Ditemukan 6533 data
Terbanding/Penggugat : JILOK
Turut Terbanding/Tergugat : BOERHAN SOFIAN, DKK.
189 — 176
Bahwa penempatan diri Tergugat XXVIII dalam Golongan menimbulkanketidak jelasan maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat.. Bahwa Penggugat didalam gugatannya menyatakan Tergugat XXVIII telahmelakukan Wanprestasi terhadap Penggugat dengan melakukanketerlambatan pembayaran Down Payment, namun Penggugat tidak dapatmenjelaskan secara hukum dasar keterlambatan Tergugat XXVIIIHalaman 822 dari 1645 Putusan Nomor 201/PDT/2015/PT.
Bahwa penempatan diri Tergugat XXVIII dalam Golongan menimbulkan ketidak jelasan maksud dan tujuan dari GugatanPenggugat.11. Bahwa Penggugat didalam gugatannya menyatakan TergugatXXVIII telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat denganmelakukan keterlambatan pembayaran Down Payment, namunPenggugat tidak dapat menjelaskan secara hukum dasarketerlambatan Tergugat XXVIII dikarenakan pembayaran uang DownPayment merupakan Tanggung Jawab Tergugat I.12.
Bahwa penempatan diri Tergugat XXVIII dalam Golongan menimbulkan ketidak jelasan maksud dan tujuan dari GugatanPenggugat.18. Bahwa Penggugat didalam gugatannya menyatakan TergugatXXVIII telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat denganmelakukan keterlambatan pembayaran Down Payment, namunPenggugat tidak dapat menjelaskan secara hukum dasarHalaman 1604 dari 1645 Putusan Nomor 201/PDT/2015/PT.
478 — 559 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 582 K/Pdt.Sus/201 12.7.2.8.29.Ketidak jelasan kasus Steel Cartel dan Sao Paulo Airlinesantara lain adalah kapan kasus tersebut terjadi? Apakahkasus tersebut saat ini sudah mempunyai kekuatan hukumtetao? Apakah putusannya sudah menjadi Jurisprudensi?Apakah pengertian kartel dan perjanjian yang dilarangmenurut undangundang yang berlaku di Brazil samapengertiannya dengan UU No.5 Tahun 1999? Apakahsubstansi perkaranya sama dengan perkara a quo?
Kekeliruan cara berpikirinilah yang harus dikoreksi dan diluruskan oleh PengadilanNegeri dalam perkara keberatan a quo;Ketidak jelasan kasus Steel Cartel dan Sao Paulo Airlinesantara lain adalah kapan kasus tersebut terjadi? Apakahkasus tersebut saat ini sudah mempunyai kekuatan hukumtetap? Apakah putusannya sudah menjadi Jurisprudensi?Apakah pengertian kartel dan perjanjian yang dilarangmenurut undangundang yang berlaku di Brazil samapengertiannya dengan UU No.5 Tahun 1999?
RONALD F.W., SH.
Terdakwa:
MADE MEREGAWA
386 — 153
Dengan demikian terjadi ketidak jelasan nilai yangtelah dikerjakan oleh PT DGI karena pekerjaan tambah kurang tersebut tidakdicantumkan sama sekali dalam addendum kontrak.
274 — 183
Bahwa penempatan diri Tergugat XXVIII dalam Golongan menimbulkanketidak jelasan maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat.. Bahwa Penggugat didalam gugatannya menyatakan Tergugat XXVIII telahmelakukan Wanprestasi terhadap Penggugat dengan melakukanketerlambatan pembayaran Down Payment, namun Penggugat tidak dapatmenjelaskan secara hukum dasar keterlambatan Tergugat XXVIII dikarenakanpembayaran uang Down Payment merupakan Tanggung Jawab Tergugat I..
Bahwadidalam Gugatan Penggugattidak menjelaskan dengan rinci danbenar maksud serta tujuan dilakukanya penggolongan terhadap ParaTergugat.10.Bahwa penempatan diri Tergugat XXVIII dalam Golongan menimbulkan ketidak jelasan maksud dan tujuan dari GugatanPenggugat.11.Bahwa Penggugat didalam gugatannya menyatakan Tergugat XXVIIItelah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat dengan melakukanketerlambatan pembayaran Down Payment, namun Penggugat tidakdapat menjelaskan secara hukum dasar keterlambatan Tergugat
Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel) dan tidak Jelas dengandalildalilhukum sebagai berikut:15.Bahwa Penggugat didalam gugatannya membagi Para Tergugatmenjadi 3 (Tiga) golongan dimana Tergugat XXVIII masuk kedalamgolongan ke 1 ((pertama).16.Bahwa didalam Gugatan Penggugat tidak menjelaskan dengan rinci danbenar maksud serta tujuan dilakukanya penggolongan terhadap ParaTergugat.17.Bahwa penempatan diri Tergugat XXVIII dalam Golongan menimbulkan ketidak jelasan maksud dan tujuan dari GugatanPenggugat.hal
118 — 27
Sedangkan yang termasuk kegiatan perjalananDinas Raperda, perjalanan dinas Pansus.Bahwa benar saksi menerangkan bahwa perjalanan dinas kegiatanRapatrapat Alat Kelengkapan Dewan dan Pembahasan RancanganPeraturan Daerah DPRD tahun anggaran 2011 yang saksilaksanakan dapat saksi jelasan sebagai berikut :1. Perjalanan Dinas Pansus VIl ke Kab. Sidoarjo tanggal 2628Mei 2011 saksi juga melaksanakan kegiatan tersebut, saksimenginap di Surabaya untuk nama penginapannya saksi lupa.2.
MELLY DIANA
Terdakwa:
1.MOHAMAD WAHYU, S.Pd
2.SUBADRI, S.Ag., M.M.
3.DEDE M. ILYAS, S.Pd., M.M
229 — 60
Tidak ada jelasan dalam mendekripsikan Pelaku Tindak Pidana Pasal 2ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana dirubahdengan UndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 dalam tuntutan KEPALASEKOLAH kah atau KETUA K3S Tingkat Kecamatan kah yang memenuhiunsur melawan hukum?6.
1166 — 914 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengenai hal ini, Majelis Hakim anggotaTingkat Pertama Anas Mustagim dalam pendapatnya (dissentingopinion) dengan jelas menyatakan bahwa keputusan dalammenetapkan BC sebagai bank gagal dilakukan oleh forum KSSKdengan menyatakan sebagai berikut:"..KSSK berwenang memutuskan PT Bank Century sebagai bankgagal berdampak sistemik atau tidak berdampak sistemik adalahketidak cermatan, ketidak jelasan dan ketidak lengkapan dakwaan atastindak pidana yang didakwakan, sebagai mana ditentukan pasla 143ayat (2
241 — 165
PENYERTAAN (DEELNEMING) PASAL55 AYAT (1) KE1 KUHP a) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim perkara aquo dalam hal Secara bersamasama maupun bertindak sendirisendiri baik sebagai orang yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, sebagaimana unsurpenyertaan (dee/neming) Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP telah terbukti secara sahdan meyakinkan adalah merupakan pertimbangan yang tidak logis atau setidaktidaknya kabur (tidak jelas) atau bahkan jelas Keliru, dengan kata lainmenimbulkan ketidak jelasan
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
338 — 286
Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN Ambtempatnya di kantor cabang utama untuk pemberian tersebut terdakwaserahkan secara tunai;Bahwa da terdakwa jelasan Bahwa total kerugian yang dialami olehSURIANIdari 4 deposito miliknya adalah Rp. 1.375.000.000;Bahwa sumber Uang yang terdakwa berikan kepada nasabah SURIANI bungabersumber dari nasabah nasasabah lain yang diberikan kepada terdakwadengan penyetorat tunai;Bahwa terdakwa tidak mempunya bukti berupa tanda terima uang maupunkwitansi sehubungan dengan
Terbanding/Terdakwa : UPIK ROSALINA WASRIN
340 — 169
Atau Memutus perkara sesuai dengan tuntutan dan rasa keadilan masyarakat danprogram pemerintah dalam pemberantasan korupsi:;Menimbang,bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa padapokoknya adalah sebagai berikut:1.2Bahwa putusan judex facti tidak disertai pertimbangan hukum yang cukup;Bahwa oleh karena tidak disertai ketidak lengkapan,ketidak seimbangan danketidak jelasan,maka seharusnya putusan dalam perkara ini harus dibatalkan;Hal.574 dari 582 hal. Putusan No.08/PID.SUS.
188 — 91
Bahwa oleh karena tidak disertai ketidak lengkapan,ketidak seimbangan danketidak jelasan,maka seharusnya putusan dalam perkara ini harus dibatalkan;3. Penasihat Hukum Terdakwa seperti dalam Memori bandingnya menuntut supayaPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor108/PID.SUS.TPK/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 17 Januari 2018 dibatalkan dan;4.
585 — 591 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini menunjukkanketidakkonsistenan, ketidakcermatan, ketidak jelasan dan menimbulkan ketidakpastian yang menyebabkan gugatan menjadi kabur (obscuur libel). Persamaansebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:a. Dalam perkara di Pengadilan Negeri Kotabumi, PARA TERMOHONKASASI/dahulu PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT baik padabagian posita maupun petitum gugatan meminta pembatalan terhadap suratsurat yang berupa :1.
375 — 23
., M.H. yang mengajukan Permohonan Penggabungan Ganti Rugi di dalam Perkara a quo, Majelis berpendapat bahwa setelah mencermati materi pokok dalam permohonan tersebut terdapat ketidak jelasan atau kabur, dimana Pemohon mendasarkan permohonannya (posita nya) pada angka 4, mendasarkan pada suatu perjanjian antara para pemohon sebagai pihak pertama dengan Terdakwa sebagai pihak kedua yang terikat dalam suatu perjanjian yang masing-masing harus melaksanakan hak kewajibannya, sedangkan disisi yang lain