PML belum memiliki ijin dari Menteri Kehutanan, tetapisudah diajukan proses perijinan;e Bahwa benar berdasarkan laporan pansus: kerjasama antara PT.Inhutani V dengan PT. PML tidak sah karena belum mendapatkanpersetujuan dari Menteri Kehutanan;e Bahwa dasar PT.

Ratu Ida Faiza, BA kwitansi No. 1225tanggal 13 Nopember 2002 senilai Rp. 250.000, ;Honor Pansus Perda APBD 2003 Propinsi Banten atas nama Drs. H.Dharmono K. Lawi, dkk tanggal 5 Maret 2003 senilai Rp. 79.700.000.;Foto copy Kwitansi yang telah dilegalisir untuk Pembayaran biayameeting package di Imperial Arya Duta Hotel per 0608 Januari 2003,kwitansi No. 328 tanggal 9 Januari 2003 senilai Rp. 46.912.954.

Ratu Ida Faiza, BA kwitansi No. 1225tanggal 13 Nopember 2002 senilai Rp. 250.000, ;Honor Pansus Perda APBD 2003 Propinsi Banten atas nama Drs. H.Dharmono K. Lawi, dkk tanggal 5 Maret 2003 senilai Rp. 79.700.000. ;Foto copy Kwitansi yang telah dilegalisir untuk Pembayaran biayameeting package di Imperial Arya Duta Hotel per 0608 Januari 2003,kwitansi No. 328 tanggal 9 Januari 2003 senilai Rp. 46.912.954.

Ratu Ida Faiza, BA kwitansi No. 1225tanggal 13 Nopember 2002 senilai Rp. 250.000,;Honor Pansus Perda APBD 2003 Propinsi Banten atas nama Drs.H. Dharmono K. Lawi, dkk tanggal 5 Maret 2003 senilai Rp.79.700.000. ;Foto copy Kwitansi yang telah dilegalisir untuk Pembayaran biayameeting package di Imperial Arya Duta Hotel per 0608 Januari2003, kwitansi No. 328 tanggal 9 Januari 2003 senilai Rp.46.912.954.

dilaporkan oleh Pelaksana Proyek PembangunanBandara ke kepolisian karena pengancaman dan Penipuan tersebut diatas;Bahwa benar pada tahun 2015 Tergugat melakukan pembabatan tanaman sertaperataan tanah dalam kawasan bandara dan oleh karena masih dalam lokasi yangtelah disertifikatkan (miliknya sendiri) maka tidak perlu izin dari Para Penggugat.Fakta ini justru menunjukkan bahwa lokasi obyek sengketa adalah benar milikTergugat bukan milik penggugat;12.Bahwa dalam rapat dengar pendapat DPRD Kota Baubau dan Pansus

Desa Natai Baru Secara Administrasi Pemerintahan Desaberbeda dengan Desa Penyang; Bahwa Surat CPCL tidak Saksi serahkan pada saat Rapat MediasiTanggal 27 Januari 2020.Namun Saksi jelaskan SK CPCL termasuknomor dan tanggal SK nya ; Bahwa warga Desa Penyang bisa masuk menjadi Anggota KoperasiKeluarga Sejahtera Bersama sepanjang mereka memiliki lahan; Bahwa landasan terbentuknya Koperasi dan Permohonan CPCLhanya dilakukan karena Koperasi ingin bermitra karena sebelumnyaada permasalahan lain dimana Pansus

3 (tiga) kali RPH Kota Makassar menerima dana penyertaan modaldari Pemerintah Kota Makassar yaitu Tahun 2006, 2009 dan tahun 2010 ; Dimana pada tahun 2010 mendapat dana Rp.1,5 milyar Rp.750.000.000, (tujuh ratus limapuluh juta rupiah) untuk pengembangan Usaha sedangkan untuk tahun 2006Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) untuk perbaikan sarana prasarana danRp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pengembangan Usaha.Dan untuk tahun 2009 bulan Juni disetujui dan disahkan oleh Pansus

Ton, Kompor Hock 22 sumbu, Piring Makan146Melamin, Sendok Makan (stainless), Gelas minuman Melamin, PeriukMelamin sedang, Kuali Sedang, Ceret Besar Plastik, Penggorengan (wajan+ Sutel), Ceret kecil, Mangkuk Melamin Sedang, Waskom Sedang, Emberkecil, Ember Sedang, Pisau dapur, Parang sedang, Papan Iris, Cobe BatuSedang.Bahwa benar sepengetahuan saksi yang mengerjakan pengadaan KapalMotor Teluk Maumere tersebut adalah MUHAMAD MAHFUD (Direktur CV.Intan Lestari) namun pada saat dilaksanakannya Rapat PANSUS

Intan Lestari) dengan GILIAN REYNALDO.Bahwa benar saksi sendiri tidak tahu apa sebabnya karena tibatiba kamiPanitia Pengadaan diundang mengikuti Rapat PANSUS DPRD Kab. Sikkanamun pada saat rapat tersebut baru saksi tahu jika antara spesifikasidalam kontrak tidak sama dengan spesifikasi fisik kapal.Bahwa benar pada saat Rapat PANSUS DPRD Kab.

Maka menurut hukum eksekusi riil yangdijalankan Juru Sita tersebut tidak sah menurut hukum (onwettig, unlawful);Menimbang, bahwa atas gugatan Para Perlawan tersebut, Terlawan telahmengajukan suratsurat bukti foto copy sesuai dengan Aslinya kecuali bukti Tlw.I1,aslinya tidak dapat ditunjukkan di persidangan dan telah bermeterai cukup dan telahdileges antara lain sebagai berikut :1.Foto copy Keputusan Pansus DPR RI Untuk Mengadakan Penyelidikan TerhadapMasalah Pertanahan Secara Nasional Nomor : 022

Lampung Tengahkepada Ketua DPRD Lampung Tengah perihal Permohonan Persetujuan atasRencana Pinjaman Daerah dan Pembentukan Pansus Pembuangan Limbah,tanggal 28 Agustus 2017.1 (satu) buah buku Peraturan DPRD Kab.Lampung Tengah Nomor 1 Tahun2015 Tentang Tata Tertib DPRD Kab. Lampung Tengah Masa JabatanKeanggotaan 20142019.1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir, Keputusan DPRD Kab. Lampung TengahNomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Keanggotaan Badan MusyawarahDPRD Kab.

Lampung Tengahkepada Ketua DPRD Lampung Tengah perihal Permohonan Persetujuan atasHal.142 dari hal.168 Putusan Nomor 83/PID.SUSTPK/2019/PN.JKT.PST.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.Rencana Pinjaman Daerah dan Pembentukan Pansus Pembuangan Limbah,tanggal 28 Agustus 2017.1 (satu) buah buku Peraturan DPRD Kab.Lampung Tengah Nomor 1 Tahun2015 Tentang Tata Tertib DPRD Kab. Lampung Tengah Masa JabatanKeanggotaan 20142019.1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir, Keputusan DPRD Kab.

Sekwan149kemudian Sekwan mendisposisi kembali surat tersebut ke bagian keuanganuntuk diproses sampai dilakukan pembayaran oleh Bendahara;Bahwa pada tahun 2008 Saksi pernah melakukan perjalanan dinas keluardaerah propinsi Gorontalo sebanyak 27 kali yakni ke Jakarta, makasar danBatam;Bahwa saksi melakukan perjalanan dinas ke luar daerah propinsi Gorontalomenggunakan pesawat Lion Air atau Sriwijaya Air;Bahwa pada tahun 2008, dalam Saksi melakukan perjalanan dinas luardaerah ada dalam rangka sebagai Pansus

Gorontalo dulu dan saksimenerima uang karena ada SPPD;Bahwa sebelum TGR, pernah ada rapat dinas yang dibentuk sesama anggotadewan yang dinamakan Tim VII untuk membahas temuan namun saksi tidakikut rapat;Bahwa saksi tidak pergi ke Jakarta dalam kegiatan uji materiil dan saksi tidakterima uang perjalanan dinas tersebut;Bahwa saksi pernah satu kali melakukan perjalanan dinas dan pulang lebihawal yakni perjalanan ke Jakarta karena dipanggil oleh pimpinan dewan,saat itu saksi jalan dalam kedudukan sebagai Pansus

tertera dalam Berita AcaraPemeriksaan Penyidik sudah sesuai dengan saksi ketahui; Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan masalah dugaan Tindak Pidana Korupsibiaya perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi Gorontalo tahun anggaran2007 s/d 2008 adalah Terdakwa sebagai Bendahara Setwan ProvinsiGorontalo sejak tahun 2004 s/d 2009 dan saksi sebagai Anggota DPRDProvinsi Gorontalo yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah; Bahwa saksi ada di Komisi Ill berapa di DPRD Provinsi Gorontalo, jugasebagai anggota Pansus

Ibrahim ;Bahwa Lahan tersebut tanah kebun, ada kolam, ada kebun kopi danjuga kebun tanaman lain ;Bahwa benar ada dibahas RT,RW di DPRD da nada PanitiaKhusus;Pansus yang bahas RT,RW Pansus Raperda;Bahwa menurut saksi harga tanah yang akan dijadikan sebagai lahanKantor Camat tidak dibahas.Bahwa pada pada waktu rapat tidak ada dihadirkan tim tehnis.Bahwa dalam setiap rapat tidak hadir semua, tetapi Forum yangmenentukan;Bahwa yang dibahas adalah pembelian lahan untuk Pemerintah KotaKepayang ;Bahwa ada

Disana tertulis kalau DPRD mengeluarkan uang sejumlahRp.9.005.000 untuk membayar biaya perbaikan mobil saksi.Bahwa saksi ikut menghadiri acara Pansus DPRD ke Solo dan Bandungan namun saksitidak tahu menahu tentang anggaran yang digunakan untuk itu.Bahwa untuk fasilitas mobil dinas saksi mendapat mobil Carry dengan Nopol K41F.Saksi tidak menggunakan sopir pribadi dan bila ada perbaikan mobil, saksi serahkan kebagian umum Setwan ( Kabag Umum ).

Pembayaran2D. 280.000.000, Honor TimNo.4132/ Pansus PilkadaBL 20112016DAU/LS/ DPRD Kab1.20.04/2 jayapura. 7 org011, x Rp.tanggal 5.000.000,/bula21 nx 8blin =Rp.Desembe 280.000000,r 2011. Tgl 22Desember2011.4 SP2D. Rp. Dikembalikan keNo.4345/ 275.000.000, nasca sesiidlA UILS) Pengembalian1.20.04/2 tanggal 80011 Januari 2011.Rp.menage 125.000.000,Desember 2011.Jumlah SP2D. . Jumlah Yang DikembalikanJumlah Rp. Dibayarkan Ke ReRp. .1.055.000.000, 780.000.000, 125.000.000,N. KK.15.02. SP2D. Rp.

Pembayaran HonorBLDAU/ 280.000.000, Tim Pansus PilkadaLS/1.20.04/2011 20112016 DPRD, tanggal 21 Kab jayapura. 7 orgDesember 2011. X Rp. 5.000.000,/bulan x 8 bIn = Rp.280.000000, Tgl 22Desember 2011.4 SP2D. No.4345/ Rp. DikembalikanBLDAU/ 275.000.000, ke KasdalLS/1.20.04/2011 sesuai bukti, tanggal 22 PengembalianDesember 2011. tanggal 80Januari 2011.Rp.125.000.000,Jumlah Jumlah SP2D.. Jumlah Yang DikembalikanRp.1.055.000. Dibayarkan Rp. Ke Kasda000, 780.000.000, Rp.125.000.000,Il.

mflinsrsid11621636charrsid11689046idasi dari Tergugat I melalui Bakortranasda Sumatera Utara vvaktu itu,dengan memutar balikkan f1linsrsid118 94233f1insrsidl1621636charrsid11689046 akta seolaholah rakyat petaniyang rnenyerobot tanah PTPNIflinsrsid11894233 I f1linsrsid11621636charrsid11689046 ;par pard qj11720ri0s1360simult1lwidctlparfaautorin0O1lin720itap0pararsidl12070253 cbpat8 flinsrsid11621636charrsid11689046Bahwa perilaku TergugatI dan Tergugat II tersebut dapat dilihat jelasdalam bagian pertimbangan Keputusan Pansus

DPRRL untukmf1linsrsidl14703364 ef1insrsid11621636charrsid11689046 ngadakanpenyelidikan terhadap masalah pflinsrsid14703364 ef1insrsid11621636charrsid11689046 rtanahansecara nasional Nomor : 016/fl1insrsid14703364f1insrsid11621636charrsid11689046 RKM/Pansus f1insrsid14703364tf1insrsid11621636charrsidl11689046anah/DPR/2004 tanggal 26 Mei 2004, tentang Rekomendasi tuntutanmasyarakat petani pemilik tanah suguhan, yang dikuasai secara sepihakoleh PTPN f1linsrsid14703364 II f1linsrsid1l1621636charrsid11689046

Ketua Komisi Il DPRD Bontang, atas nama Bapak Ubaya,menyatakan bahwa jika Pansus sudah masuk, akan mempertanyakanbetulkah bisa dibuat pabrik hanya sekian meter dari situ, apakah yangmengeluarkan Amdal turun kelapangan, apakah sesuai prosedur, betulkahanda turun waktu mengeluarkan rekomendasi, bahwa sesuai undangundang, ada tidak mengikuti prosedur itu, mempertanyakan meskipunkawasan tersebut diketahui masuk kedalam kawasan industri, tetapi bila kitamerujuk, mana duluan daripada pemukiman.Bs Direktur

Komisi merekomendasikan agar dibentuk PANSUS.5.

PupukKalimantan Timur dan PT. kaltim Industrial Estate tetapmembangun dilokasi tersebut, maka DPRD Bontang akanlangsung membentuk PANSUS dan jika PANSUS dibentuk,dalam bekerja pasti akan sesuai undangundang. Lembaga DPRD Kota Bontang tidak akan diperjual belikan. Menjamin bahwa DPRD Kota Bontang akan bekerja sesualdengan kehendak Rakyat dan sesuai dengan aturan. Pimpinan akan membawa kedalam rapat paripurna dan rapatparipurna mudahmudahan akan memutuskan membentukPansus.2.

Microsoft Indonesiauntuk meningkatkan kualitas advokat dalam hal teknologi digital dan kantor modern.KOMNAS Perempuan dan UN Women juga meminta masukan PERADI pimpinanPARA TERGUGAT tentang Penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.Selain itu, DPR RI juga meminta masukan tentang RKUHP, Naskah Akademis RUUAdvokat, Pansus Angket KPK dan lain sebagainya.Presiden RI juga meminta pendapat hukum dari TERGUGAT mengenai isuetentang UU MD3 dan RUU KUHP.Bahwa selain halhal tersebut di atas, sebagian Pengurus

2 Ton, Kompor Hock 22 sumbu, Piring MakanMelamin, Sendok Makan (stainless), Gelas minuman Melamin, PeriukMelamin sedang, Kuali Sedang, Ceret Besar Plastik, Penggorengan (wajan +Sutel), Ceret kecil, Mangkuk Melamin Sedang, Waskom Sedang, Emberkecil, Ember Sedang, Pisau dapur, Parang sedang, Papan Iris, Cobe BatuSedang.Bahwa benar sepengetahuan saksi yang mengerjakan pengadaan KapalMotor Teluk Maumere tersebut adalah MUHAMAD MAHFUD (Direktur CV.Intan Lestari) namun pada saat dilaksanakannya Rapat PANSUS

Intan Lestari) dengan GILIAN REYNALDO.Bahwa benar saksi sendiri tidak tahu apa sebabnya karena tibatiba kamiPanitia Pengadaan diundang mengikuti Rapat PANSUS DPRD Kab. Sikkanamun pada saat rapat tersebut baru saksi tahu jika antara spesifikasi dalamkontrak tidak sama dengan spesifikasi fisik kapal.Bahwa benar pada saat Rapat PANSUS DPRD Kab.

Pembayaran2D. 280.000.000, Honor TimNo.4132/ Pansus PilkadaBL 20112016DAU/LS/ DPRD Kab1.20.04/2 jayapura. 7 org011, x Rp.tanggal 5.000.000,/bula21 nx 8blin =Rp.Desembe 280.000000,r 2011. Tgl 22Desember2011.4 SP2D. Rp. Dikembalikan keNo.4345/ 275.000.000, nasca sesiidlA UILS) Pengembalian1.20.04/2 tanggal 80011 Januari 2011.Rp.menage 125.000.000,Desember 2011.Jumlah SP2D. . Jumlah Yang DikembalikanJumlah Rp. Dibayarkan Ke ReRp. .1.055.000.000, 780.000.000, 125.000.000,N. KK.15.02. SP2D. Rp.

Dengan demikianSertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Tunggurono diterbitkan tanggal11 Juni 1984 yang Hak Guna Usahanya berakhir pada tanggal 9 Juni2000 seluas 1.171.7910 Hektar, adalah tanpa Prosedur Hukummenjadi cacat hukum dan tanpa SK HGU sehingga melanggar Pasal31 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok Pokok Agraria;Salinan/fotokopi Keputusan Pansus DPRRI untuk mengadakanpenyelidikan terhadap masalah Pertanahan' secara Nasionaltertanggal 26 Mei 2004 Nomor 016/RKM/PANSUS TANAH

milik SumartoBahwa saksi bekerja diatas tanah itu sejak Tahun 2012;Bahwa tanah itu saksi tanami pohon singkong, pohon pisang, ubi,pepaya,Hal 61 dari 78 hal Putusan No.62/Pdt.G/2014/PN.Bks.62Bahwa saksi mengerjakan tanah itu atas suruhan pak Yasin;Bahwa bibit untuk tanaman itu saksi cari sendiri;Bahwa setahu saksi, pak Yasin membeli tanah tersebut dari pakKetut;Bahwa saksi ikut melakukan pemagaran pada tahun 2012 dantidak ada orang yang datang melarang, dan yang datang padawaktu itu adalah dari PANSUS