Ditemukan 860 data
88 — 7
SIREGAR, SH, dan MAHMID,SH, masingmasingsebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu olehADNAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo dan dihadiri olehDIMAS SAPUTRA, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri Pasarwajo danTerdakwa;Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016.
MUHAMAD DONI SIDIK, SH
Terdakwa:
1.NURDIN Bin M. THAHER
2.AGAM RENOL Bin ABDULLAH IBRAHIM
3.RAHMAD BIn M. YAHYA
33 — 2
/PNLsmUmum pada Kejaksanaan Negeri Lhokseumawe dan para Terdakwa didampingiPenasihat Hukumnya.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Jamaluddin, SH Teuku Syarafi, S.H.,M.HMukhtari, SH.,M.H.Panitera Pengganti,Iskandar, SHHim 25 dari 26 him. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019./PN.Lsm
1.FERDY SETIAWAN, S.H.
2.RASYID KURNIAWAN, SH.
Terdakwa:
EKA PRASTIO bin YONO HARYONO
34 — 7
., masingmasingsebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 16September 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketuatersebut dan didampingi oleh Hakimhakim Anggota dan dibantu oleh DENIWARSITA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, dan dihadiriFERDY SETIAWAN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri KabupatenSukabumi serta terdakwa.HAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUAMUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH. SLAMET SUPRIYONO, SH., MH.LISA FATMASARI, SH.
73 — 18
Dalam kasus tindak pidana korupsi yangmerugikan keuangan Negara khususnya PemdaKabupaten Supiori, secara asministrasiseharusnya semenjak Penggugat ditetapkansebagai terdakwa oleh Kejaksanaan Negeri Biaktanggal 14 September 2009 s/, 16 Desember 2009,seharusnya telah meletakkan jabatan tanpa harusdinonaktifkan oleh Tergugat.
65 — 24
Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksanaan Negeri Sampit 29 Januari2014 batal demi hukum, karenanya terdakwa II harus dilepaskan dari segala tuntutanhukum, atau;2.
ada menerimahonor;Bahwa saksi sebelum diperiksa Kejaksanaan, ada memotocopy dokumendokumen pemeriksaan dari Sumiati yang dipergunakan untuk mengahapipemeriksaan saksi tersebut;~ Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwamenyatakan tidak ada keberatan;23.
;~ Menimbang, bahwa sebelum Majelis lebih lanjut mempertimbangkan bentuksurat dakwaan dan unsurunsur dari pasalpasal yang didakwakan terhadap paraterdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan pledoi Penasehat Hukum terdakwaII yang menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksanaan Negeri Sampittanggal 29 Januari 2014 batal demi hukum; Menimbang, bahwa suatu surat dakwaan dapat dinyatakan batal demi hukumapabila surat dakwaan dimaksud tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2)huruf b KUHAP
BPKP hanya merupakan Lembaga Negara Non Departemen yangbertanggungjawab kepada Presiden; Menimbang, bahwa Badan Pengawas Keuangan dan Pembagunan PerwakilanProvinsi Kalimantan Tengah (selanjutnya disingkat BPKP) telah ada melakukanaudit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara aquo ataspermintaan Kepala Kejaksanaan Negeri Sampit dengan surat Nomor B1728/Q.2.11/Fd.1/11/2013 tanggal 26 November 2013, kemudian kepala BPKP PerwakilanPropinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan surat
Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang RI Nomor 28 tahun 2009tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi danNepotisme yang dimaksud instansi yang berwenang menindak lanjuti hasilpemeriksaan yang berindikasi adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalahBadan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Kejaksanaan Agung danKepolisian ;b.
34 — 5
., masingmasingsebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalamsidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingioleh Hakimhakim Anggota yang tersebut, HARYADI FITRI AHYU sebagaiPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, dengan dihadiri olehCAKRA NUR MUHAMMAD, SH Penuntut Umum pada Kejaksanaan NegeriAmuntai serta Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;Hakim KetuaM.
52 — 6
Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri KayuAgung dan di hadapan terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,DTO DTOBudi Chandra Permana, SH. Teguh arifiano, SH.MH DTOFitria Septriana, SH. Panitera Pengganti, DIOAbu Bakri, S.H.
SAMUEL FERNANDES HUTAHAYAN, SH
Terdakwa:
KRISTANTUS SUPANTO alias EDI SUSANTO alias EDI anak laki laki dari SULPANUS GARIS
83 — 3
., Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri Ketapang dan dihadapanTerdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.Hakimhakim Anggota: Hakim Ketua,Ika Ratna Utami, S.H. Samuel Ginting, S.H., M.H.Bagus Raditya Wiradana, S.H.Panitera Pengganti,Iskandar M.Y.Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Ktp
1.FERDY SETIAWAN, S.H.
2.FITA FITRALLAH, S.H.
Terdakwa:
MUGNI als APAY bin JUNAEDI
45 — 5
., Penuntut Umum pada Kejaksanaan NegeriKabupaten Sukabumi serta terdakwa.HAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUASONI NUGRAHA, SH.MH. MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.SLAMET SUPRIYONO, SH.MH.PANITERA PENGGANTIDENI WARSITAHalaman 28 dari 28 Putusan No. 23/Pid.Sus/2019/PN.Cbd
1.GEMA WAHYUDI, S.Sos., SH.
2.MUHAMMAD AFIF, S.H.
Terdakwa:
FAZAR ZAIENAL MUCKTI als MOLE als ICAL bin AHDI
20 — 6
., Penuntut Umum pada Kejaksanaan NegeriKabupaten Sukabumi serta terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.HAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUAHalaman 28 dari 29 Putusan No. 264/Pid.B/2019/PN.CbdM. ZULQARNAIN, SH., MH. MATEUS SUKUSNO AJI, SH., MHum.AGUSTINUS, SH.PANITERA PENGGANTIYUYU WAHYUNIHalaman 29 dari 29 Putusan No. 264/Pid.B/2019/PN.Cbd
52 — 23
PenuntutUmum pada Kejaksanaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa didampingiPenasihat Hukumnya.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,1. UNGGUL AHMADI S.H. MH. SIT HAMIDAH, S.H., M.H.2. ASEP SUMIRAT DANAATMAJA, S.H., MH.Panitera Penggant,DARMAWAN SAPUTRA, S.H.Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid. B/2017/PN. Bib.
UMARUL FARUQ, SH.
Terdakwa:
1.MARTINUS RUFPANG
2.LINO DUMA
489 — 99
Jaksa Penuntut Umum patut pula kembali memperhatikan UndangUndanganatau PeraturanPeraturan bahkan suatu Putusan Mahkama Agung RI atau berupaSurat Himbauan dari Kejaksanaan Agung RI dimana merupakan suatu pedomanuntuk dijadikan Yurisprudensi atau acuan untuk mengajukan Surat Dakwaan atauSurat Tuntutan pada perkara Pidum yang bersangkutan dengan tanah, sehinggadapat ditangguhkan/dipending untuk menunggu putusan Pengadilan dalam perkaraperdatanya.Kepada Bapak Hakim Ketua/Majelis Hakim yang kami muliakan
MAHFUD MANNAN (Fotocopy terlampir), dan surat tersebut diatas telahditindak lanjuti oleh Kejaksanaan Tinggi Sulawesi Selatan Makassar pada tanggal 24Mei 2019 yang ditujukan kepada Yth. Para Kepala Kejaksaan Negeri dan ParaKepala Cabang Kejaksaan Negeri Se Sulawesi Selatan dan Barat di tempat, NomorB1608/R.4.4/Epp/05/2019, sifat: biasa, lampiran: 1 Rangkap, perihal: PenyampaianKembali Surat JAMPIDUM No.
DONI MARIANTO SH
Terdakwa:
YULI CAHYONO alias YULI bin GIMEN
153 — 49
., PenuntutUmum pada Kejaksanaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa sertadidampingi oleh Penasihat Hukumnya.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Bagus Raditya Wiradana, S.H. Ika Ratna Utami, S.H.Andre Budiman Panjaitan, S.H.Panitera PenggantiMuhammad HariyandiHalaman 27 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Ktp
35 — 4
Magetan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 oleh KamiMUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.. sebagai Hakim Ketua, CHANDRAGAUTAMA, SH.MH. dan LUSIANTARI RAMADHANIA, SH. masingmasingsebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 22Agustus 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebutdan didampingi oleh Hakimhakim Anggota dan dibantu oleh TJATURWINDARNANTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, dandihadiri STEPHEN DIAN PALMA, SH Penuntut Umum pada Kejaksanaan
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 997 K/Pid/2014MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSANAAN NEGERI YOGYAKARTA tersebut;PN.YKMembatalkan putusan Pengadilan Yogyakarta Nomor 64/Pid.B/2014/. tanggal 28 April 2014 tersebut;MENGADIILI SENDIRI1.
94 — 31
Saksi CUT MIA NURSANTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan; Bahwa saksi sebagai Direktris CV.Cempaka Wangi, kenal saja dengan terdakwa,tapi diantara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan darah maupunhubungan keluarga karena perkawinan; Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksanaan Negeri Pulang Pisau danmembenarkan isi pemeriksaan dimaksud karena dalam memberikan tidak adapaksaan dan tidak diarahkan, tapi memberikannnya dengan bebas; Bahwa perusahaan saksi bergerak dibidang pengadaan dan
Saksi HADYA AGUS RAPEL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;Bahwa saksi sebagai Karyawan CV.Yudha Putra Perkasa, kenal saja denganterdakwa, tapi diantara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan darahmaupun hubungan keluarga karena perkawinan;Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksanaan Negeri Pulang Pisau danmembenarkan isi pemeriksaan dimaksud karena dalam memberikan tidak adapaksaan dan tidak diarahkan, tapi memberikannnya dengan bebas;Bahwa saksi tahu pada tahun 2008 ada pengadaan alat promosi
Sehati, tidak kenal dengan terdakwa dan tidakada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan; Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksanaan Negeri Pulang Pisau danmembenarkan isi berita acara dimaksud; Bahwa pada tahun 2008 memang saksi ada mendapatkan pekerjaan dari DinasKesehatan Pulang Pisau yakni pengadaan alat promosi kesehatan yaknipembelian TV, Sound system,DVD, Layar proyektor dan sebagainya untukPuskesmas Tangkahen dengan nilai kontrak sebesar Rp.59.900.000,; Bahwa saksi mendapat
ALI DAMBRAH,M.Si., di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan; Bahwa saksi pada tahun 2008 sebagai Asistem II Kabupaten Pulang Pisaudisamping itu saksi selaku anggota P2BJ, kenal dengan terdakwa tapi tidak adahubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan; Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat Penyidikan Kejaksanaan NegeriPulang Pisau dan ada menandatangani berita acara pemeriksaan, dimana sebelumsaksi tandatangani saksi ada membacanya terlebih dahulu dan dalammemberikan keterangan saksi
terdakwa dan tidak ada hubungan darah mapun hubungan keluarga keranaperkawinan; Bahwa pada tahun 2008 ahli pernah dimintai bantuan oleh Penyidik untukmelakukan perhitungan kerugian keuangan Negara atas pelaksanaan pengadaanmeubeleir dan alat promosi kesehatan pada Dinas kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2008 yang dananya bersumberdari APBD;Bahwa prosedur yang dilakukan dalam perhitungan kerugian keuangan Negara iniadalah;a. ada surat permintaan dari penyidik Kejaksanaan
INDAH SULISTIO SAPTO K,SH.
Terdakwa:
YUSUF MAULANA bin UNAI JUNAEDI
48 — 5
,masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hariitu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebutdan didampingi oleh Hakimhakim Anggota dan dibantu oleh YAYAN M, SHPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, dan dihadiri FERDYSETIAWAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri Cibadak sertaterdakwa.HAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUASONI NUGRAHA, SH., MH.
1.FERDY SETIAWAN, S.H.
2.FITA FITRALLAH, S.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD EGI ARDIANSYAH als KUDIL bin TATANG
46 — 5
., Penuntut Umum pada Kejaksanaan NegeriKabupaten Sukabumi serta terdakwa.Halaman 26 dari 27 Putusan No. 24/Pid.Sus/2019/PN.CbdHAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUASONI NUGRAHA, SH.MH. MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.SLAMET SUPRIYONO, SH.MH.PANITERA PENGGANTIDENI WARSITAHalaman 27 dari 27 Putusan No. 24/Pid.Sus/2019/PN.Cbd
1.RASYID KURNIAWAN, SH.
2.MAT YASIN, S.H.
Terdakwa:
1.DEDE RUSTAM als BOLANG bin JJANG alm
2.ASEP SAEFUL JALIL als BAPEP bin JAJA alm
22 — 6
Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri Cibadak sertapara terdakwa.Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua,Halaman 27 dari 28 Putusan Pidana No. 223/Pid.B/2020/PN.Cbd.AGUSTINUS, SH. DJOKO WIRYONO B.S., SH.RAYS HIDAYAT, SH.Panitera Pengganti,TINA GARTINAHalaman 28 dari 28 Putusan Pidana No. 223/Pid.B/2020/PN.Cbd.
53 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan Terdakwa tetap dibebaskan dari dakwaan, maka biayaperkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada negara;Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) UndangUndangNomor 8 Tahun1981, UndangUndangNomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/ PENUNTUTUMUM pada KEJAKSANAAN