Ditemukan 644 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-03-2016 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 13-07-2016
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 37-K / PM.II-09 / AD / III / 2016
Tanggal 16 Mei 2016 — Rusliadi, Koptu Nrp. 31970484040876
11124
  • Bahwa pada saat panangkapan oleh petugas BNN, Terdakwa melakukan perlawanandengan cara melepaskan tembakan ke atas.23. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari shabushabu.24. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui isi dari koper warna merah, Saksi barumengetahui jika isi koper adalah Narkotika jenis shabushabu setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas BNN.25.
Register : 25-08-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN CILACAP Nomor 117/Pid.Sus/2011/PN.Clp
Tanggal 12 Januari 2012 — - IWAN SYAEFUDIN, A.Md.IP, SH.
20664
  • per 100 gram (Rp.1.250.000, per gram), dan Syafrudinals.Kapten dan Hartoni Jaya Buana dalam jual beli sabusabu tersebutmemperolah untung Rp.100.000. sampai dengan Rp. 150.000, per gramnya;Menimbang, bahwa pada Tanggal 16 Februari 2011 sekira Jam 13.30 wib,Hartoni Jaya Buana dan Cahyono, ditangkap Polisi di pondok Kandang Sapi yangberada di luar tembok Lapas Narkotika (Pondok Kandang Sapi terletak dibelakang sungai) di lingkungan LP Narkotika Nusakambangan ;Menimbang, bahwa pada waktu melakukan panangkapan
Putus : 22-11-2016 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — R.J. Lino Terhadap KPK RI
401362 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal initerlihat dari ketentuan Pasal 16 KUHAP, yang berbunyi:(1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintahpenyidik berwenang melakukan panangkapan.(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidikpembantu berwenang melakukan penangkapan.Berdasarkan ketentuanketentuan dan putusan MahkamahKonstitusi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwameskipun penangkapan dilakukan pada tahap penyelidikan,namun harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yangoleh Mahkamah Konstitusi
Register : 28-12-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 119/Pid.Prap/2015/PN. Jkt-Sel
Tanggal 26 Januari 2016 — R. J.LINO, beralamat di Pekayon I No. 8 RT /RW 001/010, Kalurahan Ragunan ,Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan memberikan kuasa kepada Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL. M., M. RUDJITO, S.H., LL.M., MASAYU DONNY KERTOPATI, S.H. MOHAMMAD IKHSAN, S.H., LYSA PERMATA SARI, S.H., MORALES S, SUNDUSING, S.H., Dr. SF. MARBUN, S.H.,M.Hum., IGNATIUS SUPRIYADI, S.H., ADE KURNIAWAN, S.H., VIERLYN SHERYLLIA, S.H., HENDRAWAN AULIA AKBAR, S.H., Dra. LILIK D. SETYADJID, S.H.,M.H., HARTANTO, S.H., RINALDO PRIMA, S.H., MADE SITA LOKITASARI, S.H. Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, yang beralamat Jalan Latuharhary No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN; TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Setiadi, S.H.,M.H., Nur Chusnia, S.H., M.Hum., Rr. Suryawulan, S.H.,M.H., Mr. (droit) Anatomi Muliawan, S.H., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., Indah Oktianti Sutomo, S.H.,MHum., R. Natalia Kristianto, S.H., Juliandi Tigor Simanjuntak, S.H., M.H., Rini Afriyanti, S.H.,M.Kn., Mia Suryani Siregar, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Ariawan Agustiartono, S.H.,M.H., Abdul Basir, S.H.,M.H., Wawan Yunarwanto, S.H.,M.H. masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-001/01-55/01/2016 tertanggal 7 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN
17253940
  • Hal ini terlinat dariketentuan pasal 16 KUHAP, yang berbunyi:SEL(1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidikberwenang melakukan panangkapan.(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantuberwenang melakukan penangkapan.Berdasarkan ketentuanketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusitersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa meskipunpenangkapan dilakukan pada tahap penyelidikan, namunharusberdasarkan bukti permulaan yang cukup, yang oleh MahkamahKonstitusi