Ditemukan 645 data
50 — 14
yaitu sebesar Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah)diserahkan untuk dana aspirasi untuk orang atau pihak yang sudahmemperjuangkan aspirasi kelompok tani;Bahwa pada awal pelaksanaan pembangunan, Saksi bertemu PRIYO RAHARJOdan saya diminta supaya menyampaikan kepada temanteman kelompok taniyang lain dengan mengatakan Nanti sampaikan kepada Kelompok Tani lainuntuk menyetor uang dari dana JITUT / JIDES per kelompoknya Rp.8.000.000,untuk dana aspirasi kepada orang yang mengusulkan bantuan;Bahwa pesan tersabut
163 — 68
tidakmenimbulkan kerugian lebih besar Iagi bagi Para Penggugat, selamaproses perkara ini berjalan sampai dengan mempunyai kekuatanhukum tetap;e Menghukum Tergugat I serta pihakpihak lain yang mendapatkan hakdari padanya untuk membayar denda/ganti rugi kepada ParaPenggugat sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) setiap hariapabila lalai melaksanakan Putusan Provisi dalam perkara ini.Bahwa berdasarkan buktibukti otentik dan fakta hukum serta semua dalildalil yang telah disampaikan oleh Para Penggugat tersabut
138 — 33
yaitu sebesar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah) diserahkan untuk danaaspirasi untuk orang atau pihak yang sudah memperjuangkan aspirasi kelompok tani.Bahwa pada awal pelaksanaan pembangunan, saksi bertemu PRIYO RAHARJO dansaksi diminta supaya menyampaikan kepada temanteman kelompok tani yang laindengan mengatakan Nanti sampaikan kepada Kelompok Tani lain untuk menyetoruang dari dana JITUT / JIDES per kelompoknya Rp. 8.000.000, untuk dana aspirasikepada orang yang mengusulkan bantuan.Bahwa pesan tersabut
YAYI DITA NIRMALA, SH
Terdakwa:
ARY FEBRIYANSAH, SE Bin SOFYAN ARYANA HIDAYAT
843 — 943
Yang menulis di cek haruslah penarik, dan harus adastempel dari badan / pemilik rekening.Cek tersabut tidak memenuhi syarat Formal cek.NwBahwa benar cek yang sudah dicairkan harus ditata buku kan olehpihak bank.Bahwa buku cek yang telah habis harus disimpan oleh pemilikrekening.Bahwa rekening atas nama Polresta merupakan rekening milikBadan, dalam hal penarikan dapat dilakukan oleh salah satupengguna anggaran yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atauBendahara Pengeluaran saja, tetapi harus ada stempel
92 — 67
Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan pendapat PenasihatHukum Terdakwa tersabut, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkapdidalam persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan peradilantingkat pertama dan dihubungkan dengan pasalpasal dalam dakwaan, ternyataperbuatan Terdakwa dalam perkara ini memang tidak dapat memenuhi unsurhukum dalam Dakwaan Primair, tetapi telan memenuhi semua unsur hukumdalam Dakwaan Subasidair