ain dalam perkara No. 2790 K/PDT/2016 (tentunyaterkecuali Tergugat III) oleh karena perkaranya sudah diberi putusan Mahkamah Agung, danaterinya berbeda dengan gugatan Penggugat dalam perkara ini, dan adapun disebutsebutnya Sadr.Abduirachman daiam posita hanya bersifat ilustrasi untuk menjelaskan duduk perkaranya tanpaada satupun kepentingan untuk mengaiukan tuntutan dalam petitum, bahkan untuk sekedartunduk dan patuh pada putusan ini.Sekalipun Penggugat mendalilkan disebutsebutnya ABDUL RAHMAN, S.H.dalam

oleh karena perkaranya sudahdiberi putusan Mahkamah Agung, dan materinya berbeda dengan gugatanPenggugat dalam perkara ini, dan adapun disebutsebutnya Sar.Abdulrachman dalam posita hanya bersifat ilustrasi untuk menjelaskanduduk perkaranya tanpa ada satupun kepentingan untuk mengajukantuntutan dalam petitum, bahkan untuk sekedar tunduk dan patuh padaputusan ini.Sekalipun Penggugat mendalilkan disebutsebutnya ABDUL RAHMAN, S.H.dalam surat gugatan hanya bersifat ilustrasi, alasan ini justru merupakanpengakuan

Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harusHalaman 38 dari 55 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2015/PN Ptkditolak, hal ini sesuai dengan apa yang ditulis oleh M.YAHYA HARAHAP, S.H.dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hal. 885, yang menyebutkanbahwa : kalau tuntutan gugatan provisi bukan tindakan sementara, tetapi sudahmenyangkut materi pokok perkara, cukup alasan menyatakan gugatan provisitidak dapat diterima, atas

Sudikno Meretokusumo, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, penerbit UniversitasAtmajaya Jogjakarta hal 1920, semua Putusan Pengadilan harusmemuat alasanalasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadiliPasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman; Alasanalasan atau argumentasi itudimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim pada putusannyaterhadap para pihak dan masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi danilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai

YAHYA HARAHAP, S.H.dalam bukunya, bahwa mengenai pengertian danmaksud memasukkan pertimbangan non yuridis dalam suatu putusanpembebasan, sehingga putusan yang demikian dianggap melampaui bataswewenang pengadilan, apabila putusan pembebasan itu didasarkan ataspertimbangan yang berada di luar ketentuan hukum. Misalnya, pembebasanHal. 42 dari 52 hal. Put.

No.565K/Sip/1973, yang pada intinyamenyatakan:"Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima ".Didukung pula oleh Pendapat Para Ahli, antara lain MYahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang beijudul "Hukum Acara Perdata, Terbitan Sinar Grafika,Cetakan Ke2, pada halaman 66 yang menegaskan sbb"Masalah lain yang harus diperhatikan, petitum gugatan harus sejalandengan dalil gugatan. ...

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika,Cetakan Ketiga, tahun 2005 pada halaman 455 menyatakan:Dari uraian di atas, pada dasarnya tidak sama antara wanprestasidengan PMH ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya. Olehkarena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:i.

Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuanpokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalam halaman 164 yangTERGUGAT kutip sebagai berikut:Hak Tanggungan bertujuan untuk menjamin utang yang diberikan pemegangHak Tanggungan kepada Debitor.

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, halaman 123 (videbukti TT.V4) menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa, yang dapatbertindak adalah perseoran itu sendiri, sedangkan Direksi hanya bertindakmewakili di depan pengadilan, maka dari itu kedudukan Direksi disebutsebagai perwakilan atau kuasa menurut hukum (wettelijke vertegerwoordig);Dengan demikian oleh karena PT Jakarta Land Management adalah suatubadan hukum sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan

sebagai TERGUGAT III dan dalam perkara aquo sebagai TERGUGATV;ANTONIUS ZAKARIA GUNAWAN dalam Perkara Nomor70/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusatbukan merupakan PIHAK yang digugat dan dalam perkara aquo sebagai TERGUGAT VI;KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK RI CQ KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG dalam PerkaraNomor : 70/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri JakartaPusat TURUT TERGUGAT II dan dalam perkara aquo sebagai TURUT TERGUGAT ;NOTARIS/PPAT ERLY SOEHARDJOJO, S.H.dalam

Kemudian para pihakbersepakat dan menyetujui untuk mendirikan sebuah yayasan dengannama Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacapdengan menerangkan terlebin dahulu bahwa pendirian yayasan a quo(YARUSIB Cilacap) merupakan pembaharuan atas Yayasan RumahSakit Islam (YARUSI) Cilacap dasar pendirian Akta Pendirian YayasanNomor : 55 tanggal 20 Agustus 1983 Notaris Endang Soedarwati, S.H.dalam rangka memenuhi syarat pengesahan di Kementrian Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai

/ain dalam perkara No. 2790 K/PDT/2016 (tentunya terkecualiTergugat Ill) oleh karena perkaranya sudah aiberi putusan Mahkamah Agung, dan atennyaberbeda dengan gugatan Penggugat dalam perkara ini, dan adapun aisebutsebutnya Sat.Abduirachman daiam posita hanya bersifat ilustrasi untuk menjelaskan duauk perkaranya tanpaaaa satuoun kepentingan untuk mengaiukan tuntutan dalam petitum, bahkan untuk sekedartunduk dan patuh paaa putusan ini.Sekalipun Penggugat mendalilkan disebutsebutnya ABDUL RAHMAN, S.H.dalam

lain dalam perkara No. 2790kK/PDT/2016 (tentunya terkecuali Tergugat III) oleh karena perkaranya sudahdiberi putusan Mahkamah Agung, dan materinya berbeda dengan gugatanPenggugat dalam perkara ini, dan adapun disebutsebutnya Sadr.Abdulrachman dalam posita hanya bersifat ilustrasi untuk menjelaskanduduk perkaranya tanpa ada satupun kepentingan untuk mengajukantuntutan dalam petitum, bahkan untuk sekedar tunduk dan patuh padaputusan ini.Sekalipun Penggugat mendalilkan disebutsebutnya ABDUL RAHMAN, S.H.dalam

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata (penerbit PT.

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" padahalaman 297 yang menyatakan bahwa:Dalam penetapan sita terdapat pertimbangan mengenai alasan yangdiajukan penggugat:e Kajitan antara sita dengan dalil gugatan sangat erat sedemikian rupa,sehingga penyitaan benarbenar urgen, sebab kalau sita tidak diletakkandi atas harta tergugat, kepentingan penggugat tidak terlindungi.e Penggugat dapat menunjukkan berdasarkan

Sianturi, S.H.dalam bukunya Hukum Pidana Militer di Indonesia pada halaman 98alinea kedua mengatakan Pidana tambahan yang dapat dijatuhkanoleh Hakim Militer, bukan saja atas dasar kejahatankejahatan yangterdapat dalam KUHPM, tetapi juga atas dasar setiap kejahatan baikumum maupun militer yang diancam dengan pidana mati atau pidanapenjara, dalam Pasal 26 ayat 1 KUHPM menentukan pemecatan dariDinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasukiAngkatan Bersenjata, selain daripada yang ditentukan

Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalamhalaman 46 yang Tergugat kutip sebagai berikut:Halaman 37 dari 58 hal. Put.

Yahya Harahap, S.H.dalam buku Hukum Acara Perdata, setidaknya memenuhi unsurunsur, sebagaiberikut:a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;b. Tidak jelasnya objek sengketa;c. Petitum tidak jelas. Bahwa gugatan para Penggugat kabur tidak menjelaskan dasar hubunganhukum antara Pewaris (almarhumah Hj.

Subekti, S.H.dalam bukunya : "Hukum Perjanjian, Penerbit PT Intermasa, CetakanXIV, halaman 55 : dapat mengajukan alasan untuk membebaskandirinya dari hukuman atas kelalaiannya dengan mengajukan 3 (tiga)macam pembelaan, yaitu :Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (overmacht atau forcemajeure).Mengajukan bahwa si berpiutang (kreditur) sendiri juga telah lalai(exceptio non adimpleti contractus).Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntutganti rugi (pelepasan hak atau rechtsverwerking

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 112 menyatakan:Bentuk error in persona yang lain disebut plunum litis consortium.Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagaitergugat: tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagaipenggugat atau ditarik tergugat;* oleh karena itu gugatan mengandung error in persona dalam bentukplurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurangpihaknya. d.

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, CetakanKedua, Jakarta, 2005, halaman 734 yang menyatakan sebagai berikut:Hataman 36 Putusan No.461/PDT.G/2017/PN.JKT.PST 26.27.28."(1). Gugur kewajiban beban bukti kepada pihak lawan untuk mernbuktikandalil gugatan, meskipun pengakuan itu bohong atau tidak benar;(2).

Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalamhalaman 46 yang TERGUGAT kutip sebagai berikut :Pasal 6 UUHT itu memberikan hak bagi pemegang Hak Tanggunganuntuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegang Hak Tanggungantidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi HakTanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapan dari pengadilansetempat apabila akan melakukan eksekusi atas Hak Tanggungan