Kendaraan (KIR) adalah Kartu atauBuku yang menerangkan Kelayakan Jalan Untuk Kendaraan Bermotorkarena telah dilakukan pengujian di tempat pengujian sehingga layakjalan;Stiker Uji Berkala Kendaraan (KIR) adalah Stiker yang menerangkanKelayakan Jalan Untuk Kendaraan Bermotor karena tetah
Register : 25-06-2015 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 13-01-2016
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1150/Pdt.G/2015/PA.Mks
Tanggal 6 Januari 2016 — PEMOHON
154
  • Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak adaharapan tagi untuk bisa kembali hidup rukun sebagaimanatayaknya suami isteri.Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, makaTermohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon danTermohon sebagaimana yang dimaksud datam ketentuan pasal 1UndangUndang Horner 1 Tahun 1974 jo pasat 3 KHI tetah sutit dapatterwujud Karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak adakecocokan dan keharmonisan tagi dalam mengarungi bahtera rumahtangganya, Karena sering
Register : 07-06-2013 — Putus : 22-04-2013 — Upload : 08-10-2014
Putusan PA TERNATE Nomor 165/Pdt.G/2013/PA.TTE
Tanggal 22 April 2013 — PENGGUGAT I , PENGGUGAT II , PENGGUGAT III DAN TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III
7830
  • Tergugat telah berhasil membuktikan dalildalil sangkalan/bantahan atasdalildalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam Naskah Jawaban danDuplik serta Alat Bukti Tertulis/Surat yang telah diajukan oleh Tergugat dipersidangan terdiri dari Bukti T1 sampai dengan T12 yakni Kwitansi/buktipembayaran/pelunasan utang yang ditinggalkan oleh almarhum AKIL Bin Hi.ISMAIL (Suami Tergugat) yang telah dibayar lunas oleh Tergugat;Bahwa tegasnya, Bukti T1 sampai dengan Bukti T12 untuk membuktikanTergugat tetah
Putus : 24-02-2016 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2319 K/PDT/2014
Tanggal 24 Februari 2016 — BUDI SANTOSO SAROYO, DK VS HERRY SANTOSO ALAMSYAH
4935 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Judex Facti tetah melakukan kesalahan dalalam pertimbanganhukumnya dengan bertindak tidak adil dan tidak jujur, dimana JudexFacti tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon Kasasi IITergugat mengenai pembayaran pelunasan hutang sekaligus sebesarRp2.120.000.000,00 pada tanggal 12 September 2006 kepadaTermohon Kasasi/Penggugat atas hutang sesuai Akta PengakuanHutang Nomor 14 tanggal 10 Juni 2004 sebesar Rp2.120.000.000,00(vide Bukti PR/T12) padahal pembayaran atas hutang tersebut tidakdibantah
Putus : 11-08-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Tsm
Tanggal 11 Agustus 2016 — SYARIF BARNAS, Drs. M.Pd. dan EPI RUHIAT GANEFI, S.Ip. Lawan YAYASAN UNIVERSITAS SILIWANGI
16923
  • Menangguhkan biaya perkara dalam perkara ini hingga putusan akhir.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya,Penggugat tetah mengajukan alat bukti berupa 29 (dua puluh Sembilan)bukti surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut :Halaman 21 dari 71 hal, Putusan No. 12/Pdt.G/2016/PN. Tsm1. Bukti P12. Bukti P23. Bukti P34. Bukti P45. Bukti P56.
Register : 13-02-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.
Tanggal 17 Juli 2019 — SUPRIATNA ARIADI, dkk.; Melawan; PT. HAMASA HUTAMA;
9577
  • ., dan butir 5. sejak awalPara Penggugat bekerja, Para Penggugat tetah sepakat dan setuju bahwatempat kerja Para Penggugat tidak hanya di gokasi pabrik yang iedetak di JI. Intiill Biok C No. 1/15, Kawasan Industri B/IE Hyundai Bekasi, namun juga di lokasiproyek dimana Para Penggugat mendapatken pekecjaan untuk mengerjakanproyek tertentu.
Register : 04-06-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 569/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 8 Oktober 2015 —
11850
  • AULIA ABRAR menyakinkan bahwaSKBDN tersebut telah diproses oleh CMD dan sebagai kelengkapan penerbitan makasaksi harus menandatangani akad tersebut.Bahwa status SKBDN senilai Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) tersebut saatini tetah dicairkan sebelum jatuh tempo (1 tahun) sehingga nasabah hanya mendapat hasilpencairan sebesar Rp.45.000.000.000 (empat puluh lima milyar rupiah) dipotong discontosebesar 10%.Bahwa Deposito atas nama PT.
    SyariahMandiri No. 12/002/DEV, tanggal 31 Maret 2010 perihal : Pembukaan UC, SKBDN atauBANK GARANSI dengan Jaminan Non Fixed Assets.Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya sehingga bersedia menandatangani akadwakalah pembukaan SKBDN tersebut, karena TERDAKWA AULIA ABRARmenyakinkan bahwa SKBDN tersebut telah diproses oleh CMD dan sebagai kelengkapanpenerbitan maka saksi harus menandatangani akad tersebut.Bahwa status SKBDN senilai Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) tersebut saatini tetah
    Pos Properti Indonesia.Dalam pertemuan tersebut tetah disepakati penempatan deposito selama 3 (tiga) bulandengan rate 11 %, kemudian pihak PT. Pos Properti Indonesia memberikan /menyerahkan surat kepada terdakwa, Nomor : 676 / Pos Properti/0714, tanggal 16 Juli2014, yang ditanda tangani oleh sdr.
Register : 25-09-2019 — Putus : 22-04-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN TOBELO Nomor 94/Pdt.G/2019/PN TOB
Tanggal 22 April 2020 — - SYAFI HI SURABAYA, - ARFA Hi ADAM SURABAYA MELAWAN : - PT. NUSA HALMAHERA MINERALS (PT,. NHM )
255131
  • Gugatan Para Pengqugat Daluarsa Atau Lewat WaktuMenimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi bahwagugatan Para Penggugat telah daluwarsa karena jika dalam waktu 5 (lima)tahun sejak dikeluarkannya sertifikat tidak mengajukan keberatan ;Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Tergugat mengenai GugatanPara Penggugat Daluarsa Atau Lewat Waktu Kuasa Hukum ParaPenggugat telah menangapinya sebagai berikut:Bahwa Para Penggugat tetah mengurai terkait upaya Para Penggugatuntuk bertemu dengan Tergugat
Register : 21-01-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Sidrap
Tanggal 16 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11250
  • IRABI Binti ABUNAWAS (Penggugat VII);Ad.1.2.Bahwa almarhum H.DAMIS Bin PALANCOI tetah melangsungkanperkawinan 3 (tiga) kali. Pada perkawinan pertama (I) dengan Hj. MAIDAH,melahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu:1. Alamarhumah BUNGADIA Binti H. DAMIS (meninggal dunia pada tahun1982) dan tidak meninggalkan keturunan;2. H.M. HATTA Bin H.DAMIS, (Penggugat 1);Pada perkawinan keduanya (Il) almarhum H. DAMIS Bin PALANCOI(meninggal dunia tahun 1995) dengan Hj.
Putus : 16-02-2017 — Upload : 04-05-2017
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 68/Pdt.G/Plw/2016/PN Pkl
Tanggal 16 Februari 2017 — MOHAMAD MACHFUDZ (PELAWAN) MELAWAN OEMAR SAID HADY (TERLAWAN I), PT. BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk (TERLAWAN II), Departemen Keuangan RI c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah IX Semarang c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan (TERLAWAN III)
7224
  • Hal tersebut telah sesuaidengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang yang mengatur sebagai berikut : "Kepala KPKNL atau Pejabat LelangKelas Il tidak boleh menoak permohonan lelang yang diajukan kepadanyasepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhilegalitas formal subjek dan objek lelang.Bahwa karena tetah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka TurutTerlawan selanjutnya menetapkan
Putus : 23-12-2009 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1339 K/Pid/2009
Tanggal 23 Desember 2009 — ROBBY MEYER
6751 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Syarief Nasution telah dipertihatkan kepada Judex Factidan tetah samasama diteliti olen Judex Facti, Jaksa Penuntut Umum,Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa asli surat bankgaransi yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Cabang Utama Medandengan nomor yang sama dengan foto copy tertanda 16 tersebutyaitu.
Putus : 06-12-2010 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2469 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 6 Desember 2010 — ELIZABETH E. WINOKAN, S.H., M.Si.
110101 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BNI Securitas kerekening 060.000233742.901 a/n Amril Budiman di Bank BNI,Cabang Dukuh Bawah dan masih pada tanggal 11 April 2003 olehAMRIL BUDIMAN tetah dilakukan penukaran dalam bentuk TravelChek Multiguna pada Bank BNI 46 Cabang Dukuh Bawah sebesarRp. 2.000.000.000, sebagai berikut :CMG UFY 092451 s/d 092460 @ Rp. 25.000.000,CMG UFY 092461 s/d 092470 @ Rp. 25.000.000,CMG UFY 092441 s/d 092450 @ Rp. 25.000.000,CMG UFA 002422 s/d 002431 @ Rp. 10.000.000,CMG UFY 092471 s/d 092480 @ Rp. 25.000.000,
Putus : 09-06-2011 — Upload : 13-12-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1762 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 9 Juni 2011 — IWAN SUHERMAWAN bin E.SUHENDAR
5223 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (dua milyar lima ratus juta rupiah) ditambah uang yangditerima sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) untuk operasionalrelokasi PKL, sehingga perbuatan Terdakwa seharusnya terbukti secara sahmelangar Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telahdirubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tetah terbukti ;Bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001menyatakan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana