Putusan Nomor 63 K/TUN/2013.Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnyadisebut Perki PPSIP) wajib menyertakan Identitas Pemohonyang sah, berupa Foto copy KTP, Surat Izin Mengemudi, KartuPelajar, untuk menunjukan domisi Pemohon ;5 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 63 UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,Penduduk Warga Negara Indonesia hanya diperbolehkanmemiliki 1 (satu) KTP.

namaKepala Keluarga YERIKHO FERNANDO, diberi tanda P4:Foto copy dari Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama HOFFERLINJORDAN LANDJANG Nomor : 3275LU120920140059 yang dikeluarkanoleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 15September 2014, diberi tanda P5;Foto copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Perkawinan antara Penggugatdan Tergugat tanggal 17 Juni 2020, diberi tanda P6;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Penyataan Ketua RT Nomor :054/1821/Rt13/20 Tentang Surat Keterangan Domisi

permohonan merek Cap Badak ke DirjenHakl untuk jenis barang (Kelas 5), dan atas permohonan tersebut adalahmelalui proses penelitian, Dirjen HaKI mengeluarkan yaitu pendaftaranmerek Cap Kaki Tiga atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat, makaberdasarkan azas konstitutif Pemohon Kasasi/Tergugat adalah pemegangmerek yang sah dan dilindungji;5. bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat adalah pemegang hak merek terkenalkarena telah mendaftarkan merek Cap Badak di lebih dari 10 (sepuluh)negara yaitu Singapura (negara domisi

., Advokat yangberkantor di Kota Banyar, alamat domisi elektroniklelasiti.s@gmail.com, berdasarkan surat kKuasa khusus tanggal 13Juli 2020, sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh,tempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca semua Surat dalam perkara ini;Setelah mendengar keterangan Penggugat serta alatalat bukti di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis

., Advokat yangberkantor = di kota Banjar, alamat domisi elektroniklelasiti.is@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10Juni 2020, sebagai Penggugat;melawanumur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanwiraswasta, tempat tinggal di Semula di kota Banjar, sekarang sudahtidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah RepublikIndonesia (Ghaib), sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca semua Surat dalam perkara ini;Setelah mendengar keterangan Penggugat serta

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkaraCerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanMengurus Rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, Jawa Barat,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lela Siti Nuraladin, S.H,Advokat yang berkantor di Graha Cltra Pesona Kav. 2526 KotaBanjar, Jawa Barat, alamat domisi

Asli Surat Keterangan Domisi i tersebutmenjadi dasar bagi pihak yang membayarpenghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yangberlaku antara Indonesia dengan negara tempatkedudukan (residence) dari Wajib Pajak luarnegeri tersebut;Dalam hal Surat Keterangan Domisili akandigunakan untuk lebih dari satu. pembayarpenghasilan, maka Wajib Pajak luar negeridapat menyampaikan foto copy yang telahdilegalisasi Kepala KPP tempat salah satupihak pembayar penghasilan terdaftar

gugatanBahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracaradilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali denganpembacaan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan olehPenggugat, dengan perubahan pada posita poin 3, sebagaimana selengkapnyatelah dicatat di berita acara sidang;Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2020/PA.Gsg.Hal. 4 dari 24 hal.Acara pembuktian dari PenggugatBahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti berupa:A.Surat1.Fotokopi Keterangan Domisi

mengadili perkara perdata pada tingkatbanding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkaraantara :RENDY BUDIHARJO, beralamat sesuai KTP di Jalan Pengukiran V No.60 RT/RW7/2 Pekojan Tambora Jakarta Barat, sedangkan domisili beralamat di JalanPengukiran V No.60 RT/RW 7/2 Pekojan Tambora Jakarta Barat, untuk selanjutnyadisebut sebagai Pembanding semula Tergugat ;MELAWANBIB YAN A, beralamat sesuai KTP di Jalan Pengukiran V No.60 RT/RW 7/2Pekojan Tambora Jakarta Barat, sedangkan domisi

Tergugat selama dalam terikat dalamperkawinan telah memiliki seorang anak yang bernama Anak Penggugatdan Tergugat (Ik) lahir tanggal 1 Desember 2007 yang selama ini diasuhdan dipelihara oleh Penggugat sendiri; Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai penjual di mediaonline;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telahmengajukan 3 (tiga) buah bukti tertulis di persidangan;Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat yang ditandai T.1 sampaidengan T.3 adalah berupa surat verifikasi Domisi

Situ, HO dan TDP dari Dinas Perijinan setempat;Ijin Domisi dari Kelurahan/desa;FC. KTP Kepala Cabang;ljazah Kepala Cabang;Laporan Rekapitulasi Penempatan BMI untuk satu tahunterakhir (untuk Perpanjangan jjin);m. FC.

HERMANTRISNA selaku Direktur, beralamat di Jalan Plaju No 9,Jakarta Pusat , dalam hal ini memilin Domisi Hukum diJEFFERSON DAU,SH, BEKODJAGA,SH, FARID ADJUAN MANOPPO, SH Advokatdan Pengacara pada Kantor Hukum JEFFERSON DAU& REKAN, beralamat/ berkantor di Kalibata City Unit G /07/ CV, JIn TMP Kalibata Raya No 1 Pancoran, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27Kantor KuasanyaPebruari 2014, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;LawanPT BUKOPIN FINANCE, beralamat di Gedung Bank Bukopin

pasal 7 ayat (2) UndangUndang nomor 1 tahun 1974 Pemohon berhak serta memiliki legal standing(kedudukan hukum) sebagai pihak Pemohon dalam perkara ini;Halaman 15 putusan Nomor 765/Padt.P/2020/PA.GMMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa akta dibawahtangan yang menerangkan bahwa Rebe telah meninggal dunia, maka dalampengajuan dispensasi kawin ini cukuplah diajukan oleh Pemohon sebagai istridari Rebe dan ibu kandung anak;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang berupa suratketerangan domisi

02,Kelurahan Marana llir, KecamatanBanyuasin , KabupatenBanyuasin;e) Perlu diketahui kedua alamat diatas letaknya sangat berjauhanbukan berdekatan, sehinga merupakan suatu hal yang anehbila tibatiba JudexFacti tidak mempertimbangkan alasaneksepsi PUK (dahulu Tergugat) mengenai alamat domisili yangsalah ini, untuk itu PUK mohon kepada Malelis Hakim Agungyang memeriksa perkara ini untuk dapat memperbaikikesalahan prosedur administrasi hukum sehingga nantinyatidak terjadi kerancuan mengenai alamat domisi

mengadili perkara perdata pada tingkatbanding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkaraantara :RENDY BUDIHARJO, beralamat sesuai KTP di Jalan Pengukiran V No.60 RT/RW7/2 Pekojan Tambora Jakarta Barat, sedangkan domisili beralamat di JalanPengukiran V No.60 RT/RW 7/2 Pekojan Tambora Jakarta Barat, untuk selanjutnyadisebut sebagai Pembanding semula Tergugat ;MELAWANBIB YAN A, beralamat sesuai KTP di Jalan Pengukiran V No.60 RT/RW 7/2Pekojan Tambora Jakarta Barat, sedangkan domisi

;Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, pada kantor Law Firm Gusti Bagus Made Harnaya, S.H,yang beralamat di Jalan Tenun No.4 Cakranegara, Kelurahan Mayura,Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;Domisi Elektronik (email) : harnaya.law@gmail.com;selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;melawan:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH,Tempat Kedudukan Jalan M.

Ocet Talib Nomor 4, Praya, KabupatenLombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;Domisi Elektronik (email) : bonmarsoan@gmail.com;selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;Telah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:41/PENDIS/2020/PTUN.Mir., tanggal 11 Agustus 2020, tentang LolosDismissal;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:41/PENMH/2020/PTUN.Mtr., tanggal 11 Agustus 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim

merupakanreimbursement biaya dalam negeri pada Tahun 2001 dan 2002 yangditaginkan kepada CSA Automated Pte Ltd Singapore, dimana ataspiutang intercompany tersebut pada Tahun 2006 direklasifikasi keprepaid intercompany, sehingga bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal26;Bahwa beban yang terdapat pas Prepaid Intercompany sebesarRp. 15.812.371,00 yang merupakan beban atas transasksi yangdilakukan tahun 2006 tersebut, merupakan objek Pajak PenghasilanPasal 26, namun demikian karena Pemohon Banding memiliki SuratKeterangan Domisi

Bogor dengan no.2000.496.1/10/BA/2000;Copy dari asli Keputusan Bupati BogorNo.593.4/313/Kpts/Huk/2002 tentang PersetujuanPenggunausahaan lahan fasilitas social peruntukan sekolahmilik pemerintah Kab.Bogor kepada Yayasan Fajar Hidayahtanggal 22 Nopember 2002;Copy dari asli perjanjian kerjasama Antara pemerintahKab.Bogor dengan Yayasan Fajar HidayahNo.030/6/PRJN/HUK/2003 dan No.100/YFHPEMDAT/III/2003tanggal 7 Maret 2003;Copy dari asii keterangan domisi perusahaanHalaman 16 dari 28 Putusan Perdata Nomor

Bahwa MENGENAI DOMISI/TEMPAT TINGGAL BERSAMA SELAMABERUMAH TANGGAakhirnya telah terobuka dengan terang dan jelas dariREPLIK KONPENSI/JAWABAN REKONPENSI yang diajukan sendiri olehPENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI adalahberada didi rumah kontrakanduatingkat di Jalan Lokomotif No 18 A, BekasiUtarabukan domisili seperti dalam Gugatan (vide posita No 11 dan 12Replik Konpensi).Dari REPLIK KONPENSI/JAWABAN KONPENSI dariHal. 26 dari 56 hal. Put.

Kebohongan mengenai domisi ini tampaknya karena hingga kiniPENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKOPENSI tidak memilikitempat tinggal tetap.e. Bahwa yang menyakitkan hati, setelan KEBOHONGAN terbukaPENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI lagilagimenyalahkan TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKOPENSIdengan menyatakan tinggal di rumah kontrakan itu adalah keinginanTERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI untuk bergaulleluasa dengan temantemannya.

Domisi : Berkedudukan di Badung;. Penunjukan utang: Mengacu pada perjanjian Kredit.. Nilai Tanggungan : Rp. 1.950.000.000,. Obyek Hak Tanggungan : HM No. 8964/Banjar Anyar,NIB. 06217. (vide Pasal 11, UndangUndang No. 4 tahun1996);Sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan, Kepalao0oaoeiiooKantor Pertanahan Kabupaten Tabanan menerbitkanSertipikat Hak Tanggungan, selanjutnya sertipikat inidiserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan dalam halini PT. BPR Sri Partha Bali.6.